Bisnis.com, DENPASAR – Hotel Mulia yang berada di Nusa Dua, Kabupaten Badung belakangan ramai dibicarakan karena diduga melakukan pelanggaran ketentuan tinggi bangunan oleh Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali.

Pansus TRAP menilai pelanggaran karena Hotel Mulia terdiri dari lima lantai, padahal aturan di Bali maksimal empat lantai atau 15 meter. Kemudian Hotel Mulia juga dianggap melakukan komersialisasi pantai yang seharusnya menjadi ruang publik.

Hal tersebut dibantah oleh pihak Hotel Mulia. General Affair Hotel Mulia I Gusti Ngurah Raharja membantah jika ada penutupan akses pantai.

"Kami tetap membuka akses publik, termasuk ke Pura untuk upacara keagamaan," kata Ngurah.

Terkait tinggi bangunan, Ngurah balik mempertanyakan kenapa baru sekarang dipersoalkan oleh pemerintah, padahal Hotel Mulia sudah 15 tahun beroperasi. Apalagi, menurutnya, perizinan sudah dilengkapi oleh manajemen Hotel Mulia

Lalu siapakah pemilik Hotel Mulia atau The Mulia Resort yang menjadi salah satu hotel termewah di Bali yang beroperasi sejak 2012. Perusahaan ini didirikan oleh PT Mulialand yang merupakan bagian dari Mulia Group.

Hotel ini santer disebut berafiliasi dengan salah satu taipan tanah air Djoko Tjandra, yang juga sebelumnya pemilik Bank Bali. Pada 2011, Kejaksaan membantah hotel mewah tersebut dibangun tidak atas nama Djoko Tjandra.

The Mulia berada di tepi pantai Geger, Sawangan, Nusa Dua. Pantai ini dikenal dengan pasir putih dan pantai yang masih terjaga kebersihannya. Hotel ini menempati lahan dengan luas sekitar 30 hektar lebih, menjadikannya salah satu hotel terluas di Bali. Kemudian jumlah kamarnya lebih dari 700 kamar dengan berbagai tipe, dan sejumlah restoran di dalamnya.

Hotel ini juga dilengkapi dengan sejumlah ballroom kapasitas besar yang sering digunakan untuk berbagai event skala internasional. Hotel ini juga dilengkapi dengan kolam hingga taman mewah di tepi pantai.

The Mulia beberapa kali menjadi saksi perhelatan penting yang diselenggarakan pemerintah, seperti G20 yang diselenggarakan pada 2022 silam. Hotel ini menjadi salah satu venue penting, di mana dua pemimpin negara adidaya, yakni Presiden Amerika Serikat kala itu, Joe Biden dan Presiden China, Xi Jinping melakukan pertemuan di tengah ketegangan dua negara, bahkan Xi Jinping dikabarkan menginap di hotel ini.

Selain G20, pada 2024 Hotel Mulia juga menjadi lokasi High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) dan Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 Joint Leaders Session 2024 yang digelar pada 2 September 2024. Pertemuan tingkat tinggi ini langsung dibuka oleh Presiden RI saat itu, Joko Widodo.

Bisnis.com, DENPASAR – Hotel Mulia yang berada di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, diduga melakukan pelanggaran tinggi bangunan hingga komersialisasi pantai yang seharusnya menjadi kawasan terbuka untuk publik.

Dugaan pelanggaran tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali pada Selasa (6/1/2025).

Dalam RDP tersebut, Sekretaris Pansus TRAP, I Dewa Nyoman Rai, menjelaskan agenda ini dilakukan untuk meminta klarifikasi kepada Hotel Mulia terkait sejumlah pelanggaran yang menjadi temuan Pansus TRAP.

Dia menyoroti sejumlah pelanggaran seperti tinggi gedung yang seharusnya maksimal 4 lantai atau 15 meter, sementara Hotel Mulia punya 5 lantai.

"Aturannya titik nol itu dari permukaan tanah, dan maksimal 4 lantai. Akan tetapi di lapangan kami lihat 5 lantai," kata Dewa Rai, Selasa (6/1/2025).

Selain itu, Hotel Mulia diduga melakukan komersialisasi pantai yang seharusnya menjadi ruang publik. Dewa Rai menyebut pembatasan warga maupun wisatawan lain ke pantai merupakan bentuk pelanggaran.

Selain itu, Pansus TRAP juga mempertanyakan pemasangan struktur pengaman berupa grip atau revetment di kawasan pantai yang tidak ada rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Rekomendasi dari Balai Wilayah Sungai (BWS) menurut Dewa Rai tidak tepat karena wilayah laut berada di bawah wewenang Dinas KKP.

Di sisi lain, General Affair Hotel Mulia, I Gusti Ngurah Raharja, membantah jika ada penutupan akses pantai.

"Kami tetap membuka akses publik, termasuk ke Pura untuk upacara keagamaan," kata Ngurah.

Terkait tinggi bangunan, Ngurah mempertanyakan kenapa baru sekarang dipersoalkan oleh pemerintah, padahal Hotel Mulia sudah 15 tahun beroperasi. Apalagi, menurutnya, perizinan sudah dilengkapi oleh manajemen Hotel Mulia.