JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji menyampaikan, pihaknya telah membuat kajian perihal rekayasa konstitusi untuk pemilihan presiden (pilpres). Dari inti kajian itu, ia mengungkapkan bahwa Golkar ingin pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden tidak sedikit dan tidak banyak juga.

"Ya sebenarnya sudah ada ya (kajian). Bentuknya tentu belum bisa kami sampaikan sekarang. Tapi intinya ya sama dengan semangat Mahkamah Konstitusi, calon jangan terlalu sedikit dan jangan juga terlalu banyak," kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

Kendati demikian, Sarmuji mengaku belum ada komunikasi spesifik lintas-partai dalam membahas substansi RUU Pemilu. Ia menambahkan, komunikasi saat ini, masih sebatas informal.

"Belum, belum ada komunikasi yang spesifik belum. Ya komunikasi-komunikasi yang komunikasi biasa saja saling say hello, ya saling nanyain saja kira-kira apa ini perkembangan, apa yang nanti perlu dibahas, ya begitu-begitu saja. Tapi sangat spesifik belum," tutur Sarmuji.

Saat disinggung isu skenario syarat pengusungan paslon minimal 3 parpol parlemen seperti diungkapkan Waketum Partai Drmokrat Benny K Harman, Sarmuji mengaku tak tahu.

"Saya ini kan ketua fraksi ya, sekaligus Sekjen juga. Sampai sekarang kami belum pernah mendengar ada skenario seperti itu. Ya barangkali itu malah Pak Benny K. Harman kali lagi ngutak-ngatik ya kan. Siapa tahu siapa tahu, kan kita enggak tahu apa maksudnya Pak Benny K Harman," tutur Sarmuji.

"Tapi secara garis besar sebenarnya MK itu justru memang merekomendasikan supaya pembuat undang-undang melakukan rekayasa konstitusional. MK menghapuskan presidential threshold, tapi juga merekomendasikan supaya ada rekayasa konstitusional. Dari yang saya pahami, tujuan MK itu kira-kira kalau disederhanakan adalah jangan sampai terlalu sedikit calon, dan jangan sampai terlalu banyak calon," pungkasnya.

JAKARTA - Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraeni menyoroti wacana pasangan calon presiden ( capres ) dan calon wakil presiden (cawapres) hanya bisa diusung minimal tiga partai politik ( parpol ) parlemen. Menurutnya, wacana ini menjadi peringatan keras konstitusional.

Titi yang juga pakar kepemiluan menyebut, wacana itu diungkap oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman melalui sebuah tulisan opini di sebuah media massa. Dalam tulisan itu, ia berkata, Benny menyoroti adanya upaya untuk "membangkangi" putusan MK, salah satunya terkait ambang batas pencalonan presiden.

"Dalam tulisannya Pak Benny K. Harman menyebut ada potensi untuk membangkangi putusan MK ini dengan memperkenalkan aturan bahwa pencalonan presiden wakil presiden harus minimal diusung tiga partai politik parlemen," kata Titi dalam diskusi yang diadakan Perludem di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).

Padahal, kata Titi, putusan MK telah mengizinkan seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres, baik secara mandiri maupun berkoalisi, tanpa perlu memenuhi syarat ambang batas persentase tertentu di DPR. Menurutnya, wacana itu bisa menjadi peringatan keras terhadap konstitusional.

"Kalau itu sampai benar terjadi, kalau yang ngomong (orang biasa) mungkin saya bisa jadi itu disebut rumor, tapi kalau yang membicarakan adalah anggota DPR langsung menulis di media massa konvensional, maka ini menjadi betul-betul warning keras konstitusional, konstitusionalitas Pemilu 2029," kata Titi.

Menurut Titi, kalau gagasan itu benar maka itu jelas sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. "Membangkangi putusan MK yang sudah terang benderang sama artinya melakukan tindakan inkonstitusional, sama dengan membangkangi konstitusi itu sendiri sebab putusan MK final dan mengikat."

Padahal, kata Titi, DPR dan pemerintah bisa saja melayangkan gugatan juga ke MK bila tak puas terhadap putusan sebelumnya. Ia pun menilai, rakyat berada dalam bahaya besar dengan berkembangnya wacana tersebut.

"Jadi, kalau itu sampai terjadi maka kita berada dalam bahaya besar terkait dengan jaminan konstitusionalitas dan legitimasi Pemilu 2029," ujar Titi.

SOLO - Pengurus Besar Ikatan Alumni (IKA) BEM Nusantara melanjutkan rangkaian konsolidasi kebangsaan dengan menemui Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah pada Senin 15 Juni 2026.

Pengurus PB IKA BEM Nusantara Wahyu Irawan mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi untuk menyerap pandangan tentang kepemimpinan, kebangsaan, dan peran generasi muda dalam menentukan masa depan Indonesia.

"Pak Jokowi memberikan banyak pandangan tentang kepemimpinan dan tantangan kebangsaan ke depan. Beliau menekankan pentingnya menjaga persatuan, memperkuat soliditas, dan menyiapkan generasi muda yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat," kata Wahyu, Selasa (16/6/2026).



Menurut mantan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Djakarta (UID) itu, IKA BEM Nusantara ingin mengambil peran sebagai wadah lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang memiliki kapasitas, integritas, dan semangat pengabdian kepada bangsa.

"Kami percaya masa depan kepemimpinan Indonesia berada di tangan generasi muda. Karena itu, alumni BEM Nusantara harus menjadi motor gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung kemajuan bangsa," ujarnya.

Wahyu menjelaskan, audiensi dengan Jokowi merupakan bagian dari konsolidasi organisasi menjelang pelantikan kepengurusan PB IKA BEM Nusantara yang akan digelar pada 18 Juni 2026 di Jakarta.

Selain itu, rangkaian komunikasi dengan para tokoh nasional akan berlanjut. Sehari setelah pertemuan dengan Jokowi, jajaran PB IKA BEM Nusantara dijadwalkan diterima oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, di kantornya pada 17 Juni 2026.

"Kami ingin membangun dialog yang konstruktif dengan para pemimpin bangsa. Bersama Pak Jokowi dan Mas Wapres Gibran, kami membahas pentingnya menyiapkan estafet kepemimpinan nasional yang kuat, adaptif, dan dekat dengan aspirasi generasi muda," ucapnya.

Wahyu menilai, komunikasi antara jaringan alumni mahasiswa dan para pemimpin nasional penting untuk memastikan generasi muda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama yang menentukan arah Indonesia di masa depan.

"IKA BEM Nusantara ingin menjadi rumah besar alumni mahasiswa yang mampu melahirkan gagasan dan kepemimpinan baru untuk Indonesia. Semangat yang kami bawa adalah kolaborasi, persatuan, dan optimisme menyongsong Indonesia Emas," pungkasnya.

JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Ferdinand Hutahaean menyebut jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tengah menunjukkan karakter aslinya sebagai pengkhianat politik di balik rencananya yang ingin melakukan safari ke sejumlah daerah di Indonesia. Jokowi dinilai ingin menjadikan Presiden Prabowo Subianto sebagai target berikutnya setelah sebelumnya mengkhianati PDIP sebagai partainya dahulu.

Hal ini disampaikan Ferdinand dalam program Interupsi bertajuk 'Bersiap 2029, Jokowi: Siap Keliling Indonesia' yang ditayangkan iNews, Kamis (28/5/2026).

"Jokowi ini bagi kami justru sedang menunjukkan karakter aslinya siapa, bahwa memang karakter pengkhianat itu kembali muncul setelah dulu mengkhianati PDI Perjuangan dan sekarang tampaknya Jokowi ini akan mengkhianati Prabowo Subianto demi Gibran," kata Ferdinand.

Lihat video: Jokowi Makin Kuat Setelah Tak Lagi Menjabat Presiden

Ferdinand memaparkan analisisnya ini didasarkan pada ambisi besar Jokowi untuk mengamankan kepentingan politik keluarganya, khususnya masa depan Gibran Rakabuming yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres). Ferdinand menilai segala langkah yang diambil Jokowi saat ini adalah demi memuluskan jalan menuju kontestasi politik 2029.

"Semua itu dilakukan oleh Jokowi demi hasratnya, dari ambisinya, dan demi semua kepentingan politik keluarganya," ujarnya.

Lihat video: Penanganan Kasus Ijazah Jokowi Kacau, Refly: Akibat Kesalahan Administrasi Penyidik



Ferdinand menyoroti sikap diam Jokowi saat Prabowo Subianto menjadi sasaran serangan politik, cacian, dan bulian yang terjadi belakangan ini. Alih-alih membela, Jokowi justru dianggap menikmati situasi tersebut untuk memperkuat posisinya sendiri melalui safari politik ke berbagai daerah.

"Justru Jokowi mengambil momen ini, menikmati situasi serangan politik terhadap Prabowo dan justru dia mau safari politik ke daerah membangun struktur-struktur untuk pemenangan keluarganya pada 2029," tuturnya.

Ferdinand juga menggunakan istilah keras dengan menyebut Jokowi tengah melakukan tindakan "menusuk dari belakang" terhadap Prabowo. Di saat Prabowo berada di bawah tekanan politik, Jokowi dianggap justru sedang sibuk mempersiapkan barisan untuk kepentingan pribadi dan dinastinya.

"Nah itulah yang saya maksud dengan pengkhianatan kepada Prabowo bahwa dengan kondisi tekanan politik kepada Pak Prabowo saat ini justru Jokowi mau menusuk Pak Prabowo dari belakang. Itulah realita yang kalau kami lihat," katanya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah anggapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sarat kepentingan politik menuju pemilihan presiden (pilpres) 2029.

Menurut Amran, program tersebut justru dirancang sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus penjamin pasar bagi hasil produksi petani.

"Kalau mau segi politik, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) ini tidak ada segi politis. Anak SD, anak dalam kandungan, yang kita beri. Pemilu 2029 enggak ada hubungannya," ujar Amran di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (6/5).

Ia menilai tudingan MBG disiapkan untuk kepentingan elektoral tidak relevan karena penerima manfaat utama program itu adalah anak sekolah dan ibu hamil, yang secara langsung bukan kelompok pemilih pada Pemilu 2029.

"Benar enggak? Enggak bisa memilih kan di 2029?" ujarnya.

Amran menjelaskan MBG tidak bisa dilihat hanya sebagai program pembagian makanan gratis. Menurut dia, keberadaan dapur-dapur MBG justru menciptakan rantai permintaan besar terhadap hasil pertanian, peternakan, dan pangan desa.

"Itu MBG jangan lihat berdiri sendiri. Ini kata kunci, ya. MBG berdiri menjadi offtaker 165 juta petani. Saya ulangi, MBG berdiri itu menjadi offtaker petani Indonesia," ujarnya.

Dengan skema tersebut, kata Amran, hasil produksi petani terserap langsung untuk kebutuhan bahan baku dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pada saat yang sama, aktivitas ekonomi di desa ikut bergerak karena rantai pasok pangan hidup.

"Berikutnya, ekonomi berputar di desa itu. Pasar ini hidup dan langsung yang merasakan rakyat," ujarnya.

Selain fungsi ekonomi, Amran mengatakan pemerintah menempatkan MBG sebagai investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda yang lebih sehat dan produktif.

"Artinya, ingin betul-betul untuk rakyat Indonesia mempersiapkan generasi muda yang lebih tangguh, lebih cerdas," katanya.

Pernyataan Amran sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sebelumnya mencatat pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ikut menopang pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut pembangunan ribuan dapur MBG mendorong sektor konstruksi dan belanja modal pemerintah.

Dapur MBG sekaligus menjadi salah satu faktor yang mengangkat pertumbuhan ekonomi bersama proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan infrastruktur lainnya.

Isu politisasi MBG sendiri sebelumnya juga sempat dijawab Presiden Prabowo yang menepis tudingan program tersebut dibuat untuk mengamankan dukungan pada Pilpres 2029.

"Ada yang menuduh, ada. 'Oh Prabowo bikin MBG ini supaya nanti 2029 dia dipilih kembali'. Selalu berpikir negatif. Tapi kalau rakyat milih saya tahun 2029, apa salah saya?" ujar Prabowo di Puncak Perayaan Natal Nasional 2025 di Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

JAKARTA - Tokoh nasional Anies Baswedan mengaku belum memikirkan Pilpres 2029 . Menurut Anies, saat ini dirinya fokus bekerja untuk orang banyak, antara lain dengan membangun jembatan.

Awalnya, Anies ditanya oleh seorang peserta Kuliah Umum bertema 'Kepemimpinan Transformasional dan Masa Depan Indonesia' yang digelar di Auditorium KH Ahmad Dahlan Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) GKB 2, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (24/4/2026). Anies ditanya apakah akan maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

"Ini masih tahun 26 (2026) Bu Farhana," jawab Anies, dikutip dari YouTube UMSIDA1912.

Anies melanjutkan, "Pokoknya begini. Bagian kita itu bekerja untuk orang banyak. Saat ini saya bekerja membangun jembatan di mana-mana, bekerja bikin think tank untuk perkotaan. Jadi biarkan nanti proses 29 (Pilpres 2029) kita lihat nanti."

Diketahui, belakangan Anies terlibat dalam pembangunan jembatan di sejumlah daerah. Terakhir, melalui akun Instagram-nya, Anies mengunggah Jembatan Titian Persatuan Cilojami (Cilonok-Jamilega) yang berada di Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur, Jawa Barat.

"Di antara Kampung Jamilega dan Kampung Cilonok, warga menyeberang di atas bambu yang sudah lapuk belasan tahun. Setiap pagi, anak-anak sekolah. Setiap sore, ibu-ibu pulang dari ladang. Satu sungai, dua kampung, satu doa yang sama agar selamat sampai seberang," demikian dikutip dari akun Instagram @aniesbaswedan.

Anies menambahkan, "Hari itu doa mereka dijawab oleh kita semua yang dekat. Jembatan Titian Persatuan berdiri karena ratusan orang yang tidak kenal satu sama lain percaya pada satu hal sederhana. Tempat-tempat yang jangkauannya jauh, yang sering terlupakan, tidak boleh dibiarkan sendirian."

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu juga mengucapkan terima kasih untuk setiap tangan yang ikut membangun. "Terima kasih untuk warga Jamilega dan Cilonok yang menyambut kami dengan hati terbuka. Aksi kecil hari ini, dampak besar esok hari. Mari lanjutkan dengan jembatan berikutnya."

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tegas menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto masih sangat kuat untuk ditandingi dalam kontestasi Pilpres 2029. Hal ini disampaikan menanggapi target besar kader PKB yang ingin menjadikannya sebagai presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2029 .

"Haduuuh, sudah, kita belum berpikir 2029 soal saya pribadi, sekarang partai dululah," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026) malam.

Cak Imin juga secara lugas menyatakan bahwa kemungkinan Prabowo kembali menjadi presiden di periode kedua sangatlah besar. Sehingga, PKB harus menyadari hal tersebut.

"2029 Pak Prabowo masih maju dan masih sangat kuat, karena itu ya PKB harus realistis. Pak Prabowo kalau maju pasti menang, dan kita dukung yang menanglah," ujarnya.

Saat ditanya apakah ingin menjadi calon pendamping Prabowo di Pilpres 2029, Cak Imin hanya tertawa sambil menyudahi sesi wawancara terkait langkah politiknya di pemilu mendatang.

Diketahui, pada Pilpres 2024 Cak Imin mendampingi Anies Baswedan. Duet ini meraih 24,95 persen suara, kalah dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang meraih 58,59 persen suara.

JAKARTA - Momen Idulfitri 1447 dimanfaatkan Anies Baswedan untuk silaturahmi ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat. Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa tidak ada urusan politik, khususnya koalisi, dalam silaturahmi tersebut.

Herzaky menyatakan kembali bahwa tidak ada pembicaraan khusus antara SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), maupun kader Partai Demokrat lainnya dengan Anies saat silaturahmi.

"Tidak perlu diartikan atau dibawa ke mana-mana. Apalagi sampai diarahkan ke rencana koalisi ke depan ataupun urusan pemilu. Kejauhan mikirnya," kata Herzaky kepada wartawan, Kamis (26/3/2026).

Dia menyampaikan bahwa Partai Demokrat hari ini fokus untuk menyukseskan program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menjalankan amanah yang dipercayakan oleh Presiden.

"Koalisi hari ini dengan Pak Prabowo, begitu juga dengan rencana koalisi ke depannya. Jadi, jangan dispekulasikan ke mana-mana," tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Anies, Angga Putra Fidrian, menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu, Anies, AHY dan SBY membicarakan persoalan umum belaka. "Obrolan tentang hal-hal yang umum-umum saja, tentang keluarga, tentang Idulfitri," ucap Angga saat dihubungi, Rabu (25/3/2026).

Selain itu, kata Angga, ketiganya turut membahas persoalan terkini. Namun, ia tak merinci topik khusus yang dibahas. "Update situasi terkini," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum serta melakukan pembenahan di berbagai sektor pemerintahan. Prabowo juga menegaskan jika ada yang ingin menggantinya tunggu di 2029.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berdiskusi dengan jurnalis dan pengamat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip Sabtu (21/3/2026). Mulanya, Prabowo menjawab pertanyaan terkait dengan teror penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus.

“Begini, saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin menegakkan hukum. Bagaimana kita tegakkan hukum kalau kita biarkan seperti ini? Kalau itu dari aparat. Dan saya ingin kasih tahu bahwa memang aparat kita ya banyak kekurangannya,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa masih banyak kekurangan di tubuh aparat negara. Ia bahkan menyinggung adanya fenomena “deep state” hingga pejabat setingkat direktur jenderal yang berani melawan menteri.

“Kita menemukan deep state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani ngelawan menteri. Akhirnya kita pecat kan, banyak sekali dirjen-dirjen. Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable,” ujarnya.

“Ada lembaga-lembaga yang merasa enggak boleh diaudit. Ini sedang saya…ini pekerjaan tidak ringan. Tapi kan saya tidak mau sedikit-sedikit mengeluh atau sedikit-sedikit mencari simpati rakyat, ya kan? Ini pekerjaan saya, saya dilantik untuk itu, saya bersihkan,” lanjut Prabowo.

Kemudian, Prabowo mengatakan jika langkah tegas telah diambil, termasuk mencopot sejumlah pejabat yang dinilai tidak sejalan dengan upaya reformasi birokrasi. Menurutnya, pembenahan juga tengah dilakukan di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini dinilai menjadi salah satu titik lemah.

“BUMN saya sedang bersihkan. BUMN selama ini salah satu kebobolan kita paling besar. Memang ini masalah Indonesia gitu lho. Di mana-mana. Iya kan?” katanya.

Prabowo menambahkan bahwa hingga saat ini dirinya masih mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ia menilai, jika dukungan tersebut tidak ada, masyarakat dapat dengan mudah menyuarakan penolakan secara terbuka.

“Tapi percayalah bahwa tidak ada niat dari pemerintah, apalagi yang saya pimpin, untuk lakukan seperti itu. Come on, apa sih? Bener nggak? Rakyat kita nggak bodoh. Saya mau ingatkan ya, sampai hari ini rakyat yang di bawah itu dukung saya. Kalau memang rakyat tidak suka sama saya, bisa turun ke jalan rame-rame. Tapi mereka tahu, kalau rusuh, semua negara yang rugi,” ujarnya.

Prabowo kemudian menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan seharusnya dilakukan sesuai aturan konstitusi. “Mau ganti saya? Tunggu dong 2029. Jadi negara yang beradab. Sabar. Tapi yang saya lihat ya, Mbak Nana harus objektif juga sebagai seorang tokoh, bahwa destabilisasi, disinformasi itu bagian dari bernegara,” tegasnya.

JAKARTA - Relawan Antar Generasi (RANGER) memanfaatkan momentum Ramadan sebagai ruang konsolidasi strategis lintas generasi melalui kegiatan buka puasa bersama (Bukber) yang digelar di Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa (17/3/2026). Kegiatan yang dihadiri pengurus dan anggota dari berbagai latar belakang tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi.

Tetapi juga berkembang menjadi forum refleksi arah kepemimpinan nasional di tengah dinamika politik menuju 2029. Ketua Umum RANGER, Iswadi dalam pernyataannya secara tegas menyampaikan pandangan sekaligus dorongan agar Pramono Anung maju sebagai calon Presiden pada Pilpres 2029 mendatang.

“Ini bukan sekadar wacana, tetapi penilaian berbasis rekam jejak. Pramono Anung adalah figur yang bekerja dalam senyap namun berdampak besar. Pengalaman beliau di legislatif dan eksekutif menjadikannya salah satu sosok paling siap untuk memimpin Indonesia,” ujar Iswadi dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026).

Menurutnya, Indonesia ke depan membutuhkan pemimpin dengan kombinasi kuat antara pengalaman, stabilitas, serta kemampuan mengelola kompleksitas pemerintahan. Dalam konteks tersebut, Pramono dinilai memiliki keunggulan dalam komunikasi politik, menjaga kesinambungan kebijakan, serta merawat stabilitas nasional.

“Beliau bukan hanya memahami sistem, tetapi juga mampu menggerakkan sistem. Kepemimpinan seperti ini yang dibutuhkan, bukan sekadar figur populer, melainkan figur yang teruji dalam kerja nyata,” lanjutnya.

Tak hanya sebatas pernyataan dukungan, mereka juga secara resmi menyampaikan deklarasi sikap organisasi terkait arah dukungan politik menuju 2029.

“Ini adalah komitmen moral dan politik kami sebagai relawan lintas generasi. Kami siap bergerak, mengonsolidasikan kekuatan, dan bekerja secara total untuk memenangkan Pramono Anung pada 2029,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iswadi mengungkapkan bahwa pikaknya bukanlah organisasi baru. Sejak berdiri pada 2020, RANGER telah aktif bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, dengan jaringan keanggotaan yang terus berkembang di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Cirebon, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Sukabumi.

Menurutnya, rekam jejak sosial tersebut menjadi fondasi kuat bagi mereka dalam membangun gerakan yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan kemasyarakatan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap arah kepemimpinan nasional.

Momentum buka puasa bersama ini pun menjadi simbol bahwa ruang-ruang sosial kemasyarakatan mulai berkembang menjadi titik awal pembicaraan serius terkait arah kepemimpinan nasional ke depan.

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mendorong DPR melalui Komisi II segera menyelesaikan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia mengingatkan DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang bahwa setidaknya RUU Pemilu harus sudah rampung pada Maret 2027.

"Makanya sebab itu saya setuju Pak Jimly tadi, kita selesaikan aja di bulan eh, ya di tahun ini, di tahun ini," kata Mahfud dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menekankan, tahapan Pemilu 2029 akan dimulai pada Juni 2027. Sementara masih ada pekerjaan rumah mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal, salah satunya pemilu lokal yang diundur paling lambat 2,5 tahun dari Pemilu 2029.

Ia mengatakan, partai tentu akan menunggu keputusan DPR bagaimana aturan kepemiluan, pemilu pusat atau daerah yang akan dituangkan dalam RUU Pemilu. Oleh sebab itu, RUU Pemilu tidak bisa dibuat dadakan, karena berpotensi akan kembali digugat di MK.

"Tidak bisa misalnya kita berpikir, ‘Udahlah, Undang-Undang Pilkada tuh kan masih 2,5 tahun kemudian’. Enggak bisa begitu. Harus satu undang-undangnya ini karena pendaftaran partai untuk di tingkat pusat dan di daerah kan ditentukan oleh undang-undang yang akan dibuat sekarang ini," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dinilai berpotensi menjadi matahari baru dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2029. Akademisi Universitas Nasional (Unas) Jakarta Firdaus Syam mengungkapkan analisisnya mengenai Menhan Sjafrie secara budaya politik memiliki peluang sebagai matahari baru dalam Pilpres 2029.

“Hal tersebut disebabkan, karena ia memegang posisi strategis dan punya karakter petarung karena berasal dari Indonesia Timur,” kata Firdaus Syam dalam diskusi publik yang digelar DPP Indonesia Youth Congress, bertajuk ‘Posisi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam Pilpres 2029: Jabatan Strategis dan Modal Politik’ di Tamarin Hotel, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Firdaus melilhat sosok Sjafrie ini adalah pejuang dan petarung. Dia berpendapat bahwa orang-orang Sulawesi itu pada dasarnya berani-berani, cerdas, dan pejuang, misalnya seperti BJ Habibie, Jusuf Kalla (JK), Andi Muhammad Jusuf Amir, hingga Sjafrie Sjamsoeddin.

Peneliti Politik Milenial dan Penulis Buku Demokrasi dan Populisme Islam Gian Kasogi mengatakan bahwa Sjafrie adalah elite politik yang memiliki posisi strategis, jaringan inti Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) masuk bursa kandidat Pilpres 2029 berdasarkan hasil survei terbaru lembaga Indonesian Public Institute (IPI). Survei tersebut digelar pada 30 Januari 2026 hingga 5 Februari 2026 terhadap 1.241 responden yang merupakan masyarakat berusia 17 tahun - 65 tahun dan berasal dari 35 Provinsi di Indonesia.

Teknik sampling yang digunakan pada riset ini adalah Multistage Random Sampling. Metode ini adalah teknik sampling di mana pemilihan sampel dilakukan dalam beberapa tahap (stage), dari unit besar ke unit yang lebih kecil, dan setiap tahap dilakukan secara acak (random).

Berdasarkan teknik sampling tersebut, sampel berasal dari 35 provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar 2,78 % pada tingkat kepercayaan sekitar 95 %.

“Berdasarkan hasil survei terbaru kami, sejumlah wajah-wajah baru masuk dalam bursa bakal capres 2029 seperti Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa," kata Peneliti IPI Abdan Sakura dalam konferensi pers rilis hasil survei bertajuk 'Peta Elektabilitas Calon Presiden 2029' di Semanggi, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Sejumlah wajah baru tersebut masuk dalam sepuluh besar tokoh untuk menjadi bakal capres 2029. Sjafrie berada di urutan ke-7 dengan tingkat elektabilitas di angka 7,5 persen disusul Purbaya Yudhi Sadewa 4,9 persen dan Sherly Tjoanda 3,8 persen.

"Elektabilitas Sjafrie Sjamsoeddin bersaing ketat dengan sejumlah tokoh kepala daerah, seperti Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berada di urutan ke-4 dengan elektabilitas 8,5 persen, lalu Gubernur Jakarta sekarang Pramono Anung di urutan ke-5 (elektabilitas 7,8 persen) dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (7,9 persen)," kata Abdan.

Lebih lanjut Abdan menuturkan bahwa munculnya wajah-wajah baru tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor mempengaruhi elektabilitas mereka seperti kepemimpinan, ketokohan, rekam jejak, publikasi media, integritas, visi - misi dan program kerja. Dia mencontohkan 4 indikator yang memperkuat elektabilitas Sjafrie Sjamsoeddin seperti kepemimpinan dan ketokohannya di angka 44 persen, rekam jejak kepemimpinan 17 persen, rekomendasi lingkungan dan media 12 persen serta integritas 10 persen.