REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan batas bunga simpanan rupiah di bank umum yang masih dijamin menjadi 3,75 persen. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.

Selain untuk simpanan rupiah di bank umum, LPS juga menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi 6,25 persen. Sementara itu, tingkat bunga penjaminan untuk simpanan valuta asing (valas) tetap dipertahankan sebesar 2 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan penyesuaian tersebut diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS Juni 2026 sebagai langkah antisipatif untuk menjaga efektivitas program penjaminan simpanan.

“Penyesuaian TBP tersebut merupakan langkah antisipatif dalam menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan,” ujar Anggito dalam taklimat media yang digelar secara daring, Kamis (25/6/2026).

Menurut Anggito, tingkat bunga penjaminan akan terus dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan signifikan pada kondisi perekonomian, pasar keuangan, maupun industri perbankan.

“Langkah tersebut merupakan komitmen LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan,” katanya.

Tingkat bunga penjaminan merupakan batas maksimal suku bunga simpanan yang masih dijamin oleh LPS. Artinya, agar simpanan tetap dijamin, nasabah perlu memastikan bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS serta memenuhi persyaratan lain yang berlaku.

Penyesuaian tingkat bunga penjaminan ini dilakukan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. LPS berharap kebijakan tersebut dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan mekanisme pemberian kebijakan berbeda terhadap ketentuan tertentu di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) guna mendukung kebutuhan industri serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah mengatakan pemberian kebijakan berbeda ini dilakukan dalam kerangka kewenangan OJK dengan tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

“Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (19/6/2026).

Dilanjutkan Agus, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pelaku industri bidang PVML untuk tetap menjalankan kegiatan usaha secara sehat, prudent, dan berkelanjutan di tengah perkembangan kebutuhan industri dan tantangan usaha yang terus meningkat.

“Kebijakan berbeda dimaksud tidak berlaku secara umum dan hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan perusahaan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan hasil penilaian OJK atas kondisi perusahaan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Adapun, sejumlah kebijakan berbeda terhadap beberapa ketentuan regulasi di bidang PVML telah ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) OJK melalui enam poin.

Pertama, batas kepemilikan asing. Kebijakan ini bertujuan memperkuat permodalan perusahaan yang belum dapat dipenuhi oleh pemegang saham lokal. Perusahaan tetap wajib menyesuaikan kepemilikan asing sesuai ketentuan sebesar 85% paling lambat 3 tahun sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada OJK.

Kedua, jangka waktu minimum beroperasi bagi pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham pengendali terakhir berbadan hukum sebelum melakukan penyertaan. Ini dilakukan untuk mendukung kemudahan berusaha, pertumbuhan industri, dan penguatan permodalan dari pemegang saham yang beroperasi kurang dari dua tahun tetapi memiliki komitmen investasi yang baik.

Ketiga, penyesuaian modal disetor minimum akibat perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan, dalam rangka kemudahan berusaha, menjaga pertumbuhan industri, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini diberikan untuk mendukung penguatan permodalan yang dilakukan oleh pemegang saham dengan kondisi keuangan yang masih berkembang.

Keempat, penyelenggaraan Buy Now Pay Later (BNPL), dengan memberikan masa peralihan hingga 31 Desember 2027 bagi pelaku jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan untuk mengalihkan portofolio, serta menghentikan layanan BNPL guna memberikan kepastian hukum.

Kelima, sertifikasi jabatan dan persyaratan pendidikan formal dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama perusahaan pergadaian disederhanakan dengan mengecualikan syarat pendidikan formal, serta memberikan waktu hingga satu tahun setelah izin usaha terbit untuk memenuhi ketentuan sertifikasi, guna mendukung kemudahan berusaha dan pertumbuhan industri.

Keenam, pelaporan pengesahan, persetujuan, atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang atas keputusan RUPS mengenai pembubaran perusahaan untuk proses pengembalian izin usaha, guna memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam proses pembubaran perusahaan.

“Pemberian kebijakan berbeda tersebut dilakukan secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan, kebutuhan pengembangan industri, serta tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen, penerapan prinsip kehati hatian, dan stabilitas sektor jasa keuangan,” pungkas Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan menerapkan kebijakan berbeda terhadap sejumlah ketentuan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML). Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan stabilitas sektor jasa keuangan.

Kebijakan itu mencakup sejumlah aspek, mulai dari batas kepemilikan asing, persyaratan pemegang saham, modal disetor minimum, hingga masa transisi penghentian layanan beli sekarang bayar nanti atau Buy Now Pay Later (BNPL) oleh pelaku usaha nonbank tertentu.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan pemberian kebijakan berbeda dilakukan dalam kerangka kewenangan OJK dengan tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), prinsip kehati-hatian, dan tata kelola yang baik.

Menurut Agus, kebijakan tersebut dirancang agar pelaku industri di sektor PVML tetap dapat menjalankan usaha secara sehat, prudent, dan berkelanjutan di tengah perubahan kebutuhan industri serta meningkatnya tantangan usaha.

Namun, OJK menegaskan kebijakan berbeda itu tidak berlaku secara umum. Relaksasi hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan perusahaan dan setelah melalui penilaian regulator terhadap kondisi perusahaan serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sejumlah relaksasi tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) OJK yang mencakup beberapa regulasi di sektor pembiayaan, pembiayaan infrastruktur, modal ventura, hingga layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Salah satu kebijakan yang mendapat penyesuaian ialah batas kepemilikan asing. OJK memberikan ruang untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan yang belum dapat dipenuhi investor domestik. Meski demikian, perusahaan tetap diwajibkan menyesuaikan kepemilikan asing maksimal 85 persen dalam jangka waktu paling lambat tiga tahun sejak pelaporan perubahan kepemilikan kepada OJK.

Regulator juga memberikan fleksibilitas terhadap ketentuan masa operasional minimum bagi pemegang saham pengendali sebelum melakukan penyertaan modal. Langkah ini dimaksudkan untuk membuka ruang masuknya investor yang masih berusia relatif muda tetapi memiliki komitmen memperkuat permodalan perusahaan.

Penyesuaian juga diberikan terhadap kewajiban modal disetor minimum akibat perubahan kepemilikan melalui aksi pengambilalihan guna mendukung perusahaan yang masih berada dalam fase penguatan keuangan.

Di sisi lain, OJK memberikan masa transisi bagi penyelenggara Buy Now Pay Later (BNPL) di luar bank umum dan perusahaan pembiayaan. Melalui kebijakan tersebut, pelaku usaha diberikan waktu hingga 31 Desember 2027 untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan layanan BNPL.

Langkah tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri sekaligus memastikan transisi berjalan secara tertib.

Selain itu, OJK menyederhanakan sebagian persyaratan awal perizinan bagi perusahaan pergadaian, termasuk memberikan kelonggaran terkait latar belakang pendidikan formal dan waktu pemenuhan sertifikasi jabatan hingga satu tahun setelah izin usaha diterbitkan.

Regulator juga melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelaporan dalam proses pembubaran perusahaan untuk mendukung kemudahan administrasi dan memberikan kepastian hukum.

"Pemberian kebijakan berbeda tersebut dilakukan secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan, kebutuhan pengembangan industri, serta tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen, penerapan prinsip kehati-hatian, dan stabilitas sektor jasa keuangan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Ke depan, OJK menyatakan akan terus memperkuat pengaturan dan pengawasan sektor PVML secara adaptif guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai sektor perbankan Indonesia tetap berada dalam kondisi sehat di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang berfluktuatif dan penuh ketidakpastian.

Kondisi itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang kuat, likuiditas yang terjaga, serta permodalan yang memadai untuk menopang fungsi intermediasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum (Ketum) Perbanas sekaligus Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyatakan perbankan nasional masih mampu menjalankan perannya sebagai penggerak perekonomian melalui penyaluran kredit dan penghimpunan dana masyarakat yang terus tumbuh.

"Berdasarkan data OJK, hingga akhir April 2026 penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,98% secara tahunan, sedangkan Dana Pihak Ketiga tumbuh 11,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga dan fungsi intermediasi berjalan dengan baik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6).

Dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 86,88%, angka yang menunjukkan kapasitas pembiayaan masih tersedia. Rasio Gross Non Performing Loan (NPL) berada pada level 2,17%, mengindikasikan kualitas aset industri perbankan masih terjaga dengan baik.

Kinerja tersebut menjadi modal penting bagi perbankan untuk terus mendukung aktivitas ekonomi dan berbagai program pembangunan nasional. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global masih cukup tinggi.

Ketegangan geopolitik, volatilitas harga energi, dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara berpotensi memengaruhi aktivitas usaha dan sentimen pasar keuangan domestik. Industri perbankan dituntut untuk tetap disiplin dalam mengelola risiko di tengah kondisi tersebut.

"Karena itu, pengelolaan risiko yang prudent, kecukupan likuiditas, serta kualitas pertumbuhan kredit harus terus menjadi perhatian utama agar ketahanan industri tetap terjaga," jelas Hery.

Untuk memperkuat ketahanan industri, perbankan perlu terus meningkatkan langkah mitigasi risiko secara menyeluruh. Penguatan manajemen risiko mencakup pelaksanaan stress test sektoral pada portofolio yang sensitif terhadap kenaikan biaya energi, serta penguatan sistem peringatan dini terhadap potensi pemburukan kualitas kredit.

Penerapan disiplin kredit yang lebih ketat sesuai profil risiko masing-masing debitur juga menjadi prioritas yang perlu dijaga. Selain itu, perbankan perlu memastikan kecukupan likuiditas melalui penguatan indikator seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Pengelolaan risiko nilai tukar turut menjadi perhatian, termasuk melalui pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) secara prudent dan penguatan strategi lindung nilai. Manajemen jatuh tempo aset serta kewajiban valuta asing juga perlu dilakukan secara cermat untuk menjaga stabilitas likuiditas valas.

Langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus memastikan dukungan pembiayaan bagi dunia usaha dan sektor-sektor strategis tetap berjalan dengan baik. Perbanas menegaskan bahwa ketahanan industri bukan hanya soal angka, melainkan juga soal kesiapan menghadapi berbagai skenario risiko.

Di sisi lain, Perbanas menyambut positif hasil Survei Perbankan Bank Indonesia yang menunjukkan ekspektasi peningkatan permintaan kredit baru pada kuartal II 2026. Perkembangan ini menjadi sinyal bahwa momentum aktivitas ekonomi domestik masih terjaga.

Ke depan, Perbanas meyakini sektor perbankan akan tetap menjadi pilar utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Pembiayaan sektor produktif, penguatan UMKM, hilirisasi industri, serta berbagai program prioritas pemerintah menjadi bidang yang akan terus didukung oleh industri perbankan.

"Perbankan nasional berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan berkelanjutan. Dengan kondisi industri yang tetap kuat dan didukung pengelolaan risiko yang baik, kami optimistis perbankan dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional," tutup Hery.

Bisnis.com, JAKARTA - Anda merasa kelelahan bekerja atau sudah tidak ingin terlibat politik kantor hingga akhirnya memutuskan resign kerja.

Sebelum Anda menandatangani surat pengunduran diri, luangkan waktu sejenak untuk mempersiapkan diri.

Berikut adalah lima hal penting yang harus Anda ketahui sebelum mengambil keputusan tersebut dilansir dari timesofindia

1. Bedakan pekerjaan Anda dari tujuan hidup Anda

Selama beberapa dekade, penulis motivasi telah menjual narasi yang sama kepada kita – temukan gairah Anda dan lakukan apa yang Anda sukai. Terlepas dari betapa indahnya kedengarannya, itu tidak selalu realistis. Tetapi kebanyakan orang akhirnya mempercayai narasi itu dan mengharapkan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Di situlah masalah sebenarnya dimulai. Tetapi inilah yang perlu Anda ketahui – tidak setiap pekerjaan harus menjadi tujuan hidup Anda. Tidak apa-apa untuk memilih pekerjaan yang memberi Anda stabilitas keuangan sampai Anda menemukan langkah selanjutnya. Jadi, berhentilah mengharapkan pekerjaan Anda untuk memenuhi kebutuhan Anda.

2. Anda lebih dari sekadar jabatan Anda

Jika belum ada yang memberi tahu Anda, berikut adalah sebuah kenyataan. Anda lebih dari sekadar jabatan Anda. Tentu, papan nama CFO di meja Anda terlihat menakjubkan. Tetapi nilai diri Anda tidak terikat pada jabatan Anda. Anda bukanlah posisi Anda, gaji Anda, atau ulasan kinerja Anda. Nilai Anda jauh melampaui apa yang Anda capai di tempat kerja.

Ketika Anda memisahkan harga diri Anda dari pekerjaan Anda, Anda akan mulai lebih menikmati hidup Anda dan berhenti menganggap kemunduran profesional sebagai masalah pribadi. Anda mungkin menerima ulasan kinerja yang buruk pada kuartal ini, tetapi itu tidak mengurangi fakta bahwa Anda adalah individu, pasangan, atau orang tua yang luar biasa. Itu tidak mengurangi kemampuan Anda untuk membahagiakan orang-orang yang Anda cintai. Jadi, berhentilah mengaitkan nilai diri Anda dengan jabatan Anda.

3. Ciptakan hal-hal kecil yang hanya milik Anda

Salah satu cara untuk melepaskan diri dari kekhawatiran pekerjaan adalah dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Sampai Anda menemukan langkah selanjutnya, ciptakan momen-momen kecil yang bermakna sepanjang hari yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Misalnya, rutinitas pagi yang bermakna, seperti berjalan-jalan di luar. Atau mungkin daftar putar musik untuk perjalanan Anda. Hobi yang ingin Anda mulai. Apa pun. Momen-momen kecil ini akan memberi Anda sesuatu untuk dinantikan dan juga membantu Anda menemukan jati diri Anda di luar pekerjaan.

4. Jelajahi pilihan Anda selagi masih bekerja

Jika Anda yakin bahwa berhenti adalah pilihan terbaik, silakan. Tetapi sebelum Anda berhenti, mulailah menjelajahi pilihan Anda. Ikuti kursus daring yang ingin Anda ikuti sejak awal. Minum kopi dengan rekan dari bidang yang membuat Anda penasaran. Cobalah untuk melihat apakah pekerjaan lepas cocok untuk Anda. Bekerja sambil menjelajahi pilihan memberi Anda jaring pengaman. Ini juga memberi Anda waktu untuk berpikir dan mengumpulkan informasi dunia nyata tentang apa yang mungkin ingin Anda lakukan selanjutnya.

5. Bangun kehidupan di luar pekerjaan Anda

Terlepas dari seberapa besar Anda mencintai atau membenci pekerjaan Anda, Anda harus memiliki kehidupan di luar pekerjaan. Bangun kehidupan di luar pekerjaan. Miliki teman-teman sejati. Sisihkan waktu untuk hobi yang bermakna. Berolahraga untuk tubuh dan pikiran Anda. Lakukan kegiatan kreatif. Ketika rasa tujuan, komunitas, dan kegembiraan Anda berasal dari berbagai sumber, Anda akan kurang rentan terhadap pasang surut pekerjaan.

Setelah mempertimbangkan semua faktor ini, Anda dapat membuat keputusan yang tepat tentang apakah akan berhenti atau tidak. Ingatlah bahwa Anda diizinkan untuk mengubah arah. Jadi, meskipun Anda tetap di sini sekarang, bukan berarti Anda akan berada di sini selamanya. Luangkan waktu untuk mempersiapkan diri. Dapatkan kejelasan. Bangun fondasi Anda. Dan kemudian putuskan, dengan percaya diri, apa yang akan terjadi selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan aktivitas valuta asing (valas) di industri perbankan nasional menyusul fluktuasi nilai tukar rupiah.

Merujuk Google Finance yang diakses pada Jumat (5/6/2026) pukul 16.08 WIB, kurs rupiah berada di posisi Rp18.042 per dolar Amerika Serikat.

OJK kini menerapkan pemantauan harian terhadap Posisi Devisa Neto (PDN) untuk mencegah transmisi risiko global merusak stabilitas sektor keuangan domestik.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi yang lebih intensif terhadap pergerakan mata uang asing di sistem perbankan.

"Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, kami akan memperkuat pemantauan aktivitas valas di perbankan melalui pemantauan posisi devisa neto harian, kecukupan likuiditas valas tentunya tanpa mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan," ujar Friderica dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain pemantauan harian, OJK juga langsung mengambil tindakan proaktif dengan membuka dialog khusus (supervisory dialogue) dengan bank-bank yang kedapatan menimbun atau mengumumkan akumulasi valas dalam jumlah tertentu.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan manajemen risiko pasar dan likuiditas berjalan memadai.

Friderica menambahkan, OJK berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter guna menjamin pasokan likuiditas valas di pasar tetap aman.

"Mengingat stabilitas rupiah merupakan kepentingan bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan," tuturnya.

Langkah preventif ini diambil meski OJK mencatat eksposur langsung perbankan terhadap risiko valas saat ini masih aman.

Per April, posisi devisa neto industri perbankan tercatat konsisten berada jauh di bawah ambang batas maksimal, yaitu 20% dari total modal bank

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia masih terjaga meski konflik geopolitik di Timur Tengah masih belum mereda.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, konflik tersebut menyebabkan harga energi tetap tinggi sehingga meningkatkan tekanan inflasi global dan volatilitas pasar keuangan.

Kondisi tersebut memperkuat ekspektasi bahwa suku bunga global akan bertahan pada level tinggi dalam waktu yang lebih lama atau higher for longer. Dampaknya, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah di berbagai negara mengalami kenaikan.

"Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan pada 26 Mei 2026 menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan terjaga di tengah peningkatan inflasi global dan volatilitas pasar keuangan," ujarnya dalam konferensi pers hasil RDKB Mei 2026, Jumat (5/6/2026).

Meski demikian, wanita yang akrab disapa Kiki itu menilai, perekonomian global masih menunjukkan ketahanan.

Aktivitas manufaktur dunia masih berada di zona ekspansi meski pertumbuhannya mulai melambat.

Di Amerika Serikat (AS), perekonomian dinilai masih relatif resilien dengan pasar tenaga kerja yang tetap kuat.

Namun, tekanan inflasi mulai memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi China cenderung melemah akibat permintaan domestik dan investasi yang masih tertekan, meskipun kinerja ekspornya tetap terjaga.

"Perkembangan tersebut meningkatkan ketidakpastian arah kebijakan moneter global serta volatilitas pasar keuangan, terutama aliran modal ke negara berkembang tentunya termasuk ke Indonesia," ucapnya.

Dari sisi domestik, aktivitas ekonomi Indonesia masih menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Kinerja sektor manufaktur kembali berada di zona ekspansi pada Mei 2026, sementara inflasi meningkat sejalan dengan kenaikan harga energi global namun masih dalam batas yang terkendali.

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia juga masih mencatatkan surplus meski nilainya menurun dibandingkan periode sebelumnya.

"Di tengah dinamika global tersebut, stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga dan terus mendukung ketahanan ekonomi domestik," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan inflasi global dan volatilitas pasar keuangan yang dipicu ketidakpastian ekonomi dunia.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan penilaian tersebut merupakan hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan OJK yang digelar pada 26 Mei 2026.

“Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada 26 Mei 2026 menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan terjaga di tengah peningkatan inflasi global dan volatilitas pasar keuangan,” kata Friderica dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang masih berlanjut telah menyebabkan harga energi tetap tinggi dan meningkatkan tekanan inflasi global.

Kondisi tersebut memperkuat ekspektasi suku bunga global yang akan bertahan pada level tinggi dalam jangka waktu lebih lama atau higher for longer, sehingga mendorong kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah di berbagai negara.

Meski demikian, perekonomian global dinilai masih menunjukkan ketahanan. Aktivitas manufaktur dunia masih berada di zona ekspansi meskipun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan sebelumnya.

Di Amerika Serikat, perekonomian disebut masih cukup resilien dengan pasar tenaga kerja yang kuat, meski tekanan inflasi mulai memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen.

Sementara di Tiongkok, momentum pertumbuhan ekonomi cenderung melemah akibat permintaan domestik dan investasi yang masih tertekan, meskipun kinerja ekspor relatif terjaga.

Friderica mengatakan perkembangan tersebut meningkatkan ketidakpastian arah kebijakan moneter global dan memicu volatilitas pasar keuangan, terutama terkait aliran modal ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di dalam negeri, aktivitas ekonomi menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Dari sisi penawaran, kinerja sektor manufaktur kembali mencatat ekspansi pada Mei 2026.

Sementara dari sisi permintaan, aktivitas ekonomi domestik dinilai masih terjaga meskipun inflasi mengalami peningkatan seiring tekanan harga energi global.

“Inflasi meningkat pada Mei 2026 seiring tekanan harga energi global, namun masih berada pada level yang terkendali,” ujar Friderica.

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus, meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

OJK menilai berbagai indikator tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi domestik yang tetap terjaga di tengah tantangan global, sekaligus menjadi penopang stabilitas sektor jasa keuangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan terus memantau perkembangan nilai tukar rupiah dan pergerakan pasar keuangan di tengah pelemahan mata uang Indonesia serta volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah bersama otoritas ekonomi dan keuangan terus melakukan koordinasi intensif untuk merespons dinamika yang terjadi di pasar.

"Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo menjelaskan koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Meskipun pasar tengah menghadapi tekanan, tetapi pemerintah meminta masyarakat dan pelaku usaha tetap optimistis terhadap kondisi perekonomian nasional. Menurut Prasetyo, sejumlah indikator utama menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih berada pada kondisi yang kuat.

"Tetapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insyaallah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat," tandas Prasetyo.

Perdagangan pasar keuangan pada Kamis, 4 Juni 2026, mencatat tekanan berat seiring melemahnya nilai tukar rupiah yang drastis hingga menyentuh level Rp18.038 per dolar AS. Pelemahan tajam mata uang garuda ini dipicu oleh derasnya arus modal asing yang keluar dari pasar domestik akibat sentimen global.

Kondisi tersebut turut menyeret Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang ditutup merosot -1,58% ke level 5.846,94 setelah kehilangan 94,12 poin.

Aksi jual bersih oleh investor asing bahkan sempat menekan indeks lebih dalam ke zona 5.600 hingga 5.700 selama sesi perdagangan berlangsung.

Bisnis.com, JAKARTA — PT FWD Insurance Indonesia meluncurkan produk asuransi jiwa tradisional bernama FWD Income Prosperity untuk menyasar nasabah kelas menengah atas di tengah meningkatnya kebutuhan perlindungan dan kepastian finansial masyarakat.

Direktur Utama FWD Insurance, Jeffrey Woo, mengatakan produk tersebut dirancang untuk membantu nasabah menjaga stabilitas keuangan melalui manfaat tunai tahunan yang terencana sekaligus perlindungan jiwa.

Menurut Jeffrey, kenaikan biaya hidup, biaya kesehatan, serta ketidakpastian pendapatan menjadi tantangan yang semakin memengaruhi keputusan finansial masyarakat.

“Di saat yang sama, FWD Insurance juga melihat adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan terhadap perlindungan finansial dengan solusi yang sudah tersedia saat ini,” ucapnya dalam peluncuran produk asuransi jiwa FWD Income Prosperity di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ia menilai sebagian besar masyarakat Indonesia masih bergantung pada pendapatan aktif sehingga rentan terhadap gangguan keuangan ketika terjadi risiko tidak terduga.

Karena itu, kebutuhan perlindungan dinilai tidak lagi sekadar mitigasi risiko, tetapi juga harus memberikan kepastian perencanaan keuangan melalui manfaat tunai yang terstruktur.

“Sehingga nasabah merasa yakin dalam merencanakan masa depan dan bisa fokus menjalani hidup. FWD Income Prosperity, hadir sebagai solusi perlindungan yang menggabungkan manfaat tunai tahunan dengan perlindungan jiwa,” ujar Jeffrey.

Pada kesempatan yang sama, Chief Human Resources & Marketing Officer FWD Insurance, Rudy F. Manik, mengatakan produk tersebut dipasarkan melalui kanal agen asuransi setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Jadi kami menjual produk ini melalui kanal agensi dan kami juga melalui proses approval produk OJK ini adalah melalui kanal agensi,” ucapnya.

FWD Insurance membidik segmen mass-affluent dan individual-affluent atau nasabah kelas menengah ke atas untuk produk tersebut. Premi minimum yang ditetapkan sebesar Rp25 juta per tahun dengan masa pembayaran premi selama lima tahun.

Melalui produk itu, nasabah ditawarkan manfaat tunai tahunan sebesar 14 persen atau 17 persen dari premi tahunan sesuai pilihan plan selama polis aktif dan premi dibayarkan sesuai ketentuan. Selain itu, nasabah juga mendapatkan manfaat akhir masa asuransi sebesar 108 persen dari total premi yang dibayarkan selama periode kampanye hingga 31 Desember 2026.

Produk tersebut juga menawarkan fasilitas guaranteed issue offer tanpa pemeriksaan kesehatan untuk uang pertanggungan hingga Rp2 miliar. Perlindungan lainnya meliputi manfaat meninggal dunia hingga 130 persen dari premi dibayar, perlindungan tambahan akibat kecelakaan, hingga pembebasan premi jika tertanggung mengalami cacat tetap total akibat kecelakaan maupun penyakit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) akan kembali melakukan pembatasan pembelian dolar AS menjadi 25 ribu dolar AS per pelaku per bulan yang akan diberlakukan mulai Juni 2026. Bank sentral optimistis langkah tersebut dapat berdampak pada penguatan rupiah yang saat ini masih mengalami tren pelemahan di kisaran Rp 17.600-Rp 17.700 per dolar AS.

BI memberlakukan pembatasan pembelian valuta asing tanpa underlying secara bertahap. Sebelumnya, pembelian diturunkan dari 100 ribu dolar AS per pelaku per bulan menjadi 50 ribu dolar AS per pelaku per bulan pada April 2026.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A Cussoy Intama mengungkapkan kebijakan tersebut diyakini dapat memberikan stimulus penguatan terhadap rupiah. Optimisme itu berdasarkan pengalaman sebelumnya saat BI melakukan pembatasan pembelian dolar pada 2015.

“Penyesuaian threshold ini bukan kebijakan yang baru, ini sudah pernah kita lakukan di tahun 2015,” kata Ruth dalam acara Pelatihan Wartawan BI bertajuk Penguatan Kebijakan Valas dan Intermediasi untuk Stabilitas Rupiah dan Pertumbuhan Kredit di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (22/5/2026).

Ia menjelaskan penyesuaian threshold transaksi valas merupakan kebijakan yang lazim dan bersifat dinamis, menyesuaikan perkembangan kondisi ekonomi serta pasar keuangan global maupun domestik. Data BI menunjukkan terjadinya penguatan rupiah ketika kebijakan tersebut diberlakukan.

Berdasarkan data historis kebijakan threshold transaksi valas BI, batas transaksi pembelian tunai valas terhadap rupiah sempat diturunkan dari 100 ribu dolar AS per pelaku per bulan menjadi 25 ribu dolar AS per pelaku per bulan, sebelum kembali dinaikkan menjadi 100 ribu dolar AS per pelaku per bulan pada 2022.

Tercatat pada Agustus 2015, rupiah berada di posisi Rp 14.065 per dolar AS. Rupiah kemudian menguat menuju level Rp 13.166 per dolar AS pada Juni 2016. Dengan berkaca dari pengalaman tersebut, diharapkan rupiah yang saat ini sudah menembus level Rp 17.700-an per dolar AS dapat mengalami penguatan melalui instrumen tersebut dan sejumlah instrumen lainnya.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu tools yang membantu penguatan rupiah,” ujarnya.

Ruth menuturkan pemberlakuan pembatasan pembelian dolar dari 100 ribu dolar AS menjadi 50 ribu dolar AS per April 2026 sudah menunjukkan efektivitas. Hal itu terlihat dari berkurangnya rata-rata harian (RRH) transaksi pasar valas. Tercatat, RRH transaksi pasar valas turun dari sekitar 78 juta dolar AS per hari pada kuartal I 2026 menjadi 62 juta dolar AS pada April-Mei 2026.

“Jadi kita coba turunkan lagi ke 25 ribu dolar AS per pelaku per bulan dengan harapan trennya akan sama, akan mengurangi kebutuhan pembelian dolar tanpa underlying. Saat ini rata-rata hariannya sekitar 57 juta dolar AS, kita harap ini akan menurun lagi,” terangnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penguatan industri penjaminan dinilai semakin penting di tengah kebutuhan pembiayaan sektor produktif dan UMKM yang terus meningkat. Sebab, industri penjaminan memiliki peran strategis dalam memperluas akses kredit, menjaga kualitas intermediasi keuangan, sekaligus menopang stabilitas sistem keuangan nasional.

Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menilai industri penjaminan perlu diperkuat melalui tata kelola yang lebih sehat, prudent, dan terintegrasi agar mampu menjawab tantangan pembiayaan nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Ketua Asippindo Ivan Soeparno mengatakan, industri penjaminan saat ini memiliki posisi yang semakin strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui perluasan akses pembiayaan UMKM dan sektor produktif.

“Penjaminan bukan sekadar pelengkap administrasi kredit. Penjaminan adalah mekanisme berbagi risiko yang membantu mempertemukan kebutuhan pelaku usaha, terutama UMKM dan koperasi, dengan prinsip kehati-hatian lembaga keuangan,” ujar Ivan dalam Indonesia Guarantee Summit (IGS) 2026 di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Ivan, di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika sektor keuangan, industri penjaminan dituntut tumbuh lebih sehat, transparan, dan kompetitif agar mampu menjaga kualitas pembiayaan nasional.

Ia menilai pemurnian industri penjaminan perlu dipahami sebagai momentum memperkuat arah industri, termasuk memperjelas model bisnis, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan mitigasi risiko.

Dia menambahkan, penguatan industri penjaminan membutuhkan harmonisasi kebijakan yang semakin selaras dengan sektor jasa keuangan lain, khususnya pada produk yang memiliki irisan dengan industri asuransi.

“Dengan regulasi yang proporsional dan sesuai karakteristik bisnis penjaminan, industri penjaminan, asuransi, perbankan, dan lembaga keuangan lain dapat saling melengkapi dalam memperkuat akses pembiayaan dan stabilitas sistem keuangan nasional,” ujarnya.

Asippindo menilai penguatan industri penjaminan penting karena sektor ini berkontribusi menjaga intermediasi keuangan, memperluas pembiayaan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Asippindo bersama regulator juga terus mendorong penguatan ekosistem industri melalui peningkatan tata kelola, transformasi digital, pengembangan SDM, hingga penguatan skema penjaminan ulang nasional.

Dalam keynote speech Indonesia Guarantee Summit 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, penguatan industri penjaminan menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Menurut Ferry, sektor UMKM saat ini berkontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap 97 persen tenaga kerja, serta mencakup sekitar 60 persen investasi nasional. Namun, masih banyak UMKM yang feasible tetapi belum sepenuhnya bankable sehingga membutuhkan dukungan industri penjaminan untuk memperluas akses kredit formal.