WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkonfirmasi bahwa Partai Republik akan mengadakan konvensi paruh waktu di Dallas, Texas, menandakan bahwa ide yang telah ada selama beberapa bulan mungkin akan segera terwujud.

“BERITA BESAR! Untuk pertama kalinya, Partai Republik akan mengadakan KONVENSI PERTENGAHAN MASA PEMILU,” tulis Trump di Truth Social pada hari Selasa, dilansir Al Jazeera. “Ini belum pernah dilakukan sebelumnya, dan akan menjadi Peristiwa yang benar-benar Bersejarah.”

Namun, rapat umum tersebut, yang dirancang untuk memamerkan prestasi Partai Republik, kemungkinan akan memiliki penentang, bahkan di antara para pejabat partai.

Kurang dari lima bulan tersisa hingga pemilihan pertengahan masa pemilu pada 3 November. Konvensi itu sendiri akan berlangsung pada tanggal 9 dan 10 September. Beberapa kritikus khawatir konvensi pertengahan masa pemilu dapat mengalihkan sumber daya dari medan pertempuran utama di tahap akhir pemilihan.

Konvensi tersebut juga akan menyoroti Trump sendiri pada saat angka jajak pendapatnya menurun. Sebuah jajak pendapat yang diterbitkan pada hari Selasa oleh majalah The Economist dan perusahaan riset YouGov menemukan bahwa 58 persen responden di AS tidak menyetujui kinerja Trump.

Namun demikian, Trump mempromosikan konvensi tersebut sebagai kesempatan untuk menggembar-gemborkan keberhasilan masa jabatan keduanya.

Ia menunjuk pada kebijakan "tidak ada pajak atas tip" – yang memungkinkan pengurangan pajak hingga $25.000 untuk tip – dan kebijakannya untuk menderegulasi bahan bakar fosil guna membangun "dominasi energi".

"Harga minyak turun tajam, bahkan saat kita melakukan denuklirisasi Iran," tulis Trump. "Kita menepati janji-janji yang dibicarakan para politisi selama beberapa dekade, tetapi tidak pernah terlaksana."

Acara tersebut, tambahnya, juga akan menampilkan "hiburan yang luar biasa", meskipun detailnya belum diberikan.

"Ini akan menjadi rapat umum yang tidak seperti yang lain! Ulang tahun ke-250 Amerika semakin dekat, dan bersama-sama, kita membangun fondasi untuk 250 TAHUN KEJAYAAN Amerika berikutnya," kata Trump.

Gagasan konvensi paruh waktu telah muncul di kalangan pejabat setidaknya sejak September, ketika Trump memposting di media sosial bahwa rapat umum semacam itu dapat "menunjukkan hal-hal hebat yang telah kita lakukan sejak Pemilihan Presiden 2024".

Para ahli mencatat bahwa Trump semakin mendorong nasionalisasi pemilihan paruh waktu, menempatkan dirinya di pusat persaingan dan berupaya untuk menjalankan kendali federal atas administrasi pemilihan tingkat negara bagian.

Meskipun Trump tidak ikut serta dalam pemilihan paruh waktu 2026, persaingan tersebut kemungkinan akan dilihat sebagai referendum atas masa jabatan keduanya sejauh ini.

Partai Republik saat ini memegang mayoritas tipis di kedua kamar Kongres. Jika kehilangan kendali di satu atau kedua kamar, itu dapat menghadirkan hambatan legislatif untuk memajukan prioritas Trump selama dua tahun terakhir masa jabatannya.

Trump juga telah menyatakan kekhawatiran bahwa ia dapat dimakzulkan untuk ketiga kalinya jika Kongres beralih ke tangan Demokrat. Ia sudah dimakzulkan dua kali pada masa jabatan pertamanya.

“Kalian harus memenangkan pemilihan paruh waktu karena, jika kita tidak memenangkan pemilihan paruh waktu, itu hanya akan menjadi—maksud saya, mereka akan menemukan alasan untuk memakzulkan saya,” kata Trump kepada Partai Republik pada bulan Januari. “Saya akan dimakzulkan.”

Konvensi partai bukanlah hal yang lazim pada musim pemilihan paruh waktu. Partai Demokrat dulu mengadakan pertemuan semacam itu, tetapi hal itu meredup setelah tahun 1982, dengan para pemimpin partai mengecamnya sebagai pemborosan sumber daya.

Ketika Partai Republik menghidupkan kembali konsep tersebut untuk tahun 2026, Komite Nasional Demokrat juga menjajaki kemungkinan tersebut, sebelum akhirnya membatalkan prospek tersebut pada bulan Maret.

Sementara itu, Komite Nasional Republik menyetujui aturan pada bulan Januari untuk mengizinkan diadakannya rapat umum pemilihan paruh waktu Trump. Biasanya, konvensi hanya diadakan selama pemilihan presiden sebagai cara untuk menggalang dukungan di belakang satu calon.

Demokrat telah mulai menyindir rencana Partai Republik, membandingkannya dengan acara seperti Great American State Fair, yang menyaksikan eksodus para penampil di tengah kekhawatiran tentang partisipasi Trump.

“Donald Trump baru saja mengumumkan konvensi paruh waktu Partai Republik pada bulan September,” sebuah akun kampanye yang terkait dengan pemimpin Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat, Hakeem Jeffries, memposting di media sosial. “Apakah Vanilla Ice akan tampil?”

Beberapa kritikus mencatat bahwa lokasi unjuk rasa tersebut, Texas, adalah benteng Partai Republik yang mungkin akan menyaksikan persaingan Senat yang luar biasa ketat tahun ini.

Anggota DPR negara bagian dari Partai Demokrat, James Talarico, berhadapan dengan Jaksa Agung Texas, Ken Paxton, untuk memperebutkan kursi Senat yang kosong, setelah petahana dari Partai Republik dikalahkan dalam pemilihan pendahuluan bulan Mei dengan dukungan Trump.

“Tidak perlu bukti lebih lanjut bahwa Partai Republik nasional dan Texas benar-benar panik selain ini: mereka tidak hanya mengadakan konvensi paruh waktu pertama mereka, tetapi mereka juga mengadakannya di negara bagian kita,” tulis anggota DPR negara bagian Cassandra Garcia Hernandez di media sosial.

“Medan pertempuran untuk negara kita berada di Texas.”

BANTEN - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lebak mulai menerapkan strategi baru untuk menarik minat Generasi Z (Gen Z) menjelang Pemilu 2029. Pendekatan yang disiapkan tidak lagi berfokus pada kegiatan politik formal, tetapi dikemas melalui aktivitas yang dekat dengan gaya hidup anak muda agar partisipasi politik semakin meningkat.

Sekretaris DPC PPP Kabupaten Lebak Hanna Aulia Zein Adzmika, mengatakan generasi muda harus dirangkul dengan cara yang lebih relevan. Menurutnya, partai politik perlu menghadirkan ruang yang nyaman untuk berdiskusi, berkolaborasi, sekaligus belajar mengenai politik tanpa kesan kaku dan eksklusif.

"Kami ingin membuat kegiatan yang relatable dengan anak muda. Jadi mereka datang ke kegiatan partai bukan karena merasa diwajibkan, tetapi karena memang senang berkumpul, berdiskusi, dan belajar politik bersama," ujar Hanna, Rabu (1/7/2026).

Sebagai langkah awal, PPP Lebak berencana menggelar berbagai kegiatan yang mengikuti tren di kalangan Gen Z. Salah satunya memanfaatkan momentum Car Free Day dengan mengajak komunitas anak muda mengikuti kegiatan olahraga lari yang nantinya dapat berkembang menjadi agenda rutin hingga event berskala lebih besar.

"Sekarang yang sedang viral kan lari. Mungkin kita mulai dari Car Free Day, mengajak anak-anak muda ikut bersama. Kalau komunitasnya semakin besar, ke depan bisa dibuat event lari yang lebih serius," katanya.

Lulusan Binus University ini menyebut pendekatan tersebut menjadi pintu masuk untuk meningkatkan literasi politik generasi muda. Hanna menilai anak muda tidak boleh hanya menjadi objek politik saat pemilu, melainkan harus tampil sebagai subjek yang aktif memberikan gagasan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Lihat video: Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum



Hanna juga mengakui masih banyak kalangan muda yang memandang partai politik dengan sikap skeptis. Namun, dirinya optimistis anggapan tersebut dapat berubah apabila partai mampu membuka ruang partisipasi yang nyata serta memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkembang.

"Sebagai generasi muda kita harus melek politik dan mulai berperan sebagai subjek, bukan lagi objek. Karena itu saya mengajak teman-teman, terutama Gen Z, agar ikut terlibat dan masuk PPP," tegasnya.

Direktur Murtila Promosindo Bidang Kreatif ini berharap kepengurusan baru DPC PPP Kabupaten Lebak mampu memadukan pengalaman kader senior dengan kreativitas kader muda. Menurutnya, kolaborasi lintas generasi menjadi kunci untuk memperkuat organisasi sekaligus menjawab tantangan politik di masa depan.

Hanna menambahkan, Gen Z merupakan kelompok pemilih terbesar yang akan memiliki pengaruh signifikan pada Pemilu 2029. Karena itu, pendekatan yang kreatif, inklusif, dan mengikuti perkembangan zaman dinilai menjadi strategi penting agar semakin banyak anak muda merasa dekat dan mau berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui PPP.

BOGOR - Kepastian hukum dan stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah agenda transformasi nasional yang dijalankan pemerintah. Karena itu, dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan menjadi pelindung bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum," tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Presiden juga mengingatkan bahwa keamanan memiliki hubungan langsung dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas, tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan, serta tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi tanpa kepastian hukum.

Pesan tersebut mendapat perhatian Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang turut menghadiri upacara Hari Bhayangkara ke-80. Pria yang kerap disapa Kang Ferry ini menilai pidato Presiden memberikan arah yang jelas mengenai peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.

Menurut Kang Ferry, penegakan hukum yang berkeadilan merupakan syarat utama untuk membangun legitimasi institusi negara di mata masyarakat. Sebab, rasa keadilan akan mendorong tumbuhnya kepercayaan publik yang menjadi modal penting bagi keberhasilan pembangunan nasional.

"Saya mencermati penegasan Presiden bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini adalah prinsip yang harus terus dijaga karena keadilan merupakan syarat utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap negara dan seluruh aparat penegak hukum," kata Kang Ferry saat ditemui usai acara.

Dia menilai pesan Presiden tersebut relevan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, ketika masyarakat menuntut pelayanan publik yang semakin transparan, profesional, dan akuntabel. Karena itu, Polri dinilai perlu terus memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan hukum menjadi instrumen perlindungan bagi seluruh warga negara.

Kang Ferry juga menekankan bahwa kepercayaan publik tidak lahir dari kewenangan semata, melainkan dari konsistensi aparat dalam menghadirkan rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat.

Dia menilai pesan Presiden mengenai keterkaitan antara keamanan dan pembangunan menunjukkan bahwa tugas Polri saat ini semakin strategis. Stabilitas keamanan yang terjaga akan memberikan kepastian bagi dunia usaha, investasi, dan berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah.

"Presiden mengingatkan bahwa tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas, tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan, dan tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi tanpa kepastian hukum. Karena itu, Polri memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal transformasi nasional yang sedang dijalankan pemerintah," ujarnya.

Kang Ferry mengapresiasi peran Polri dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan, penanganan bencana, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia berharap Polri terus memperkuat profesionalisme, integritas, serta kemampuan menghadapi berbagai bentuk kejahatan yang semakin kompleks.

"Tantangan Polri ke depan semakin kompleks. Karena itu, profesionalisme, integritas, dan keberanian menegakkan hukum secara adil harus terus diperkuat. Kepercayaan publik adalah modal utama untuk menjaga stabilitas nasional dan mendukung keberhasilan agenda pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah," pungkasnya.

PEGUNUNGAN PAPUA - Kesenjangan kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan di wilayah Pegunungan Papua . Karena itu, perluasan akses pendidikan tinggi dinilai menjadi langkah penting untuk menyiapkan tenaga profesional dan calon pemimpin daerah yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan jangka panjang.

Upaya tersebut menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Puncak melalui Program Beasiswa Puncak Cerdas. Pada tahap kedua program itu, sebanyak 317 mahasiswa diberangkatkan ke berbagai kota studi, termasuk Semarang dan sekitarnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia daerah.

Ketua Komisi III DPRK Kabupaten Puncak Talius Tabuni menilai program tersebut merupakan investasi strategis yang dampaknya tidak hanya dirasakan penerima beasiswa, tetapi juga oleh pembangunan daerah dalam jangka panjang.

“Saya selaku Ketua Komisi III memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Puncak Elvis Tabuni. Ini adalah langkah tepat dan sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Papua Tengah yakni membangun daerah melalui sumber daya manusianya sendiri. Sebanyak 317 anak ini merupakan investasi jangka panjang yang kelak akan kembali mengabdi untuk membangun Kabupaten Puncak maupun Papua Tengah,” ujar Talius Tabuni, Selasa (30/6/2026).

Dia menegaskan pembangunan Papua tidak dapat hanya bertumpu pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan agar daerah memiliki kapasitas sumber daya manusia yang mampu mengelola pembangunan secara berkelanjutan.

Kebutuhan tersebut dinilai semakin mendesak karena Papua membutuhkan lebih banyak tenaga profesional di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan hingga ekonomi. Kehadiran program beasiswa dinilai dapat membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang sebelumnya sulit dijangkau.

“Kita harus menyiapkan pemimpin masa depan Papua sejak sekarang. Mereka adalah generasi yang akan meneruskan pembangunan dan membawa perubahan bagi tanah Papua,” ucapnya.

Politikus Partai Perindo ini juga menekankan keberlanjutan program menjadi faktor penting agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dia berharap Program Beasiswa Puncak Cerdas terus dilanjutkan dan mampu menjangkau lebih banyak putra-putri daerah yang memiliki potensi akademik.

“Ke depan, pemerintah daerah juga perlu memastikan adanya peta kebutuhan tenaga kerja dan profesi strategis di Kabupaten Puncak. Dengan begitu, program beasiswa tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah baik di sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan maupun ekonomi masyarakat,” kata Talius.

Program Beasiswa Puncak Cerdas merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Puncak yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya mencetak generasi unggul yang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dan memperkuat kemandirian Papua melalui peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

KENDARI - Gerakan Pangan Murah yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara di pelataran Eks MTQ Kendari, Selasa (30/6/2026), mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Ratusan warga memadati lokasi sejak pagi untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah.

Program tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok, di antaranya beras, telur ayam, dan minyak goreng, yang dijual di bawah harga pasar. Seorang warga Kendari, Wulan, mengaku terbantu dengan adanya Gerakan Pangan Murah tersebut. Menurutnya, program ini dapat meringankan pengeluaran rumah tangga di tengah harga kebutuhan pokok yang masih tinggi.

"Program seperti ini sangat membantu kami karena kebutuhan pokok bisa dibeli dengan harga yang lebih murah," ujarnya.

Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara Ferry Irawan mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu program Partai Perindo untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Kegiatan ini digelar bekerja sama dengan Bulog Sulawesi Tenggara dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari.

Ke depan, program serupa akan diperluas ke berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. DPW Partai Perindo Sultra juga berencana menyalurkan elpiji subsidi 3 kilogram sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

KENDARI - Ratusan warga memadati pelataran Eks MTQ Kendari, Sulawesi Tenggara , Selasa (30/6/2026), untuk mengikuti Gerakan Pangan Murah yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara (Sultra). Dalam kegiatan bertema "Partai Perindo Selalu Hadir di Tengah dan Hati Masyarakat" itu, warga dapat membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, telur ayam, dan minyak goreng dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar.

Ketua DPW Partai Perindo Sultra Ferry Irawan mengatakan, program tersebut merupakan bentuk komitmen Partai Perindo untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah tingginya harga sejumlah komoditas.



"Gerakan Pangan Murah ini merupakan salah satu program Partai Perindo untuk membantu masyarakat Sulawesi Tenggara mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau," kata Ferry.

Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama dengan Bulog Sulawesi Tenggara dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari.

Ferry menambahkan, program Gerakan Pangan Murah tidak hanya dilaksanakan di Kota Kendari, tetapi juga akan digelar di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Selain itu, DPW Partai Perindo Sultra juga berencana membagikan elpiji subsidi 3 kilogram sebagai bagian dari upaya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui program tersebut, Partai Perindo berharap dapat terus hadir memberikan solusi bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

NEW YORK - Miliarder China yang diasingkan, Guo Wengui, yang diadili karena menipu ribuan orang dengan nilai lebih dari USD1 miliar (Rp17,8 triliun), dijatuhi hukuman 30 tahun penjara oleh pengadilan federal di New York, Amerika Serikat (AS). Vonis penjara ini dibacakan hakim pengadilan pada Senin waktu setempat.

Pada Juli 2024, panel hakim atau juri dengan suara bulat menyatakan Wengui bersalah atas penipuan dan berbagai pelanggaran sekuritas, penipuan kawat, dan pencucian uang.

Juga dikenal sebagai Ho Wan Kwok dan Miles Guo, dia dituduh memanfaatkan ketenarannya di internet sejak 2018 untuk membujuk ribuan orang agar berinvestasi di perusahaan atau proyeknya, yang menjanjikan keuntungan besar atau layanan mewah. Tetapi, menurut otoritas AS, Wengui diduga menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk membiayai gaya hidup mewahnya.

Miliarder tersebut, yang berusia 50-an—usia pastinya tidak diketahui—ditangkap oleh Biro Investigasi Federal (FBI) pada Maret 2023 di apartemen mewahnya di Manhattan yang menghadap Central Park.

Mantan rekannya, Yvette Wang, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara tahun lalu atas perannya dalam skema tersebut.

Guo Wengui, yang memperoleh kekayaannya di bidang real estate, pindah ke Amerika Serikat pada tahun 2015. Dia melarikan diri dari China, tempat di mana dia menjadi target red notice Interpol atas penipuan keuangan—tuduhan yang dia bantah.

Dari pengasingannya yang mewah di New York, dia menggambarkan dirinya sebagai kritikus keras rezim komunis China dan pembela demokrasi yang teguh, sambil tetap menjalin hubungan dengan tokoh sayap kanan AS yang terkenal, Steve Bannon.

Bersama-sama, mereka membentuk kelompok lobi yang menentang Partai Komunis China: Negara Federal Baru China.

Bannon ditangkap pada Agustus 2020 di kapal pesiar pengusaha China dalam kasus yang melibatkan penggelapan dana yang terkait dengan proyek tembok perbatasan AS untuk melawan imigrasi di perbatasan Meksiko, sebuah janji utama kampanye presiden Donald Trump tahun 2016.

Menurut laporan AFP, Selasa (30/6/2026), Guo Wengui yang dilanda skandal kembali menjadi berita utama setelah penangkapannya dengan mengumumkan rencana untuk menyelenggarakan lelang daring "sperma yang tidak divaksinasi", berdasarkan gagasan konspiratif bahwa vaksin menyebabkan kemandulan massal.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid secara resmi meluncurkan Program Jalan Muda Parlemen yang digagas Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa (BPPM) DPP PKS. Program ini disiapkan sebagai medium kaderisasi untuk mencetak calon anggota legislatif muda yang siap berkontestasi dan berkontribusi di tingkat pusat, wilayah, maupun daerah menuju Pemilu 2029.

Dalam kesempatan itu, Kholid menegaskan bahwa Jalan Muda Parlemen merupakan kelanjutan dari program yang telah dijalankan pada periode sebelumnya dan kini diperkuat sebagai bagian dari upaya kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan di tubuh PKS.

"Jalan Muda Parlemen ini sebagai medium, sebagai wahana untuk mempersiapkan calon anggota dewan di tingkat pusat, di tingkat wilayah, di tingkat daerah, anak-anak muda yang memiliki idealisme, anak-anak muda yang memiliki optimisme dan juga yang paling penting adalah anak-anak muda yang memiliki keberanian untuk berkontestasi dan berkontribusi di politik," ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Kholid menjelaskan, program tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan regenerasi kepemimpinan partai agar tetap relevan dengan dominasi pemilih muda pada Pemilu 2029. "Jalan Muda Parlemen ini program yang sangat penting dan paling tidak dari dua aspek, pertama adalah kaderisasi, yang kedua adalah regenerasi," katanya.

Ia juga mengungkapkan capaian PKS dalam meningkatkan keterwakilan anak muda di DPR pada periode 2024-2029 dibandingkan periode sebelumnya. "Di periode kemarin PKS Alhamdulillah ada tujuh orang yang di bawah 40 tahun, sebelumnya belum ada sama sekali yang di bawah 40 tahun. Targetnya harus minimal dua kali lipat dari kemarin yang tembus DPR, bukan lagi 7 tapi lebih dari itu," tegasnya.

Menurut Kholid, Jalan Muda Parlemen juga hadir untuk menghapus stigma bahwa anak muda tidak memiliki kemampuan memenangkan kontestasi politik maupun menjadi legislator yang berkualitas setelah terpilih.

Ia berharap program ini mampu melahirkan semakin banyak pemimpin muda PKS yang tidak hanya memiliki peluang untuk menang dalam kontestasi politik, tetapi juga mampu menjalankan amanah sebagai wakil rakyat atau pemimpin dengan baik. "Pemimpin muda PKS yang memiliki kredibilitas dan kapasitas untuk menjadi pemimpin yang amanah," tandasnya.

NTT - Penguatan organisasi politik hingga tingkat desa dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keterhubungan partai dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas representasi politik di daerah. Menyadari hal tersebut, DPD Partai Perindo Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mempercepat pembentukan struktur hingga akar rumput sebagai fondasi menghadapi Pemilu 2029.

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten TTS Marthen Natonis, mengatakan struktur DPD dan DPC saat ini telah terbentuk secara lengkap. Fokus berikutnya adalah menuntaskan pembentukan Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) di seluruh desa dan kelurahan di wilayah tersebut.

"Pemilu tidak bisa hanya mengandalkan figur. Struktur partai harus hidup sampai tingkat desa agar aspirasi masyarakat dapat dikawal secara berkelanjutan. Karena itu kami fokus menuntaskan DPRt dan memperkuat kaderisasi sebagai fondasi menghadapi Pemilu 2029," kata Marthen saat dihubungi, Senin (29/6/2026).

Saat ini, kata dia, DPRt telah terbentuk di lebih dari 100 desa dari total 266 desa dan 12 kelurahan di Kabupaten TTS. Proses pembentukan struktur terus berjalan bersamaan dengan pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) elektronik dan penguatan administrasi kader.

Penguatan struktur dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas basis dukungan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas kerja politik partai di tingkat lokal. Atas dasar itu, DPD Partai Perindo TTS menargetkan perolehan enam kursi DPRD pada Pemilu 2029.

Target tersebut dibarengi dengan agenda rekrutmen anggota secara masif. DPD Partai Perindo TTS menargetkan penambahan 2.200 anggota baru melalui keterlibatan seluruh pengurus dan anggota legislatif partai.

"Setiap anggota legislatif kami wajib merekrut 20 anggota per minggu, sedangkan setiap pengurus ditargetkan merekrut lima anggota setiap bulan. Langkah ini kami lakukan untuk memastikan mesin partai semakin kuat dan dekat dengan kebutuhan masyarakat," ujar Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Timor Tengah Selatan ini.

Lihat video: Konsolidasi dan Pendidikan Politik Partai Perindo



Menurut dia, keberadaan struktur hingga tingkat desa tidak hanya berfungsi untuk kepentingan elektoral, tetapi juga mempercepat penyerapan aspirasi warga, memperluas partisipasi masyarakat dalam proses politik, serta memperkuat pengawasan terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah.

Marthen menjelaskan, strategi penguatan partai juga dilakukan melalui rekrutmen tokoh-tokoh dari berbagai elemen masyarakat. Langkah tersebut mencakup perekrutan tokoh perempuan, penyandang disabilitas, tokoh pendidikan, tokoh agama, serta generasi muda dari berbagai latar belakang.

"Kami merekrut tokoh baru dari semua elemen masyarakat, baik perempuan, tokoh disabilitas, tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh muda, milenial, maupun lintas agama. Pada saat yang sama kami juga membangun tokoh dari internal yang memiliki kapabilitas, integritas tinggi, dan modal sosial yang kuat untuk menggerakkan mesin partai," kata dia.

Dia menilai suara pemilih muda masih menjadi salah satu faktor penentu dalam kontestasi politik. Karena itu, DPD Partai Perindo TTS terus mendorong keterlibatan generasi muda dan perempuan dalam struktur kepengurusan hingga tingkat DPC dan DPRt, sekaligus memfasilitasi berbagai kegiatan yang melibatkan kelompok tersebut.

Marthen menegaskan, konsolidasi struktur, kaderisasi, dan penguatan representasi kelompok muda akan menjadi fokus utama partai untuk memperluas dukungan masyarakat serta mencapai target enam kursi DPRD pada Pemilu 2029.

JAKARTA - Peneliti Poshdem Universitas Andalas Feri Amsari mengomentari langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) yang telah memulai safari politiknya bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurutnya, langkah itu sah dilakukan Jokowi.

"Sah, cuma nggak tahu diri saja. Katanya mau istirahat, tetapi malah kemudian terjun ke dunia politik yang menurut saya harusnya sudah masuk ke fase berwibawa sebagai guru bangsa," kata Feri saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026)

Menurutnya, Jokowi tak lagi mengandalkan kekuatannya untuk keuntungan partai atau segelintir orang. Ia pun mempertanyakan kejujuran Jokowi yang ingin menjadi rakyat biasa.

"Dia menyatakan akan istirahat, akan pulang kampung menjadi warga negara biasa, ternyata kemudian menjadi mesin politik partai tertentu yaitu partai anaknya sendiri," kata Feri.

Feri menilai, tindakan Jokowi untuk bersafari boleh saja dilakukan, tetapi tak patut. "Ya, kalau boleh, tidak boleh tentu boleh. Patut tidak patut tentu tidak patut gitu ya. Kan orang harusnya jujur dengan perkataan kan sedari awal. Nah, perkataan Jokowi itu yang selalu berbeda-beda," ujar Feri.

Feri pun menilai, Jokowi terlalu dini memulai safari politik. Dari safari politik itu, ia menilai, Jokowi ingin menunjukkan perjuangan pada PSI.

"Dia butuh untuk partai ini dapat angka-angka yang layak untuk masuk parlemen sedari dini untuk maju. Sekaligus mau kasih tahu berbagai pihak bahwa dia masih bekerja, termasuk kepada Presiden Prabowo lah gitu ya," pungkasnya.

Diketahui, Jokowi memulai safari politiknya untuk PSI. Lampung menjadi tujuan pertama Jokowi. Ia tiba di Bandara Raden Inten II, Kota Bandar Lampung, Jumat (26/6/2026) siang.

Jokowi Ngaku Masih Orang Kampung

Jokowi mengakhiri rangkaian kegiatan di Lampung pada Minggu (28/6/2026), setelah menghadiri sejumlah agenda sejak Jumat. Pada hari terakhir itu, Jokowi menghadiri kegiatan silaturahmi di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Qodiri, Lampung Tengah.

Jokowi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pengasuh ponpes, para santri, dan masyarakat karena telah menerima dengan baik ketika hadir di Ponpes Nurul Qodiri. "Saya pada siang hari ini, alhamdulillah bisa sampai di sini. Saya sangat berterima kasih kepada Kiai Imam Suhadi beserta seluruh pengurus pondok dan para santri yang telah menyambut saya dengan sangat baik," kata Jokowi dalam sambutannya, Minggu (28/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tetap sama seperti dahulu meski pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia pun mengaku ketika berada di Lampung seperti menjalani rutinitas seperti biasa.

"Aku masih seperti yang dulu, masih orang kampung, masih orang desa. Jadi kalau saya ke Lampung, ke Provinsi Lampung, saya ke sini ya memang dunia saya, lingkungan saya adalah seperti yang tadi saya sampaikan," ujarnya.

Menurutnya, banyak warga Lampung yang rutin datang ke kediamannya di Sumber, Solo. Oleh karenanya, kehadirannya di Ponpes Nurul Qodiri sekaligus untuk memenuhi kerinduan masyarakat Lampung yang ingin bertemu dengannya.

"Karena setiap minggu yang hadir ke rumah saya, di Kampung Sumber itu, yang dari Lampung itu banyak sekali. Banyak menyampaikan, 'Pak ini yang mau ikut banyak, Pak, tapi bisnya enggak muat.' Sehingga saya datang ke sini karena ada undangan dari beliau Pak Kiai," ucap dia.

Selain memenuhi undangan dari pengasuh pondok pesantren, kunjungan Jokowi juga sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Ia pun apresiasi seluruh masyarakat yang hadir dan menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama kunjungannya.

"Sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat Lampung, seluruh warga Lampung, baik yang ada di Lampung Tengah, yang ada di Mesuji, yang ada di Pesawaran, yang ada di Tulang Bawang dan kabupaten yang lain yang belum bisa saya kunjungi karena keterbatasan waktu yang ada," ucap Jokowi.

JAKARTA - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi melantik Surya Utama alias Uya Kuya menjadi Ketua DPW PAN DKI Jakarta. Uya Kuya menggantikan posisi Eko Hendro Purnomo atau biasa dikenal Eko Patrio.

Diketahui, Eko Patrio sebelumnya telah ditunjuk DPP menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN. Uya Kuya bersama pengurus DPW PAN DKI dilantik langsung oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyampaikan pertimbangan partai akhirnya menunjuk Uya Kuya sebagai Ketua DPW DKI. "Alasan Uya Kuya ditunjuk sebagai Ketua DPW karena memiliki integritas kepribadian yang baik sebagai pejuang partai," kata Viva Yoga.

"Kedua, memiliki komitmen tinggi untuk membesarkan PAN di DKI Jakarta. Ketiga, memiliki jaringan sosial yang luas sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai elektoral PAN di DKI Jakarta," sambungnya.

Tak hanya elite PAN yang hadir, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga turut hadir dalam proses pelantikan ini. Selain itu, terdapat sejumlah elite partai politik lain seperti Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman hingga Ketua DPP PDIP Charles Honoris.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Perempuan Bangsa, Nur Nadlifah menegaskan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab partai politik.

Nur Nadlifah menyampaikan hal itu saat menghadiri Sarasehan dan Dialog Perempuan Nasional bertema "Dari Representasi ke Kekuasaan: Roadmap 30% Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan Nasional" yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG).

"Komitmen terhadap keterwakilan perempuan di berbagai sektor harus menjadi komitmen bersama. PKB dan partai politik lainnya telah berupaya menjalankan afirmasi tersebut, tetapi itu belum cukup apabila tidak diikuti komitmen dari seluruh pihak. Semakin besar keterwakilan perempuan, semakin besar pula peluang terwujudnya kesetaraan serta terjaminnya hak-hak perempuan yang selama ini masih kerap berada di posisi marginal," ujar Nadlifah di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/6/2026).

Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting kualitas demokrasi. Kehadiran perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan tidak semata memenuhi prinsip kesetaraan, tetapi juga menjadi prasyarat lahirnya kebijakan publik yang lebih inklusif, responsif terhadap perspektif gender, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa negara dengan tingkat partisipasi politik perempuan yang tinggi cenderung memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, tingkat korupsi yang lebih rendah, serta memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan manusia.

Indonesia sendiri telah menerapkan kebijakan afirmasi melalui ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif. Kebijakan tersebut berhasil meningkatkan jumlah perempuan di parlemen dari sekitar 8,8 persen pada Pemilu 1999 menjadi sekitar 22 persen berdasarkan hasil Pemilu 2024.

Namun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah ambang batas critical mass sebesar 30 persen yang oleh banyak ahli dinilai sebagai syarat minimal agar perempuan dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses legislasi maupun pengambilan keputusan strategis.

Karena itu, Nadlifah menekankan bahwa perjuangan mewujudkan keterwakilan perempuan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kuota pencalonan, melainkan harus memastikan perempuan memperoleh ruang yang setara dalam posisi-posisi strategis pengambilan kebijakan nasional.

"Yang kita perjuangkan bukan sekadar angka 30 persen, tetapi bagaimana perempuan benar-benar memiliki ruang untuk menentukan arah kebijakan bangsa. Dari representasi, kita harus bergerak menuju kekuasaan yang menghadirkan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat," pungkasnya.

Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai organisasi perempuan dari sayap partai politik maupun lembaga independen sebagai ruang konsolidasi untuk memperkuat agenda keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan kebijakan.