Bisnis.com, PEKANBARU — Kasus pengerusakandua pos pengamanan Satuan Tugas Taman Nasional Tesso Nilo (Satgas TNTN) di Dusun Kenayang, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, kini resmi ditangani Polda Riau.

Insiden ini dilaporkan oleh personel Satgas TNTN setelah terjadi aksi perusakan yang melibatkan sekelompok massa. Laporan resmi disampaikan pada 25 November 2025 dengan nomor LP/B/488/XI/2025/Polda Riau.

Dirreskrimum Polda Riau, Kombes Asep Darmawan, membenarkan laporan tersebut dan menyatakan bahwa pengerusakan fasilitas negara merupakan tindakan yang akan diproses secara serius.

"Seluruh pihak yang diduga terlibat sedang didalami. Proses berjalan sesuai koridor hukum," ujarnya Kamis (27/11/2025).

Dia memaparkan peristiwa berawal pada Jumat (21/11/2025), saat sekelompok massa yang diduga dipimpin JS mendatangi Poskotis Kenayang. Mereka meminta petugas Satgas meninggalkan pos dalam waktu satu jam. Permintaan itu ditolak karena petugas sedang menjalankan tugas resmi negara.

Penolakan tersebut kemudian memicu ketegangan, hingga berujung pada aksi perusakan. Berdasarkan laporan Satgas, fasilitas yang dirusak meliputi lima baliho, portal, plang akrilik timbul, ribuan bibit tanaman restorasi, tenda pleton TNI AD, tenda biru, hingga dokumen operasional.

"Pengrusakan terjadi di dua lokasi. Sejumlah barang juga diangkut menggunakan truk dengan total kerugian material diperkirakan mencapai Rp190 juta," jelas Asep.

Asep menegaskan bahwa kekerasan terhadap fasilitas negara, terutama di kawasan konservasi, merupakan pelanggaran berat.

"Aksi main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan. Siapa pun yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban," tegasnya.

Dalam penanganannya, penyidik menerapkan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama serta Pasal 406 KUHP mengenai pengrusakan. Sejumlah saksi telah diperiksa, dan penyidik juga sedang menelusuri rekaman video dan konten digital yang beredar di media sosial. Perkembangan penanganan perkara ini juga akan disampaikan penyidik secara berkala.

Bisnis.com, BANDUNG-- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tentang pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku pidana.

Menurut Dedi penerapan pidana kerja sosial merupakan mimpinya yang terwujud. Dia meyakini hukuman kerja sosial dapat mengubah pelaku pidana ke arah lebih baik dan produktif.

Dia memaparkan pelaku pidana di bawah lima tahun tidak harus selalu mendapatkan hukuman penjara. Hukuman bagi pelaku pidana ringan, kata dedi, dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dan berbasis masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan pidana kerja sosial dapat meringankan beban anggaran negara, terutama lembaga pemasyarakatan (lapas). Dengan hukuman sosial, jumlah penghuni lapas akan berkurang sehingga mengurangi anggaran makan dan minum.

"Ketika orang di dalam penjara, dia harus diberi makan, diberi minum, harus ada tenaga pendamping, pengawas, itu kan ada uang negara yang terserap, tetapi produktivitasnya rendah menurut saya. Ketika dia masuk dalam kategori hukuman menjadi pekerja sosial, maka ada produktivitas yang dilahirkan, bukan hanya mengurangi beban negara," katanya, dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Kamis (6/11/2025).

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Asep Nana Mulyana menuturkan, salah satu indikator pelaku pidana mendapatkan hukuman sosial yakni hukuman di bawah lima tahun.

Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Nanti pelaku tindak pidana itu akan diberikan semacam sanksi yang tidak masuk ke penjara. Ya, tadi melakukan pekerjaan sosial dengan masyarakat setempat," katanya.

Asep mengatakan, bentuk hukuman sosial kepada pelaku pidana ringan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Salah satu tujuannya agar hukuman sosial yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan daerah.

"Kerja sosial itu juga kemudian tidak boleh mengganggu mata pencaharian pokok pelaku, tidak boleh kemudian juga mengurangi pelaku usaha mencari nafkahnya, nanti kita sesuaikan," kata Asep.

Diketahui, Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan Pemdaprov Jabar terkait Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Pidana dilaksanakan di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Selasa (4/11/2025). Kepala daerah di Jabar juga turut melakukan MoU dengan Kejaksaan Negeri di masing-masing daerah.