TEL AVIV - Israel telah mengancam akan menyerang Iran untuk ketiga kalinya meski republik Islam tersebut sedang bernegosiasi damai dengan Amerika Serikat (AS). Menteri Pertahanan Zionis, Israel Katz, mengatakan militernya bisa menyerang Teheran lagi jika perlu.

Katz mengeklaim serangan sebelumnya bersifat pre-emptive dan mengancam akan meluncurkan serangan ketiga.

Berbicara pada upacara peringatan bagi tentara Zionis yang tewas dalam Perang Lebanon 2006, Katz mengatakan Israel telah melakukan apa yang dia gambarkan sebagai dua serangan proaktif dan pre-emptive di dalam wilayah Iran.

“Kami telah menyerang dua kali dengan serangan proaktif dan pre-emptive di Iran dan, jika perlu, kami akan menyerang untuk ketiga kalinya juga,” kata Katz.

Dia juga mengatakan pasukan Israel akan tetap berada di wilayah yang dia sebut sebagai “zona keamanan” di Lebanon, Suriah, dan Jalur Gaza tanpa batas waktu, dengan alasan penempatan tersebut diperlukan untuk melindungi komunitas Israel.

Terpisah, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan konfrontasi ketiga dengan Iran mungkin terjadi jika perlu.

Ditanya dalam wawancara dengan Channel 14 berbahasa Ibrani apakah Israel dapat menghadapi putaran pertempuran lain dengan Iran, Netanyahu mengulangi janjinya bahwa Teheran tidak akan memperoleh senjata nuklir selama dirinya tetap berkuasa.

“Selama saya menjadi perdana menteri, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir,” katanya.

Dia juga ditanya apakah janji perangnya di Gaza untuk mencapai "kemenangan total" masih berlaku. “Perang ini tidak pernah berakhir," jawab Netanyahu, yang dilansir Times of Israel, Kamis (2/7/2026).

"Apakah Anda ingin hidup di Timur Tengah atau di dunia? Anda harus sangat kuat. Dan kami sangat kuat. Israel lebih kuat dari sebelumnya, dan kami telah menangkis ancaman dan melemahkan (musuh kami) secara signifikan. Kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kami akan mengurus apa yang tersisa dari poros Iran,” imbuh dia.

Dia mengeklaim Israel lebih kuat dari sebelumnya dan telah melemahkan musuh-musuhnya, sambil mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Sebaliknya, Iran menyatakan siap untuk perang lagi jika poin-poin nota kesepahaman dengan AS tidak dilaksanakan. Ketua Parlemen yang juga kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan Teheran akan merespons setiap pelanggaran MoU yang diteken untuk mengakhiri konflik baru-baru ini.

Mengacu pada insiden di Teluk Persia, dia mengatakan Iran memandang insiden tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata bahkan ketika hubungan diplomatik dengan Washington terus berlanjut.

"Kami menganggap peristiwa yang terjadi di Teluk Persia malam ini sebagai pelanggaran terhadap pemahaman untuk mengakhiri perang, dan kami pasti akan bereaksi terhadapnya, dan tentu saja, pihak lain juga akan bereaksi," ujarnya.

Dia juga menegaskan kembali bahwa diplomasi tetap menjadi pendekatan yang disukai Teheran, sekaligus menegaskan bahwa Iran siap melakukan aksi militer jika negosiasi gagal.

Berbicara kepada televisi pemerintah, dia berkata, "Kami sedang mengupayakan dialog, namun jika dialog tidak dilaksanakan, kami juga siap berperang dan akan meresponsnya dengan tepat."

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Kehadiran Presiden Lukashenko ke Indonesia merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya berkunjung pada 2013.

Sebelumnya, Prabowo dan Lukashenko juga pernah bertemu pada Selasa, 15 Juli 2025. Pertemuan tersebut digelar di kediaman Presiden Lukashenko, Ozyorny, yang terletak di luar ibu kota Minsk.

Kala itu, Prabowo dan Lukashenko bertemu selama tiga jam dalam suasana yang santai dan bersahabat ini mencerminkan kedekatan dan rasa hormat antara kedua pemimpin negara. Prabowo merupakan presiden kedua setelah Presiden Rusia Vladimir Putin yang datang ke kediaman Presiden Lukashenko setelah direstorasi.

Diketahui, Lukashenko tiba di Jakarta, pada Rabu (1/7/2026). Pesawat yang membawa rombongan Presiden Lukashenko tiba melalui Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma. Kedatangan Lukashenko disambut oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafri Sjamsoeddin yang mewakili Prabowo.

"Saya mewakili Presiden RI menyambut kehadiran Presiden Republik Belarus H.E. Alexander Lukashenko di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta," tulis Sjafri yang dibagikan lewat akun media sosial Instagram miliknya @sjafrie.sjamsoeddin.

Sementara itu, Sjafrie mengungkapkan bahwa kehadiran Presiden Belarus menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan Indonesia-Belarus. "Sekaligus membuka ruang penguatan kerja sama strategis yang saling menghormati dan saling berkontribusi bagi kemajuan kedua bangsa," pungkasnya.

TEHERAN - Sebuah helikopter MH-60S Seahawk Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) jatuh di Laut Arab pada Rabu waktu setempat. Insiden menyebabkan satu awak hilang dan tiga lainnya terluka.

Komando Pusat (CENTCOM) Amerika mengeklaim helikopter yang ditugaskan ke kapal induk kelas Nimitz; USS George H W Bush, tersebut melakukan "pendaratan darurat".

Meski Amerika sedang berkonflik dengan Iran, CENTCOM menepis dugaan bahwa jatuhnya helikopter militer tersebut akibat ditembak musuh.

"Tidak ada indikasi bahwa keadaan darurat tersebut disebabkan oleh tindakan musuh," kata CENTCOM, yang dilansir ABC News, Kamis (2/7/2026).

"Tiga dari empat awak helikopter telah ditemukan dan dalam kondisi stabil di atas kapal George H W Bush," lanjut CENTCOM.

"Aset Angkatan Laut AS di wilayah tersebut saat ini sedang mencari awak pesawat lain yang masih hilang. Penyebab insiden tersebut sedang diselidiki," imbuh CENTCOM.

Menurut CENTCOM, USS George H W Bush adalah salah satu dari dua kapal induk yang terus beroperasi di Timur Tengah.

Pendaratan helikopter di air bisa berbahaya, bahkan untuk pilot berpengalaman, mengingat kecenderungan pesawat yang berat di bagian atas untuk terbalik saat menyelam.

Pasukan Amerika di wilayah tersebut juga dalam keadaan siaga tinggi di tengah peningkatan kekerasan berkala selama gencatan senjata antara AS dan Iran.

AS dan Iran telah sepakat untuk menghentikan serangan dan kapal diizinkan untuk bergerak bebas di wilayah tersebut, setelah penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dalam upaya untuk mengakhiri perang.

Pembicaraan tersebut mencakup pengaturan di sekitar Selat Hormuz, pencabutan blokade AS terhadap pelabuhan Iran, pencabutan sanksi terhadap Iran, dan masa depan stok uranium yang diperkaya tinggi milik Iran.

Kedua pihak memiliki waktu 60 hari sejak penandatanganan nota kesepahaman awal bulan ini untuk membahas detailnya.

Insiden ini adalah yang terbaru dalam serangkaian insiden pesawat serupa baru-baru ini yang terjadi selama operasi AS di Timur Tengah di tengah perang yang sedang berlangsung di Iran.

Presiden AS Donald Trump bulan lalu mengonfirmasi bahwa helikopter serang AH-64 Apache Angkatan Darat AS juga jatuh di dekat Selat Hormuz, tetapi pilot helikopter tersebut tidak terluka. Helikopter itu jatuh akibat serangan drone Iran.

Pada bulan April, jet tempur F-15E Strike Eagle AS ditembak jatuh pasukan Iran. Dua awaknya melontarkan diri dan memicu pasukan Amerika melakukan penyelamatan berani terhadap keduanya.

Salah satu penerbang bersembunyi di celah gunung sementara pasukan militer AS berupaya menyelamatkannya, sementara rekannya perlu dievakuasi dari belakang garis musuh di bawah kegelapan malam.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji menyampaikan, pihaknya telah membuat kajian perihal rekayasa konstitusi untuk pemilihan presiden (pilpres). Dari inti kajian itu, ia mengungkapkan bahwa Golkar ingin pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden tidak sedikit dan tidak banyak juga.

"Ya sebenarnya sudah ada ya (kajian). Bentuknya tentu belum bisa kami sampaikan sekarang. Tapi intinya ya sama dengan semangat Mahkamah Konstitusi, calon jangan terlalu sedikit dan jangan juga terlalu banyak," kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

Kendati demikian, Sarmuji mengaku belum ada komunikasi spesifik lintas-partai dalam membahas substansi RUU Pemilu. Ia menambahkan, komunikasi saat ini, masih sebatas informal.

"Belum, belum ada komunikasi yang spesifik belum. Ya komunikasi-komunikasi yang komunikasi biasa saja saling say hello, ya saling nanyain saja kira-kira apa ini perkembangan, apa yang nanti perlu dibahas, ya begitu-begitu saja. Tapi sangat spesifik belum," tutur Sarmuji.

Saat disinggung isu skenario syarat pengusungan paslon minimal 3 parpol parlemen seperti diungkapkan Waketum Partai Drmokrat Benny K Harman, Sarmuji mengaku tak tahu.

"Saya ini kan ketua fraksi ya, sekaligus Sekjen juga. Sampai sekarang kami belum pernah mendengar ada skenario seperti itu. Ya barangkali itu malah Pak Benny K. Harman kali lagi ngutak-ngatik ya kan. Siapa tahu siapa tahu, kan kita enggak tahu apa maksudnya Pak Benny K Harman," tutur Sarmuji.

"Tapi secara garis besar sebenarnya MK itu justru memang merekomendasikan supaya pembuat undang-undang melakukan rekayasa konstitusional. MK menghapuskan presidential threshold, tapi juga merekomendasikan supaya ada rekayasa konstitusional. Dari yang saya pahami, tujuan MK itu kira-kira kalau disederhanakan adalah jangan sampai terlalu sedikit calon, dan jangan sampai terlalu banyak calon," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - DHL Express mencatat pengiriman produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia ke pasar global terus meningkat seiring bertambahnya permintaan pengiriman dalam volume besar.

VP Commercial DHL Express Indonesia Poppy Ariani mengatakan peningkatan tersebut mencerminkan pergeseran pola ekspor UMKM dari pengiriman skala kecil menuju perdagangan internasional dengan kapasitas lebih besar.

"Ini momentum yang kuat. Dengan dukungan yang tepat, UMKM Indonesia punya peluang untuk tumbuh lebih cepat dan memainkan peran lebih besar di pasar global," kata Poppy dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut Poppy, pertumbuhan ekonomi Indonesia serta semakin kuatnya konektivitas perdagangan global menempatkan UMKM pada posisi strategis untuk memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan kontribusi ekspor nasional.

Ia menjelaskan UMKM yang menyumbang lebih dari 60 persen terhadap perekonomian nasional memiliki peluang besar menjadi penggerak utama pertumbuhan ekspor Indonesia pada masa mendatang.

Poppy menilai tantangan utama UMKM saat ini bukan lagi kemampuan memproduksi barang, melainkan memperoleh akses distribusi global dan dukungan logistik yang mampu mengikuti ekspansi usaha.

Menurutnya, permintaan pasar internasional terus berkembang sehingga pelaku usaha membutuhkan layanan logistik yang cepat, konsisten, kompetitif, serta mampu menjaga keandalan pengiriman ke berbagai negara tujuan.

Poppy menambahkan konektivitas dan keandalan logistik kini telah menjadi bagian penting dari strategi bisnis karena menentukan kemampuan UMKM mempertahankan daya saing di pasar global.

DHL Express Indonesia memosisikan diri sebagai mitra strategis bagi pelaku usaha, dengan sekitar 40 persen pelanggan berasal dari segmen UMKM yang aktif mengembangkan pasar internasional.

Melalui jaringan globalnya, DHL Express menyediakan layanan logistik terpadu, termasuk Heavy Weight Express berkapasitas hingga 1.000 kilogram per koli dan 3.000 kilogram setiap pengiriman udara.

Dia menegaskan meningkatnya akses pasar global dan permintaan pengiriman berskala besar menjadi momentum bagi UMKM Indonesia untuk mempercepat ekspansi serta memperkuat perannya dalam perdagangan internasional.

Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad menambahkan terjadi pergeseran pola pengiriman produk UMKM Indonesia dari skala kecil menuju volume lebih besar dan bernilai tinggi, seiring berkembangnya pasar global.

"Kita melihat pergeseran yang jelas. Dari pengiriman skala kecil ke volume besar. Ini menunjukkan bahwa bisnis Indonesia tidak hanya masuk ke pasar global, tetapi mulai berkembang di dalamnya," katanya

Menurut Ahmad, perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya skala perdagangan internasional dan kompleksitas kebutuhan logistik, sekaligus menunjukkan bisnis Indonesia tidak hanya memasuki pasar global, tetapi mulai berkembang di dalamnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan kebutuhan terhadap solusi logistik yang fleksibel, termasuk layanan pengiriman kargo berat, terus meningkat seiring ekspansi bisnis ke pasar global dan kesiapan pelaku usaha bersaing lebih tinggi.

Untuk mendukung perkembangan tersebut, DHL Express memperkuat inisiatif GoTrade guna membantu UMKM menembus pasar internasional, dengan fokus membangun kemampuan usaha agar tumbuh secara konsisten di pasar global.

"Fokus kami bukan sekadar transaksi, tetapi membangun kemampuan UMKM Indonesia agar bisa tumbuh secara konsisten di pasar global," kata Ahmad.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) memberlakukan penyekatan ketat saat sidang perdana tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa pada hari ini, Kamis (2/7/2026). Juru Bicara PN Jakarta Timur, Immanuel Tarigan mengungkapkan bahwa penyekatan tersebut perlu dilakukan.

Nantinya, pihak yang memiliki kepentingan saja yang diperbolehkan masuk ke dalam area PN Jakarta Timur. “Sejak pagi sudah dilakukan penyekatan. Yang diperkenankan adalah pihak-pihak yang memang berkepentingan pada persidangan,” kata Immanuel kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

PN Jakarta Timur juga menutup area parkir di lingkungan pengadilan bagi pengunjung selama pelaksanaan sidang perdana. "Kami mohon maaf karena besok untuk parkir mungkin tidak bisa di area PN Jakarta Timur karena persidangan Dokter Tifa," ucap Sekretaris PN Jakarta Timur Zulfikar Arif Rahman Purba.

Zulfikar mengimbau, seluruh pengunjung yang akan menghadiri persidangan agar datang lebih awal dan mengikuti seluruh arahan petugas keamanan di lokasi. Zulfikar juga meminta masyarakat memanfaatkan lokasi parkir yang tersedia di sekitar gedung pengadilan demi kelancaran akses masuk dan keluar pengunjung.

"Silakan nanti pengunjung mencari parkir di sebelah PN Jakarta Timur, ada di situ di beberapa titik mungkin yang bisa digunakan untuk lokasi parkir," ujarnya.

Zulfikar menjelaskan, penutupan area parkir dilakukan karena halaman depan pengadilan akan difungsikan sebagai lokasi tambahan bagi masyarakat yang ingin mengikuti jalannya persidangan.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga mendirikan tenda-tenda di halaman untuk menampung pengunjung yang diperkirakan tidak dapat masuk ke ruang sidang. "Langkah ini diambil setelah memperkirakan atau mengantisipasi jumlah pengunjung yangelenihan kapasitas ruang sidang tersedia," jelas Zulfikar.

Sebagai informasi, sidang perdana kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi akan digelar pada Kamis (2/7/2026) pukul 09.00 WIB. Majelis hakim yang akan menangani perkara pidana khusus dengan Nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim atas nama terdakwa Dokter Tifa.

Berdasarkan penetapan tersebut, susunan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan adalah Hakim Ketua Majelis yakni Christina Endarwati. Lalu, Hakim Anggota I dalam sidang Dokter Tifa nanti yakni Rudi Rafli Siregar, sedangkan Hakim Anggota II yakni Mathilda Chrystina Katarina.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran administrasi persidangan, PN Jakarta Timur juga menunjuk dua panitera pengganti yakni Joyo Supriyanto dan Zuliana Maro.

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan segera melakukan penyesuaian penerapan biodiesel B50 pada armada angkutan umum di bawah naungan organisasi tersebut sekaligus mendorong pemerintah memastikan ketersediaan solar agar operasional transportasi nasional tetap berjalan lancar.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan penerapan B50 bukan lagi persoalan siap atau tidak siap, melainkan bagaimana pelaku usaha mampu beradaptasi melalui berbagai penyesuaian operasional.

"Jadi, kalau berbicara masalah B50, bukan masalah siap dan tidak siap, kita pasti harus menyesuaikan, itu satu. Dengan berbagai macam teknik operasional kan kita cukup pengalaman dari sejak zaman dulu," kata Adrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan armada angkutan yang saat ini beroperasi memang belum dirancang secara khusus untuk menggunakan bahan bakar biodiesel B50 sehingga diperlukan proses penyesuaian secara bertahap di lapangan.

"Kendaraannya kan tidak disiapkan untuk B50. Tapi kita akan menyesuaikan," ujarnya.

Meski terus beradaptasi terhadap kebijakan energi nasional, Organda menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan pasokan solar tersedia secara merata di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar layanan angkutan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Masalah B50, kita lebih fokus bagaimana solar itu ada. Jadi di setiap rapat selalu kita minta, kita mohon solar itu ada di mana pun ada SPBU-nya setiap saat. Itu lebih penting dibandingkan harga, lebih penting dibandingkan B50 atau yang lebih tinggi lagi nanti," tegasnya.

Adrianto mengatakan kepastian distribusi solar menjadi faktor yang paling menentukan kelancaran operasional angkutan dibandingkan persoalan harga maupun peningkatan campuran biodiesel.

Ia menambahkan Organda secara konsisten menyampaikan kepada pemerintah dalam berbagai forum bahwa jaminan ketersediaan solar di seluruh daerah merupakan kebutuhan utama untuk menjaga kesinambungan layanan transportasi.

Menurutnya, kendala pasokan solar masih ditemukan di berbagai wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, hingga sejumlah daerah lainnya.

Karena itu, Organda berharap implementasi B50 dapat berjalan beriringan dengan penguatan distribusi bahan bakar agar pelayanan transportasi kepada masyarakat tetap optimal.

"Karena operasional konsekuensi teknis itu bukan kita kesampingkan, kita akan menyesuaikan. Kita akan menyesuaikan. Intinya cuma itu. Tapi kalau solarnya tidak ada kita tidak bisa apa-apa," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan penerapan biodiesel B50 memang memerlukan sejumlah penyesuaian dari sisi teknis karena belum sepenuhnya sesuai dengan standar kendaraan Euro.

Ia menjelaskan kandungan fatty acid methyl ester (FAME) dalam biodiesel di berbagai negara umumnya berada di kisaran 12,5 persen, sedangkan Indonesia menerapkan campuran hingga 50 persen melalui program B50.

Menurutnya, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan tantangan teknis pada kendaraan yang menggunakan teknologi exhaust gas recirculation (EGR) maupun AdBlue, termasuk penumpukan sludge dan penyumbatan sistem silencer kendaraan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat pelaku usaha harus melakukan penyesuaian pola operasional, termasuk memperpendek masa pakai filter solar sehingga biaya perawatan armada meningkat.

Kurnia mengatakan Organda telah menyampaikan berbagai masukan terkait tantangan teknis tersebut kepada pemerintah sejak penerapan B20, B30, B40 hingga pemberlakuan mandatori B50 yang dimulai pada 1 Juli.

Meski menghadapi sejumlah penyesuaian teknis, Organda menegaskan tetap mendukung implementasi B50 sebagai bagian dari kebijakan energi nasional.

Organisasi itu berharap pemerintah terus memastikan pasokan solar tersedia secara berkelanjutan di seluruh Indonesia sehingga proses transisi menuju penggunaan biodiesel yang lebih tinggi dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

MOSKOW - Polisi di Monako dan negara tetangganya, Prancis, meluncurkan perburuan terhadap seorang tersangka yang diyakini telah meledakkan bom rakitan di pusat kerajaan Mediterania yang kaya raya itu, yang menyebabkan beberapa orang terluka parah.

Di antara mereka yang terjebak dalam ledakan, yang terjadi pada pukul 21.00 (19:00 GMT) pada hari Senin, adalah tiga warga negara Ukraina, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengkonfirmasi pada hari Selasa.

Ketiganya adalah anggota satu keluarga, kata kementerian tersebut, mengutip informasi yang diterima dari layanan darurat setempat. Kementerian tidak menyebutkan nama mereka tetapi mengatakan Kyiv sedang memeriksa kewarganegaraan mereka.

Ketiganya diyakini sebagai oligarki kelahiran Ukraina, Vadym Yermolaiev, pasangannya, dan putranya yang berusia 13 tahun, menurut laporan media Prancis.

Dipahami bahwa wanita tersebut berada dalam kondisi kritis sementara Yermolaiev dan putranya diyakini mengalami luka yang tidak terlalu serius.

Siapa Vadym Yermolaiev? Taipan Ukraina yang Terluka dalam Ledakan di Monako

1. Dinas Keamanan Ukraina Diduga Terlibat dalam Serangan

Surat kabar Prancis Le Figaro melaporkan bahwa para penyelidik sedang mempertimbangkan teori bahwa Dinas Keamanan Ukraina mengarahkan serangan terhadap Yermolaiev, salah satu pengusaha terkaya Ukraina yang pindah ke Monako pada tahun 2021. Yermolaiev dikenai sanksi Ukraina karena urusan bisnisnya di Krimea pada tahun 2023 setelah wilayah itu dianeksasi oleh Rusia.

Menurut surat kabar tersebut, serangan itu kemungkinan lebih merupakan "peringatan" daripada upaya yang disengaja untuk membunuhnya.

2. Monako Terguncang

Pangeran Albert II dari Monako menggambarkan insiden itu sebagai "kejahatan keji" dan "kejutan bagi seluruh komunitas Monako".

Seorang ajudan Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan polisi sedang berupaya "untuk menemukan pelakunya, yang telah melarikan diri".

Kerajaan kecil ini, yang dikenal dengan kasino, kapal pesiar mewah, keamanan ketat, dan gaya hidup mewah penduduknya yang super kaya, dikelilingi oleh Laut Mediterania di satu sisi dan Prancis di sisi lain, dan tidak ada pemeriksaan perbatasan antara kedua negara.

Sebuah ledakan dahsyat terjadi di pintu masuk sebuah gedung apartemen di pusat Monaco pada Senin malam setelah seorang pria terlihat meninggalkan sebuah paket di sana, kata jaksa penuntut umum Monaco, Stephane Thibault.

Le Figaro mengatakan gambar pengawasan video menunjukkan seorang pria mengenakan jaket hitam, celana panjang berwarna terang, sepatu putih, dan topi hitam yang sebagian menutupi wajahnya menjatuhkan ransel di pintu masuk gedung sesaat sebelum ledakan. Thibault mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa tersangka bertindak sendirian sebelum melarikan diri dengan berjalan kaki dan masih buron.

Alat peledak itu berisi baut dan peluru, kata Christophe Mirmand, menteri negara untuk Monaco, kepada penyiar berita Prancis LCI pada hari Selasa.

Pada hari Selasa, polisi berjaga-jaga di lokasi kejadian, dan area tersebut dikordon sementara sebuah helikopter berputar-putar di atasnya, lapor kantor berita AFP.

“Sejauh yang saya tahu, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah tindakan seperti itu terjadi di kerajaan ini,” kata Mirmand.

Tiga orang, termasuk seorang remaja, dilaporkan terluka dalam ledakan tersebut, lapor kantor berita Reuters.

Sebuah sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa pria yang terluka dalam serangan itu adalah Yermolaiev dan wanita yang terluka dalam serangan yang sama – pasangannya – terluka parah dari pinggang ke bawah. Wanita tersebut diperkirakan dalam kondisi kritis, sementara Yermolaiev awalnya diperkirakan dalam kondisi kritis tetapi sejak itu kondisinya stabil di rumah sakit.

Ketiga korban “tampaknya sedang pulang dengan tenang” ketika bom meledak, menurut rekaman pengawasan, kata Mirmand kepada wartawan.

“Mereka terjebak dalam ledakan saat mereka melewati ambang pintu gedung apartemen mereka,” katanya.

3. Menjalankan Bisnis Alkohol di Krimea

Yermolaiev adalah seorang jutawan yang tinggal di Monako dan dikenai sanksi oleh Kyiv pada Desember 2023 karena terus menjalankan bisnis alkoholnya di Krimea yang diduduki Rusia, menurut laporan dinas keamanan Ukraina.

Pada tahun 2023, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan sanksi telah ditujukan kepada “mereka yang membantu agresi Rusia, mereka yang membantu mereka yang telah memilih jalan memalukan dengan berkolaborasi dengan negara teroris."

Yermolaiev membantah berkolaborasi dengan Rusia. “Kami mencoba untuk memulihkan investasi kami [di Krimea] tetapi tidak berhasil,” katanya kepada RBC Ukraina pada tahun 2024. “Pada akhir tahun 2015, kami telah menghentikan upaya tersebut. Manajemen perusahaan-perusahaan tersebut memberi tahu kami bahwa mereka diintimidasi dan ditekan untuk mendaftar ulang di bawah hukum negara agresor.” Ia mengklaim telah menasihati mereka untuk tidak melakukan hal itu. Bisnisnya di Krimea akhirnya disita oleh pasukan Rusia pada tahun 2023.

4. Orang Terkaya ke-45 Ukraina

Ia diyakini telah tinggal di Monaco, sebuah negara mikro dengan populasi 38.000 jiwa, sejak tahun 2021, tahun di mana ia berada di peringkat ke-45 dalam daftar orang Ukraina terkaya versi majalah Forbes dengan kekayaan bersih USD220 juta.

Pada tahun 2022, situs web Ukrainska Pravda menerbitkan investigasi tentang oligarki Ukraina yang tinggal di luar negeri yang menemukan bahwa Yermolaiev menjalani kehidupan mewah, mengendarai Bentley Flying Spur seharga USD300.000.

Yermolaiev lahir di Dnipro, Ukraina pada tahun 1968; mendirikan bisnisnya, Aleg Group, pada tahun 1995; dan memiliki kepentingan di bidang agribisnis, real estat, konstruksi, dan sektor peralatan medis, seperti yang dilaporkan surat kabar Kyiv Independent pada hari Selasa.

Ia melepaskan kewarganegaraan Ukrainanya pada tahun 2017 dan memperoleh kewarganegaraan Siprus pada tahun 2019. Menurut laporan media.

5. Melepas Kewarganegaraan Ukraina

Dalam wawancara tahun 2024 dengan Forbes Ukraina, Yermolaiev mengatakan bahwa ia telah melepaskan kewarganegaraan Ukrainanya karena menginginkan "perlindungan internasional". Monako dianggap sebagai salah satu tempat teraman di dunia dengan jaringan pengawasan yang luas yang terdiri dari ribuan kamera keamanan yang mencakup sebagian besar ruang publik.

"Sistem peradilan Ukraina, terus terang, tidak ideal, dan sistem pajaknya tidak objektif," katanya kepada majalah tersebut.

Artem Romaniukov, mantan kepala regulator Pengawasan Sipil Dnipro dan sekarang seorang pejabat Kementerian Pertahanan, mengatakan kepada Kyiv Independent minggu ini bahwa Yermolaiev dianggap sebagai "salah satu oligarki lokal".

Namun, ia tidak dianggap sebagai salah satu orang paling berpengaruh di Ukraina. Analis politik Volodymyr Fesenko mengatakan kepada Kyiv Independent bahwa Yermolaiev mencoba untuk "masuk ke panggung nasional" dan "jelas memiliki beberapa ambisi politik".

"Tetapi dia tidak pernah masuk ke jajaran oligarki teratas Ukraina," tambah Fesenko. "Saya bahkan akan mengatakan dia termasuk dalam tingkat kedua atau ketiga, bukan tingkat pertama.”

Setelah sanksi Ukraina diberlakukan terhadapnya, banyak asetnya dialihkan ke putrinya, Sofia Kononenko, menurut investigasi situs berita Ukraina Glavcom pada tahun 2025.

MOSKOW - Italia menunda komitmen bantuan NATO kepada Ukraina untuk tahun 2027 setelah blok tersebut menyetujui paket militer senilai €70 miliar (USD80 miliar atau Rp1.436 triliun) kepada Kiev tahun ini. Itu dilaporkan Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Jerman pada hari Selasa.

Meskipun para utusan NATO menyepakati persyaratan bantuan tahun ini pada hari Selasa di Brussels, Italia menolak untuk menerima klausul lanjutan yang mewajibkan blok tersebut untuk "mempertahankan setidaknya tingkat dukungan yang sebanding" di masa mendatang, menurut sumber diplomatik kepada FAZ. Mereka menambahkan bahwa bagian deklarasi ini masih dalam tanda kurung dan dapat berubah pada menit terakhir.

Putaran baru pembicaraan para duta besar dijadwalkan pada hari Kamis untuk menyelesaikan rumusan sebelum KTT NATO tahunan dibuka pada 7 Juli di Ankara.

Meskipun Italia secara konsisten memberikan dukungan untuk Kiev selama konflik dengan Rusia, Italia menolak komitmen tanpa batas waktu di tengah tekanan ekonomi internal yang terus-menerus.

Bulan lalu, Menteri Pertahanan Guido Crosetto mengatakan kepada parlemen bahwa Roma tidak akan mendukung Daftar Persyaratan Prioritas Ukraina (PURL) NATO, skema untuk mendanai pembelian senjata AS untuk Kiev. Perdana Menteri Giorgia Meloni juga mengisyaratkan bahwa Italia dapat melewatkan skema pendanaan pertahanan Uni Eropa, dengan alasan Roma harus memprioritaskan biaya energi yang melonjak menjelang pemilihan tahun depan.

Wakil Perdana Menteri Matteo Salvini, mitra koalisi utama Meloni, mengkritik bantuan ke Ukraina, dengan mengatakan bahwa ia tidak percaya pengiriman lebih banyak senjata akan menyelesaikan konflik. Selama serangkaian skandal korupsi tingkat tinggi yang mengguncang Ukraina tahun lalu, Salvini menyatakan bahwa pendanaan tambahan dapat "memicu korupsi lebih lanjut" di negara tersebut.

Angka €70 miliar bukanlah hasil dari penilaian kebutuhan militer baru, dengan sekitar €30 miliar berasal dari pinjaman Uni Eropa yang sudah ada untuk Ukraina dan sisanya €40 miliar bergantung pada kontribusi dari masing-masing negara. Politico melaporkan pekan lalu bahwa AS tidak akan berpartisipasi dalam upaya tersebut.

Beberapa anggota NATO juga telah menyampaikan kekhawatiran tentang pembagian beban di dalam blok tersebut. Menteri Luar Negeri Swedia Maria Malmer Stenergard tahun lalu mengeluh bahwa negara-negara Nordik, dengan jumlah penduduk gabungan kurang dari 30 juta jiwa, menanggung sepertiga dari dukungan militer NATO untuk Ukraina. “Ini tidak berkelanjutan. Ini sama sekali tidak masuk akal. Dan ini banyak mengungkapkan tentang apa yang dilakukan negara-negara Nordik – tetapi lebih banyak lagi mengungkapkan tentang apa yang tidak dilakukan negara-negara lain,” katanya saat itu.

Rusia secara konsisten mengecam pengiriman senjata Barat ke Ukraina, dengan mengatakan bahwa hal itu hanya memperpanjang konflik tanpa mengubah hasilnya. Rusia juga bersikeras bahwa bantuan tersebut merupakan bukti bahwa NATO sudah menjadi pihak yang terlibat langsung dalam konflik tersebut.

ANKARA - Ketika para pemimpin NATO berkumpul di Ankara pada 7-8 Juli, mereka akan melakukannya saat aliansi tersebut menghadapi salah satu transisi strategis terbesarnya sejak berakhirnya Perang Dingin.

Perang Rusia di Ukraina, tuntutan Presiden Donald Trump agar Eropa memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk keamanannya sendiri, dan fokus Washington yang semakin meningkat pada persaingan dengan China sedang membentuk kembali masa depan NATO.

Alih-alih menggantikan Amerika Serikat, sekutu-sekutu Eropa semakin bersiap untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar atas pertahanan konvensional benua tersebut, sementara Washington mengalihkan perhatiannya ke arah pencegahan strategis dan prioritas di luar Eropa.

Para analis mengatakan KTT Ankara dapat memberikan gambaran awal tentang apa yang sebagian orang sebut sebagai "NATO 3.0" – sebuah model yang berupaya mempertahankan aliansi transatlantik sambil mendefinisikan kembali keseimbangan tanggung jawab militer antara Eropa dan Amerika Serikat.

Kurangi Ketergantungan Eropa dari AS, Mampukah Turki Ingin Memperkuat NATO 3.0?

1. Terbangun setelah 40 Tahun?

Meskipun pemerintahan AS berturut-turut telah lama mendesak sekutu-sekutu Eropa untuk berinvestasi lebih banyak dalam pertahanan, para analis mengatakan masa jabatan kedua Trump telah secara fundamental mengubah perhitungan Eropa.

Karl-Heinz Kamp, rekan peneliti di Pusat Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman, mengatakan pemerintah Eropa menghabiskan waktu puluhan tahun membahas pembagian beban tanpa mengambil tindakan yang berarti.

"Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, Eropa terbangun," katanya kepada Anadolu. "Eropa berjanji untuk berbuat lebih banyak dan melakukan pembagian beban yang adil untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade."

Pada KTT NATO tahun lalu di Den Haag, para anggota sepakat untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dan keamanan menjadi 5% dari PDB pada tahun 2035.

Bagi banyak pemerintah Eropa, peningkatan ini juga merupakan sinyal politik kepada Washington bahwa Eropa akhirnya siap untuk memikul beban yang lebih besar untuk pertahanan kolektif.

Pada saat yang sama, beberapa negara tetap enggan, sebagian karena mereka memandang target tersebut sebagai prioritas pemerintahan Trump daripada konsensus di seluruh NATO, kata Dimitris Tsarouhas, peneliti senior Washington di ELIAMEP, kepada Anadolu.

Menurut Jason Davidson, peneliti senior di Transatlantic Security Initiative dari Atlantic Council, persepsi negara-negara terhadap Rusia sebagian besar menjelaskan laju kemajuan yang tidak merata.

"Sejauh ini kita telah melihat kemajuan yang beragam," kata Davidson.

Meskipun setiap anggota Uni Eropa di NATO memenuhi target pengeluaran pertahanan 2% sebelumnya untuk pertama kalinya pada tahun 2025, tingkat pengeluaran masih sangat bervariasi di seluruh aliansi. Negara-negara di sayap timur NATO terus menginvestasikan sebagian besar ekonomi mereka untuk pertahanan, dengan Polandia memimpin dengan 4,48% dari PDB.

"Sekutu seperti Polandia yang merasakan ancaman intens dari Rusia dan sepenuhnya berkomitmen pada peran AS yang berkelanjutan di Eropa telah melampaui target atau sedang menuju ke sana," kata Davidson. "Yang lain, seperti Italia, yang merasakan ancaman yang lebih kecil dari Rusia, hanya membuat sedikit atau tidak ada kemajuan."

2. Mewujudkan NATO 3.0

Bagi para analis, peningkatan pengeluaran pertahanan hanyalah satu bagian dari transformasi yang jauh lebih luas.

Semakin sering, mereka menggambarkan aliansi tersebut bergerak menuju apa yang dikenal sebagai "NATO 3.0" – redistribusi tanggung jawab yang terkelola daripada pelemahan hubungan transatlantik.

Di bawah model itu, sekutu Eropa akan menyediakan sebagian besar kekuatan militer konvensional yang dibutuhkan untuk mempertahankan benua, sementara Amerika Serikat akan mempertahankan tanggung jawab untuk pencegahan nuklir dan kemampuan strategis yang belum dapat ditiru oleh Eropa.

Paul Taylor, peneliti tamu senior di Pusat Kebijakan Eropa, mengatakan ini tidak boleh dilihat sebagai Eropa menggantikan Amerika Serikat.

"Eropa terutama bertanggung jawab atas pertahanan konvensional Eropa. Amerika Serikat terus menyediakan payung nuklir dan beberapa kemampuan konvensional yang tidak ditentukan," katanya.

Kemampuan tersebut kemungkinan akan mencakup intelijen, pengawasan dan pengintaian, pengangkutan udara strategis, kemampuan serangan jarak jauh, infrastruktur satelit, logistik, dan sistem komando dan kendali.

Kekhawatiran, kata Taylor, bukanlah tujuan akhirnya, tetapi kecepatan transisinya.

Pembatalan rencana pengerahan brigade lapis baja AS ke Polandia, pengabaian rencana pengerahan rudal jarak jauh di Jerman, dan pengurangan kontribusi AS terhadap perencanaan kekuatan NATO telah memperkuat kekhawatiran bahwa Washington dapat mengurangi peran militernya lebih cepat daripada yang dapat dikompensasi oleh sekutu Eropa.

Otonomi strategis atau kematangan strategis?

Transisi telah juga menghidupkan kembali perdebatan panjang mengenai arsitektur keamanan masa depan Eropa.

Selama bertahun-tahun, sebagian besar diskusi tersebut berpusat pada konsep otonomi strategis.

Kamp berpendapat bahwa bahkan frasa tersebut sarat dengan muatan politik.

Menurut pandangannya, hal itu secara tradisional dikaitkan dengan ambisi Prancis untuk kemerdekaan yang lebih besar dari Washington, sekaligus menyiratkan kepemimpinan Eropa di bawah Paris daripada pembagian beban yang sebenarnya.

"Prancis tidak pernah menyediakan dana untuk mencapai otonomi strategis ini," katanya.

Riho Terras, wakil ketua Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen Eropa dan mantan komandan Angkatan Pertahanan Estonia, percaya bahwa Eropa seharusnya fokus untuk menjadi "matang secara strategis."

"Tidak mungkin lagi untuk hanya mengandalkan Amerika Serikat untuk keamanan kita, seperti yang telah kita lakukan selama beberapa dekade," katanya kepada Anadolu.

Namun ia menolak saran bahwa Eropa harus berupaya menggantikan NATO atau membentuk militernya sendiri.

"Tentara Eropa adalah ide yang buruk," katanya. "Ini adalah proyek yang berisiko memecah belah NATO daripada memperkuat keamanan Eropa."

Kamp juga menentang pembentukan struktur politik baru.

"Kita tidak membutuhkan struktur baru untuk pengambilan keputusan di Eropa," katanya. "Kita sudah memilikinya, dan itu adalah NATO."

Tsarouhas juga menolak gagasan pemutusan hubungan sepenuhnya dengan Washington.

"Ini akan menjadi proses yang panjang dan sulit, dan dilema yang sulit harus dihadapi," katanya. "Masalah terbesar Eropa bukanlah kurangnya sumber daya, tetapi kurangnya kepemimpinan politik yang berani."

Pemutusan hubungan sepenuhnya dari Amerika Serikat, tambahnya, "bukanlah hal yang mungkin karena secara praktis tidak mungkin dan akan merugikan Eropa secara permanen."

3. Turki Memainkan Peranan Penting

Para analis mengatakan bahwa Turki, negara tuan rumah, kemungkinan juga akan memainkan peran yang semakin penting dalam arsitektur pertahanan yang berkembang.

Taylor mengatakan bahwa Uni Eropa sendiri tidak dapat menyediakan kerangka kerja pengambilan keputusan yang efektif karena aturan konsensus dan karena beberapa aktor keamanan terpenting Eropa berada di luar blok tersebut.

Ia berpendapat bahwa Eropa membutuhkan struktur pertahanan permanen yang beroperasi bersama NATO dan Uni Eropa.

Kerangka kerja tersebut, katanya, harus mencakup Inggris, Prancis, Jerman, dan Polandia, bekerja sama dengan Turki, yang telah menjadi pusat manufaktur senjata utama.

"Apa yang terjadi, misalnya, jika Washington memutuskan bahwa serangan terbatas Rusia ke wilayah Baltik bukanlah 'perang Amerika'?" kata Taylor, dengan alasan Eropa harus mampu mengambil keputusan politik yang cepat dalam skenario seperti itu.

"Turki adalah mitra penting, maka jelas kita perlu menempatkan mereka di inti," tambah Taylor, juga menyoroti peran Ankara di wilayah Laut Hitam dan pentingnya bagi Ukraina.

4. AS Masih Mendominasi Militer Turki

Meskipun anggaran pertahanan dan momentum politik meningkat, para analis memperingatkan bahwa Eropa masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyamai kemampuan militer utama Amerika.

Pengangkutan udara strategis, pengumpulan intelijen, komunikasi satelit, pengisian bahan bakar udara, logistik, dan komando dan kendali tetap menjadi area di mana militer Eropa terus sangat bergantung pada Amerika Serikat.

“Bisakah kita menggantikan kemampuan militer AS satu lawan satu? Tidak, kita tidak bisa, atau setidaknya tidak sekarang, karena akan membutuhkan biaya yang sangat besar,” kata Kamp.

Terras setuju.

“Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin global dalam komunikasi satelit, intelijen, dan beberapa kemampuan militer strategis. Eropa akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai tingkat yang sebanding,” katanya.

Taylor juga berpendapat bahwa otonomi strategis harus dipahami sebagai proses bertahap daripada tujuan tetap.

“Itu bukan sesuatu yang Anda capai setelah beberapa tahun peningkatan pengeluaran militer, dan saat ini – tidak, Eropa belum mencapai apa pun yang mendekati otonomi strategis,” katanya.

Terlepas dari kesenjangan kemampuan tersebut, Taylor berpendapat bahwa Eropa tidak lagi memiliki kemewahan untuk menunda upaya tersebut.

“Kita tidak punya pilihan,” katanya. “Bahkan jika itu tidak realistis, kita harus melakukannya, karena Tuan Trump telah memaksa kita.”

Pada 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau 78 persen terhadap jumlah layanan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan, terdapat tujuh layanan prioritas untuk mempercepat serta mempermudah pelayanan pertanahan dan tata ruang bagi masyarakat dengan pelayanan mencapai 6.481.784 berkas atau 78 persen.

"Pada 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau 78 persen terhadap jumlah layanan," kaya Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BP Dalu Agung Darmawan Agung, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan untuk tujuh layanan prioritas tersebut meliputi pengecekan sertifikat tanah dengan standar operasional prosedur (SOP) satu hari kerja, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) satu hari kerja, hak tanggungan elektronik pada hari ketujuh, dan roya lima hari kerja.

Selain itu, peralihan hak lima hari kerja, pendaftaran surat keputusan (SK) sepuluh hari kerja, serta perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor dengan SOP lima hari kerja.

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, untuk transformasi layanan berbasis elektronik telah memberikan hasil nyata pada tiga kelompok layanan utama, yakni hak tanggungan elektronik (HT-El), informasi pertanahan, dan peralihan elektronik.

Penyederhanaan proses bisnis pada layanan hak tanggungan elektronik, menurutnya lagi, mampu memangkas birokrasi melalui pengurangan tahapan dan aktor yang terlibat, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Kemudian, kata dia pula, pada layanan informasi pertanahan, terdata hingga saat ini permohonan pengecekan elektronik sudah mencapai 17.821.694 layanan, SKPT elektronik sebanyak 936.067 layanan, serta Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik sebanyak 1.516.709 layanan.

Sementara itu, pada layanan peralihan elektronik, pelaporan akta dilakukan melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN paling lambat tujuh hari setelah akta dibuat, sehingga dapat mencegah terjadinya transaksi berulang yang beriktikad tidak baik.

Sekjen ATR/BPN secara khusus menggarisbawahi bahwa implementasi HT-El terus menunjukkan perkembangan positif dan berkontribusi terhadap ekosistem pembiayaan nasional.

"Pada HT-El, sampai dengan Juni 2026 telah terbit 5.727.063 HT-El dengan total nilai Rp5.792 triliun dan didukung oleh 4.540 mitra kreditur," ujarnya.

Nilai HT-El juga ikut menunjukkan tren yang tinggi dari tahun ke tahun. Pada 2025, nilainya mencapai Rp1.008,81 triliun, selanjutnya pada 2026 hingga Juni ini realisasinya telah menembus Rp409,78 triliun.

"Capaian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi HT bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menjaga kesinambungan ekosistem kredit, kepastian jaminan, serta kepercayaan perbankan dan masyarakat terhadap produk pertanahan elektronik," katanya lagi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Banjarbaru (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) RI menyebut Sensus Ekonomi 2026 akan memetakan perubahan aktivitas ekonomi di Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat di tengah pesatnya transformasi model usaha dan transaksi berbasis digital.

Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari perdagangan, transportasi, pendidikan, hingga sistem pembayaran.

“Pergeseran tersebut melahirkan model usaha dan pola transaksi baru yang perlu didata secara menyeluruh agar mampu menggambarkan kondisi perekonomian terkini,” ujar dia saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Banjarbaru.

Menurut dia, aktivitas ekonomi yang sebelumnya didominasi transaksi konvensional kini semakin bergeser ke platform digital melalui marketplace, layanan daring, pembayaran nontunai menggunakan QRIS, hingga investasi emas digital.

“Perubahan yang berlangsung cepat tersebut menjadi tantangan sekaligus alasan utama BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 untuk memotret seluruh pelaku usaha sesuai perkembangan zaman,” katanya.

Ia menjelaskan pendataan akan dilakukan secara langsung atau door-to-door guna menjangkau seluruh pelaku usaha, termasuk usaha yang berkembang di ekosistem digital dan tidak selalu mudah diidentifikasi melalui pendekatan konvensional.

Dia berharap langkah tersebut menghasilkan data yang lengkap dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

Dadang menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan menjadi sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan BPS.

Menurut dia, pelaksanaan sensus bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, media, serta masyarakat agar pendataan berjalan optimal.

Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui berbagai sarana sosialisasi, seperti surat edaran, videotron, baliho, dan media informasi lainnya.

“Dukungan tersebut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif serta menyampaikan data yang benar selama proses pendataan,” ujar dia.

Selain pemerintah daerah, ia juga mengapresiasi insan media yang menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi mengenai Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat.

“Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan akan menentukan kualitas data sensus yang menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi serta pengembangan dunia usaha pada masa mendatang,” ujar Dadang.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026