Jakarta (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan segera melakukan penyesuaian penerapan biodiesel B50 pada armada angkutan umum di bawah naungan organisasi tersebut sekaligus mendorong pemerintah memastikan ketersediaan solar agar operasional transportasi nasional tetap berjalan lancar.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan penerapan B50 bukan lagi persoalan siap atau tidak siap, melainkan bagaimana pelaku usaha mampu beradaptasi melalui berbagai penyesuaian operasional.

"Jadi, kalau berbicara masalah B50, bukan masalah siap dan tidak siap, kita pasti harus menyesuaikan, itu satu. Dengan berbagai macam teknik operasional kan kita cukup pengalaman dari sejak zaman dulu," kata Adrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan armada angkutan yang saat ini beroperasi memang belum dirancang secara khusus untuk menggunakan bahan bakar biodiesel B50 sehingga diperlukan proses penyesuaian secara bertahap di lapangan.

"Kendaraannya kan tidak disiapkan untuk B50. Tapi kita akan menyesuaikan," ujarnya.

Meski terus beradaptasi terhadap kebijakan energi nasional, Organda menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan pasokan solar tersedia secara merata di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar layanan angkutan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Masalah B50, kita lebih fokus bagaimana solar itu ada. Jadi di setiap rapat selalu kita minta, kita mohon solar itu ada di mana pun ada SPBU-nya setiap saat. Itu lebih penting dibandingkan harga, lebih penting dibandingkan B50 atau yang lebih tinggi lagi nanti," tegasnya.

Adrianto mengatakan kepastian distribusi solar menjadi faktor yang paling menentukan kelancaran operasional angkutan dibandingkan persoalan harga maupun peningkatan campuran biodiesel.

Ia menambahkan Organda secara konsisten menyampaikan kepada pemerintah dalam berbagai forum bahwa jaminan ketersediaan solar di seluruh daerah merupakan kebutuhan utama untuk menjaga kesinambungan layanan transportasi.

Menurutnya, kendala pasokan solar masih ditemukan di berbagai wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, hingga sejumlah daerah lainnya.

Karena itu, Organda berharap implementasi B50 dapat berjalan beriringan dengan penguatan distribusi bahan bakar agar pelayanan transportasi kepada masyarakat tetap optimal.

"Karena operasional konsekuensi teknis itu bukan kita kesampingkan, kita akan menyesuaikan. Kita akan menyesuaikan. Intinya cuma itu. Tapi kalau solarnya tidak ada kita tidak bisa apa-apa," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan penerapan biodiesel B50 memang memerlukan sejumlah penyesuaian dari sisi teknis karena belum sepenuhnya sesuai dengan standar kendaraan Euro.

Ia menjelaskan kandungan fatty acid methyl ester (FAME) dalam biodiesel di berbagai negara umumnya berada di kisaran 12,5 persen, sedangkan Indonesia menerapkan campuran hingga 50 persen melalui program B50.

Menurutnya, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan tantangan teknis pada kendaraan yang menggunakan teknologi exhaust gas recirculation (EGR) maupun AdBlue, termasuk penumpukan sludge dan penyumbatan sistem silencer kendaraan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat pelaku usaha harus melakukan penyesuaian pola operasional, termasuk memperpendek masa pakai filter solar sehingga biaya perawatan armada meningkat.

Kurnia mengatakan Organda telah menyampaikan berbagai masukan terkait tantangan teknis tersebut kepada pemerintah sejak penerapan B20, B30, B40 hingga pemberlakuan mandatori B50 yang dimulai pada 1 Juli.

Meski menghadapi sejumlah penyesuaian teknis, Organda menegaskan tetap mendukung implementasi B50 sebagai bagian dari kebijakan energi nasional.

Organisasi itu berharap pemerintah terus memastikan pasokan solar tersedia secara berkelanjutan di seluruh Indonesia sehingga proses transisi menuju penggunaan biodiesel yang lebih tinggi dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) memperkuat sinergi untuk membangun budaya keselamatan transportasi melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum (SMKAU).

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan risiko kecelakaan sekaligus mendorong terciptanya layanan angkutan umum yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Muiz Thohir mengatakan salah satu bentuk kolaborasi itu diwujudkan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis kepada para pengusaha angkutan agar penerapan SMKAU dapat dilakukan secara konsisten.

"Untuk itu kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Organda ataupun juga teman-teman di seluruh wilayah lakukan," kata Muiz dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda 2026 di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Muiz, setiap pelaku usaha tentu tidak menginginkan armada yang dioperasikan mengalami kecelakaan. Karena itu, berbagai langkah nyata perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko melalui penerapan sistem manajemen keselamatan.

Kementerian Perhubungan pun terus mendorong sosialisasi dan diseminasi pentingnya SMKAU kepada seluruh pelaku usaha agar budaya keselamatan semakin mengakar di sektor transportasi.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan SMKAU menjadi perhatian pemerintah dan diarahkan sebagai salah satu persyaratan dalam mendukung pengembangan usaha angkutan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

"Bahkan ini juga arahan dari pimpinan (Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi) bagaimana pemenuhan terhadap sistem manajemen keselamatan umum itu sebagai persyaratan untuk pengembangan usaha," imbuhnya.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan Organda, Kementerian Perhubungan berharap penerapan budaya keselamatan terus meningkat sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penumpang, pengemudi, maupun seluruh pengguna jalan.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan organisasinya telah memulai sosialisasi SMKAU sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta Jasa Raharja untuk memperkuat budaya keselamatan di sektor transportasi.

Adrianto menjelaskan, sosialisasi perdana telah digelar di Medan, Sumatera Utara, dan akan dilanjutkan secara bertahap ke berbagai daerah hingga Pulau Jawa agar semakin banyak pelaku usaha memahami pentingnya penerapan SMKAU.

"Rencananya kita akan keliling yang kedua, ketiga, keempat terus kita akan jalankan. Pertama kemarin di Medan, kita akan turun terus ke bawah sampai ke Jawa. Mudah-mudahan terus mengumandangkan bagaimana sistem manajemen keselamatan itu perlu diadakan," katanya.

Menurut Adrianto, penerapan sistem manajemen keselamatan harus terus dikampanyekan sebagai tanggung jawab bersama sehingga budaya keselamatan menjadi bagian dari operasional perusahaan angkutan setiap hari.

Ia menegaskan keselamatan merupakan prioritas utama Organda. Karena itu, seluruh anggota didorong untuk memenuhi ketentuan keselamatan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan angkutan umum.

Adrianto juga mengakui bahwa setiap kali terjadi kecelakaan lalu lintas, Organda sering menjadi pihak pertama yang dimintai penjelasan publik, meskipun kendaraan yang terlibat belum tentu merupakan anggota organisasi atau telah memenuhi persyaratan administrasi maupun operasional.

"Karena terus-menerus kalau sudah ada kecelakaan lalu lintas yang ditelepon (Organda), gimana anggotanya? Padahal yang ODOL (over dimension over loading), yang kecelakaan lalu lintas itu belum tentu anggota Organda," tegasnya.

Meski demikian, Organda berkomitmen akan terus membina para anggota melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi dengan pemerintah agar kualitas pelayanan serta keselamatan angkutan penumpang maupun barang terus meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) mendukung upaya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menata sektor transportasi melalui regulasi berkeadilan guna menciptakan persaingan usaha sehat, meningkatkan kepastian berusaha, dan melindungi seluruh pelaku angkutan nasional.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan penataan sektor transportasi perlu terus diperkuat agar seluruh pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dan kesempatan berusaha yang setara.

"Karena terbukanya perusahaan asing untuk masuk di Indonesia ini yang Pak Muiz (Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Muiz Thohir) sedang berjuang untuk atur. Betul ya Pak? Saya enggak nodong Pak. Saya cuma mau infokan ke teman-teman (Organda) aja. Bukan berarti Kemenhub diam aja, tapi sedang diatur," kata Adrianto dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan hal itu dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda 2026 di Jakarta, Selasa (30/6), yang turut dihadiri Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Muiz Thohir dan pihak terkait lainnya.

Adrianto menilai berbagai tantangan persaingan antarmoda transportasi masih memerlukan penyempurnaan regulasi, termasuk penguatan penegakan aturan agar tercipta iklim usaha yang semakin sehat dan kompetitif.

Menurut Adrianto, perkembangan model bisnis transportasi harus diimbangi kebijakan yang adaptif sehingga seluruh pelaku usaha dapat berkembang dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

Ia menekankan proses perizinan seluruh moda transportasi perlu diawasi secara konsisten untuk memastikan setiap penyelenggara layanan beroperasi sesuai regulasi dan prinsip persaingan yang adil.

Adrianto mengapresiasi upaya Kementerian Perhubungan yang tengah menyusun penyempurnaan regulasi guna menyesuaikan perkembangan industri transportasi nasional dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

"Pak Muiz sedang menggodok aturannya, saya tahu itu. Tapi kita masih tunggu Pak Muiz, pengaturannya belum selesai," ujar dia.

Menurut dia, Organda siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan sehingga kebijakan yang disusun mampu menjawab tantangan industri angkutan di berbagai daerah.

Adrianto menegaskan tujuan utama penataan transportasi bukan sekadar memberikan pembatasan, melainkan menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha yang mematuhi aturan.

Organda juga mendukung pengembangan transportasi yang lebih ramah lingkungan, termasuk mendorong tersedianya infrastruktur energi alternatif agar transisi menuju angkutan rendah emisi berjalan optimal.

Di samping itu, ia mengatakan Organda mendorong regulasi yang berkeadilan, perlindungan terhadap usaha mikro dan kecil, serta pemberian insentif berkelanjutan bagi pelaku industri transportasi nasional.

Adrianto berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga terwujud sistem transportasi nasional yang terintegrasi, berkeadilan, aman, dan berdaya saing.

"Tentunya sinergi dengan pemerintah harus kita perkuat di zaman yang serba tidak menentu ini," katanya.

Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Muiz Thohir menegaskan Organda merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun sektor transportasi darat yang semakin baik.

Menurut Muiz, pemerintah membutuhkan masukan, saran, dan pemikiran dari Organda karena pengembangan transportasi nasional memerlukan kolaborasi erat antara seluruh pemangku kepentingan.

Ia mengatakan jajaran pengurus Organda selama ini aktif berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha angkutan di lapangan.

Salah satu isu yang banyak dibahas ialah sejumlah regulasi yang dinilai masih menjadi kendala bagi pelaku usaha angkutan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Muiz menjelaskan sebagian persoalan regulasi menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sedangkan sebagian lainnya bersifat lintas sektor sehingga memerlukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Ia mencontohkan proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi.

Untuk membantu mengatasi kendala tersebut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Organda menyelenggarakan bimbingan teknis agar pelaku usaha lebih memahami proses perizinan melalui OSS.

Menurut Muiz, pemenuhan aspek perizinan dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting agar pelaku usaha angkutan dapat beroperasi secara tertib, aman, dan berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan pelaku usaha angkutan jalan belum siap menerapkan mandatori biodiesel B50 karena mayoritas armada yang beroperasi tidak dirancang menggunakan bahan bakar dengan kandungan biodiesel hingga 50 persen.

Meski demikian, pengusaha mengaku tetap akan menyesuaikan diri terhadap kebijakan pemerintah sambil mengantisipasi konsekuensi teknis dan meningkatnya biaya operasional.

Ketua DPP Organda, Adrianto Djokosoetono, mengatakan tidak ada armada angkutan yang benar-benar siap menggunakan B50 karena spesifikasi kendaraan sejak awal tidak didesain untuk bahan bakar tersebut.

"Enggak ada yang siap. Kendaraannya nggak disiapkan untuk B50. Jadi kalau ditanya kesiapan, kitae nggak siap," kata Adrianto usai acara Rapimnas Organda 2026, di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Senada, Sekretaris Jenderal DPP Organda, Kurnia Lesani, mengatakan dari sisi teknis penerapan B50 tidak sepenuhnya sesuai dengan standar teknologi kendaraan yang berlaku saat ini, khususnya kendaraan berstandar emisi Euro.

"Kalau kita bicara dari sisi teknik, standar Euro itu tidak comply dengan penerapan nabati sampai 50 persen. Di dunia pun kadar FAME hanya sekitar 12,5 persen, tapi Indonesia menerapkan sampai 50 persen," ujar Kurnia.

Menurut dia, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan persoalan pada sistem kendaraan, baik yang menggunakan teknologi Exhaust Gas Recirculation (EGR) maupun AdBlue.

"Pada sistem EGR, sludge akan menumpuk sehingga bisa merusak sistem. Sementara pada kendaraan yang menggunakan AdBlue, cairan katalisator juga berpotensi membuat sistem silencer menjadi mampat," katanya.

Kurnia menambahkan, konsekuensi tersebut membuat operator harus meningkatkan frekuensi penggantian filter bahan bakar sehingga biaya operasional ikut naik.

"Kami harus mengimprovisasi dari sisi operasional, salah satunya dengan memendekkan usia pakai filter solar. Nah, dengan begitu cost kami naik," ujarnya.

Ia mengungkapkan, Organda sebenarnya telah berkali-kali menyampaikan masukan kepada pemerintah sejak penerapan B20, B30, B40 hingga kini B50.

Namun, menurutnya, aspirasi tersebut belum mendapat perhatian.

"Sebenarnya dari awal kami sudah menyampaikan kepada BPH Migas dan Kementerian ESDM sejak B20, B30, B40 sampai sekarang B50. Tapi menurut kami mereka tidak mau mendengar," katanya.

Meski demikian, Organda tidak meminta pemerintah menunda pemberlakuan B50.

Menurut mereka, persoalan yang lebih mendesak adalah menjamin ketersediaan solar di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami bukan meminta B50 diundur. Yang lebih penting bagi kami adalah solar itu ada. Setiap saat, di mana pun ada SPBU, kami bisa membeli solar," sambung Adrianto.

Kurnia menegaskan, pengusaha angkutan pada akhirnya akan menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut meski harus menghadapi berbagai konsekuensi teknis.

"Konsekuensi teknis bukan kami kesampingkan, tetapi kami akan menyesuaikan," ujarnya.

Organda juga menyoroti masih terbatasnya pasokan solar di sejumlah daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, hingga sebagian wilayah Jawa.

Kondisi tersebut dinilai justru lebih membebani operasional angkutan dibandingkan perubahan spesifikasi bahan bakar.

Menurut Organda, antrean panjang di SPBU akibat kuota solar yang cepat habis kerap menyebabkan kemacetan hingga berjam-jam, terutama di jalur lintas Sumatera.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Semarang (ANTARA) - Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Khusus Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Rizal Yosianto mengharapkan Pertamina dan pemerintah dapat menjamin pasokan bahan bakar minyak bersubsidi bagi pelaku angkutan barang di kawasan tersebut.

"Sejak beberapa bulan terakhir, semakin sulit untuk mendapatkan bahan bakar subsidi jenis solar. Kondisi ini baru terjadi tahun ini, tahun lalu tidak," kata Rizal Yosianto di sela Musyawarah Kerja Daerah Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Rabu.

Anggota DPC Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ada 175 perusahaan dengan tiga ribuan armada atau unit kendaraan.

Saat ini, lanjut dia, kuota per hari untuk tiap armada 200 liter BBM subsidi jenis solar. "Kalau di dalam kota mungkin tidak masalah, karena masih bisa dibantu kuota supir atau armada yang lain. Tapi kalau keluar kota, sulit, terutama yang jaraknya jauh," ujar dia.

Ia mengakui, ada sistem barcode yang digunakan Pertamina untuk mengatur kuota BBM subsidi tiap armada. "Tapi faktanya, masih banyak armada yang ketika menggunakan barcode, ditolak oleh sistem yang ada di SPBU. Sebelumnya ada 100 armada, terakhir tersisa 50 armada," ungkap Rizal.

Berdasarkan data dari Pertamina, ujar dia, pemblokiran itu karena armada yang dimaksud dianggap melangsir atau membeli BBM subsidi untuk kemudian dialihkan atau ditampung ke tempat lain.

"Padahal, sekarang yang dilakukan supir di lapangan adalah bagaimana armada bisa tetap beroperasi dengan kondisi BBM subsidi sulit diperoleh," ujar dia.

Kemudian, ketika ada armada yang mengajukan perpanjangan STNK lima tahunan, nomor kendaraannya akan berganti. "Ketika diajukan untuk mendapatkan barcode kuota BBM subsidi, sangat sulit, malah ada yang mendapatkan konfirmasi kalau nomor plat kendaraan tersebut sudah mendapatkan kuota, padahal baru digunakan," kata dia.

Ketua Dewan Penasehat DPC Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Putut Sutopo mengakui hal tersebut. "Sekarang sulit mendapatkan BBM subsidi, sementara armada harus terus berjalan karena ada kebutuhan masyarakat di dalamnya," ujar Putut Sutopo.

Ia akhirnya terkadang meminta supir untuk membeli BBM non subsidi. "Tapi harganya kan mahal, sekarang mungkin hampir tiga kali lipat," kata Putut Sutopo.

Jika kondisi tersebut terus berlangsung, yang dirugikan tidak hanya pengusaha angkutan. "Juga masyarakat, karena ada biaya yang harus ditanggung akhirnya. Kalau operasional tinggi, dampaknya ke harga kebutuhan masyarakat," katanya mengingatkan.

Plt Kadis Perhubungan Kota Semarang M Khadik mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi keluhan dari para anggota Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

"Sesuai kewenangan, kita siap memfasilitasi permasalahan yang dialami Organda sambil mencari solusi yang terbaik," kata Khadik.

Ia mengakui, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sudah menjadi salah satu simpul ekonomi yang penting di Jawa Tengah. "Misalnya keluhan soal banjir, kita fasilitasi karena ada kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kota," kata dia.

Pewarta: Teguh Imam Wibowo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Warta Ekonomi, Jakarta -

Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyoroti lemahnya pengawasan terhadap angkutan umum setelah kecelakaan bus pariwisata di Tol Pemalang-Batang pada Sabtu (25/10/2025) yang menewaskan empat orang.

Organda menilai, peristiwa ini menunjukkan masih lemahnya tata kelola dan penegakan hukum terhadap moda transportasi tidak laik administrasi yang berdampak luas secara sosial dan ekonomi.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan, mengatakan, bus pariwisata dengan nomor polisi DK 9296 AH teridentifikasi bermasalah sejak lama.

“Kami melakukan penelusuran bahwa Bus Pariwisata dengan plat DK 9296 AH yang tadinya tercatat di Samsat Denpasar, namun dilakukan pencabutan berkas dan didaftarkan ke daerah lain sejak 2020. Sampai saat ini masih belum teregistrasi ke daerah yang dituju,” ujarnya di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Selain itu, menurutnya, kendaraan tersebut juga melanggar sejumlah ketentuan administratif.

“Masih ada ketidaklaikan administrasi seperti STNK yang tidak diperpanjang, uji berkala dan kartu pengawasan yang juga tidak diperpanjang. Dari sini kita bisa lihat kalau kendaraan yang digunakan ini adalah moda transportasi tidak laik administrasi, STNK mati, uji berkala mati, kartu pengawas tidak ada namun leluasa beroperasi di jalan raya,” tegas Sani.

Ia menilai, kejadian seperti ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga kerugian sosial dan ekonomi akibat lemahnya koordinasi lintas institusi.

“Hal ini tidaklah menjadi tanggung jawab penuh satu institusi saja (Kementerian Perhubungan), namun juga menjadi tanggung jawab seluruh pihak,” ujarnya.

Bahkan, Organda juga mendesak pemerintah untuk segera bertindak tegas demi mencegah kejadian serupa.

“Kami berharap penegak hukum tidak hanya mengusut pengemudi bus saja, namun juga penanggung jawab (pemilik/manajemen) serta penyelenggara perjalanan juga diminta pertanggungjawaban,” tutupnya.

IDXChannel- Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Adrianto Djokosoetono menyoroti perlunya penguatan regulasi dan penegakan hukum dalam rangka menanggulangi permasalahan Over Dimensi dan Over Load (ODOL).

Di sisi lain, ia menyebutkan bahwa sektor angkutan jalan menjadi sektor yang terbuka 100 persen bagi pemodal asing. Sementara mayoritas pelaku usaha transportasi jalan adalah pengusaha nasional berskala kecil dan menengah.

"Oleh karena itu, perlu perlindungan dan kebijakan yang berpihak kepada pelaku transportasi lokal," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/10/2025).

Adrianto juga menekankan bahwa keberhasilan program Buy The Service (Teman Bus) dengan standar pelayanan minimal yang baik merupakan bukti keberhasilan sinergi antara pemerintah dan operator transportasi.

"Kami mengusulkan agar program Teman Bus tidak hanya dijalankan di perkotaan, tetapi juga diperluas hingga Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia," katanya.

Dia mengajak seluruh anggota Organda dan mitra terkait untuk berkomitmen meningkatkan kesadaran keselamatan, disiplin berkendara, serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan seluruh stakeholder untuk mewujudkan transportasi darat yang aman, nyaman, dan efisien.

"Mari bersama-sama kita wujudkan transportasi darat Indonesia yang maju, aman, dan berdaya saing tinggi," tuturnya.

Kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan target zero over dimension over load (zero ODOL) pada 1 Januari 2027.

Dia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan besar yang harus segera ditangani agar kebijakan zero ODOL berjalan efektif di lapangan. Berdasarkan data kecelakaan, truk lebih muatan ini menyumbang 10,5 persen dari total kematian akibat kasus kecelakaan lalu lintas.

"Semua concern terhadap kendaraan yang dianggap memiliki dampak dan konsekuensi yang tidak baik di berbagai aspek. Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan zero odol ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero odol ini sudah berlaku efektif," ujar AHY dalam konferensi pers di Kantornya, Senin (6/10).

AHY menyoroti setidaknya lima tantangan utama dalam merealisasikan kebijakan zero ODOL, pertama tingginya ongkos logistik yang kerap membuat sebagian pelaku usaha tergoda melanggar aturan dimensi dan muatan kendaraan.

Kedua, AHY menilai masih lemahnya sistem pengawasan dan inkonsistensi penegakan hukum membuat pelanggaran ODOL terus berulang. Meskipun dari sisi regulasi sudah tercantum larangan penggunaan truk ODOL atas dasar keselamatan.

Ketiga, benturan kepentingan antara pengemudi, pemilik kendaraan, dan pemilik barang. Perbedaan orientasi antara pihak-pihak ini kerap memicu pelanggaran, karena masing-masing berusaha menekan biaya dan memaksimalkan keuntungan.

Keempat, Rendahnya kesejahteraan pengemudi angkutan barang. Menurut AHY, kondisi ekonomi sopir yang belum sejahtera membuat mereka rentan terhadap tekanan atau praktik melanggar aturan ODOL demi memenuhi target pendapatan.

Kelima, masih adanya praktik pungutan liar (pungli) di sektor angkutan barang. Ia menilai praktik pungli masih menjadi beban tambahan bagi pengemudi dan pelaku usaha, serta menghambat efektivitas penegakan aturan di lapangan.



(kunthi fahmar sandy)

Perlunya penguatan regulasi dan penegakan hukum dalam rangka menanggulangi permasalahan ODOL ini.

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) mendorong penguatan regulasi, penegakan hukum, dan kolaborasi lintas pihak untuk menuntaskan masalah kendaraan over dimension over loading (ODOL) demi mewujudkan transportasi darat yang aman, berdaya saing dan berkeselamatan.

"Perlunya penguatan regulasi dan penegakan hukum dalam rangka menanggulangi permasalahan ODOL ini," kata Ketua Umum Organda Adrianto Djokosoetono dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Organda Tahun 2025, di Yogyakarta, sebagaimana keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia mengaku pihaknya merasa prihatin akibat kondisi masih maraknya kendaraan ODOL. Di sisi lain, ia menyebutkan sektor angkutan jalan menjadi sektor yang terbuka 100 persen bagi pemodal asing. Sementara mayoritas pelaku usaha transportasi jalan adalah pengusaha nasional berskala kecil dan menengah.

"Oleh karena itu, perlu perlindungan dan kebijakan yang berpihak kepada pelaku transportasi lokal,” ujarnya.

Adrianto juga menekankan keberhasilan program Buy The Service (Teman Bus) dengan standar pelayanan minimal yang baik merupakan bukti keberhasilan sinergi antara pemerintah dan operator transportasi.

“Kami mengusulkan agar program Teman Bus tidak hanya dijalankan di perkotaan, tetapi juga diperluas hingga Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia,” katanya lagi.

Ia mengajak seluruh anggota Organda dan mitra terkait untuk berkomitmen meningkatkan kesadaran keselamatan, disiplin berkendara, serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan transportasi darat yang aman, nyaman, dan efisien.

“Kita wujudkan transportasi darat Indonesia yang maju, aman, dan berdaya saing tinggi,” ujarnya pula.

Dalam Mukernas Organda Tahun 2025, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan apresiasi atas kontribusi Organda dalam membangun sistem transportasi darat yang aman, berdaya saing, dan berkeadilan.

Ia berharap Mukernas IV Organda 2025 mampu melahirkan gagasan progresif yang menekankan keselamatan, inovasi, dan nilai kemanusiaan dalam transportasi.

Sri Sultan juga menyoroti isu ODOL sebagai tantangan serius yang perlu ditangani dengan penegakan hukum yang adil, edukasi berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pengawasan dan kesadaran publik.

"Saya kira semua daerah penting menyoroti isu ODOL ini karena ini erat kaitannya, bagaimana mencegah kejadian kecelakaan yang dikontribusi dari8 kendaraan ODOL," katanya lagi.

Gubernur menambahkan keselamatan harus menjadi budaya sosial yang tumbuh dari kesadaran, bukan sekadar ketakutan terhadap hukum, serta menegaskan pentingnya menempatkan keselamatan di atas kepentingan ekonomi dalam setiap aktivitas transportasi darat.

Di tempat yang sama, Direktur jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengajak Organda berkolaborasi menciptakan ekosistem logistik nasional yang berkeselamatan, efisien, dan berkelanjutan.

Dirjen Aan mengatakan pemerintah berkomitmen menuntaskan persoalan ODOLmelalui integrasi data, digitalisasi pengawasan, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan mengajak Organisasi Angkutan Darat (Organda) berkolaborasi menciptakan ekosistem logistik nasional yang berkeselamatan, efisien, dan berkelanjutan.

"Melalui Mukernas IV Organda ini diharapkan dapat bersama-sama berkolaborasi dalam meningkatkan sistem logistik nasional yang lebih selamat, aman, efisien dan berkelanjutan," kata Dirjen Aan saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tahun 2025 periode 2021-2026 di Yogyakarta, sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

Aan membahas sejumlah langkah yang tengah dilakukan dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dimulai dari keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan kendaraan lebih dimensi dan muatan hingga menekankan implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum.

Dia menekankan transportasi darat memegang peranan penting dalam sistem logistik nasional, sehingga menuntut standar keselamatan, efisiensi, dan pelayanan yang tinggi.

Menurutnya penanganan pelanggaran kendaraan dengan muatan berlebih dan ukuran tidak sesuai (over dimension over loading/ODOL) di Indonesia dinilai sudah tidak bisa lagi ditunda karena dampaknya sangat luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Masalah tersebut telah menyebabkan meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, memicu kemacetan parah, merusak infrastruktur jalan, memperpendek usia kendaraan, serta meningkatkan tingkat pencemaran udara di berbagai daerah.

Keseriusan pemerintah dalam menangani kendaraan lebih dimensi dan muatan dilakukan melalui berbagai langkah, di antaranya Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) ODOL 2025-2029 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

"RAN ini melibatkan 9 rencana aksi komprehensif, termasuk deregulasi peraturan dan pemberian insentif/disinsentif bagi pelaku usaha," tuturnya.

Kemudian, optimalisasi implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Hingga Juni 2025, total perusahaan yang telah lulus SMK-PAU mencapai 220 perusahaan yang terdiri dari 142 perusahaan angkutan barang dan 78 angkutan orang.

Selanjutnya Digitalisasi Bukti Lulus Uji Berkala (BLUe RFID). Tanda Uji berupa stiker RFID dapat mempercepat pembacaan kendaraan, mempermudah penindakan, serta mengoptimalkan pengawasan dan pencatatan kendaraan.

"Sistem BLUe ini juga terintegrasi dengan berbagai pihak seperti MitraDarat, Ferizy, My Pertamina, Jasa Marga, Pelindo, dan ETLE Korlantas Polri," terang Aan.

Berikutnya, ia menyebut tengah melakukan optimalisasi pengawasan melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang. Hingga tahun 2024, terdapat 89 UPPKB yang telah beroperasi dan beberapa di antaranya sudah dilengkapi dengan teknologi weigh in motion (WIM).

Selain itu pihaknya juga menyelenggarakan diklat pengemudi dan training of trainer (TOT). Hingga Oktober 2025, telah dilaksanakan 1.744 kali diklat pengemudi angkutan umum dan 110 kali TOT sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengemudi.

"Berdasarkan data Jasa Raharja, jumlah kecelakaan yang melibatkan truk pada April 2025 mengalami penurunan 22,38 persen dibandingkan Maret 2025. Penurunan ini terjadi seiring adanya kebijakan pembatasan angkutan barang 3 sumbu ke atas selama periode Lebaran 2025," jelas Dirjen Aan.

Adapun Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan pelarangan kendaraan ODOL pada 1 Januari 2027.

"Kebijakan zero ODOL diharapkan mampu menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas barang hingga 22,4 persen dan menghemat biaya perbaikan jalan sebesar Rp2,86 triliun per tahun," jelasnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

YOGYAKARTA - Transportasi darat memegang peranan penting dalam sistem logistik nasional, sehingga menuntut standar keselamatan, efisiensi, dan pelayanan yang tinggi. Penanganan ODOL di Indonesia juga tidak bisa lagi ditunda.

Pemerintah sendiri telah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dimulai dari serius menangani permasalahan kendaraan lebih dimensi dan muatan hingga menekankan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. AHY Ungkap 5 Tantangan Utama Realisasikan Zero ODOL

Hal ini disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan saat membuka Mukernas IV Organisasi Angkutan Darat (Organda) 2025 periode 2021-2026 di Yogyakarta, Selasa (14/10/2025). Dalam acara ini, Aan mengetengahkan tema "Penguatan Penegakan Hukum dan Regulasi Angkutan Jalan dalam Penanggulangan ODOL dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat."

”Masalah ini telah menyebabkan dampak mengerikan di berbagai aspek. Mulai dari kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, kemacetan, hingga kerusakan infrastruktur jalan, penurunan umur kendaraan, dan peningkatan polusi udara," katanya.

Keseriusan pemerintah dalam menangani kendaraan lebih dimensi dan muatan dilakukan melalui berbagai langkah. Misalnya penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) ODOL 2025-2029 yang dikoordinasikan Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. RAN ini melibatkan 9 rencana aksi komprehensif, termasuk deregulasi peraturan dan pemberian insentif/disinsentif bagi pelaku usaha.

Kemudian, Optimalisasi Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Hingga Juni 2025, total perusahaan yang telah lulus SMK-PAU mencapai 220 perusahaan yang terdiri dari 142 perusahaan angkutan barang dan 78 angkutan orang.

Selanjutnya yaitu Digitalisasi Bukti Lulus Uji Berkala (BLUe RFID). Tanda Uji berupa stiker RFID dapat mempercepat pembacaan kendaraan, mempermudah penindakan, serta mengoptimalkan pengawasan dan pencatatan kendaraan. ”Sistem BLUe ini juga terintegrasi dengan berbagai pihak seperti MitraDarat, Ferizy, My Pertamina, Jasa Marga, Pelindo, dan ETLE Korlantas Polri," ujarnya.

Berikutnya, Optimalisasi Pengawasan melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau Jembatan Timbang. Hingga tahun lalu, terdapat 89 UPPKB yang telah beroperasi dan beberapa di antaranya sudah dilengkapi dengan teknologi Weigh In Motion (WIM).

Yang tidak kalah penting juga ialah penyelenggaraan Diklat Pengemudi dan Training of Trainer (TOT). Hingga Oktober 2025, telah dilaksanakan 1.744 kali diklat pengemudi angkutan umum dan 110 kali TOT sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengemudi. 5 Sekolah Kedinasan Transportasi Darat Kemenhub 2025, Lulus Jadi CPNS

Berdasarkan data Jasa Raharja, jumlah kecelakaan yang melibatkan truk pada April 2025 mengalami penurunan 22,38% dibandingkan Maret 2025. ”Penurunan ini terjadi seiring adanya kebijakan pembatasan angkutan barang 3 sumbu ke atas selama periode Lebaran 2025," paparnya.

Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan pelarangan kendaraan ODOL pada 1 Januari 2027. "Kebijakan Zero ODOL diharapkan mampu menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas barang hingga 22,4% dan menghemat biaya perbaikan jalan sebesar Rp2,86 triliun per tahun," jelasnya.