JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan dana sekitar Rp11 triliun untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar obligasi domestik.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengendalikan pergerakan imbal hasil (yield) SBN, terutama tenor jangka panjang, di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan ketidakpastian pasar keuangan global.

"Untuk pembelian bond di secondary market, kita masih lakukan. Makanya kan yield yang 10 tahun dan berapa tahun, basically yield government bond agak terkendali kan, tidak terpengaruh oleh rupiah maupun pergerakan perusahaan. Sudah masuk Rp11 triliun so far ya," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni dikutip Minggu (7/6/2026).

Purbaya mengatakan kehadiran pemerintah di pasar sekunder berfungsi sebagai instrumen penyangga untuk meredam potensi gejolak di pasar obligasi, terutama ketika terjadi tekanan jual dari investor asing yang dapat mendorong kenaikan yield secara signifikan.

Menurut dia, strategi tersebut sejauh ini cukup efektif menjaga stabilitas pasar. Hal itu tercermin dari pergerakan yield SBN tenor panjang, termasuk tenor 10 tahun, yang masih berada pada level relatif terkendali meskipun pasar menghadapi berbagai tekanan eksternal.

Stabilitas yield dinilai penting karena menjadi acuan utama dalam menentukan biaya pinjaman pemerintah. Kenaikan yield yang terlalu tinggi berpotensi meningkatkan biaya penerbitan surat utang baru dan pada akhirnya menambah beban pembayaran bunga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain menjaga biaya pendanaan tetap efisien, intervensi di pasar sekunder juga bertujuan mempertahankan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan pemerintah dan memperkuat ketahanan pasar obligasi domestik di tengah dinamika arus modal global.

Pemerintah, lanjut Purbaya, akan terus menjalankan berbagai langkah stabilisasi secara terukur untuk memastikan pasar keuangan tetap kondusif serta mendukung pengelolaan fiskal yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan potensi pasar sekunder (secondary market) rumah subsidi sangat besar.

Ia mengatakan pada 2024 pemerintah menyalurkan sekitar 200.000 unit rumah subsidi, sedangkan pada 2025 meningkat menjadi 350.000 unit.

“Kalau setiap tahun bisa mencapai angka itu, maka dalam sepuluh tahun akan ada sekitar 3,5 juta rumah subsidi. Ini adalah potensi luar biasa yang bisa menjadi sumber penghidupan baru bagi puluhan ribu broker di seluruh Indonesia,” ujar Maruarar atau akrab disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ara mendorong agar para broker properti ikut berperan aktif dalam pengembangan secondary market rumah subsidi. Keberadaan broker dapat menjadi bagian penting dari ekosistem perumahan nasional, terutama dalam memperlancar proses jual-beli rumah subsidi yang telah memenuhi syarat untuk dilepas.

“Kalau masyarakat sudah memenuhi syarat dan ingin naik kelas ke rumah yang lebih besar, seharusnya ada mekanisme secondary market agar rumah subsidi itu bisa dijual kembali dengan tertib. Ini bisa menjadi peluang ekonomi bagi broker sekaligus memperkuat ekosistem perumahan rakyat,” katanya.

Konsep broker rumah subsidi perlu dipelajari lebih dalam dan diatur dengan baik agar sejalan dengan kebijakan pemerintah dan tetap menjaga asas pemerataan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ujar dia.

Ara berharap ke depan kerja sama antara pemerintah, perbankan, pengembang dan asosiasi broker seperti Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) dapat membangun sistem yang saling terhubung (link and match).

Dengan begitu, lanjutnya, pasar rumah subsidi tidak hanya tumbuh di sisi penyediaan, tetapi juga bergerak aktif di sisi transaksi dan perputaran ekonomi masyarakat.

“Kita ingin ekonomi di sektor bawah juga bergerak. Kalau ekosistem ini terbentuk, pemerataan ekonomi bisa tercapai dari atas hingga ke bawah,” kata Ara.

Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) Clement Francis mengatakan siap menyukseskan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami akan membantu meningkatkan target penjualan hunian baik rumah subsidi maupun komersial," ujar Francis.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) terus melakukan ekspansi likuiditas melalui pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, hingga 30 Oktober 2025, nilai pembelian SBN di pasar sekunder telah mencapai Rp 269,97 triliun.

Angka itu naik sekitar Rp 1 triliun lebih bila dibandingkan pernyataannya saat 21 Oktober 2025 yang menyebut hasil pembelian SBN di pasar sekunder Rp 268,36 triliun.

"BI telah membeli SBN dari pasar sekunder Rp 269,97 triliun hingga 30 Oktober 2025 atau kalau dibulatkan Rp 270 triliun," kata Perry dalam rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (3/11/2025).

Perry menegaskan, pembelian SBN di pasar sekunder itu sudah termasuk program debt switching yang realisasinya telah senilai Rp 199,9 triliun, sedikit berubah dibanding posisi 21 Oktober 2022 senilai Rp 199,45 triliun.

Sebagaimana diketahui, debt switching adalah mekanisme yang dilakukan BI dan pemerintah untuk mengubah utang yang akan jatuh tempo untuk ditukar dengan SBN baru dengan tenor yang lebih panjang.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]