Kota Bandung, Jabar (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mempercepat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusul kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa pada Rabu (17/6/2026) di Jalan Dr Djunjunan (Pasteur).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama sehingga perbaikan jalan berlubang harus segera dilakukan, meski status ruas jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

"Bagaimanapun juga, mau itu jalan provinsi, jalan nasional maupun jalan kota, yang menjadi korban adalah warga Kota Bandung. Karena itu kami akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perbaikan," kata Farhan di Bandung, Jabar, Jumat.

Farhan menyampaikan berdasarkan hasil analisis awal dari polisi menunjukkan kecelakaan bermula ketika pengendara sepeda motor berusaha mendahului kendaraan lain.

Pada saat bersamaan terdapat pejalan kaki yang menyeberang sehingga pengendara berusaha menghindar.

"Saat menghindari pejalan kaki, kendaraan masuk ke sisi jalan yang berlubang hingga pengendara kehilangan kendali dan terjatuh. Nahas, dari arah yang sama melaju sebuah bus sehingga korban mengalami kecelakaan fatal," katanya.

Meski penyebab kecelakaan dipengaruhi beberapa faktor, Farhan menilai kondisi infrastruktur jalan tetap harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah.

"Hasil analisis kepolisian memang seperti itu. Tetapi apa pun penyebabnya, jalan yang berlubang tetap harus segera diperbaiki agar tidak memakan korban berikutnya," katanya.

Ia menyatakan Pemkot Bandung akan terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar proses penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.

"Pemerintah tidak boleh saling menunggu. Keselamatan masyarakat jauh lebih penting daripada memperdebatkan kewenangan," kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG--Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mewacanakan perlunya pembangunan underpass di kawasan Pasteur, Kota Bandung sebagai solusi mengurai kemacetan kronis di pintu keluar tol.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat Agung Wahyudi menjelaskan rencana tersebut masih berada pada tahap awal dan membutuhkan serangkaian kajian teknis serta koordinasi lintas instansi.

Sejauh ini pihaknya telah melakukan komunikasi awal dengan pemerintah pusat terkait rencana tersebut.

"Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat telah melakukan koordinasi awal dengan Kementerian PU, dimana Persimpangan Pasteur merupakan bagian dari tol BIUTR dengan arah lalu lintas Dr. Djunjunan – Gerbang tol Pasteur," katanya, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya pembangunan underpass belum bisa langsung direalisasikan mengingat ada persoalan mendasar yang harus diselesaikan lebih dulu, yakni banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

“Sebagai tahap awal diperlukan penanganan permasalahan banjir di wilayah Pasteur. Pembangunan underpass dapat menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengatasi kemacetan pergerakan arus lalu lintas di Simpang Pasteur,” jelasnya.

Agung juga memastikan proyek ini memerlukan sinkronisasi rencana antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Kota Bandung, terutama karena kawasan Pasteur terhubung dengan rencana Tol BIUTR.

“Diperlukan koordinasi lebih lanjut antara Pemprov Jabar, Kementerian PU dan Pemkot Bandung agar dapat menjadi satu kesatuan dengan rencana Tol BIUTR,” katanya.

Di sisi lain, Agung juga mengungkap sejumlah potensi kendala yang bisa menghambat realisasi proyek tersebut. Selain risiko banjir, persoalan pembebasan lahan menjadi tantangan besar yang harus diantisipasi sejak awal.

“Potensi hambatan yang mungkin terjadi antara lain potensi terjadinya banjir dan masalah pembebasan lahan,” ungkapnya.

Terkait anggaran, hingga saat ini belum ada hitungan pasti. Pemerintah masih membutuhkan dokumen perencanaan teknis untuk menghitung kebutuhan biaya secara rinci.

“Perkiraan biaya Underpass Pasteur masih dalam proses kajian awal. Dokumen perencanaan teknis seperti FS dan DED diperlukan untuk mengetahui kebutuhan biaya secara detail,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti sistem pengaturan lampu lalu lintas di Kota Bandung yang dinilai belum terintegrasi dan justru berkontribusi terhadap kemacetan, terutama di kawasan pintu masuk kota.

Dedi menuturkan, salah satu titik yang paling terdampak adalah kawasan Jalan Pasteur, tepatnya di sekitar Gerbang Tol Pasteur. Di lokasi tersebut terdapat persimpangan dengan lampu lalu lintas yang kerap memicu antrean panjang kendaraan, khususnya setiap akhir pekan.

Ia menilai, keberadaan traffic light di persimpangan tersebut membuat arus kendaraan dari tol menuju pusat kota tidak mengalir lancar ketika volume kendaraan meningkat.

“Setiap Jumat sampai Minggu, Bandung pasti macet di Pasteur. Problemnya ada perempatan dengan traffic light di depan gerbang tol. Kalau akhir pekan, antreannya panjang,” katanya, Kamis (16/4/2026).

Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan pembangunan underpass di kawasan tersebut. Infrastruktur itu diharapkan mampu menghilangkan hambatan lampu merah sehingga kendaraan dari arah tol dapat langsung mengalir menuju pusat kota tanpa harus berhenti di persimpangan.

Selain mendorong pembangunan underpass, Dedi juga meminta agar sistem lampu lalu lintas di Kota Bandung ditata ulang secara menyeluruh. Ia menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung guna mengevaluasi pengoperasian traffic light yang dinilai belum optimal.

“Saya sudah minta Bappeda koordinasi dengan Pemkot Bandung. Traffic light di Kota Bandung ini tidak beraturan,” katanya.

Menurutnya, persoalan semakin kompleks karena sebagian lampu lalu lintas masih dioperasikan secara manual. Kondisi tersebut membuat pengaturan arus kendaraan tidak adaptif terhadap perubahan volume lalu lintas. Padahal, menurutnya, pengelolaan lampu lalu lintas di kota besar seharusnya menggunakan sistem yang terintegrasi sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas secara real time.

“Ini pusat kota. Harus segera dikonektivitasikan supaya pengaturannya efektif,” ujarnya.

Dedi juga menilai tidak semua wilayah membutuhkan lampu lalu lintas. Di beberapa daerah dengan mobilitas kendaraan rendah, keberadaan traffic light justru bisa menjadi penghambat arus lalu lintas.

Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, di mana pengurangan penggunaan lampu lalu lintas di beberapa persimpangan justru membuat arus kendaraan lebih lancar.

“Traffic light itu untuk mengatur kemacetan. Tapi kadang ada daerah mobilnya sedikit malah pakai lampu merah. Itu justru jadi penghambat,” katanya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan lampu lalu lintas, termasuk integrasi sistem antarjalan agar pengaturan arus kendaraan lebih efektif dan tidak menimbulkan penumpukan kendaraan di titik-titik tertentu.