JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono melantik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) angkatan pertama Otorita IKN di Taman Kusuma Bangsa, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (8/6/2026). Pelantikan ini menjadi pertama kalinya Otorita IKN memiliki aparatur sipil negara yang direkrut dan dibina secara khusus untuk mendukung pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di Nusantara.

Sebanyak 555 CPNS yang dilantik menjadi PNS berasal dari berbagai latar belakang daerah dengan rentang usia 20 hingga 35 tahun. Dalam kesempatan tersebut melantik 494 pegawai dalam pengangkatan pertama ke Jabatan Fungsional, serta melantik 6 pegawai dalam rangka kenaikan jenjang dan perpindahan jabatan fungsional.

Hormati Putusan MK, Otorita IKN: Pemindahan Ibu Kota Negara Tunggu Keppres



Kepala Otorita IKN menegaskan bahwa para pegawai yang dilantik tidak boleh memandang diri hanya sebagai pegawai yang bekerja di Otorita IKN, melainkan sebagai bagian dari identitas dan semangat yang dibangun lembaga tersebut.

"Jangan hanya bekerja sebagai PNS yang bekerja di Otorita, tetapi jadilah orang Otorita. Anda harus bekerja sebagai insan Otorita, bukan hanya pekerja di Otorita," kata Basuki dalam keterangan resminya.

Menurut Basuki, tantangan membangun IKN tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga pembentukan ekosistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat di ibu kota baru. Karena itu, ia meminta para ASN baru menginternalisasi empat karakter utama sebagai insan Otorita IKN.

Karakter pertama adalah kuat karena memiliki kompetensi. Basuki menilai kemampuan teknis dan profesional menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan IKN pada masa mendatang.

"Membangun IKN tidak gampang. Tantangannya tidak hanya membangun gedung-gedung, tetapi juga membangun kehidupan masyarakat yang akan terus berkembang. Karena itu kita harus kuat karena kompeten," ujarnya.

3 Investor Baru IKN Siap Tanam Investasi, Bangun Mal hingga Fasilitas Olahraga



Karakter kedua adalah keberanian yang lahir dari integritas. Di hadapan para pegawai yang baru diambil sumpahnya, Basuki mengingatkan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan komitmen moral yang harus dijaga sepanjang masa pengabdian.

Ia mengatakan, keberanian seorang ASN tidak diukur dari kekuatan fisik, melainkan dari kemampuannya mempertahankan integritas dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan.

Karakter ketiga adalah loyalitas profesional. Menurut Basuki, loyalitas ASN harus ditujukan kepada profesi, tugas, dan amanah yang diemban, bukan kepada individu tertentu.

"Loyal pada profesinya, bukan loyal pada individu pimpinan. Anda harus mempunyai professional loyalty," katanya.

Adapun karakter keempat adalah kemampuan untuk berinovasi. Basuki menilai pembangunan IKN membutuhkan aparatur yang mampu berpikir kreatif, berimprovisasi, dan menghasilkan terobosan dalam menghadapi persoalan yang terus berkembang.

JAKARTA - Generasi muda Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga tumbuh sebagai ibu kota politik yang partisipatif, representatif, inklusif, dan kolaboratif. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Youth Policy Dialogue yang diselenggarakan melalui program Suara Warga: Strengthening Youth Civic Influence and Democratic Resilience in East Kalimantan di Gedung Kemenko 4 OIKN, Minggu (24/5/2026).

Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian program Suara Warga yang sebelumnya diawali melalui Workshop Digital Civic Space dan dilanjutkan dengan Youth Digital Campaign. Program ini merupakan kolaborasi antara Warga Muda, Gerbangtara, dan Forum Genre Kalimantan Timur dalam memperkuat partisipasi bermakna anak muda dalam demokrasi dan pembangunan daerah.

Direktur Eksekutif Warga Muda I Putu Arya Aditia Utama menuturkan pembangunan IKN perlu diiringi dengan penguatan ruang partisipasi publik yang lebih bermakna bagi generasi muda.

“Warga Muda ingin mendorong adanya citizen committee di IKN sebagai ruang partisipasi yang lebih terstruktur bagi anak muda dan masyarakat sipil. Melalui Suara Warga, kami ingin memastikan suara anak muda tidak hanya ramai, tetapi juga memiliki pengaruh dalam pembangunan dan kebijakan,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Senada dengan hal tersebut, Koordinator Konsorsium Gerbangtara Aie Natasha mengatakan, anak muda Kalimantan Timur harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial-politik yang terjadi seiring pembangunan kawasan baru di Kalimantan Timur.

Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin mengapresiasi keterlibatan aktif generasi muda dalam ruang dialog kebijakan yang konstruktif. “Saya bangga melihat anak-anak muda yang kritis dan tidak mudah terbawa arus. Kalian yang ada di sini dan telah terpilih menjadi bagian dari Suara Warga telah membuktikan bahwa anak muda hanya butuh ruang dan kesempatan untuk dapat mengoptimalkan potensinya. IKN terbuka dengan gagasan kritis dan potensi-potensi tersebut,” ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta Suara Warga juga memaparkan dan menyerahkan policy brief yang telah disusun sebagai bentuk rekomendasi kebijakan berbasis perspektif anak muda terkait demokrasi partisipatif, ruang digital, serta pembangunan daerah di Kalimantan Timur.

Melalui program Suara Warga, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan, tetapi mampu menjadi aktor yang aktif, kritis, dan terlibat langsung dalam membentuk masa depan demokrasi Indonesia dari Kalimantan Timur.

JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan DKI Jakarta masih memegang status sebagai Ibu Kota Negara. Namun, putusan tersebut tidak dipandang sebagai penghentian proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) .

Anggota Komisi III DPR RI Romy Soekarno menilai putusan ini merupakan langkah penting untuk menjamin kepastian hukum dalam proses transisi pemerintahan. “Putusan MK harus kita hormati sebagai bagian dari kepastian konstitusi dan kepastian tahapan perpindahan ibu kota negara," ujar Romy dikutip, Minggu (17/5/2026).

Karena itu, putusan MK ini justru memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menyusun langkah yang lebih matang dan terukur dalam mempersiapkan infrastruktur serta kesiapan fiskal dan sosial-ekonomi.

“Jangan dipahami seolah pembangunan Ibu Kota Nusantara berhenti. Pembangunan bisa tetap berjalan, tetapi pendekatannya harus lebih realistis, bertahap, terukur, dan strategis sesuai kemampuan negara serta prioritas nasional,” ungkapnya.

Sebagai mitra kerja Otorita IKN, legislator PDIP itu mengusulkan agar konsep pembangunan IKN ke depan lebih difokuskan sebagai pusat pemerintahan strategis nasional sekaligus green capital.

Dia memberikan pandangan mengenai fungsi awal Istana Negara di IKN agar bisa digunakan secara bertahap. "Apabila diperlukan, posisi Istana Negara di Ibu Kota Nusantara dapat terlebih dahulu difungsikan setingkat kawasan istana kepresidenan seperti Istana Bogor, Istana Cipanas, maupun Istana Tampaksiring, sambil menunggu kesiapan penuh perpindahan pemerintahan nasional,” katanya.

Terkait relokasi kementerian, Romy menyarankan agar pemerintah tidak memindahkan seluruh instansi secara bersamaan. Dia merekomendasikan kementerian yang berkaitan erat dengan potensi geografis Kalimantan untuk diprioritaskan seperti Kementerian Kehutanan, ESDM, Lingkungan Hidup, dan Pertanian.

Meski pusat pemerintahan nantinya akan pindah, dia meyakini Jakarta akan tetap menjadi pilar utama kemajuan Indonesia. Jakarta tetap memiliki posisi yang sangat kuat sebagai pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, investasi, dan keuangan nasional Indonesia.

"Saya melihat ke depan Indonesia dapat memiliki keseimbangan baru antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi nasional," ucapnya.

Romy mengajak semua pihak untuk melihat IKN sebagai investasi jangka panjang bagi bangsa yang proses transisinya harus dilakukan secara konstitusional, efisien, serta tetap menjaga stabilitas nasional.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN ditargetkan akan selesai pada tahun 2027 mendatang.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa penandatanganan desain ini menjadi salah satu langkah dalam memperkuat Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia.

“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian Kawasan Legislatif dan Yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028,” ujar Basuki dalam keterangannya, dikutip Senin (27/4/2026).

Diketahui, pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir tahun 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo terkait penyempurnaan desain.

Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke berbagai negara, antara lain Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan.

Basuki pun menyampaikan bahwa desain kawasan ini mengusung filosofi yang mencerminkan karakter kelembagaan negara yang kuat. “Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Kawasan Legislatif IKN menyampaikan pandangannya terhadap desain kawasan yang telah disetujui Presiden. Ia menilai konsep yang diusung tidak hanya menghadirkan kemegahan, tetapi juga kenyamanan bagi para penyelenggara negara.

“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Muzani juga mengapresiasi pesatnya perkembangan pembangunan IKN dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, transformasi dari tahap perencanaan menuju realisasi fisik yang dapat saat ini telah dapat dirasakan langsung.

“Disini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati,” tambahnya.

SALATIGA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berjalan sesuai rencana. Hal ini juga sebagai jawaban ketika proyek pembangunan IKN disebut mangkrak.

Hal ini disampaikannya Gibran dalam talkshow ‘Arah Baru Pembangunan Nasional’ di Auditorium Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah, Senin (26/01/2026).

Ia menegaskan pembangunan IKN kini menunjukkan kemajuan signifikan. “Tidak ada yang mangkrak di IKN ya. Pembangunannya sudah sesuai timeline yang ada,” kata Wapres.



Gibran menambahkan bahwa bulan kemarin, ia meninjau langsung proses pembangunan IKN. Berdasarkan hasil kunjungannya, kini sedang dibangun gedung untuk legislatif dan yudikatif.

“Desember 2025 saya ke sana, dua minggu setelahnya Pak Presiden juga ke sana. Progresnya cukup bagus, sesuai timeline semua. PR-nya sekarang tinggal membangun gedung legislatif dan yudikatif,” ucap dia.

“Sekarang kita kejar pembangunan untuk DPR dan lembaga yudikatif seperti MA, MK, dan lainnya,” sambungnya.

Dia menggambarkan IKN bahwa IKN merupakan kota masa depan yang nyaman dan layak huni. Sebab, selain minim bencana, udara di kota itu masih bersih karena minimnya polusi.

“Ini kota yang sangat hidup, udaranya bersih, bebas macet, dan insyaallah aman dari bencana. Jadi, ini tempat yang sangat ideal untuk anak-anak muda. Kita bukan hanya memindahkan kantor, tapi juga membangun mindset yang baru,” ucapnya.

Seiring berjalannya waktu, Wapres mengungkapkan, berbagai fasilitas penunjang juga akan terus bertambah. “Akan muncul bangunan-bangunan komersial seperti supermarket, pusat hiburan, sport center, dan lainnya,” ucapnya.

Pemerintah optimistis seluruh infrastruktur utama dapat diselesaikan pada 2028 agar kegiatan pemerintahan bisa dilaksanakan di IKN di tahun selanjutnya.

“Kita doakan yang terbaik, nanti 2028 selesai semua dan kita bisa pindah ke sana. Mungkin 2029 dan seterusnya, seluruh kegiatan pemerintahan sudah efektif dilakukan di IKN,” tuturnya.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto memberikan koreksi terhadap desain dan fungsi pembangunanIbu Kota Nusantara (IKN). Salah satu koreksi yang menjadi perhatian adalah penambahan embung sebagai bagian dari perencanaan kawasan.

"Desain itu kan dalam artian luas juga ya. Termasuk fungsi itu kan misalnya sebuah kawasannya ini perlu di perhatikan desainnya dan fungsinya, contoh misalnya penambahan embung-embung," kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Prasetyo menjelaskan perhatian Presiden Prabowo didorong oleh kondisi iklim di wilayah IKN yang cenderung panas serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat kawasan tersebut berada di wilayah dengan tutupan hutan yang luas.

Oleh karena itu, kata Prasetyo, Presiden Prabowo menekankan agar desain pembangunan benar-benar memperhitungkan langkah antisipatif terhadap berbagai risiko lingkungan.

"Karena di sana kan masalah iklim, itu kan satu panas, kedua ada potensi karena di wilayah yang pulau yang banyak hutan, ada juga potensi kebakaran hutan," ujarnya.

Lihat video: Presiden Prabowo Tiba di IKN



Prasetyo menyampaikan Kepala Otorita IKN telah melaporkan sejumlah langkah yang sudah diterapkan, termasuk penggunaan teknologi sensor. Presiden Prabowo pun meminta agar sistem-sistem tersebut terus diuji coba untuk memastikan efektivitasnya.

"Jadi diminta untuk itu juga dipikirkan desain-desain untuk mengantisipasi dan kemarin Kepala OIKN melaporkan sudah ada beberapa yang metode dipasang sensor. Ini diminta uji coba terus," paparnya.

KALTIM - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menekankan sejak awal untuk mempercepat pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Percepatan itu menyusul rencana dijadikannya IKN sebagai ibu kota politik tahun 2028. Hal ini dikatakan Prasetyo usai menemani Presiden Prabowo meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang di Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).

“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan apa namanya fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” kata Prasetyo.

Prasetyo pun mengungkapkan bahwa Kepala Negara juga mengoreksi desain dan fungsi IKN dalam Peninjauan perdananya. Diketahui, Presiden Prabowo mendarat di IKN pada Senin (12/1/2026) malam dengan beberapa menteri. Kemudian, Prabowo mendapatkan update dari Ketua OIKN Basuki Hadimuljono mengenai proses pembangunannya.

Lihat video: Presiden Prabowo Tiba di IKN

“Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap, pertama misalnya mengenai desain, kedua mengenai fungsi,” katanya.

Prasetyo mengatakan dua hal itu menjadi catatan yang disampaikan Presiden Prabowo kepada jajaran terkait khususnya OIKN maupun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memperbaiki.

“Catatannya adalah untuk perbaikan dan percepatan proses pembangunan, ya. Supaya tiga fungsi bisa segera selesai. Sementara begitu,” pungkas Prasetyo.

Rencana pemindahan itu bukan sekedar memindahkan aktivitas, tapi bagaimana membangun ekosistemnya,

Jakarta (ANTARA) - Pengamat infrastruktur dan tata kota Yayat Supriatna mengingatkan pekerjaan rumah pemerintah mengenai kelengkapan ekosistem pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) agar target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 dapat terwujud secara fungsional.

Ekosistem ini mencakup penyediaan perumahan, fasilitas perkotaan, serta layanan pendukung lainnya yang memastikan keberlanjutan fungsi pemerintahan, sekaligus mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan keseharian para penyelenggara negara di IKN.

“Rencana pemindahan itu bukan sekedar memindahkan aktivitas, tapi bagaimana membangun ekosistemnya,” kata Yayat saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya pada Senin (12/1) sore, Presiden Prabowo tiba di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dalam rangka melakukan kunjungan kerja. Ini menandai kunjungan perdananya setelah dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Yayat memandang bahwa kunjungan tersebut harus dimaknai sebagai bentuk komitmen Presiden, meskipun tidak dilakukan secara khusus, melainkan dirangkaikan dengan agenda kunjungan maraton di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Balikpapan, Kalimantan Timur.

Ia menilai, melalui kunjungan tersebut, Presiden ingin memastikan keseriusan rencana menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, sekaligus memahami secara langsung kesiapan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, Presiden perlu memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai tahapan persiapan menuju 2028, mengingat waktu yang tersisa relatif terbatas dan pembangunan dilakukan di tengah keterbatasan serta kebijakan penghematan anggaran.

Yayat mengingatkan bahwa tantangan utama bukan hanya menyelesaikan pembangunan fisik kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga memastikan ekosistem pendukung kota telah tumbuh dan siap ketika IKN mulai difungsikan.

Dalam konteks itu, ia menyoroti pentingnya penyediaan hunian bagi anggota DPR, aparatur sipil negara (ASN), serta pejabat negara lainnya, baik berupa rumah susun maupun hunian tapak, guna menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Kalau nanti difungsikan penyelenggaraan pemerintahan di sana, agak sulit kalau pemerintah/kementerian ada di sana, tapi DPR-nya masih di Jakarta. Atau misalnya tanpa status tempat tinggal yang jelas, cost perjalanannya itu akan sangat besar biayanya antara Jakarta dengan IKN Nusantara,” jelas Yayat.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan ekosistem kota harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi dilengkapi fasilitas pendukung seperti layanan kesehatan, pendidikan, ruang rekreasi, dan hiburan agar kota benar-benar hidup.

Sebagai ibu kota, IKN tidak cukup berfungsi sebagai pusat kerja pemerintahan, tetapi juga harus menghadirkan rasa aman, nyaman, dan harapan bagi para penghuninya.

Terkait pemindahan ASN, ia juga mengingatkan bahwa ASN yang dipindahkan ke IKN perlu memiliki keyakinan bahwa kota tersebut layak menjadi tempat tinggal jangka panjang, bukan sekadar kota transit selama masa dinas.

Dalam hal ini, pemerintah perlu menciptakan kondisi yang mendorong ASN dan keluarganya untuk menetap, bukan kembali ke daerah asal setelah masa tugas atau pensiun.

“Jadi ini menjadi PR bagi kita semua. Pak Presiden harus dikasih gambaran sejelas-jelasnya kendala-kendala yang dihadapinya, anggarannya juga menjadi prioritas untuk diperhatikan dan kepastian daya dukung lingkungannya siap untuk menjadikan IKN berfungsi pada tahun 2028,” tutup Yayat.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2026 menjadi penguatan peran strategis sebagai ibu kota politik.

"Tahun ini titik awal pembangunan kompleks lembaga negara di luar eksekutif," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin, ketika ditanya mengenai kelanjutan pembangunan IKN pada 2026.

"Kompleks lembaga negara yang dibangun tahun ini dari sektor legislatif dan yudikatif, termasuk DPR/MPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi," tambahnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, pembangunan IKN pada 2026 bergeser dari infrastruktur dasar menuju penguatan peran strategis sebagai Ibu Kota Politik dan pusat inovasi digital nasional.

IKN siap bertransformasi menjadi kota menjalankan fungsi pemerintahan, jelas dia, dan kehidupan urban, seiring dimulainya tahap II Pembangunan IKN.

Pembangunan IKN 2026 didukung struktur finansial, tercatat investasi swasta murni Rp66,5 triliun dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp158,73 triliun.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026, menurut dia, diproyeksikan tetap konsisten sebagai stimulan infrastruktur utama.

Pembangunan tersebut 28 paket kerja sama terdiri dari 15 paket fisik dan 13 paket non-fisik, lanjut dia, gedung DPR/MPR RI memasuki tahap pematangan lahan dan konstruksi struktur utama.

Kemudian kompleks Mahkamah Agung dam Mahkamah Konstitusi, dirancang dengan konsep bangunan pintar (smart building) yang terintegrasi dengan Istana Wakil Presiden.

"Kemajuan pembangunan Istana Wakil Presiden mencapai 96,28 persen, target beroperasi penuh kuartal pertama 2026," katanya.

Kemajuan pembangunan hunian TNI/Polri mencapai 93,53 persen dan target selesai 100 persen pada pertengahan 2026, dan 15 paket pekerjaan fisik rumah susun aparatur sipil negara (ASN) tahap dua juga mulai dikerjakan, demikian Basuki Hadimuljono.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Penguatan fasilitas ekonomi rakyat menjadi perhatian dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Penguatan fasilitas ekonomi rakyat terus menjadi perhatian dalam pembangunan IKN," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya menyangkut penataan wilayah IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin.

Otorita IKN memastikan fasilitas publik di wilayah calon ibu kota Indonesia, lanjut dia, yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dapat segera dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu penguatan fasilitas ekonomi rakyat dengan melakukan penataan dan pembenahan Pasar Sepaku di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melayani aktivitas perdagangan masyarakat di kawasan penyangga IKN.

"Pasar Sepaku telah direvitalisasi dan siap operasional diharapkan tercipta ekosistem ekonomi lokal yang lebih teratur dan berkelanjutan," katanya.

"Penataan dan pembenahan pasar bagian dari penguatan fasilitas publik di wilayah IKN difokuskan pada pemenuhan layanan dasar masyarakat," tambahnya.

Penataan dan pembenahan Pasar Sepaku untuk lebih menghidupkan aktivitas perdagangan masyarakat lokal sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas pasar yang lebih baik menjadi tertata rapi, bersih, layak, aman dan nyaman.

Pasar Sepaku dapat menghidupkan kembali aktivitas perdagangan lokal, jelas dia, serta mendukung kebutuhan harian warga seiring perkembangan kawasan IKN.

Pasar Sepaku yang telah diperbarui dan menjadi pusat ekonomi masyarakat di wilayah itu, dilengkapi sarana pendukung yang lebih representatif, mulai dari penataan kios dan los dagang hingga peningkatan kualitas area publik, demikian Basuki Hadimuljono.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp6 triliun. Kepala Otorita IKN , Basuki Hadimuljono menegaskan, bahwa besarnya anggaran yang telah dialokasikan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaannya.

"Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membelanjakan uang negara dengan sebaik-baiknya. Agar betul-betul dimaknai amanah ini dan hindarkan diri dari conflict of interest dalam setiap pengambilan keputusan," ujar Basuki dalam pernyataan resmi, Jumat (2/1).

Data Kependudukan IKN Dirilis BPS, Bappenas, dan OIKN! Begini Hasilnya



Dengan telah turunnya DIPA dan lengkapnya perangkat pengelola anggaran, Otorita IKN optimistis pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta bangsa Indonesia.

Sejalan dengan gurunya DIPA 2026, OIKN juga resmi melantik dan menetapkan para pejabat perbendaharaan pada satuan kerja Otorita IKN. Pelantikan kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta bendahara pengeluaran.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh pejabat perbendaharaan yang dilantik menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Adapun untuk Tahun Anggaran 2026, Otorita IKN menetapkan sebanyak 6 kepala satuan kerja, 24 pejabat pembuat komitmen, 5 pejabat penandatangan surat perintah membayar, dan 3 bendahara pengeluaran.

KALTIM - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut untuk meninjau langsung progres pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Ibu Kota baru Indonesia.

Kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan percepatan pembangunan IKN berjalan sesuai target nasional. Dalam peninjauan tersebut, Gibran yang didampingi Gerbangtara menekankan pentingnya konsistensi kualitas pembangunan, ketepatan waktu, serta kesiapan fasilitas pemerintahan dan ruang publik yang inklusif.

Pemerintah menegaskan pembangunan IKN tidak semata berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan ekosistem ekonomi kawasan, pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat lokal, serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam setiap tahapan pembangunan. IKN diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern, efisien, dan berkeadilan.

Dalam kesempatan tersebut, Gerbangtara turut menyampaikan dukungan terhadap agenda nasional pembangunan sumber daya manusia, khususnya melalui penguatan literasi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di Kalimantan Timur.

Koordinator Konsorsium Gerbangtara Aie Natasha bersama Tim Ahli Sosial dan Politik Gerbangtara Chris Mantiri, PIC Galeri Investasi Gerbangtara Hizkia Matthew dan Ketua IM Nusantara Fath Reikhan menyerahkan booklet berisi rekomendasi strategis pengembangan literasi digital dan AI sebagai fondasi penting bagi terciptanya SDM lokal yang adaptif dan berdaya saing di era transformasi digital.

“Dukungan kami selaras dengan komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan literasi digital, peningkatan kompetensi teknologi di daerah, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Aie, Rabu (31/12/2025).

Momentum kunjungan ini dinilai strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan pembangunan IKN. Gerbangtara menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam mendukung transformasi digital dan pembangunan nasional, khususnya melalui kerja-kerja advokasi, literasi, dan pendampingan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Adapun sejumlah proyek yang ditinjau Gibran antara lain Masjid Negara IKN, Plaza Kerukunan, pembangunan Gereja Basilika, serta kawasan pembangunan Istana Wakil Presiden RI.

Agenda peninjauan berlanjut pada hari ini Rabu (31/12/2025) dengan fokus kawasan pendidikan, gedung legislatif dan yudikatif, serta Pasar Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara.