Bisnis.com, JAKARTA - PT Timah (Persero) Tbk menyetor pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp1,624 triliun sepanjang 2025. Jumlah kontribusi anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID tersebut meningkat 106,9% dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar Rp855,044 miliar.

Kontribusi pajak dan PNBP ini berasal dari berbagai komponen, mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PBB, royalti, bea keluar, hingga iuran produksi yang wajib dibayarkan perusahaan sebagai pemegang izin usaha pertambangan.

Peningkatan kontribusi kepada negara ini sejalan dengan membaiknya kinerja perusahaan sepanjang 2025. Perusahaan membukukan laba bersih sebesar Rp1,31 triliun pada 2025.

Corporate Secretary PT Timah Ruddy Nursalam mengatakan, kenaikan kontribusi tersebut menjadi bukti komitmen PT Timah dalam mendukung penerimaan negara sekaligus memperkuat peran perusahaan sebagai salah satu entitas strategis nasional di sektor pertambangan timah.

Dia menuturkan, PT Timah tidak hanya berfokus pada pengelolaan dan produksi mineral strategis, tetapi juga berkomitmen memastikan seluruh aktivitas perusahaan memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi negara.

Menurutnya, sebagai perusahaan pertambangan milik negara, PT Timah memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga kontribusi terhadap penerimaan negara melalui setoran pajak dan PNBP untuk mendukung pembangunan nasional.

“Kontribusi melalui pajak dan PNBP merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab sehingga manfaatnya dapat dirasakan kembali oleh masyarakat dan negara,” kata Ruddy, melalui siaran pers, Senin (18/5/2026).

Ia menambahkan, PT Timah terus memperkuat kepatuhan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan dengan mengedepankan prinsip good mining practice dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Selain fokus pada kinerja bisnis, PT Timah juga terus menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan UMKM sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di wilayah Sultra periode 2013-2025.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan kasus ini bermula ketika perusahaan PT TSHI bermasalah dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait perhitungan PNBP.

“Jadi pada awalnya ada salah satu perusahaan bernama PT TSHI itu memiliki permasalahan perhitungan PNBP oleh Kemenhut,” kata Syarief dalam konferensi pers, Kamis (16/4/2026).

Perusahaan tambang itu kemudian menghubungi Hery yang saat itu masih menjabat sebagai Komisioner Ombudsman. Hery kemudian menerbitkan surat rekomendasi khusus untuk membatalkan kebijakan Kemenhut.

“Kemudian bersama-sama dengan Saudara HS ini untuk mengatur, sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar,” katanya.

Lihat video: Presiden Prabowo Lantik Ketua dan Anggota Ombudsman 2026-2031, Ini Daftarnya

Syarief menjelaskan sebagai imbalannya, Hery menerima uang sebesar Rp1,5 miliar dari Direktur PT TSHI. Lewat surat itu, kata dia, kebijakan Kemenhut yang sebelumnya berlaku juga menjadi dibatalkan.

"Kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah Rp1,5 miliar rupiah," jelas dia.

Atas perbuatannya, Hery dijerat Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5, dan Pasal 606 KUHP. Ia juga langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejari Jaksel selama 20 hari kedepan.