NEW YORK - Miliarder China yang diasingkan, Guo Wengui, yang diadili karena menipu ribuan orang dengan nilai lebih dari USD1 miliar (Rp17,8 triliun), dijatuhi hukuman 30 tahun penjara oleh pengadilan federal di New York, Amerika Serikat (AS). Vonis penjara ini dibacakan hakim pengadilan pada Senin waktu setempat.

Pada Juli 2024, panel hakim atau juri dengan suara bulat menyatakan Wengui bersalah atas penipuan dan berbagai pelanggaran sekuritas, penipuan kawat, dan pencucian uang.

Juga dikenal sebagai Ho Wan Kwok dan Miles Guo, dia dituduh memanfaatkan ketenarannya di internet sejak 2018 untuk membujuk ribuan orang agar berinvestasi di perusahaan atau proyeknya, yang menjanjikan keuntungan besar atau layanan mewah. Tetapi, menurut otoritas AS, Wengui diduga menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk membiayai gaya hidup mewahnya.

Miliarder tersebut, yang berusia 50-an—usia pastinya tidak diketahui—ditangkap oleh Biro Investigasi Federal (FBI) pada Maret 2023 di apartemen mewahnya di Manhattan yang menghadap Central Park.

Mantan rekannya, Yvette Wang, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara tahun lalu atas perannya dalam skema tersebut.

Guo Wengui, yang memperoleh kekayaannya di bidang real estate, pindah ke Amerika Serikat pada tahun 2015. Dia melarikan diri dari China, tempat di mana dia menjadi target red notice Interpol atas penipuan keuangan—tuduhan yang dia bantah.

Dari pengasingannya yang mewah di New York, dia menggambarkan dirinya sebagai kritikus keras rezim komunis China dan pembela demokrasi yang teguh, sambil tetap menjalin hubungan dengan tokoh sayap kanan AS yang terkenal, Steve Bannon.

Bersama-sama, mereka membentuk kelompok lobi yang menentang Partai Komunis China: Negara Federal Baru China.

Bannon ditangkap pada Agustus 2020 di kapal pesiar pengusaha China dalam kasus yang melibatkan penggelapan dana yang terkait dengan proyek tembok perbatasan AS untuk melawan imigrasi di perbatasan Meksiko, sebuah janji utama kampanye presiden Donald Trump tahun 2016.

Menurut laporan AFP, Selasa (30/6/2026), Guo Wengui yang dilanda skandal kembali menjadi berita utama setelah penangkapannya dengan mengumumkan rencana untuk menyelenggarakan lelang daring "sperma yang tidak divaksinasi", berdasarkan gagasan konspiratif bahwa vaksin menyebabkan kemandulan massal.

JAKARTA - Anggota Parlemen Yunani dari Partai NIKI, Spyros Tsironis, mengkritik perjanjian kerja sama perlindungan warisan budaya bawah laut antara Yunani dan China. Dia menegaskan Yunani tidak boleh diposisikan sebagai "mitra lemah" dalam hubungan bilateral dengan Beijing.

Kritik tersebut disampaikan Tsironis dalam sidang parlemen yang membahas ratifikasi perjanjian antara Kementerian Kebudayaan Yunani dan National Administration of Cultural Heritage China.

Meski mengakui Yunani dan China sama-sama memiliki warisan sejarah dan budaya yang kaya, Tsironis menegaskan setiap bentuk kerja sama harus didasarkan pada asas timbal balik, transparansi, serta memberikan manfaat yang jelas bagi Yunani.

Menurutnya, isi perjanjian masih terlalu umum dan tidak memuat target maupun komitmen yang konkret.

Dia menyebut dokumen tersebut lebih menyerupai "deklarasi niat" daripada kesepakatan yang benar-benar memberikan langkah nyata bagi kedua negara.

Salah satu poin yang disoroti Tsironis adalah Pasal 7 yang membuka peluang pendirian Institut Arkeologi China di Yunani.

Dia mempertanyakan alasan Yunani harus menanggung biaya operasional lembaga asing tersebut tanpa adanya institusi Yunani yang memperoleh perlakuan serupa di China.

"Di mana letak kerja sama timbal baliknya dan apa manfaat nyata bagi kepentingan Yunani?" ujarnya, seperti dikutip dari Greek City Times, Jumat (26/6/2026).

Kerja Sama Bawah Laut

Tsironis juga mengkritik Pasal 5 yang mengatur penyediaan ruang khusus bagi artefak bawah laut China di Museum Purbakala Bawah Laut yang tengah dibangun di Piraeus.

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan keuntungan yang diperoleh Yunani sebagai imbalan, misalnya melalui penyediaan ruang permanen bagi koleksi warisan budaya Yunani di museum-museum China.

Selain substansi kerja sama, Tsironis menyinggung pembengkakan anggaran pembangunan Museum Purbakala Bawah Laut.

Dia mengatakan biaya proyek tersebut meningkat dari semula 77 juta euro menjadi 105 juta euro, disertai keterlambatan pembangunan yang berpotensi mengancam pendanaan dari Uni Eropa.

Karena itu, menurutnya, terlalu dini bagi pemerintah untuk menjanjikan penggunaan ruang publik di museum yang bahkan belum selesai dibangun.

Meski demikian, Tsironis mengakui kerja sama dengan China tetap memiliki potensi positif.

Kepentingan Nasional Yunani

Dia menilai pengalaman Yunani dalam bidang arkeologi bawah laut dapat dipadukan dengan kemampuan teknologi China, terutama untuk mendukung penelitian bawah laut serta mencegah perdagangan ilegal benda-benda cagar budaya.

Menurutnya, ketentuan dalam Pasal 6 mengenai pemberantasan penyelundupan artefak dan penjarahan situs arkeologi merupakan salah satu aspek yang layak didukung.

"Yunani memiliki kekayaan arkeologi bawah laut yang tak ternilai dan tradisi ilmiah yang kuat," katanya.

Namun dia menegaskan pemerintah tetap harus menjelaskan secara terbuka seluruh biaya, komitmen, dan manfaat nyata dari kerja sama tersebut sebelum memperoleh persetujuan parlemen.

Tsironis menutup pidatonya dengan menyatakan Partai NIKI mendukung kerja sama budaya internasional, tetapi hanya jika dilakukan berdasarkan syarat yang jelas dan tetap melindungi kepentingan nasional Yunani.

"Kami menolak ikut menyetujui perjanjian yang membuat negara kami tampil sebagai mitra yang lemah atau berada pada posisi subordinat," tegasnya.

JAKARTA - Kerja sama China dan Pakistan yang selama hampir satu dekade identik dengan pembangunan infrastruktur kini disebut memasuki fase baru yang berfokus pada transformasi digital, kecerdasan buatan (AI), dan komputasi awan.

Abdul Hannan Mansoor, pengamat geopolitik dari University of London, menyebut perubahan tersebut menjadi bagian dari transisi menuju CPEC 2.0 atau fase baru China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).

Menurut Mansoor, kerja sama yang sebelumnya didominasi pembangunan jalan raya, pembangkit listrik tenaga batu bara, dan proyek konektivitas fisik kini bergeser ke sektor teknologi digital.

“Realitas yang sedang muncul adalah AI di Sungai Indus, yakni transfer sistematis kerangka kerja AI, perangkat keras pengawasan, dan alat tata kelola digital dari Beijing ke Islamabad,” sebut Mansoor, seperti dikutip dari Asia Times, Jumat (12/6/2026).

Dia menilai perubahan tersebut terjadi di tengah persaingan teknologi yang semakin intens antara Amerika Serikat dan China. Karena itu, integrasi digital China-Pakistan tidak lagi sekadar peningkatan kerja sama bilateral, tetapi juga bagian dari realignment geopolitik yang lebih luas.

Mansoor mengatakan telekomunikasi dan kecerdasan buatan kini telah bertransformasi dari sektor pelengkap menjadi prioritas strategis utama dalam hubungan kedua negara.

Menurut dia, daya tarik teknologi AI China bagi Pakistan muncul dari kebutuhan struktural negara tersebut.

Mengadopsi Standar China

Pakistan saat ini masih menghadapi keterbatasan modal dan tekanan dari program stabilisasi ekonomi IMF sehingga sulit membangun infrastruktur digital generasi berikutnya secara mandiri.

“China menawarkan solusi terintegrasi yang menggabungkan perangkat keras dan arsitektur komputasi awan, tetapi terdapat konsekuensi jangka panjang berupa ketergantungan teknologi,” papar Mansoor.

Dia menilai pembangunan basis data nasional dan infrastruktur digital penting di atas platform teknologi China akan mendorong Pakistan mengadopsi standar teknis dan standar data Beijing.

Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi menciptakan keterikatan institusional jangka panjang yang membuat diversifikasi teknologi di masa depan menjadi lebih sulit dan mahal.

Salah satu bentuk paling nyata dari transfer teknologi tersebut, kata Mansoor, terlihat dalam proyek Safe City yang diterapkan di sejumlah kota Pakistan.

Program itu memanfaatkan teknologi pengenalan wajah berbasis AI, pembaca pelat nomor otomatis, serta algoritma pemolisian prediktif yang dikembangkan perusahaan-perusahaan China.

Secara resmi, proyek tersebut dipromosikan sebagai upaya modernisasi untuk memerangi kriminalitas perkotaan dan ancaman militan.

Namun, Mansoor menilai program itu juga mencerminkan ekspor model tata kelola algoritmik yang selama ini diterapkan China di dalam negeri.

“Dengan menanamkan kemampuan ini ke dalam aparat keamanan Pakistan, Beijing membantu membentuk panoptikon digital di sepanjang Sungai Indus,” imbuh dia.

Menurutnya, Pakistan memperoleh alat yang efisien untuk pengawasan dan kontrol negara, sementara China mendapatkan lingkungan operasional nyata untuk menguji dan mengembangkan sistem AI miliknya.

Hambatan Verifikasi

Mansoor juga menyoroti dampak potensial terhadap industri teknologi informasi Pakistan yang selama ini berkembang pesat.

Dia mengatakan strategi pembangunan nasional Pakistan mendorong konsep “E-Pakistan” yang bertumpu pada pertumbuhan sektor digital dan ekspor teknologi.

Namun pada saat yang sama, sebagian besar industri perangkat lunak Pakistan masih bergantung pada pasar Amerika Utara dan Eropa.

Menurut Mansoor, nilai ekspor sektor teknologi informasi Pakistan saat ini mendekati USD3,8 miliar dan sebagian besar berasal dari kontrak perusahaan Barat serta jaringan outsourcing Eropa.

Dia memperingatkan bahwa meningkatnya integrasi dengan teknologi China dapat menimbulkan tantangan baru.

“Perusahaan teknologi Pakistan yang sangat terintegrasi dengan kerangka AI atau sistem penyimpanan data China dapat menghadapi hambatan verifikasi yang lebih ketat di pasar Barat,” terang Mansoor.

Akibatnya, Pakistan berisiko mengorbankan akses sektor ekonominya yang paling dinamis ke ekosistem teknologi Barat demi memperoleh infrastruktur digital bersubsidi dari China.

Lebih jauh, Mansoor menilai setiap transfer teknologi pada akhirnya berkaitan dengan persoalan kedaulatan digital.

Dia menyoroti semakin dalamnya keterlibatan perusahaan China dalam infrastruktur penting Pakistan, mulai dari jaringan listrik pintar hingga sistem pemantauan pertanian otomatis di kawasan Sungai Indus.

Risiko Ketergantungan Digital

“Jika data adalah komoditas utama ekonomi modern, Pakistan sedang menyerahkan hak eksplorasi lanskap digital domestiknya kepada satu kekuatan eksternal,” sambung Mansoor.

Menurut Mansoor, dalam situasi krisis geopolitik, ketergantungan tersebut dapat berkembang dari kerentanan ekonomi menjadi persoalan kedaulatan negara.

Dia juga menilai kepemimpinan China kini mengharapkan hubungan politik yang erat dengan Pakistan diwujudkan melalui hasil ekonomi dan teknologi yang konkret.

Persahabatan yang selama ini dikenal sebagai “All-Weather Friendship” antara Beijing dan Islamabad disebut tengah disesuaikan dengan lingkungan global yang semakin kompetitif.

Mansoor memperingatkan bahwa apabila kerja sama teknologi itu hanya dipandang sebagai solusi jangka pendek terhadap masalah keuangan Pakistan, negara tersebut berisiko terjebak dalam ketergantungan digital yang semakin dalam.

“Untuk mempertahankan otonomi strategis, Islamabad harus memastikan transfer AI China disertai kepemilikan kode domestik, kebijakan lokalisasi data yang ketat, dan ruang yang terlindungi bagi pengembangan teknologi independen,” ujarnya.

Tanpa perlindungan tersebut, menurut Mansoor, transformasi digital Pakistan berpotensi menjadi instrumen yang semakin mengikat negara itu pada kepentingan strategis Beijing.

“Tanpa pengamanan itu, transformasi digital di Sungai Indus bukanlah lompatan menuju masa depan, melainkan jangkar algoritmik yang mengikat Pakistan pada imperatif strategis Beijing,” pungkasnya.

JAKARTA - Seorang biksu Buddha asal Shandong, yang dikenal dengan nama Shi Daoguo, dilaporkan ditahan aparat keamanan China setelah memperingati peristiwa Tiananmen di Beijing.

Pengamat politik Wang Yichi menyebut bahwa Shi Daoguo, yang lahir dengan nama Zhang Chao, digiring aparat pada 5 Juni 2026 dini hari setelah sempat memperingati peristiwa Tiananmen sehari sebelumnya.

Menurut Wang, Shi Daoguo sempat mendatangi Lapangan Tiananmen, mengambil sebuah foto, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan menyertakan puisi singkat untuk mengenang peristiwa tersebut.

Unggahan itu disebut langsung menghilang tak lama setelah dipublikasikan.

“Sebelum fajar, petugas dari cabang Polisi Keamanan Domestik Zaozhuang menahannya dan dilaporkan membawanya keluar dari Beijing,” ujar Wang, seperti dikutip dari Bitter Winter, Rabu (10/6/2026).

Hingga saat ini, keberadaan Shi Daoguo disebut belum diketahui.

Hidup di Bawah Tekanan

Wang mengatakan Shi Daoguo selama bertahun-tahun hidup di bawah tekanan aparat setempat. Dia tumbuh di Shandong dan sempat bekerja di Beijing saat muda, dan juga aktif dalam diskusi daring mengenai tanggung jawab sipil.

Pada 2014, Shi Daoguo sempat ditahan lebih dari satu bulan setelah memperingatkan para pemohon petisi di Beijing bahwa polisi tengah melakukan pemeriksaan.

Setelah itu, dia mencukur rambutnya dan menjalani kehidupan monastik dengan berpindah dari satu kuil ke kuil lain.

Menurut Wang, ketertarikan Shi Daoguo terhadap studi Buddhisme dan kebiasaannya membantu orang-orang yang mengalami kesulitan membuatnya mendapat simpati dari banyak pihak.

Namun, keberadaannya disebut kerap memicu tekanan terhadap kuil-kuil yang disinggahinya. Pihak kuil disebut mendapat instruksi untuk mengusirnya sehingga ruang geraknya semakin terbatas.

Pada 2019, Shi Daoguo kembali ditahan di Shandong dan kemudian dijatuhi hukuman dengan tuduhan “mencari keributan dan memicu masalah", dakwaan yang kerap digunakan dalam sejumlah kasus sensitif di China.

Dalam wawancara sebelumnya, Shi Daoguo mengatakan dirinya aktif di media sosial luar negeri dan tengah bersiap bepergian ke luar negeri sebelum aparat melakukan intervensi.

Paspornya disebut tidak pernah diperpanjang. Dia juga mengaku tidak dapat memperoleh pengakuan resmi dari Asosiasi Buddhis China yang dikendalikan negara, sehingga tidak bisa tinggal secara legal di kuil-kuil.

Menurut Wang, setiap kali Shi Daoguo mencoba menetap di biara-biara di wilayah seperti Zhejiang atau Jiangxi, dia selalu diminta pergi.

“Dia menggambarkan pola itu sebagai metode yang dirancang untuk mendorong biksu independen ke dalam isolasi,” tutur Wang.

Tindakan Terlarang

Shi Daoguo juga beberapa kali menyatakan bahwa seorang biksu tetap merupakan warga negara dan memiliki hak untuk mengomentari urusan publik.

Dia menganggap hal tersebut sebagai kewajiban moral.

“Shi Daoguo pernah mengatakan bahwa membayar harga pribadi demi martabat adalah sebuah kehormatan, bahkan ketika konsekuensinya berat,” ucap Wang.

Menurut Wang, keputusan Shi Daoguo memperingati peristiwa Tiananmen sejalan dengan sikapnya selama ini yang kerap menekankan pentingnya ingatan dan welas asih.

Namun aparat disebut bereaksi cepat terhadap tindakan tersebut.

Wang menyebut penghilangan paksa menjelang tanggal-tanggal sensitif merupakan hal yang umum terjadi di China. Akan tetapi, penahanan seorang biksu Buddha hanya karena tindakan singkat mengenang Tiananmen disebut menunjukkan sejauh mana kontrol negara menjangkau kehidupan keagamaan.

“Peristiwa ini juga mencerminkan meningkatnya upaya menjadikan Buddhisme sebagai alat untuk membentuk pesan politik,” sebut Wang.

Menurut dia, Shi Daoguo sebelumnya juga pernah mengkritik kecenderungan tersebut. Hingga kini, teman dan para pendukung Shi Daoguo disebut belum memperoleh informasi mengenai kondisi maupun keberadaannya.

Wang menilai kasus itu menunjukkan kerentanan tokoh agama yang menolak menyelaraskan suara hati mereka dengan ekspektasi resmi negara.

Kasus tersebut juga memperlihatkan bahwa mengenang peristiwa Tiananmen setiap tanggal 4 Juni tetap menjadi tindakan terlarang di China.

“Peringatan 4 Juni tetap menjadi gestur terlarang, bahkan ketika diekspresikan melalui foto sederhana dan puisi,” pungkas Wang.

JAKARTA - Gereja Katolik Patriotik China telah memasuki fase baru dalam hal kebermanfaatan politik. Dalam beberapa bulan terakhir, website resmi dan cabang regionalnya telah mencurahkan perhatian berkelanjutan pada Undang-Undang tentang Persatuan dan Kemajuan Etnis, yang oleh Parlemen Eropa digambarkan sebagai aturan yang "secara terbuka mempromosikan kebijakan asimilasi dan membatasi kebebasan budaya, agama, dan bahasa berbagai kelompok di China dan di luar negeri."

Menurut analis geopolitik Zeng Liqin, gereja yang diakui Beijing sebagai Katolik kini telah menjadi peserta aktif dalam kampanye negara untuk membentuk kembali identitas etnis dan agama sesuai dengan doktrin Partai Komunis China (CCP).

Dia mencontohkan kegiatan terbaru di Mongolia Dalam atau Southern Mongolia. Dalam kegiatan itu, asosiasi Katolik Patriotik setempat menggelar acara propaganda bertema “Three Consciousnesses in the Heart, Ethnic Unity for Harmony.”

Tema utama kegiatan tersebut bukan ajaran Injil, melainkan pentingnya menginternalisasi UU Persatuan Etnis. Para rohaniwan membagikan buku panduan mengenai undang-undang tersebut, menjelaskan kebijakan etnis Partai Komunis China, serta mendorong umat untuk membangun kesadaran nasional, kewarganegaraan, dan hukum.

Pesan utama yang dibangun adalah bahwa kehidupan Katolik harus diselaraskan dengan prioritas negara, sementara undang-undang itu diharapkan menjadi bagian dari aktivitas paroki, rutinitas harian, dan pembentukan umat,” ujar Zeng, seperti dikutip dari Bitter Winter, Jumat (5/6/2026).

Lokasi kegiatan tersebut juga dinilai penting. Mongolia Dalam selama beberapa tahun terakhir disebut mengalami penolakan terhadap kebijakan yang melemahkan pendidikan bahasa Mongolia dan mendorong asimilasi budaya.

Zeng menyebut UU Persatuan Etnis menjadi bagian penting dari proses tersebut. Implementasinya disebut telah memengaruhi kurikulum pendidikan, wacana publik, hingga institusi budaya.

“Kini gereja Katolik yang dikendalikan negara dimobilisasi untuk memperkuat agenda yang sama,” ucapnya.

Dalam kegiatan itu, para rohaniwan juga disebut diminta menekankan bahwa “hukum negara berada di atas norma agama” dan umat harus menunjukkan loyalitas kepada negara dengan menerima konsep “Five Recognitions” atau “Lima Pengakuan".

Five Recognitions

Zeng menilai bahasa yang digunakan dalam kegiatan tersebut lebih menyerupai terminologi politik sekolah Partai dibanding bahasa pastoral Gereja Katolik universal.

Konsep “Five Recognitions” sendiri merupakan bagian penting dari propaganda dan sistem kontrol Presiden China Xi Jinping.

Pengakuan pertama adalah “pengakuan terhadap tanah air besar", yang mengharuskan kelompok agama dan etnis minoritas menunjukkan keterikatan emosional serta politik terhadap Republik Rakyat China sebagai satu-satunya rumah nasional yang sah.

Pengakuan kedua adalah “pengakuan terhadap bangsa China". Konsep ini mendorong penerimaan terhadap narasi partai mengenai satu bangsa China yang bersatu, di mana seluruh kelompok etnis, termasuk Tibet, Uyghur, Hui, dan Mongolia, dipandang sebagai bagian dari identitas nasional tunggal.

Pengakuan ketiga adalah “pengakuan terhadap budaya China". Dalam praktiknya, konsep ini mendorong penerimaan budaya China sebagaimana didefinisikan CCP, yang kerap menekankan nilai Konfusianisme dan norma budaya Han.

Bagi kelompok agama, konsep tersebut berarti penyesuaian doktrin dan praktik keagamaan agar sesuai dengan tema budaya yang disetujui negara.

Pengakuan keempat adalah “pengakuan terhadap Partai Komunis China", yang disebut Zeng sebagai inti politik utama. Konsep itu mengharuskan pengakuan terhadap CCP sebagai pemimpin sah dan tak tergantikan bagi negara, masyarakat, dan seluruh urusan keagamaan.

Sementara pengakuan kelima adalah “pengakuan terhadap sosialisme dengan karakteristik China", yang berarti dukungan terhadap sistem politik, kerangka ideologi, dan model pembangunan versi partai.

Menurut Zeng, pola tersebut tidak hanya terjadi di Mongolia Dalam. Dia menyebut lima agama resmi yang diakui pemerintah China kini turut dilibatkan dalam promosi UU Persatuan Etnis.

“Website, publikasi, dan program pelatihan mereka menggemakan tema yang sama: memperkuat identifikasi dengan bangsa China, mendukung visi partai mengenai integrasi budaya, dan menafsirkan ulang doktrin agama agar memperkuat persatuan politik,” ungkapnya.

Hubungan Vatikan-China

Zeng menilai Gereja Katolik Patriotik menjadi salah satu peserta paling aktif dalam kampanye tersebut. Menurutnya, platform daring gereja itu memuat banyak artikel yang memuji UU Persatuan Etnis.

Namun, menurut dia, platform yang sama tidak menyinggung dokumen ensiklik “Magnifica Humanitas” meski dokumen itu dinilai relevan dengan isu martabat manusia, hak budaya, dan perlindungan kelompok minoritas.

“Gereja yang melihat dirinya sebagai bagian dari komunitas Katolik universal secara alami akan membahas dokumen kepausan besar. Gereja yang melihat dirinya sebagai instrumen negara justru fokus pada legislasi yang ingin dipromosikan partai,” tutur Zeng.

Dia menilai prioritas yang terlihat di platform resmi Katolik China menunjukkan bahwa Gereja Patriotik tidak lagi memahami dirinya sebagai bagian dari Gereja universal, melainkan institusi domestik yang bertugas mendukung tujuan politik CCP.

Zeng juga menyinggung kesepakatan Vatikan-China pada 2018 yang awalnya ditujukan untuk menyembuhkan perpecahan dan membuka ruang kehidupan pastoral.

Namun, delapan tahun setelah kesepakatan tersebut, Zeng menilai hasil yang terlihat justru berbeda.

“Gereja Katolik resmi telah terserap ke dalam mesin sinisisasi, dan para rohaniwannya dilatih untuk menyebarkan ideologi politik, bukan ajaran Katolik,” katanya.

Zeng mempertanyakan apakah Takhta Suci Vatikan akan meninjau kembali konsekuensi dari kesepakatan tersebut, di tengah meningkatnya peran gereja resmi China dalam mendukung kebijakan politik pemerintah.

“Apakah Vatikan akan mempertimbangkan kembali konsekuensi dari perjanjian yang memungkinkan negara menghadirkan lembaga pemerintah sebagai suara Katolik di China, bahkan ketika lembaga itu mengabaikan Paus dan memperkuat kebijakan partai yang paling intrusif?” tutup Zeng.

JAKARTA - Tekanan ekonomi yang dihadapi China dinilai semakin terlihat, bukan hanya melalui data industri dan fiskal, tetapi juga dari perubahan besar pada media pemerintahnya.

Menurut ekonom dan analis geopolitik A. Jathindra, media pemerintah China Central Television (CCTV) kini mulai beralih ke bisnis e-commerce dan livestream penjualan sebagai sumber pendapatan baru.

Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan tekanan ekonomi yang semakin dalam di China.

“Ini bukan sekadar gimmick, tetapi taktik bertahan hidup yang memperlihatkan kedalaman masalah ekonomi China,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip Eurasia Review, Senin (1/6/2026).

Selama puluhan tahun, CCTV dikenal sebagai corong utama Partai Komunis China (CCP) dalam membentuk narasi publik dan memperkuat otoritas negara. Namun kini, akun-akun resmi CCTV di platform Douyin, versi TikTok di China, aktif menjual produk seperti perangkat augmented reality (AR), teh, buku, produk perawatan kulit, hingga paket penurun berat badan.

Dalam salah satu sesi livestream, penjualan disebut mencapai 500 juta yuan atau sekitar USD70 juta.

Fenomena Salesification

Menurut Jathindra, banyak pengguna awalnya mengira akun-akun tersebut palsu. Namun kenyataannya, media negara memang telah masuk langsung ke bisnis penjualan daring.

Dia menyebut fenomena itu sebagai “salesification” atau transformasi jurnalis menjadi tenaga penjualan.

Menurut sumber internal yang dikutipnya, kondisi tersebut juga menjelaskan mengapa banyak stasiun televisi lokal di China kini dipenuhi iklan minuman keras, obat-obatan, dan suplemen kesehatan.

“Ini menjadi salah satu sedikit cara tersisa untuk menghasilkan uang,” tutur Jathindra.

Dia menilai perubahan tersebut mencerminkan persoalan struktural ekonomi China yang lebih luas.

Sektor digital China memang mencapai 54 triliun yuan pada 2023 atau sekitar 43 persen dari PDB nasional. Namun, pertumbuhannya disebut tidak merata dan semakin terkonsentrasi pada perusahaan besar yang didukung negara.

Livestream e-commerce diproyeksikan mencapai 8,18 triliun yuan pada 2026, tetapi keuntungan utamanya dinilai hanya dinikmati raksasa-raksasa negara.

Sementara itu, pelaku usaha kecil disebut semakin terdesak karena kalah dalam akses traffic, modal, dan kredibilitas.

Jathindra juga menyoroti meningkatnya penggunaan livestream berbasis kecerdasan buatan (AI) atau “digital human”, yang disebut telah digunakan lebih dari 1,14 juta perusahaan di China.

Menurutnya, kebijakan CCP telah menciptakan pasar yang semakin tidak seimbang.

Kondisi Fiskal China

Alih-alih mendorong persaingan sehat, pemerintah dinilai membiarkan institusi milik negara mendominasi ruang perdagangan digital. Selain CCTV, lembaga negara seperti Xinhua, China Post, dan China Railway juga disebut ikut masuk ke bisnis livestream.

Para warga China, menurutnya, mulai marah dan menuduh media negara “merebut makanan dari rakyat sendiri”.

Dengan lebih dari 70 juta pengikut, CCTV memiliki tingkat konversi penjualan jauh di atas pedagang kecil, yang kemudian memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan konsumsi.

“Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial,” ucap Jathindra.

Di sisi lain, kondisi fiskal China disebut semakin memburuk.

Utang pemerintah eksplisit disebut telah mencapai 40 triliun yuan, sementara utang tersembunyi diperkirakan sekitar 60 triliun yuan atau sekitar USD8,3 triliun.

Pemerintah daerah dilaporkan mulai kesulitan membayar gaji pegawai dan terpaksa mengandalkan pinjaman bank.

Dugaan Monetisasi Pengaruh

Pegawai negeri di sejumlah provinsi juga disebut menghadapi keterlambatan gaji, penghentian bonus, hingga tuntutan pengembalian bonus lama.

Menurut Jathindra, model pembiayaan berbasis penjualan lahan yang selama ini menopang anggaran daerah mulai runtuh.

Fenomena pengurangan pegawai negeri kini meluas ke lebih dari 400 wilayah administratif di China.

Pada saat yang sama, pusat-pusat perbelanjaan disebut semakin sepi, supermarket kosong, dan pengangguran meningkat.

Penutupan pabrik secara massal juga dinilai memperparah situasi.

Jathindra menilai kebijakanCCP yang memberi dominasi besar kepada institusi negara telah merusak kepercayaan publik, mendistorsi pasar, dan melemahkan fungsi jurnalistik media.

“Perubahan CCTV menjadi kanal penjualan bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga upaya memonetisasi pengaruh dengan mengorbankan transparansi dan keadilan,” ujarnya.

Dia memperingatkan bahwa Beijing kini mempertaruhkan kredibilitas nasional pada bisnis e-commerce. Jika muncul skandal produk atau kegagalan besar, dampaknya dapat meluas ke tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Pada akhirnya, krisis China bukan hanya dilaporkan, tetapi juga bahkan disiarkan langsung melalui livestream,” pungkas Jathindra.

JAKARTA - Partai Komunis China (CCP) dinilai semakin khawatir terhadap proses suksesi Dalai Lama berikutnya, di tengah upaya Beijing selama puluhan tahun untuk mengendalikan institusi Buddha Tibet.

Menurut mantan asisten pribadi Dalai Lama, Khedroob Thondup, Beijing berupaya mengontrol lembaga keagamaan Tibet dengan menunjuk rohaniwan yang loyal kepada pemerintah dan bahkan menyatakan diri sebagai pihak yang berwenang menentukan proses reinkarnasi.

Namun, tambah Thondup, suksesi Dalai Lama tetap menjadi satu hal yang sulit dikendalikan China.

“Partai mengetahui bahwa legitimasi dalam Buddha Tibet tidak diciptakan di Zhongnanhai, tetapi diakui di biara-biara, komunitas diaspora, dan di hati jutaan umat,” ucapnya, seperti dikutip dari European Times, Sabtu (30/5/2026).

Dia menyoroti kasus Panchen Lama sebagai contoh kegagalan Beijing dalam memperoleh legitimasi spiritual.

Pada 1995, China menahan bocah yang diakui Dalai Lama sebagai Panchen Lama ke-11 dan menggantinya dengan kandidat pilihan pemerintah.

Tiga dekade kemudian, Panchen Lama versi Beijing disebut hanya memiliki fungsi seremonial di dalam struktur resmi China.

“Umat Tibet menolaknya, komunitas Buddha global mengabaikannya, dan dunia tetap mengingat anak yang menghilang itu,” tutur Thondup.

Menurutnya, pengalaman tersebut kini membayangi rencana China terkait suksesi Dalai Lama.

Legitimasi Dalai Lama

Thondup menegaskan bahwa reinkarnasi dalam Buddha Tibet bukan proses birokrasi, melainkan pengakuan spiritual yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Dalai Lama sendiri sebelumnya telah menyatakan tidak akan membiarkan proses tersebut berada di bawah kendali pemerintah China.

“Tidak ada dekrit, regulasi, atau kampanye pendidikan patriotik yang dapat memaksa umat Tibet menerima Dalai Lama pilihan Partai,” sebut Thondup.

Dia menilai legitimasi Dalai Lama berasal dari praktik dan tradisi keagamaan, bukan keputusan politik.

Kekhawatiran Beijing, menurut Thondup, juga melampaui wilayah Tibet.

Dalai Lama saat ini memiliki pengaruh global, dengan ajaran yang dikenal luas di berbagai negara, mulai dari India hingga Amerika Serikat dan Jepang.

Karena itu, penerus Dalai Lama diperkirakan akan memperoleh pengakuan luas dari komunitas Buddha internasional di luar jangkauan sensor China.

Pengakuan via Tradisi Spiritual

Beijing disebut khawatir Dalai Lama berikutnya akan menjadi simbol perlawanan bagi warga Tibet di pengasingan maupun di dalam Tibet sendiri.

Selain itu, komunitas internasional kemungkinan akan mengakui penerus yang dianggap sah secara spiritual, sehingga kandidat pilihan Beijing berisiko terisolasi.

“Kekhawatiran CCP berasal dari biaya strategis jika mereka gagal mengendalikan suksesi tersebut,” kata Thondup.

Dia menilai perebutan legitimasi atas Dalai Lama baru dapat memperlihatkan keterbatasan kontrol China terhadap agama Buddha Tibet.

Situasi itu juga dinilai berpotensi melemahkan pengaruh lunak Beijing di kawasan Asia yang memiliki populasi Buddha besar serta memicu kritik internasional di forum multilateral.

Menurut Thondup, persoalan reinkarnasi Dalai Lama menjadi isu sensitif bagi pemerintah China yang sangat menekankan stabilitas politik.

“China khawatir karena mengetahui kenyataan bahwa Dalai Lama berikutnya tidak akan lahir di bawah bayang-bayang Beijing,” ujarnya.

“Dia akan diakui melalui tradisi spiritual, bukan melalui dekrit Partai,” pungkas Thondup.

JAKARTA - Pembersihan besar-besaran yang dilakukan Presiden China Xi Jinping di tubuh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dinilai memasuki fase baru yang lebih agresif dan memicu ketakutan di internal militer China.

Hukuman mati bersyarat yang dijatuhkan kepada dua mantan Menteri Pertahanan China, Li Shangfu dan Wei Fenghe, pada 7 Mei lalu disebut menjadi titik balik penting dalam sejarah Partai Komunis China (CCP).

Keduanya, yang sebelumnya dikenal sebagai loyalis Xi Jinping, dinyatakan bersalah atas kasus suap dan korupsi.

Langkah tersebut mengejutkan banyak kalangan militer China karena pejabat setingkat jenderal senior selama ini jarang menerima hukuman seberat itu.

Keputusan Xi ini memperlihatkan bahwa bahkan figur yang dekat dengannya pun tidak aman dari pembersihan politik.

“Xi bersedia mengorbankan sekutu terdekatnya demi mengonsolidasikan kekuasaan absolut,” sebut laman Hamrakura dalam laporan analisisnya, Selasa (26/5/2026).

Kampanye anti-korupsi Xi disebut tidak lagi sekadar bertujuan menegakkan disiplin, tetapi menciptakan iklim ketakutan di dalam militer.

Perwira menengah hingga junior dilaporkan mulai khawatir menjadi target berikutnya, terlepas dari loyalitas maupun kinerja mereka.

Situasi itu dinilai merusak kohesi internal PLA karena para komandan menjadi ragu mengambil inisiatif dan prajurit takut melakukan kesalahan.

Kekosongan Kepemimpinan

Pembersihan Xi juga terus meluas ke jajaran elite militer lainnya.

Pada Januari 2026, investigasi diumumkan terhadap Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Zhang Youxia dan Kepala Departemen Staf Gabungan Liu Zhenli.

Meski nama keduanya masih tercantum dalam struktur resmi militer China, mereka sudah lama tidak muncul di publik.

Zhang sendiri dikenal sebagai satu-satunya jenderal senior China yang memiliki pengalaman tempur langsung, yakni dalam perang melawan Vietnam pada 1979.

Hilangnya figur-figur senior tersebut dinilai menciptakan kekosongan kepemimpinan di tengah upaya modernisasi militer China menuju target 2027.

Laporan itu juga menyoroti dampak strategis dari pembersihan internal tersebut.

Kasus Wei Fenghe, yang pernah memimpin Pasukan Roket PLA, memunculkan kekhawatiran mengenai keandalan sistem komando nuklir China.

Sementara itu, pembersihan jaringan di sektor pengadaan militer—tempat Li Shangfu lama berkarier—dinilai memperlihatkan rapuhnya program pengembangan persenjataan Beijing.

“Obsesi Xi terhadap kontrol telah mengosongkan struktur komando PLA dan menciptakan ketidakstabilan di tingkat atas,” lanjut analisis Hamrakura.

Xi juga dinilai kini semakin mengandalkan jaringan intelijen rahasia untuk mengawasi para pejabat militer.

Paradoks Pembersihan Internal

Sejak 2022, lima dari tujuh anggota Komisi Militer Pusat dilaporkan telah disingkirkan, menyisakan Xi Jinping dan Zhang Shengmin.

Meski langkah itu memperkuat kekuasaan Xi secara pribadi, kondisi tersebut dinilai membuatnya semakin terisolasi di puncak kekuasaan.

Di sisi lain, ketakutan yang meluas di tubuh PLA disebut mengikis moral dan semangat korps militer China.

“Prajurit yang takut pada atasannya tidak akan bertempur dengan keyakinan penuh, dan komandan yang takut di-purge tidak akan memimpin dengan percaya diri,” imbuh analisis tersebut.

Beberapa sumber internal bahkan menggambarkan PLA sebagai “raksasa yang mengalami kelumpuhan otak”.

Laporan itu menyebut militer China kini lebih sibuk bertahan secara politik dibanding fokus pada strategi dan kesiapan tempur.

Situasi tersebut dinilai dapat mengganggu ambisi Xi Jinping menjadikan PLA setara dengan militer Amerika Serikat pada 2027. Militer yang dipenuhi kecurigaan internal dinilai sulit mempertahankan efektivitas dalam konflik jangka panjang.

Karena itu, pembersihan besar-besaran Xi dinilai menghadirkan paradoks: memperkuat kontrol politik Xi Jinping, tetapi pada saat yang sama melemahkan kapasitas tempur militer China sendiri.

JAKARTA - China dinilai semakin meningkatkan ancaman koersi ekonomi terhadap Uni Eropa (UE), yang memicu kekhawatiran baru mengenai ketergantungan industri Eropa terhadap Beijing serta menyempitnya ruang kebijakan strategis di kawasan tersebut.

“Tekanan China tidak lagi hanya dilakukan melalui tarif atau pembatasan perdagangan langsung, tetapi juga melalui regulasi dan ancaman tidak langsung yang menciptakan ‘efek dingin’ terhadap pengambilan keputusan di Eropa,” ujar Tobias Gehrke, analis kebijakan Eropa, dalam keterangan yang dimuat di situs European Council on Foreign Relations, Sabtu (23/5/2026).

April lalu, Dewan Negara China mengesahkan aturan baru mengenai keamanan industri dan rantai pasok yang memerintahkan perusahaan-perusahaan China untuk tidak mematuhi investigasi atau sanksi Uni Eropa tertentu.

China juga menghentikan pasokan barang penggunaan ganda kepada tujuh kontraktor pertahanan Eropa terkait isu Taiwan serta melontarkan ancaman terhadap rancangan Undang-Undang Industrial Accelerator Act dan Cybersecurity Act Uni Eropa.

Gehrke dan sejumlah analis lain berpendapat bahwa koersi ekonomi China tidak efektif.

Ketika Beijing menjatuhkan tarif dan pembatasan tidak resmi terhadap produk Australia pada 2020 setelah Canberra menyerukan penyelidikan asal-usul COVID-19, dampak perdagangan memang besar tetapi disebut hanya berlangsung sementara karena eksportir Australia berhasil mencari pasar alternatif.

Kasus serupa juga terjadi ketika Lithuania berselisih dengan China pada 2021 terkait kantor perwakilan Taiwan di Vilnius.

Namun analisis terbaru Gehrke menilai pendekatan tersebut gagal melihat dampak politik yang lebih luas.

Menurut laporan tersebut, ancaman China justru bekerja dengan membuat pemerintah dan perusahaan Eropa menghindari kebijakan tertentu sebelum Beijing benar-benar menjatuhkan sanksi.

“Koersi bekerja sama efektifnya dengan membatasi ruang kebijakan,” tutur Gehrke.

‘Mempersenjatai’ Kepatuhan

China disebut semakin memperluas instrumen tekanannya melalui reformasi kontrol ekspor, khususnya terkait logam tanah jarang dan turunannya.

Dalam praktiknya, sebuah pabrik baterai Korea Selatan di Polandia bisa saja membutuhkan lisensi dari China jika rantai produksinya menggunakan bahan tanah jarang asal China.

Kondisi itu dinilai memungkinkan Beijing memberi keuntungan kepada perusahaan yang semakin bergantung pada rantai pasok China, sekaligus menekan perusahaan yang mencoba mendiversifikasi sumber pasokan.

Sebuah survei terhadap perusahaan Eropa di China bahkan menunjukkan sekitar 15 persen responden mempertimbangkan memindahkan lebih banyak produksi ke China demi menyesuaikan diri dengan kontrol baru tersebut.

Regulasi keamanan rantai pasok terbaru Beijing juga disebut secara eksplisit “mempersenjatai” kepatuhan terhadap hukum asing.

China sebelumnya telah memerintahkan perusahaan domestiknya untuk tidak bekerja sama dengan investigasi anti-subsidi Uni Eropa terhadap perusahaan pemindai keamanan asal China, Nuctech.

Di sisi lain, Uni Eropa sedang mempertimbangkan aturan baru yang mewajibkan perusahaan di sektor strategis membeli komponen penting dari setidaknya tiga pemasok berbeda guna mengurangi ketergantungan terhadap China.

Namun di bawah regulasi baru Beijing, perusahaan-perusahaan Eropa yang memiliki hubungan bisnis dengan China berpotensi dikenai sanksi hanya karena mematuhi aturan Uni Eropa tersebut.

Ancaman koersi China kini berdampak langsung terhadap agenda ekonomi Eropa,” sebut Gehrke.

Tarif Impor hingga Diversifikasi Rantai Pasok

Eropa disebut menghadapi perang harga, lonjakan ekspor China, dan risiko deindustrialisasi, tetapi belum mengambil langkah sistemik karena khawatir terhadap pembalasan Beijing.

Padahal, menurut analisis tersebut, daya saing harga produk China sebagian besar didorong oleh kapitalisme negara dan subsidi besar-besaran.

Subsidi industri China diperkirakan mencapai sekitar 4 persen dari produk domestik bruto (PDB), hampir dua kali rata-rata Uni Eropa.

Selain itu, nilai tukar yuan yang dinilai terlalu rendah disebut berfungsi sebagai subsidi ekspor terselubung bagi produk-produk China.

Kondisi itu diperparah oleh perlambatan ekonomi domestik China akibat utang besar dari investasi properti dan infrastruktur selama bertahun-tahun.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi China dinilai semakin bergantung pada ekspor dan perluasan pangsa pasar global.

Eropa disebut menjadi salah satu kawasan yang paling rentan terhadap tekanan tersebut.

Namun usulan langkah-langkah seperti tarif impor, pembatasan pengadaan publik, syarat investasi asing, hingga diversifikasi rantai pasok dinilai terus tertahan oleh sejumlah negara anggota seperti Jerman.

Sebaliknya, perdebatan di Eropa lebih banyak berfokus pada deregulasi dan pemangkasan birokrasi.

Ketidakseimbangan Ekonomi

Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni disebut menjadikan deregulasi sebagai respons utama terhadap tantangan ekonomi.

Sementara itu, banyak perusahaan multinasional Eropa memperingatkan risiko konflik dagang jika Uni Eropa menerapkan langkah pertahanan perdagangan yang lebih agresif terhadap China.

Menurut Gehrke, efek tekanan China justru paling efektif ketika para pembuat kebijakan Eropa mulai menghindari pembahasan mengenai respons sistemik terhadap Beijing.

“Ketika pembuat kebijakan dan pelaku bisnis hanya berdebat mengenai solusi marginal tetapi diam terhadap respons sistemik, di situlah leverage Beijing bekerja,” ucapnya.

Gehrke menilai Eropa kini menghadapi dua persoalan sekaligus: ketidakseimbangan ekonomi akibat model industri China dan ancaman koersi ekonomi Beijing.

Karena itu, Uni Eropa dinilai perlu menggabungkan perlindungan industri dan strategi pencegahan ekonomi dalam satu agenda besar.

“Jika Eropa gagal menangani keduanya secara bersamaan, maka Eropa tidak akan berhasil menangani keduanya sama sekali,” pungkas Gehrke.

JAKARTA - Kekhawatiran terhadap pengaruh China di ruang informasi Albania semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Para analis di kawasan Balkan dan Uni Eropa menilai Beijing mulai memperluas pengaruhnya melalui media, diplomasi budaya, dan kerja sama akademik.

Reporters Without Borders (RSF), organisasi pemantau kebebasan pers, mewawancarai Direktur Eksekutif The Center for Science and Innovation for Development (SCiDEV) Albania, Blerjana Bino, mengenai dampak strategi informasi China terhadap demokrasi dan media Albania.

Menurut laporan SCiDEV dan Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) pada 2023, sekitar 84 persen artikel berbahasa Albania yang diterbitkan media pemerintah China Radio International berfokus pada tujuh tema utama, termasuk ekonomi, budaya Albania, geopolitik, teknologi, dan politik China.

Laporan tersebut menyebut Beijing secara halus menyisipkan narasi politiknya dalam isu-isu yang relevan bagi masyarakat Albania.

Bino mengatakan Albania sebelumnya dianggap relatif kebal terhadap pengaruh asing dibanding negara Balkan lain seperti Serbia dan Montenegro.

Namun persepsi itu mulai berubah setelah meningkatnya perhatian Uni Eropa terhadap disinformasi di kawasan Balkan Barat, terutama sejak pandemi COVID-19 dan perang Ukraina.

“Ekosistem informasi Albania memiliki kerentanan struktural yang membuatnya rentan terhadap manipulasi asing,” kata Bino, dalam keterangan yang dimuat di situs RSF, Jumat (22/5/2026).

Diplomasi Publik dan Propaganda

Dia menjelaskan pasar media Albania relatif kecil, dengan kepemilikan media terkonsentrasi dan hubungan erat antara pemilik bisnis, media, dan aktor politik.

Selain itu, rendahnya standar jurnalistik dan lemahnya independensi editorial juga membuat penyebaran informasi menyesatkan lebih mudah terjadi.

Menurut Bino, dalam kasus China, strategi yang digunakan berbeda dengan kampanye disinformasi agresif.

“Ketika menyangkut China, yang terlihat lebih dominan adalah diplomasi publik dan propaganda,” ujarnya.

China Radio International disebut menjadi salah satu instrumen utama Beijing dengan menyiarkan berita dalam bahasa Albania.

Sebagian besar kontennya membahas perkembangan sehari-hari di Albania sambil menyajikan perspektif China mengenai isu global.

Selain itu, kantor berita Xinhua dan sejumlah portal media lokal disebut memiliki kecenderungan editorial yang sejalan dengan narasi Beijing.

Bino mengatakan pengaruh China juga terlihat melalui kerja sama dengan media publik Albania.

Beberapa tahun lalu, penyiar publik Albania menandatangani kerja sama untuk menayangkan dokumenter mengenai hubungan Albania-China, termasuk aspek sejarah, ekonomi, dan budaya.

Kerja sama itu menuai kritik karena dinilai menjadikan media publik sebagai sarana propaganda China.

Hubungan Albania-China

Selain media, Beijing juga memperluas pengaruh melalui diplomasi budaya dan akademik.

Institut Konfusius di Universitas Tirana disebut menjadi salah satu contoh instrumen soft power China di Albania.

Universitas-universitas di Albania juga mulai meningkatkan kerja sama akademik dengan institusi China.

Dalam dimensi ekonomi, Albania memang tidak terlibat langsung dalam proyek Belt and Road Initiative seperti Serbia atau Montenegro.

Namun Bino menilai terdapat sinyal politik baru dari Perdana Menteri Albania Edi Rama yang menunjukkan keterbukaan lebih besar terhadap hubungan dengan Beijing.

Salah satu contohnya adalah ketika Rama mengundang perwakilan Kedutaan Besar China dan mahasiswa China dalam podcast pribadinya untuk mempromosikan terjemahan bahasa Albania buku The New China Playbook.

“Dia bahkan menyebut mereka sebagai perwakilan dari ‘China baru’ dan mengaitkannya dengan fase baru hubungan Albania-China,” kata Bino.

Meski demikian, dia menilai pendekatan China di Albania tetap dilakukan secara hati-hati dan tidak konfrontatif.

“China tidak memosisikan dirinya melawan tujuan strategis Albania untuk bergabung dengan Uni Eropa,” ujarnya.

Narasi Alternatif

Narasi utama Beijing, menurut Bino, lebih berfokus pada citra China sebagai negara sukses, stabil, dan mitra global yang menawarkan kerja sama tanpa syarat politik.

Model tersebut secara implisit dibandingkan dengan pendekatan Uni Eropa yang lebih menekankan demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan.

Bino memperingatkan paparan jangka panjang terhadap narasi tersebut dapat memengaruhi persepsi publik mengenai demokrasi dan sistem politik.

“Secara bertahap, hal ini dapat menormalisasi model politik China sebagai alternatif yang sah,” katanya.

Dia menambahkan, ketidakpuasan sebagian warga Albania terhadap proses transisi demokrasi setelah era komunisme menciptakan ruang bagi narasi alternatif tersebut berkembang.

Menurutnya, kondisi itu berpotensi memengaruhi cara masyarakat memandang nilai-nilai demokrasi, kebebasan berekspresi, hingga tata kelola digital dan kecerdasan buatan.

“Paparan terhadap narasi alternatif ini dapat secara halus mengubah cara nilai-nilai tersebut dipersepsikan atau diprioritaskan,” ujar Bino.

JAKARTA - Sejumlah akademisi China disebut-sebut berupaya menulis ulang sejarah terkait keterlibatan Beijing dalam konflik sipil Myanmar, khususnya dukungan terhadap Partai Komunis Burma (CPB) dan penerusnya, United Wa State Army (UWSA).

Menurut analis geopolitik asal Swedia, Bertil Lintner, sejumlah sejarawan China dan akademisi asing yang dekat dengan pandangan pemerintah Beijing kini mempromosikan narasi bahwa dukungan China terhadap CPB lebih didorong dinamika lokal di Provinsi Yunnan, bukan bagian dari strategi nasional China untuk mengekspor revolusi pada era Mao Zedong.

“Versi tersebut membuat pemerintah pusat China tampak kurang bersalah dalam campur tangan terhadap perang saudara Myanmar,” sebut Lintner.

Dikutip dari Irrawady, Kamis (14/5/2026), dia menegaskan bahwa bantuan besar yang diterima CPB sejak akhir 1960-an tidak mungkin dijalankan hanya oleh pejabat lokal Yunnan tanpa persetujuan pemerintah pusat.

Lintner menjelaskan persiapan dukungan China terhadap CPB dimulai setelah Jenderal Ne Win mengambil alih kekuasaan di Myanmar pada 1962. Sejumlah kader CPB yang sebelumnya hidup di pengasingan di China mulai diorganisasi kembali di bawah koordinasi kelompok khusus di Beijing.

China kemudian memutuskan memberi dukungan penuh kepada CPB. Momentum itu muncul ketika Ne Win menggelar pembicaraan damai di Yangon pada 1963, yang memungkinkan sejumlah kader CPB kembali terhubung dengan jaringan gerilya di Myanmar.

Salah satu tokoh utama CPB, Thakin Ba Thein Tin, disebut membawa perangkat radio dari China agar pasukan komunis di Myanmar dapat berkomunikasi langsung dengan pimpinan di Beijing.

Lintner juga mengungkap bahwa sebelum operasi besar CPB dimulai pada 1968, para kader komunis Burma diperkenalkan kepada kelompok pejuang Kachin yang dipimpin Naw Seng, veteran Perang Dunia II yang sebelumnya mendapat perlindungan di China.

Bantuan China

Pada 1 Januari 1968, pasukan CPB memasuki wilayah Shan State dari perbatasan China dengan dukungan ribuan “relawan China” yang terdiri dari Red Guards dan personel Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China.

Menurut Lintner, Beijing mengirim bantuan dalam skala besar, mulai dari senjata ringan, mortir, ranjau, kendaraan militer, radio, logistik, hingga pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan pembangkit listrik tenaga air di markas CPB di Panghsang.

China juga membantu mendirikan stasiun radio rahasia Voice of Burma yang mulai beroperasi pada 1971.

“China mengalirkan lebih banyak bantuan kepada CPB dibanding gerakan komunis mana pun di luar Indochina,” tulisnya.

Lintner menyebut dukungan Beijing terhadap CPB saat itu bukan sekadar membantu pemberontakan lokal, melainkan bagian dari ambisi Mao dan kepala intelijen China Kang Sheng untuk menyebarkan revolusi ke Asia Tenggara.

Menurutnya, Myanmar dipandang sebagai pintu masuk bagi penyebaran revolusi Maois ke Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

Di markas CPB di Panghsang, selain kader komunis Burma, juga terdapat anggota Partai Komunis Thailand dan lebih dari 20 kader Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk dua putri DN Aidit.

Berkurangnya Dukungan

Lintner juga menyoroti dukungan China terhadap kelompok pemberontak di India timur laut seperti Naga dan Mizo pada akhir 1960-an hingga 1970-an.

Ratusan pemberontak disebut menerima pelatihan militer di Yunnan dan Tibet serta dipersenjatai oleh China.

Dia mengutip dokumen rahasia China berjudul "China Should Become the Arsenal for World Revolution" yang diterbitkan Taiwan pada 1967. Dalam dokumen tersebut, Mao disebut menyatakan bahwa China harus menjadi “pusat revolusi dunia secara militer dan teknis.”

Mao juga disebut secara terbuka mendukung CPB setelah kerusuhan anti-China di Yangon pada 1967.

Namun situasi berubah setelah kematian Mao pada 1976 dan naiknya Deng Xiaoping yang lebih fokus pada pembangunan ekonomi dibanding ekspor revolusi.

Dukungan terhadap CPB memang berkurang, tetapi menurut Lintner tidak pernah benar-benar dihentikan.

Ketika pasukan Wa memberontak terhadap kepemimpinan lama CPB pada 1989 dan membentuk UWSA, China disebut segera menjalin hubungan erat dengan kelompok baru tersebut.

Prinsip Non-Intervensi

Saat ini UWSA dinilai menjadi kelompok bersenjata paling kuat di Myanmar dengan persenjataan modern mulai dari kendaraan lapis baja, rudal anti-pesawat, hingga drone bersenjata.

“Peralatan seperti itu bukan sesuatu yang jatuh dari belakang truk atau bisa disediakan komandan lokal di Yunnan,” tulis Lintner.

Dia menilai UWSA kini menjadi instrumen strategis Beijing dalam bernegosiasi dengan pemerintah Myanmar maupun kelompok bersenjata etnis lainnya.

Lintner juga mengkritik sejumlah akademisi China seperti Fan Hongwei, Li Chenyang, dan Xu Peng yang mempromosikan pendekatan “borderland perspective", yakni pandangan bahwa hubungan China dengan kelompok bersenjata di Myanmar lebih dipengaruhi dinamika lokal perbatasan daripada kebijakan negara.

Menurut Lintner, klaim bahwa China menjalankan prinsip “non-intervensi” bertentangan dengan fakta sejarah.

“Secara historis maupun saat ini, tidak ada negara yang lebih luas mengintervensi konflik internal Myanmar selain China,” tulisnya.

Dia menegaskan bahwa keamanan perbatasan selalu menjadi bagian dari kebijakan nasional dan strategi luar negeri Beijing, bukan sekadar urusan pemerintah lokal di Yunnan.

JAKARTA - Tibet masih menjadi salah satu wilayah paling tertutup di China bagi akses asing. Padahal, Beijing selama bertahun-tahun menggambarkan kawasan itu sebagai simbol “persatuan etnis” dan kemajuan di bawah pemerintahan China.

Mantan asisten pribadi Dalai Lama, Khedroob Thondup, menilai pembatasan akses ke Tibet dilakukan secara sengaja untuk membatasi transparansi, menekan jurnalisme independen, dan mengontrol keterlibatan internasional.

“Hambatan-hambatan itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi disengaja,” ujar Thondup, seperti dikutip European Times, Rabu (6/5/2026).

Dia menyebut Tibet berbeda dengan sebagian besar provinsi lain di China karena wisatawan asing wajib memiliki izin khusus untuk masuk ke Tibet Autonomous Region (TAR). Izin tersebut tidak otomatis diberikan dan harus melalui proses birokrasi yang ketat, biasanya dengan sponsor dari agen perjalanan resmi.

Perjalanan independen asing ke Tibet pada dasarnya mustahil dilakukan, kata Thondup. Bahkan, ketika izin diberikan, perjalanan disebut tetap dibatasi pada rute dan lokasi yang telah disetujui pemerintah.

“Pesannya jelas. Tibet bukan tempat untuk dijelajahi secara bebas, tetapi sebuah panggung yang dikendalikan,” sebut Thondup.

Menurutnya, pengawasan di Tibet berlangsung sangat intensif. Hotel dipantau, pergerakan dilacak, dan percakapan diawasi.

Jurnalis asing disebut menghadapi pembatasan paling ketat, sementara warga keturunan Tibet dari komunitas diaspora mendapat pengawasan yang lebih besar karena dianggap mampu “menembus narasi resmi negara.”

Banyak di antara mereka dilaporkan ditolak masuk, sementara yang berhasil masuk disebut kerap dibayangi, diinterogasi, atau ditekan untuk menghentikan perjalanan mereka.

China memang sesekali menggelar kunjungan bagi diplomat atau media asing, tetapi Thondup menilai kunjungan tersebut sangat dikontrol.

Hambatan Verifikasi

Delegasi disebut hanya diarahkan ke desa percontohan, biara yang telah dipoles, atau sekolah unggulan, sementara isu-isu sensitif seperti sekolah asrama, pembatasan bahasa Tibet, dan indoktrinasi politik tidak dapat diperiksa secara independen.

“Dengan mengontrol siapa yang melihat apa, negara mengontrol apa yang dipercayai dunia,” ucap Thondup.

Dia juga menilai pembatasan akses digunakan sebagai alat strategis untuk melindungi kebijakan Beijing dari sorotan internasional.

Thondup menyinggung berbagai isu yang sulit diverifikasi secara independen karena minimnya akses, termasuk dugaan penghancuran situs keagamaan, pembatasan pendidikan bahasa Tibet, perluasan infrastruktur pengawasan, relokasi paksa, serta pembungkaman kritik.

Akibatnya, masyarakat Tibet di dalam wilayah tersebut disebut memiliki akses terbatas terhadap media asing, sementara komunitas diaspora kesulitan melawan narasi resmi tanpa pelaporan langsung dari lapangan.

“Hasil akhirnya adalah vakum kebenaran yang diisi propaganda,” ujarnya.

Negeri "Lubang Kunci"

Menurut Thondup, pembatasan di Tibet menjadi tantangan langsung bagi pemerintah dan lembaga internasional yang mengklaim berkomitmen terhadap hak asasi manusia (HAM).

“Tanpa transparansi, keterlibatan menjadi hampa. Tanpa akses, dialog menjadi sepihak,” tulisnya.

Dia menegaskan bahwa tuntutan atas akses yang bebas, jurnalisme independen, dan perlakuan setara bagi pengunjung keturunan Tibet bukan sekadar persoalan diplomasi, melainkan prinsip dasar.

“Tibet tetap tertutup rapat bukan karena hambatan logistik, tetapi karena keterbukaan mengancam narasi kontrol,” kata Thondup.

Akhir kata, dia mengatakan bahwa izin perjalanan, pengawasan, dan pemeriksaan ketat merupakan mekanisme yang digunakan Beijing untuk mempertahankan monopoli atas narasi tentang Tibet.

“Selama hambatan-hambatan itu belum dibongkar, Tibet akan tetap menjadi negeri yang hanya dilihat melalui lubang kunci, realitasnya tersamarkan dan rakyatnya tidak terdengar,” pungkas Thondup.