Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha terutama Asosiasi E-Commmerce Indonesia (idEA) akan mendorong kesiapan implementasi pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 melalui perusahaan lokapasar (marketplace).

Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli sebagai pemungut PPh merchant di lokapasar mulai 1 Agustus 2026. Setelah pengumuman resmi hari ini, Rabu (1/7/2026), maka dunia usaha punya waktu satu bulan untuk bersiap.

Ketua Umum idEA Budi Primawan menyampaikan bahwa fokus pelaku usaha e-commerce saat ini adalah untuk mendorong efektivitas implementasi pemungutan PPh via marketplace. Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian hukum serta meminimalkan dampak operasional ke marketplace maupun seller (penjual).

"Kami sudah menerima penunjukan pemungut pada 1 Juli 2026, yang mana berarti kami punya satu bulan untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian, pengaturan proses bisnis, serta komunikasi kepada seller sebelum mulai diterapkan pada 1 Agustus 2026," terangnya pada konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Para marketplace nantinya akan mendukung penyebaran informasi melalui berbagai kanal komunikasi. Di sisi lain, Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama mengapresiasi kebijakan yang bisa menciptakan persaingan yang adil atau level playing field antara toko luring dan daring.

Siddhi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap UMKM. Dia menilai perlunya tetap memberlakukan aturan PPh pasal 22 dengan tarif 0% bagi usaha dengan peredaran bruto maksimal Rp500 juta.

"Batas bebas pajak untuk omzet di bawah Rp500 juta rupiah per tahun tetap diperlakukan. Kebijakan ini tentunya memastikan adanya modal kerja bagi pengusaha tidak terganggu sehingga mereka bisa terus beroperasional," katanya pada kesempatan yang sama.

Tidak hanya itu, pengusaha menilai sistem pemotongan pajak secara otomatis oleh marketplace akan membebaskan pedagang dari kerumitan administrasi bulanan.

Namun, Apindo meminta agar DJP serta pihak marketplace untuk menjaga keamanan data transaksi para merchant.

"Apindo mendorong stakeholder, pemerintah, idEA para pelaku pengelola, marketplace, dan masyarakat pada umumnya untuk sama-sama menjaga keamanan data transaksi perdagangan, memastikan sistem digital berjalan stabil, serta melakukan sosialisasi yang masif dan jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha di lapangan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Hitung mundur penerapan mekanisme baru pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace dimulai. Mulai 1 Juli 2026, pemerintah menargetkan platform digital menjadi pemungut pajak atas transaksi merchant atau penjual, menggantikan mekanisme setor mandiri yang selama ini berlaku.

Di atas kertas, kebijakan ini bukan pajak baru. Pemerintah menegaskan aturan tersebut hanya mengubah tata cara pemungutan, bukan menambah jenis maupun tarif pajak. Namun, menjelang implementasi, masih ada pekerjaan rumah berupa kesiapan sistem, aturan teknis, hingga sosialisasi kepada pelaku usaha.

Pelaku industri pun berharap implementasi dilakukan secara bertahap agar penyesuaian sistem dan proses bisnis tidak mengganggu aktivitas perdagangan digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut penunjukan marketplace sebagai pemungut bertujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus menciptakan level playing field antara perdagangan daring dan luring.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan skema tersebut hanya mengubah mekanisme pemungutan pajak, yakni dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh wajib pajak menjadi dipungut langsung oleh platform marketplace yang ditunjuk pemerintah.

“Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pajak e-commerce bukan pajak baru ya. Jadi sebetulnya ini sudah berlaku sejak lama. Yang namanya pajak yang akan diberlakukan kepada platform nanti untuk menjadi pemungut, itu merupakan suatu hal yang sudah lama terjadi,” kata Inge dalam UMKM Insight di Smesco Labo, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan pelaku usaha yang selama ini berjualan secara mandiri tetap memiliki kewajiban membayar PPh. Bedanya, setelah aturan berlaku, proses pemungutan akan dilakukan oleh marketplace sehingga administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana.

Inge menegaskan pajak yang dipungut marketplace tetap dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sehingga tidak menimbulkan pemungutan ganda. Seller yang hanya berjualan melalui marketplace juga tidak perlu lagi menyetor PPh setiap bulan, melainkan cukup melaporkannya dalam SPT Tahunan.

DJP juga memastikan pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap tidak dikenai pemotongan PPh. Penjual hanya perlu menyampaikan surat keterangan kepada marketplace bahwa omzet usahanya masih berada di bawah batas tersebut.

Apabila omzet telah melampaui Rp500 juta, marketplace mulai memungut PPh sesuai ketentuan. Meski demikian, penjual tetap wajib melaporkan seluruh penghasilannya, baik dari marketplace maupun penjualan di luar platform, dalam SPT Tahunan.

Untuk mendukung pengawasan, DJP menyiapkan integrasi data transaksi dari berbagai marketplace. Data penjualan akan digabungkan berdasarkan identitas wajib pajak sehingga transaksi dari lebih dari satu platform dapat diakumulasi.

“Kalau misalnya ada satu seller dia menempatkan dirinya di platform A, platform B, platform C, itu sebetulnya akan terkumpul datanya kepada kami karena setiap platform itu kan pasti terhubung datanya dengan DJP," terangnya.

Selain itu, bukti potong yang diterbitkan marketplace akan langsung masuk ke akun Coretax wajib pajak sehingga memudahkan pelaporan dan rekonsiliasi pajak.

Meski pemerintah menargetkan implementasi dimulai pada 1 Juli 2026, Inge mengatakan penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh masih menunggu keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Menurut dia, DJP telah berdiskusi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan sejumlah platform digital. Namun, kesiapan masing-masing marketplace masih berbeda-beda karena mereka perlu menyesuaikan sistem untuk melakukan pemotongan, menerbitkan bukti potong, hingga melaporkan transaksi kepada DJP.

Pandangan serupa disampaikan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah memastikan mekanisme baru tersebut tidak menambah beban pajak bagi pelaku usaha.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan kewajiban membayar pajak sebenarnya telah berlaku sejak lama. Melalui kebijakan yang mulai diterapkan pada 1 Juli nanti, marketplace hanya ditunjuk sebagai pihak yang memungut pajak dari transaksi penjual.

"Sebetulnya pajak itu tetap harus bayar. Cuma di PMK ini, PMK yang sebetulnya tahun lalu ini sudah keluar, tapi ditunda, baru diberlakukan nanti mulai tanggal 1 Juli. Sebetulnya adalah menugaskan platform sebagai pemungut pajak. Ini menciptakan persamaan nih, yang offline dipajakin, masa yang online tidak dipajakin," kata Temmy.

Dia menegaskan skema tersebut tidak mengubah besaran pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha. Perbedaannya hanya terletak pada mekanisme pemungutan yang kini dilakukan oleh marketplace.

“Kalau memang dia orang PPh pribadi, di bawah Rp4,8 miliar per tahun, kayaknya sama aja kok pajak. Hanya yang ngutip adalah sekarang platform. Itu pun dengan syarat tertentu, platform dengan syarat tertentu yang transaksinya ada batasan juga,” ujarnya.
Temmy menilai mekanisme tersebut tidak akan menyulitkan platform karena seluruh transaksi penjual telah terdokumentasi secara digital dan dapat dijadikan dasar penghitungan pajak.

Dia juga mengingatkan bahwa potongan yang selama ini dikenakan marketplace kepada penjual bukan merupakan pajak, melainkan biaya layanan berupa komisi, biaya administrasi, promosi, dan iklan. Menurutnya, admin fee platform berkisar 10%–18% dari nilai transaksi dan dapat meningkat hingga sekitar 25% apabila seluruh fitur promosi digunakan.

Implementasi Diharapkan Bertahap

Pelaku industri e-commerce menyatakan dukungan atas kebijakan pemerintah yang menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh. Namun mereka meminta implementasi dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu ekosistem perdagangan digital.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan bahwa industri mendukung upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus menciptakan level playing field yang lebih adil.

“Pada prinsipnya, idEA mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan menciptakan level playing field yang lebih baik. Kami juga memahami bahwa ini bukan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan," kata Budi kepada Bisnis.

Meski demikian, Budi menjelaskan implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan sejumlah persiapan. Saat ini, industri masih berkoordinasi dengan DJP untuk memfinalisasi berbagai aspek teknis, termasuk aturan pelaksana melalui Keputusan Dirjen, Peraturan Dirjen, Surat Edaran, maupun Nota Dinas agar marketplace memiliki kepastian hukum dan pedoman operasional yang jelas.

Selain itu, setiap marketplace juga membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian, hingga menyusun strategi komunikasi kepada seller. Dia mengapresiasi langkah DJP yang telah menyiapkan frequently asked questions (FAQ), pendampingan teknis, serta dedicated team guna mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Budi menilai sosialisasi kepada seller menjadi faktor krusial agar perubahan mekanisme pemungutan pajak tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha. idEA berharap implementasi dilakukan secara bertahap dengan koordinasi yang erat antara pemerintah dan industri, disertai masa penyesuaian yang memadai.

“Harapannya, implementasi dapat dilakukan secara bertahap, dengan koordinasi yang erat antara pemerintah dan industri serta waktu penyesuaian yang memadai. Dengan demikian, tujuan meningkatkan kepatuhan pajak dapat tercapai tanpa mengganggu aktivitas perdagangan digital maupun pertumbuhan UMKM,” ujarnya.

Transisi jadi Kunci

Kalangan ekonom menilai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh berpotensi meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus menciptakan persaingan yang lebih setara antara perdagangan daring dan luring.

Sama seperti aspirasi pelaku usaha, implementasi kebijakan tersebut tetap memerlukan masa transisi yang memadai agar tidak menimbulkan hambatan baru bagi pelaku UMKM yang belum siap secara administrasi.

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras Adha menilai kebijakan penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) tidak ditujukan untuk menciptakan objek pajak baru, melainkan memperbaiki mekanisme administrasi perpajakan.

Dengan sistem pemungutan otomatis melalui platform, menurutnya, kepatuhan wajib pajak akan meningkat sekaligus menciptakan level playing field yang lebih setara antara perdagangan daring dan luring.

Namun, Izzudin mengingatkan implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan. Menurutnya, tidak semua seller telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun pembukuan yang memadai. Kondisi tersebut membuat marketplace perlu menyediakan edukasi dan pendampingan sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.

“Jika masih dipaksakan untuk dilaksanakan per Juli, para seller tersebut berpotensi keluar dari ekosistem marketplace dan makin membatasi peluang mereka untuk bisa naik kelas. Sebab, mereka hanya akan terbatas berjualan di media sosial dan secara offline saja,” kata Izzudin kepada Bisnis.

Menurut Izzudin, kebijakan tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan antar-UMKM apabila hanya seller yang telah siap secara administrasi yang mampu bertahan di marketplace, sementara pelaku usaha yang lebih kecil tertinggal dari kompetitor yang lebih mapan.

Selain itu, Izzudin menekankan pentingnya integrasi data transaksi di DJP untuk menghindari pemungutan berganda bagi merchant yang berjualan di lebih dari satu marketplace.

“Masa transisi yang cukup dan edukasi serta pendampingan yang memadai dibutuhkan agar industri ecommerce tetap tumbuh dan UMKM tetap bisa punya peluang besar untuk naik kelas,” imbuhnya.

Senada, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai semangat utama kebijakan tersebut adalah menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan antara pedagang daring dan luring.

“Saya selalu menilai bahwa pajak marketplace semangatnya adalah memberikan level of playing field yang sama antara pedagang di luring dan daring. Ketika yang pedagang luring dikenakan pajak, seharusnya juga diberikan pajak bagi pedagang di daring. Tentu tidak adil jika pedagang luring ada pajak, namun di satu sisi pedagang daring tidak,” kata Nailul ketika dihubungi.

Kendati demikian, Nailul menilai penerapan mekanisme baru pemungutan PPh melalui marketplace perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih diwarnai pelemahan daya beli.

Menurutnya, meski tujuan kebijakan untuk menciptakan level playing field antara perdagangan daring dan luring patut didukung, implementasinya harus disiapkan secara matang dengan memanfaatkan data penjualan yang dimiliki platform sesuai skala usaha masing-masing penjual.

Dia juga menekankan pentingnya integrasi data antarmarketplace melalui identitas tunggal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), agar pemerintah dapat mengakumulasi omzet penjual yang beroperasi di lebih dari satu platform.

Selain itu, integrasi data antara toko daring dan luring juga hal yang krusial untuk mencegah terjadinya pemungutan pajak berganda terhadap wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Penyisiran ini perlu dilakukan untuk penghindaran double taxation bagi pemilik toko. Jangan sampai toko sudah bayar PPh, kemudian diterapkan juga PPh e-commerce. Agar penerapannya bisa lebih adil bagi semua pihak,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mempertimbangkan untuk mulai menunjuk perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar atau marketplace pada kuartal II/2026.

Pada rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kebijakan itu awalnya direncanakan berlaku tahun lalu. Akan tetapi, kondisi perekonomian yang belum pulih disebut menghalagi rencana otoritas fiskal tersebut.

Kini, dengan ekonomi yang diperkirakan tumbuh 5,5% (year on year/YoY) pada kuartal I/2026, Purbaya bakal mempertimbangkan penerapan kebijakan tersebut apabila momentum pertumbuhan terjaga hingga kuartal berikutnya.

"Sekarang [ekonomi] udah lumayan, nih. Kalau triwulan kedua masih bagus, kami akan pertimbangkan untuk juga sekaligus membuat persaingan antara online sama offline lebih fair, tentunya dengan analisa yang clear dari data-data yang kami miliki," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Selasa (7/4/2026).

Menurut Purbaya, rencana untuk memungut pajak pedagang UMKM di marketplace seperti Tokopedia hingga Shopee itu sejalan dengan keluhan pedagang yang berjualan secara luring. Untuk itu, dia memastikan bakal melakukan asesmen lebih lanjut mengenai kebijakan dimaksud.

"Kalau kami ke pasar rakyat, mereka bilang, 'Pak, yang onlinedibatasin, dong. Supaya saya bisa bersaing.' Yaudah saya lihat dulu, tetapi kami akan assess," terangnya.

Upaya ini menjadi langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu untuk melakukan ekstensifikasi penerimaan negara. Kendati ruang fiskal pemerintah tak lagi luas, Purbaya enggan menaikkan tarif pajak maupun membuat pungutan pajak baru ke masyarakat.

Pada APBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak total Rp2.357,7 triliun. Sampai dengan akhir Maret 2026, realisasi penerimaan sudah mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7% (YoY).

DJP Kemenkeu pun sudah menyatakan siap dalam menunjuk PMSE agar mulai memungut pajak merchant. Namun, semuanya tinggal menunggu 'lampu hijau' dari Purbaya.

"[Penunjukan PMSE lokal sebagai pemungut] sudah siap, tinggal nunggu Pak Menteri berkenan untuk me-launching kebijakan ini," terang Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut bahwa platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal bisa mulai ditunjuk untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar (marketplace) pada 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut sudah ada sekitar 240 PMSE yang kini berhak untuk memotong dan memungut pajak dari sekitar hingga Rp9 triliun per tahun.

"Ada sekitar mungkin 240 platform perdagangan melalui sistem elektronik yang sudah terdaftar, sudah kami berikan hak untuk memotong dan memungut pajak dengan revenue performance sekitar Rp8 triliun sampai Rp9 triliun per tahun," terangnya, dikutip Jumat (30/1/2026).

Bimo mengatakan, otoritas pajak bakal meningkatkan jumlah penunjukan platform digital luar negeri itu agar bisa mengoptimalkan potensi penerimaan transaksi digital. Selanjutnya, dia bakal memperluas penunjukannya terhadap platform dalam negeri.

"Kami berharap mudah-mudahan di tahun 2026 platform digital dalam negeri juga nantinya akan kami wajibkan untuk memungut pajak sesuai dengan kondisi dari merchant-merchant yang ada di platform digital tersebut," lanjut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Adapun otoritas fiskal tidak hanya menggunakan metode penunjukkan PMSE dalam memperluas basis penerimaan pajak. Pemerintah dalam hal ini juga sejak 2025 telah menerapkan pajak minimum global (global minimum tax).

Penerapan pajak minimum global itu memungkinkan pemerintah memajaki perusahaan asing yang menjalankan usahanya di negara tersebut, dengan laba konsolidasi sebesar 750 juta euro per tahun.

"Kami bisa mulai meng-exercise hak pemajakan kami terhadap investasi-investasi yang selama ini mendapatkan tax holiday di Indonesia sepanjang konsolidasi di atas 750 juta euro per tahun. Kami akan bisa mengambil hak pemajakan 15% dari 22% rate untuk corporate income tax yang selama ini kami bebaskan," terang Bimo.

Adapun pemerintah menetapkan target penerimaan pajak secara keseluruhan pada 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Target itu naik Rp440,1 triliun dari realisasi penerimaan pajak 2025 lalu sebesar Rp1.917,6 triliun.

Bisnis.com, DENPASAR — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan memungut pajak baru pada 2026, kendati target penerimaan yang dinilai terlalu tinggi yakni Rp2.357,7 triliun. Otoritas pajak pun memilih opsi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal menegaskan bahwa arahan Menkeu Purbaya jelas kepada anak buahnya terkait dengan tidak adanya pajak baru.

"Kami akan kelola berdasarkan peningkatan kepatuhan administrasi, pemanfaatan Coretax, tetapi secara policy-nya sendiri, sesuai statement Pak Menteri tidak ada policy yang baru dalam bentuk misalnya kenaikan tarif pajak, pengenalan jenis pajak baru dan sebagainya," terang Yon di Denpasar, dikutip Rabu (26/11/2025).

Di sisi lain, pemerintah juga akan tetap memberikan fasilitas keringanan pajak bagi UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah. Misalnya, UMKM beromzet paling tinggi Rp500 juta tetap dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh), sedangkan yang beromzet dari Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar setahun mendapatkan insentif PPh final 0,5% (sampai 2029).

Adapun pemerintah juga tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022 yang akan membuat permanen insentif PPh final UMKM 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perseorangan (PT OP). Adapun bagi yang berbentuk WP badan tidak mendapatkan perpanjangan lagi.

"Kemudian, masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp60 juta per tahun tetap juga bebas PPh karena PTKP," terang Yon.

Di sisi lain, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya tahun depan ingin memperluas basis penerimaan berdasarkan transaksi digital. Kendati bukan jenis pajak baru, dia ingin memperkuat penerimaan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Sebagaimana skema yang sudah berlaku, otoritas pajak akan menunjuk platform sebagai pemungut pajak atas transaksi yang dilakukan di lokapasar (marketplace). Setelah penunjukkan perusahaan-perusahaan luar negeri seperti Netflix, Amazon, Google hingga Youtube untuk memungut pajak di dalam negeri, otoritas ingin hal yang sama turut diterapkan untuk PMSE lokal.

Utamanya, terang Bimo, adalah bagi pedagang (merchant) yang menggunakan PMSE itu sebagai sarana berjualan namun belum dipajaki. Baik itu PPh final UMKM 0,5% maupun yang sudah melebihi ambang batas omzet yakni di atas Rp480 miliar setahun, serta pajak-pajak lainnya.

"Kami tuh pengen platform dalam negeri Blibli, Tokopedia, Shopee, Lazada ya, itu juga level of playing field-nya sama dengan platform luar negeri yang menggunakan media elektronik untuk bisnis mereka. Nah yang lebih dalam lagi ke merchant-merchant yang beroperasi di situ. Ini juga level of playing field merchant-merchant yang tidak menggunakan sarana online sudah melaporkan kewajiban pajaknya," terang Bimo.

Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu menyebut bahwa UMKM yang sudah beromzet di atas Rp480 miliar atau sudah tidak lagi berstatus PTKP harusnya sudah memulai pembukuan.

Namun, dia mengakui bahwa arahan Menkeu Purbaya yakni tidak ada pajak-pajak baru atau kenaikan tarif pungutan tahun depan utamanya apabila kondisi ekonomi belum memadai. Dia menyebut respons masyarakat menjadi faktor besar bagi otoritas untuk menentukan kebijakan perpajakan ke depan.

"Kami tunggu sampai kondisi lebih confident, karena terus terang saja, kalau platform luar negeri tadi kan konsumennya mungkin menengah ke atas gitu, yang bisa langganan Spotify lah [dan lain-lain]. Sudah ada 246 sebagai pemungut PMSE. Jadi kami tentu berpegangan pada arahan pimpinan apakah itu kuartal I, kuartal II, kuartal III tentu nanti kami akan sampaikan juga ke publik," terangnya.