JAKARTA - Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong membantah isu keretakan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ). Menurut Bahtra, hubungan kedua tokoh itu baik.

"Saya pikir komunikasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi baik-baik aja, ya. Terakhir kan kita lihat ya Mas Didit, putra Pak Prabowo, juga berkunjung ke kediaman Pak Jokowi. Artinya selama ini juga komunikasinya baik-baik aja," kata Bahtra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

Bahtra mengatakan, Prabowo masih menghormati para presiden sebelumnya, termasuk Jokowi. Ia pun berkata, semua mantan presiden dan wakil presiden masih memiliki hubungan baik dengan Prabowo.

"Pak Prabowo tentu menghargai pemimpin-pemimpin terdahulu tanpa terkecuali siapa pun ini ya. Semua mantan-mantan presiden komunikasinya baik, mantan-mantan wakil presiden pun komunikasi Pak Prabowo dengan beliau-beliau baik semua. Jadi saya pikir tidak ada sesuatu yang menjadi masalah, menjadi problem."



Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong. Foto/Achmad Al Fiqri

Bahtra pun menyampaikan, pihaknya tak mempersoalkan Jokowi yang bersafari politik. Bahtra menegaskan, pihaknya tengah fokus mengawal Presiden Prabowo.

"Tentu kita juga karena pemilu masih lama, kita konsen dululah bekerja untuk rakyat. Jadi Gerindra belum apa namanya memikirkan ke arah sana, karena Gerindra betul-betul agar bagaimana program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo bisa sukses, berhasil, dan dirasakan dampaknya oleh seluruh masyarakat tentunya yang apa menjadi harapan kita semua," pungkasnya.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026). Dalam upacara tersebut, Presiden dijadwalkan menerima Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana dari Polri.

Prabowo hadir didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keduanya berjalan menuju mimbar utama bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Presiden mengenakan setelan jas berwarna gelap, kopiah hitam, dan kacamata hitam. Sebelum upacara dimulai, Prabowo menyempatkan diri menyapa sejumlah tamu undangan yang telah hadir.

Salah satu momen yang menarik perhatian terjadi saat Prabowo bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Prabowo lebih dulu memberikan salam hormat kepada Jokowi. Gestur tersebut dibalas dengan penghormatan serupa sebelum keduanya berjabat tangan.

Selain Jokowi, Prabowo juga menyapa Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. Presiden kemudian bersalaman dengan Sinta Nuriyah Wahid yang hadir bersama Yenny Wahid.

Prabowo juga menyapa pimpinan lembaga legislatif yang hadir, di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 Bhayangkara, Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara. Berdasarkan susunan acara, Kapolri juga dijadwalkan menganugerahkan Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana kepada Presiden sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara tahun ini.

JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyoroti langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) yang memulai safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menyarankan Jokowi untuk bisa menjaga suasana kondusif.

Puan tak masalah bila Jokowi melakukan safari politik. Baginya, hal itu merupakan hak warga negara untuk bisa berkunjung ke daerah manapun.

"Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Puan mengingatkan Jokowi agar bisa menjaga suasana kondusif. Apalagi, kata dia, di tengah situasi global yang tak menentu seperti saat ini.

"Namun, dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif. Artinya jangan kemudian, ya... tetap adem aja, gitu aja," pungkasnya.

Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memulai rangkaian safari politiknya dengan mengunjungi Provinsi Lampung. Agenda ini diwarnai dengan kehadiran dan dukungan Jokowi untuk PSI menjelang Pemilu 2029 .

LAMPUNG - Kedatangan mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) ke Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah, Lampung, Minggu (28/6/2026) disambut warga yang tengah berbelanja. Bahkan, Jokowi langsung dikerumuni warga yang ingin bersalaman atau berswafoto bersama.

Kecamatan Kota Gajah menjadi lokasi blusukan terakhir di Lampung . Saat mendatangi salah satu pedagang, Jokowi turut membeli jajanan es kopi susu, rujak buah, serta keripik pisang yang dijajakan. Bahkan, dia juga nampak mentraktir sejumlah anak-anak.

Kegiatan ini merupakan bagian dukungan Jokowi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ). Acara yang berlangsung di Lapangan Kecamatan Kotagajah ini juga diwarnai dengan penyampaian aspirasi perbaikan jalan dari warga setempat.

Sebelumnya, Jokowi juga mengunjungi Kawasan Sentra UMKM Maliosewu di Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Sabtu (27/6/2026). Ratusan stan kuliner berjejer rapi di sepanjang kawasan Maliosewu.

Suasana bertambah ramai ketika Jokowi tiba di lokasi Maliosewu. Warga yang datang dari berbagai wilayah sekitar berebut meminta swafoto atau sekadar bersalaman dengan Jokowi.

Lapak para pemilik UMKM didominasi aneka makanan dan jajanan khas daerah. Menariknya, Jokowi sempat jajan es teh manis dan sosis bakar.

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, Ketua DPW PSI Lampung Achmad Ridho Julian, jajaran pengurus DPP PSI lainnya, dan Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, hadir menemani Jokowi.

Kunjungan ke sentra UMKM ini penting sebagai momentum kebangkitan dan perkembangan ekonomi lokal. Selain itu, Jokowi mengunjungi Museum Ketransmigrasian Lampung. Tiba bersama Ketua Harian PSI Ahmad Ali, Jokowi disambut antusias warga Kabupaten Pesawaran. Ia pun langsung masuk ke Museum Ketransmigrasian.

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri kegiatan silaturahmi di Pondok Pesantren Nurul Qodiri, Lampung Tengah, Lampung. Di hadapan kiai dan para santri, Jokowi menyebut dirinya masih seperti yang dulu.

Awalnya, Jokowi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sambutan hangat dari pengasuh pondok pesantren, para pengurus, santri, serta masyarakat yang hadir. "Saya pada siang hari ini, alhamdulillah bisa sampai di sini. Saya sangat berterima kasih kepada Kiai Imam Suhadi beserta seluruh pengurus pondok dan para santri yang telah menyambut saya dengan sangat baik," kata Jokowi, Minggu (28/6/2026).

Jokowi menegaskan, dirinya tetap sama seperti dahulu meski pernah menjabat sebagai Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024. "Aku masih seperti yang dulu, masih orang kampung, masih orang desa. Jadi kalau saya ke Lampung, ke Provinsi Lampung, saya ke sini ya memang dunia saya, lingkungan saya adalah seperti yang tadi saya sampaikan," ujar Jokowi.

Menurut ayah Gibran Rakabuming Raka ini, banyak warga Lampung yang rutin datang ke kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Kata Jokowi, kehadirannya di Ponpes Nurul Qodiri sekaligus untuk memenuhi kerinduan masyarakat Lampung yang ingin bertemu dengannya.

"Setiap minggu yang hadir ke rumah saya, di Kampung Sumber itu, yang dari Lampung itu banyak sekali. Banyak menyampaikan, 'Pak ini yang mau ikut banyak, Pak, tapi busnya enggak muat', sehingga saya datang ke sini karena ada undangan dari beliau Pak Kiai," tutur Jokowi.

Jokowi mengatakan, kunjungannya juga bertujuan mempererat silaturahmi dengan masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Lampung.

"Sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat Lampung, seluruh warga Lampung, baik yang ada di Lampung Tengah, yang ada di Mesuji, yang ada di Pesawaran, yang ada di Tulang Bawang, dan kabupaten yang lain yang belum bisa saya kunjungi karena keterbatasan waktu yang ada," kata Jokowi seraya kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang hadir serta memohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama kunjungannya.

JAKARTA - Peneliti Poshdem Universitas Andalas Feri Amsari mengomentari langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) yang telah memulai safari politiknya bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurutnya, langkah itu sah dilakukan Jokowi.

"Sah, cuma nggak tahu diri saja. Katanya mau istirahat, tetapi malah kemudian terjun ke dunia politik yang menurut saya harusnya sudah masuk ke fase berwibawa sebagai guru bangsa," kata Feri saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026)

Menurutnya, Jokowi tak lagi mengandalkan kekuatannya untuk keuntungan partai atau segelintir orang. Ia pun mempertanyakan kejujuran Jokowi yang ingin menjadi rakyat biasa.

"Dia menyatakan akan istirahat, akan pulang kampung menjadi warga negara biasa, ternyata kemudian menjadi mesin politik partai tertentu yaitu partai anaknya sendiri," kata Feri.

Feri menilai, tindakan Jokowi untuk bersafari boleh saja dilakukan, tetapi tak patut. "Ya, kalau boleh, tidak boleh tentu boleh. Patut tidak patut tentu tidak patut gitu ya. Kan orang harusnya jujur dengan perkataan kan sedari awal. Nah, perkataan Jokowi itu yang selalu berbeda-beda," ujar Feri.

Feri pun menilai, Jokowi terlalu dini memulai safari politik. Dari safari politik itu, ia menilai, Jokowi ingin menunjukkan perjuangan pada PSI.

"Dia butuh untuk partai ini dapat angka-angka yang layak untuk masuk parlemen sedari dini untuk maju. Sekaligus mau kasih tahu berbagai pihak bahwa dia masih bekerja, termasuk kepada Presiden Prabowo lah gitu ya," pungkasnya.

Diketahui, Jokowi memulai safari politiknya untuk PSI. Lampung menjadi tujuan pertama Jokowi. Ia tiba di Bandara Raden Inten II, Kota Bandar Lampung, Jumat (26/6/2026) siang.

Jokowi Ngaku Masih Orang Kampung

Jokowi mengakhiri rangkaian kegiatan di Lampung pada Minggu (28/6/2026), setelah menghadiri sejumlah agenda sejak Jumat. Pada hari terakhir itu, Jokowi menghadiri kegiatan silaturahmi di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Qodiri, Lampung Tengah.

Jokowi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pengasuh ponpes, para santri, dan masyarakat karena telah menerima dengan baik ketika hadir di Ponpes Nurul Qodiri. "Saya pada siang hari ini, alhamdulillah bisa sampai di sini. Saya sangat berterima kasih kepada Kiai Imam Suhadi beserta seluruh pengurus pondok dan para santri yang telah menyambut saya dengan sangat baik," kata Jokowi dalam sambutannya, Minggu (28/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tetap sama seperti dahulu meski pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia pun mengaku ketika berada di Lampung seperti menjalani rutinitas seperti biasa.

"Aku masih seperti yang dulu, masih orang kampung, masih orang desa. Jadi kalau saya ke Lampung, ke Provinsi Lampung, saya ke sini ya memang dunia saya, lingkungan saya adalah seperti yang tadi saya sampaikan," ujarnya.

Menurutnya, banyak warga Lampung yang rutin datang ke kediamannya di Sumber, Solo. Oleh karenanya, kehadirannya di Ponpes Nurul Qodiri sekaligus untuk memenuhi kerinduan masyarakat Lampung yang ingin bertemu dengannya.

"Karena setiap minggu yang hadir ke rumah saya, di Kampung Sumber itu, yang dari Lampung itu banyak sekali. Banyak menyampaikan, 'Pak ini yang mau ikut banyak, Pak, tapi bisnya enggak muat.' Sehingga saya datang ke sini karena ada undangan dari beliau Pak Kiai," ucap dia.

Selain memenuhi undangan dari pengasuh pondok pesantren, kunjungan Jokowi juga sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Ia pun apresiasi seluruh masyarakat yang hadir dan menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama kunjungannya.

"Sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat Lampung, seluruh warga Lampung, baik yang ada di Lampung Tengah, yang ada di Mesuji, yang ada di Pesawaran, yang ada di Tulang Bawang dan kabupaten yang lain yang belum bisa saya kunjungi karena keterbatasan waktu yang ada," ucap Jokowi.

JAKARTA - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membangun mesin partai yang kuat hingga tingkat desa sebagai modal menghadapi Pemilu 2029. Sebab, kekuatan partai tidak hanya bergantung pada pengurus pusat, tetapi juga pada struktur yang aktif hingga tingkat ranting.

Jokowi mengapresiasi capaian struktur PSI di Provinsi Lampung. Dikatakannya, kepengurusan PSI di daerah tersebut telah terbentuk hingga tingkat desa dan kelurahan dengan capaian sekitar 92 persen.

“Kenapa saya datang ke Lampung? Salah satunya adalah itu. Di Provinsi Lampung, sampai tingkat ranting sudah di atas 90 persen. Ini akan menjadi sebuah mesin besar, sebuah mesin partai yang kuat,” ujar Jokowi di Rakorda DPD PSI Bandar Lampung, Sabtu (27/6/2026).

Jokowi menuturkan bahwa struktur organisasi tidak boleh hanya ada di atas kertas. Dia menambahkan, mesin partai harus benar-benar hidup dan bekerja di tengah masyarakat. Jokowi meminta kader PSI terutama di tingkat kecamatan dan ranting aktif membangun hubungan sosial dengan warga.

Dia mendorong kader PSI hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, mulai dari melayat warga yang meninggal, menghadiri pesta pernikahan, hingga mengikuti kegiatan keagamaan seperti tahlilan dan yasinan.

Selain itu, Jokowi meminta kader PSI memperkenalkan partai kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama agar keberadaan PSI semakin dikenal masyarakat luas. Menurut Jokowi, tingkat pengenalan masyarakat terhadap PSI masih perlu ditingkatkan.

Lebih lanjut dia mengatakan, baru sekitar 78 persen masyarakat yang mengenal PSI, sementara yang mengetahui logo gajah sebagai identitas partai masih sekitar 48 persen. "Oleh sebab itu dikenalkan pada masyarakat, pada para tokoh bahwa PSI itu logonya gajah," ujarnya.

Jokowi juga menegaskan target politik PSI pada Pemilu 2029 bukan sekadar lolos ke parlemen. Menurutnya, peluang PSI untuk masuk Senayan cukup besar apabila seluruh struktur partai bekerja secara maksimal.

Namun, ia menegaskan partainya memiliki target yang jauh lebih besar, meski tidak diungkapkan secara terbuka karena bersifat internal. "Kalau targetnya hanya masuk Senayan, saya yakin masuk. Tetapi target yang kita bidik adalah target besar. Karena itu mesinnya juga harus menjadi mesin yang besar dan kuat," jelasnya.

Jokowi mengajak semua kader PSI bekerja keras dan menghidupkan struktur partai hingga tingkat bawah. Ia optimistis, jika semua mesin partai bergerak secara aktif di tengah masyarakat, PSI berpeluang menjadi salah satu partai besar pada Pemilu 2029.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi Bersatu Ade Darmawan, meminta Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan perhatian terhadap penanganan perkara yang berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Kasus tersebut menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa sebagai tersangka.

Ade mengaku menghormati keputusan penangguhan penahanan oleh Kejaksaan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi, meski mengakui adanya rasa kecewa.

"Kalau dikatakan kecewa ya ada kekecewaan. Tetapi kembali kepada kewenangan. Artinya, kami harus menerima itu," kata Ade dalam program Interupsi bertajuk Kasus Ijazah Jokowi: Siap Adu Bukti? yang disiarkan iNews, Kamis (25/6/2026).

Menurut Ade, pernyataan yang sebelumnya menyinggung nama Dasco dan Prabowo bukan dimaksudkan sebagai tuduhan di balik penangguhan penahanan Roy Suryo Cs, melainkan bentuk harapan agar pemerintah memperhatikan apa yang ia nilai sebagai perlakuan diskriminatif terhadap Jokowi.

"Saya mengungkapkan kekecewaan itu berharap pemerintah melihat apa yang terjadi, diskriminasi terhadap Pak Jokowi," ujarnya.

Lihat video: Roy Suryo Ajukan Praperadilan terkait Penggeledahan



Ade menjelaskan, reaksinya muncul secara spontan setelah mengetahui adanya penangguhan penahanan terhadap para tersangka. Ade juga menyinggung pernyataan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang disampaikan Dokter Tifa usai penangguhan tersebut.

"Saya menoleh, coba lihat livenya. Di situ pas mau terakhir, Mbak Tifa ngomong 'Terima kasih kepada Bapak Prabowo'," katanya.

Meski demikian, Ade menegaskan fokus utamanya adalah meminta perhatian terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ade meminta proses peradilan dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi. Ade menyebut perhatian tersebut diperlukan mengingat masih ada sejumlah proses hukum yang akan berjalan, termasuk sidang praperadilan Roy Suryo.

"Saya tetap berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Bang Dasco. Hari ini Presiden ketujuh RI Joko Widodo telah didiskriminasi. Saya minta ini menjadi perhatian khusus di dalam peradilan. Kami meminta atensi penuh kepada setiap penegak hukum dan juga pelaksana peradilan untuk memilih hakim terbaik yang tidak bisa diintervensi," ucapnya.

JAKARTA - Ahmad Khozinuddin, pengacara Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyebutkan, kedua kliennya itu merasa seperti bukan anak bangsa Indonesia saat dilakukan penangkapan dan penahanan oleh polisi sebelum kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi dilimpahkan tahap II ke Kejaksaan.

"Roy Suryo merasa dia seperti bukan bagian dari anak bangsa yang punya hak atas keadilan. Roy Suryo seperti bukan manusia yang layak diperlakukan seperti manusia," ujar Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin dalam program Interupsi bertajuk Kasus Ijazah Jokowi: Siap Adu Bukti? sebagaimana disiarkan Channel Youtube Official iNews pada Kamis (25/6/2026).

Pasalnya, Roy Suryo kala itu ditangkap saat malam hari, yang mana aparat masuk ke ruang privasi, dan Roy Suryo tidak boleh berganti baju, tidak boleh mandi sekadar untuk menyegarkan diri. Mengingat, kala itu Roy Suryo pada pukul 03.00 WIB baru pulang dari Bandung.

"Gak mau mandi dahulu biar segar karena saat itu jam 3 pulang dari Bandung tidak diperbolehkan. Rasa-rasanya bagaimana penangkapan itu layaknya seperti penculikan para Jenderal pada film G30SPKI, itulah kenyataannya makanya itulah yang kemudian dipraperadilan," tuturnya.

Sejalan dengan itu, pengacara dr. Tifauzia Tyassuma, Abdullah Alkatiri menerangkan, kliennya juga merasakan hal serupa dengan Roy Suryo. Terlebih, tidak ada surat proses penahanan terhadapnya, sehingga penangkapan pada Tifa itu dianggap melanggar HAM.

Lihat video: Roy Suryo Ajukan Praperadilan terkait Penggeledahan

"Sama, dalam arti mereka itu belum ditahan, belum pernah ada penandatanganan, begitu mereka dibawa langsung dibawa ke RS. Di RS itu 2 hari mau dilimpahkan, hari Minggu mau dilimpahkan, Minggu malam didatangi, yang mana dipaksa untuk keluar dari rumah sakit itu. Itu jelas melanggar HAM," paparnya.

Alkatiri mengungkap, sejatinya dalam kasus ijazah Jokowi itu, tidak ada pernyataan tentang keaslian ijazah tersebut, khususnya dari Polisi. Dia mencontohkan, saat pemeriksaan awal di Mabes Polri, ijazah Jokowi dibandingkan dengan 3 ijazah temannya, polisi hanya menyebutkan ijazah itu identik.

Lebih jauh, kata dia, 3 ijazah itu pun belum dilakukan uji labfor oleh polisi. Padahal, dalam persyaratan Perkap Kapolri itu pembandingan harus dilakukan dengan ijazah yang otentik.

"Sebenarnya sampai detik ini tidak ada yang mengatakan ijazah itu asli, polisi pun mengatakan itu identik dengan temannya. Bahkan di dalam pemeriksaan awal di Mabes Polri contohnya, itu ada 3 ijazah pembanding, yang mana salah satu persyaratan di Perkap Kapolri ini pun harus otentik. Harus diuji, apakah 3 ini juga sudah diuji, barangkali palsu sama palsu, juga identik kan," bebernya.

Alkatiri menambahkan, soal keaslian ijazah Jokowi itu pun harus dibuktikan terlebih dahulu pula di pengadilan. Mengingat, kelengkapan berkas kasus ijazah Jokowi yang kinj telah sampai di Kejaksaan tidak lantas membuktikan ijazah tersebut asli.

"Jadi belum ada yang mengatakan asli dan asli itu yang membuktikan harus pengadilan. Kemudian sudah lengkap, sudah lengkap itu bukan berarti pasti benar," katanya.

JAKARTA - Pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinuddin menegaskan, telah menyiapkan bukti-bukti dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Bukti-bukti tersebut akan dihadirkan pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Pada pokoknya sebelum persidangan dimulai sebenarnya kami sudah siap, bahkan sebagian bukti-bukti itu sudah kita hadirkan dalam proses penyidikan, yakni saksi ahli dan berbagai hal berkaitan fakta yang menjadi dasar penelitian Roy Suryo yang menyimpulkan 99,9% ijazah itu adalah palsu," ujarnya dalam program Interupsi bertajuk Kasus Ijazah Jokowi: Siap Adu Bukti? sebagaimana disiarkan Channel Youtube Official iNews pada Kamis (25/6/2026).

Menurut Khozinuddin, tidak semua bukti-bukti dalam kasus ijazah Jokowi itu mereka sodorkan dalam proses penyidikan karena itu menjadi bagian dari strategi, sehingga tidak semuanya mereka umbar ke publik. Namun, kalaupun nanti kasus itu sudah sampai persidangan, seluruh saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada di penyidikan pun akan mereka elaborasikan lagi.

"Karena kalau pemeriksaan oleh penyidik itu baru versi penyidik yang pertanyaannya mengarahkan agar unsur itu terpenuhi. Tidak ada satu pertanyaan yang kalau dijawab itu akan keluar dari proses penyidikan," tuturnya.

"Karena itu, walaupun saksi sudah diperiksa penyidik di BAP, boleh jadi saksi tersebut akan memberikan keterangan berbeda ketika di depan persidangan terbuka untuk umum," sambungnya.

Lihat video: Roy Suryo Ajukan Praperadilan terkait Penggeledahan



Khozinuddin menambahkan, dalam proses persidangan nanti akan ada jaksa yang bertanya, hakim yang akan mendalami, juga penasihat hukum tidak hanya bertanya, tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diduga kuat jawabannya akan menjauhkan dari unsur-unsur pidana. Bahkan, makin menguatkan bahwa ijazah saudara Joko Widodo palsu.

"Nah di tingkat itulah kami akan men-challenge apa yang sudah dilakukan pada proses penyidikan di dalam persidangan untuk umum," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait dengan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dokter Tifa usai dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

Sigit menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak terlibat untuk proses hukum Roy dan Tifa karena kewajiban kepolisian hanya sampai pada tahap II.

"Terkait penangguhan penahanan Roy suryo, yang jelas dari kami Polri telah melaksanakan kewajiban kami untuk menyerahkan tahap 2," ujar Sigit di Sespolwan Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/6/2026).

Oleh karenanya, kata Sigit, kewenangan soal penahanan dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu sudah bukan lagi milik kepolisian.

"Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai, untuk penangguhan penahanan saat ini sudah beralih ke institusi Kejaksaan jadi mungkin lebih tepat nanti ditanyakan di sana," pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melakukan tahap II kasus Roy Suryo dan Tifa ke Kejari Jaksel pada Senin (22/6/2026). Namun, Kajari Jaksel Marcelo Bellah memutuskan untuk tidak melanjutkan penahanan keduanya.

Pertimbangannya, jaksa menilai keluarga telah bersedia menjadi penjamin agar para tersangka agar bisa mengikuti persidangan. Selain itu, pernyataan dua tersangka juga siap kooperatif dalam kepentingan sidang nantinya.

"Para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," ujar Marcello.

JAKARTA - Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo ( Jokowi ) akan disidangkan. Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, mengatakan kliennya itu akan hadir pada persidangan.

"Tentunya Pak Jokowi sebagai saksi korban akan hadir di persidangan untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya,” kata Rivai saat dihubungi wartawan, Selasa (23/6/2026).

Tak hanya itu, Rivai menyebutkan, Jokowi siap menunjukkan ijazah yang diperdebatkan selama ini di persidangan. "Termasuk menunjukkan ijazah yang dimilikinya sebagaimana berulang kali disampaikannya dalam berbagai kesempatan," ujarnya.

Sebagai informasi, kasus tudingan ijazah palsu Jokowi kini memasuki babak baru. Kasus tersebut akan disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Marcelo Bellah. Mulanya, kasus dengan tersangka Roy Suryo dan Dokter Tifa tersebut telah menyita waktu dan perhatian khalayak.

"Dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat, sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum," kata Marcelo kepada wartawan, Senin (22/6/2026).

Marcelo kemudian menuturkan, dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, kasus tersebut akan disidangkan di PN Jakarta Timur. "Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI menunjuk Pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini," ujarnya.

Pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) selanjutnya akan melimpahkan berkas perkara serta dakwaan ke PN Jakarta Timur. "Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang," jelasnya.

Diketahui, Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap pada Jumat lalu. Keduanya sempat menjalani perawatan di RS Polri hingga kemarin pagi dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan. Kini, penahanan keduanya ditangguhkan. Kejari Jakarta Selatan menyebutkan adanya jaminan dari pihak keluarga serta kooperatif.