Bengkulu (ANTARA) - Kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 di Bengkulu menjadi momentum yang menggerakkan ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di samping juga menghadirkan hiburan yang menarik.

"Momentum Piala Dunia 2026 ini terutama melalui kegiatan nonton bareng di berbagai tempat di Kota Bengkulu, menjadi kesempatan bagi usaha menengah kecil dan mikro untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Warga yang nonton sebaiknya juga ikut menggerakkan ekonomi UMKM dengan berbelanja dan jajan sehingga kegiatan nonton bareng ini menjadi kesempatan bersukaria dan juga kesempatan UMKM untuk bertumbuh," kata Kepala LKBN ANTARA Biro Bengkulu Anom Prihantoro di Bengkulu, Rabu.

LKBN ANTARA menjadi salah satu entitas yang turut serta mendukung kemeriahan nobar Piala Dunia 2026 di berbagai provinsi.

Dia mengatakan, kegiatan nobar merupakan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan tingginya jumlah masyarakat yang hadir dengan membuka stan atau bazar, mempromosikan produk, dan meningkatkan penjualan selama penyelenggaraan Piala Dunia.

Menurut dia semakin banyak masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan secara bersama-sama, semakin besar pula peluang usaha yang dapat dimanfaatkan pedagang kecil di sekitar lokasi kegiatan.

Dia menambahkan Antara ingin memeriahkan penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026 sebagai tontonan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha kecil.

Anom berharap kemeriahan Piala Dunia tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membawa keuntungan bagi UMKM sehingga manfaat penyelenggaraan kegiatan dapat dirasakan masyarakat, terutama kalangan menengah dan menengah ke bawah.

Kegiatan nonton bareng pada Rabu 1 Juli 2026 yakni pertandingan antara Inggris dan Kongo digelar di Polresta Bengkulu dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Acara itu dihadiri masyarakat dari berbagai kalangan yang bersama-sama menyaksikan pertandingan sekaligus memeriahkan peringatan Hari Bhayangkara.

Pada kesempatan malam ini kegiatan nonton bareng Polresta Bengkulu dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 dihadiri banyak masyarakat yang ikut menyaksikan pertandingan Inggris melawan Kongo.

"Saya pikir ini menjadi kesempatan yang baik bagi warga Kota Bengkulu untuk merasakan euforia Piala Dunia yang diselenggarakan secara gratis," kata Anom Prihantoro.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, GARUT — Tingginya okupansi Kereta Api (KA) Cikuray relasi Garut–Pasar Senen dalam 10 hari pertama pengoperasian rangkaian baru menunjukkan Jakarta masih menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi masyarakat Priangan Timur.

Ribuan warga dari Garut dan daerah sekitarnya tercatat bergerak menuju ibu kota dengan volume yang jauh lebih besar dibandingkan arus perjalanan sebaliknya.

Data PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 2 Bandung mencatat, selama 10 hari operasional rangkaian Kereta Ekonomi Kerakyatan dan Kereta Khusus Petani-Pedagang, KA Cikuray relasi Garut–Pasar Senen melayani 8.756 pelanggan dengan tingkat okupansi mencapai 138,76%. Sebaliknya, perjalanan Pasar Senen–Garut hanya mengangkut 7.110 pelanggan dengan okupansi 112,68%.

Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, mengatakan tingginya tingkat keterisian menunjukkan KA Cikuray menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian dari wilayah Priangan Timur menuju Jakarta maupun sebaliknya.

“Antusiasme masyarakat terhadap KA Cikuray dengan rangkaian baru sangat tinggi. Hal ini menunjukkan layanan KA Cikuray menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian dari wilayah Priangan Timur menuju Jakarta maupun sebaliknya,” kata Kuswardojo, Kamis (25/6/2026).

Kuswardojo mengatakan tingginya arus perjalanan menuju Jakarta mencerminkan masih kuatnya ketergantungan daerah terhadap pusat ekonomi nasional. Jakarta tetap menjadi tujuan utama pekerja, pedagang, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat yang mengakses berbagai layanan ekonomi.

Menurutnya, kondisi tersebut terlihat dari tingkat okupansi yang melampaui kapasitas tempat duduk yang tersedia.

“Dalam operasional sehari-hari, satu kursi dapat digunakan oleh beberapa penumpang pada segmen perjalanan berbeda sehingga tingkat okupansi dapat melampaui 100%,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa konektivitas antara Garut dan Jakarta masih menjadi kebutuhan utama masyarakat.

KAI sebelumnya menyebut KA Cikuray merupakan bagian dari konsep rel ekonomi rakyat yang ditujukan untuk mendukung mobilitas pekerja, pedagang pasar, petani, pelaku UMKM, hingga pelajar. Tarif perjalanan terjauh yang relatif terjangkau juga menjadi faktor pendorong tingginya minat masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, pengoperasian rangkaian baru KA Cikuray dimulai pada Juni 2026 dengan formasi enam Kereta Ekonomi Kerakyatan dan satu Kereta Khusus Petani-Pedagang. Total kapasitas yang disediakan mencapai 631 tempat duduk per perjalanan.

Kehadiran gerbong khusus petani dan pedagang dinilai memperkuat fungsi kereta tidak hanya sebagai moda transportasi penumpang, tetapi juga sebagai sarana pendukung aktivitas ekonomi rakyat.

KAI menyebut konsep tersebut dirancang untuk membantu mobilitas pelaku usaha mikro, pedagang pasar, dan masyarakat yang membawa hasil pertanian atau barang dagangan dalam jumlah tertentu sehingga perjalanan menjadi lebih tertib dan efisien.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penguatan sektor pertanian dan koperasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk membangun kemandirian ekonomi nasional. Pengalaman Indonesia mencapai swasembada pangan pada 1984 serta peran Koperasi Unit Desa (KUD) pada masa itu disebut dapat menjadi pelajaran dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional Kepemimpinan Soeharto yang digelar di Universitas Trilogi, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, sejumlah kebijakan pada era Presiden ke-2 RI HM Soeharto masih relevan untuk dikaji dalam konteks pembangunan nasional.

"Salah satunya adalah kebijakan di sektor pertanian. Sebagaimana diketahui, Indonesia berhasil swasembada pangan di tahun 1984. Yang tadinya kita kelaparan, menjadi swasembada pangan. Itu prestasi yang luar biasa," kata Fadli Zon kepada awak media usai acara.

Menurut dia, keberhasilan tersebut ditopang program Revolusi Hijau yang mendorong modernisasi pertanian dengan fokus pada peningkatan produksi pangan, khususnya padi. Pada periode yang sama, pemerintah juga mengembangkan Koperasi Unit Desa sebagai sarana penguatan ekonomi berbasis pertanian.

"Dan saat itu, Pak Harto menggerakkan KUD (Koperasi Unit Desa) dengan berfokus pada pertanian. Di zaman Pak Harto pun, industrialisasi dan investasi mulai bergerak di Indonesia," ujarnya.

Fadli menilai pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) saat ini memiliki kesamaan dengan konsep KUD, meski cakupan kegiatannya lebih luas karena menyentuh berbagai sektor ekonomi masyarakat desa.

"KDMP ini ditujukan untuk menggerakan perekonomian desa, dengan membuka akses bagi petani, nelayan, pekebun, pedagang kecil, untuk bisa meletakkan produknya disana dan mereka bisa mendapatkan harga yang pantas dari hasil mereka tersebut. Koperasi itu kekuatannya kan kebersamaan, mereka bisa menentukan harga produknya," katanya.

Ia menambahkan, model koperasi yang kuat juga dapat ditemukan di Jepang melalui JA Zen-Noh yang memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian dan ekonomi pedesaan. “Awalnya, pasti akan ada penyesuaian dan permasalahan. Tapi itu bisa diselesaikan dengan baik," ujar Fadli.

Selain sektor pertanian dan koperasi, Fadli juga menyinggung peran Indonesia dalam hubungan internasional pada era Soeharto, termasuk keterlibatan di ASEAN, APEC, dan Gerakan Non-Blok.

"Kita bisa melihat, keterlibatan Pak Harto di ASEAN, APEC, maupun Gerakan Non Blok. Bahkan Pak Harto juga dicatat sebagai mediator dalam berbagai konflik antar negara, di Kamboja maupun Philipina," katanya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menilai Soeharto memiliki kontribusi besar dalam perluasan akses pendidikan dasar di Indonesia. Menurut dia, program pembangunan SD Inpres membantu menurunkan angka buta aksara pada masa tersebut.

"Dengan program pendidikan dasarnya saat itu, terutama SD Inpres-nya, yang dibangun di seluruh Indonesia, Indonesia bisa bebas 3B, buta aksara, buta angka, dan buta pengetahuan dasar. Inilah jasa-jasa beliau yang tak bisa kita abaikan," kata Abdul Mu'ti.

Hebatnya, keberpihakan pada ekonomi wong cilik ini tidak membuat kinerja keuangan BNI memble

Jakarta (ANTARA) - Setiap pagi, urat nadi ekonomi Indonesia sebenarnya tidak berputar di gedung-gedung pencakar langit yang mewah.

Roda itu justru mulai bergerak di hamparan sawah sebelum matahari terbit, di tengah lautan tempat nelayan menebar jaring, serta di kios-kios pasar yang mulai membuka pintunya.

Di tempat-tempat sederhana itu, jutaan rakyat bekerja tanpa sorotan kamera. Aktivitas harian mereka justru menjadi fondasi terkuat yang menjaga ekonomi negara ini tetap berdiri tegak.

Sebab, negara yang kuat bukan cuma soal angka investasi yang besar, melainkan karena rakyatnya mampu menggerakkan ekonominya sendiri.

Pola pikir ini sangat selaras dengan arah pembangunan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ketahanan pangan, hilirisasi, dan kemandirian ekonomi dijadikan pilar utama pembangunan nasional. Ketiganya sengaja dikunci untuk satu tujuan besar, yaitu menciptakan nilai tambah yang maksimal di dalam negeri.

Dalam ekosistem ini, bank tidak boleh lagi cuma berperan sebagai lembaga pembiayaan. Bank harus bisa menjadi jembatan hidup yang menghubungkan modal, inovasi, pasar, dan kepercayaan.

Peran vital ini yang diambil oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Mereka tidak sekadar menyalurkan kredit, tapi merajut rantai pemberdayaan dari hulu ke hilir. Petani, nelayan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga eksportir disatukan dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

Strategi BNI ini berangkat dari realitas nyata di lapangan. Banyak usaha kecil punya produk bagus, tapi sering tumbang di tengah jalan karena modal cekak, minim teknologi, dan buta akses pasar.

BNI masuk membawa Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi taktis. BNI gencar menyalurkan modal ke sektor produktif daerah, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, hingga industri dan jasa.

Sektor-sektor ini dipilih karena paling banyak menyerap tenaga kerja dan punya efek domino yang besar bagi lingkungan sekitar.

Bagi petani, modal ini berarti bisa membeli benih unggul, pupuk tepat waktu, dan alat pertanian yang lebih modern. Hasilnya, produktivitas melonjak dan panen pun memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi.

Bagi nelayan, dana segar ini membantu memperbaiki kapal, membeli alat pendingin hasil tangkap, hingga mengembangkan budidaya laut. Sementara bagi UMKM, modal usaha adalah kunci utama untuk menaikkan kapasitas produksi agar bisa melayani permintaan pasar yang lebih luas.

Data internal BNI berbicara dengan sangat jelas mengenai dampak ini. Hingga akhir 2024, penyaluran KUR BNI khusus untuk sektor pangan berhasil menembus angka Rp14,3 triliun. Nilai tersebut setara dengan hampir 43 persen dari total portofolio KUR BNI yang mencapai Rp33,2 triliun.

Kucuran modal ini telah menyentuh dan membantu lebih dari 128 ribu debitur di seluruh penjuru Indonesia.

Tren positif

Tren positif ini pun terus menggelinding hingga tahun 2025. Sampai pertengahan 2025, BNI kembali mengalirkan pembiayaan sebesar Rp4,6 triliun yang disebarkan kepada lebih dari 20 ribu pelaku UMKM di berbagai sektor produktif, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, hingga jasa.

Di balik deretan angka tersebut, ada dampak nyata yang hidup di masyarakat, mulai dari usaha yang berkembang, lapangan kerja baru yang tercipta, hingga daya beli warga daerah yang perlahan ikut terangkat.

Namun, urusan tidak selesai hanya dengan bagi-bagi modal. Tantangan berikutnya adalah memperkuat kelembagaan usaha lewat koperasi.

Sebagai wadah kolektif, koperasi membuat posisi tawar petani dan nelayan jadi lebih kuat. BNI masuk lewat suntikan modal, digitalisasi layanan, dan kemudahan transaksi keuangan.

Dengan koperasi yang sehat, pelaku usaha kecil bisa lebih mudah membeli bahan baku murah dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Setelah wadah usahanya kuat, baru masuk ke tahap hilirisasi. Menjual barang mentah itu ruginya banyak karena untungnya tipis. Oleh karena itu, BNI mendorong nasabahnya untuk mulai mengolah komoditas mereka sendiri.

Biji kopi tidak lagi dijual karungan dalam bentuk mentah, melainkan diolah jadi bubuk kopi siap seduh. Ikan tangkapan nelayan tidak cuma dijual segar, tapi diolah jadi produk pangan matang yang nilai jualnya berlipat ganda. Hilirisasi ini yang memperpanjang perputaran uang dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah.

Ketika produk sudah naik kelas, saatnya memperluas pasar. Lewat platform BNI Xpora, pelaku UMKM lokal diajak berani melirik pasar internasional.

Di platform ini, BNI tidak cuma jadi penonton. Mereka memberikan pelatihan ekspor, pendampingan bisnis, informasi pasar luar negeri, mempertemukan dengan pembeli internasional melalui business matching, hingga menyiapkan solusi pembiayaan ekspor.

Produk yang dulunya cuma berputar di pasar kecamatan, kini punya peluang hadir di etalase global. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo menegaskan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, dan BNI berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari solusi dengan mendampingi pertumbuhan usaha mereka dari nol.

Hebatnya, keberpihakan pada ekonomi wong cilik ini tidak membuat kinerja keuangan BNI memble. Justru sebaliknya, bisnis perusahaan tumbuh semakin sehat dan moncer.

Pada kuartal pertama 2026, total kredit BNI tercatat tumbuh impresif sebesar 20,1 persen secara tahunan, mencapai Rp919,3 triliun. Di saat yang sama, raihan dana murah atau current account saving account (CASA) juga melonjak hingga 26,6 persen, menjadi Rp731,6 triliun.

Pertumbuhan ini sukses mengantarkan BNI mencetak laba bersih sebesar Rp5,6 triliun, dengan kualitas aset yang tetap aman karena rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga ketat di level 1,9 persen.

Pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata di lapangan bahwa misi sosial membantu masyarakat bawah dan menjaga keberlanjutan bisnis bukanlah dua hal yang saling bertolak belakang. Keduanya bisa berjalan beriringan dan saling mendukung lewat sistem ekonomi yang inklusif.

Sebab, suksesnya sebuah bank tidak melulu dihitung dari tebalnya laba di atas kertas laporan keuangan. Keberhasilan sejati adalah seberapa besar kontribusi bank tersebut dalam membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan menaikkan taraf hidup masyarakat luas.

Lewat integrasi modal, penguatan koperasi, hilirisasi, dan akses ekspor, BNI membuktikan diri sebagai mitra strategis negara. Mereka hadir untuk memastikan kemandirian ekonomi nasional tumbuh kokoh dan berkelanjutan, langsung dari akar rumput.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2025 untuk pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia.

Peresmian tersebut berlangsung di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), dan dihadiri sejumlah menteri, kepala daerah, serta tokoh masyarakat secara langsung maupun melalui konferensi video.

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan jalan daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat hingga ke pelosok desa.

“Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas membutuhkan infrastruktur yang memadai agar biaya logistik dapat ditekan dan distribusi barang menjadi lebih efisien.

Menurutnya, pembangunan jalan yang baik akan mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

“Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus menurunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita,” tegasnya.

Presiden Ke-8 RI itu juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya.

Dia memastikan pemerintah akan terus meningkatkan alokasi pembangunan infrastruktur daerah hingga ke tingkat desa pada tahun-tahun mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian proyek jalan daerah tersebut.

“Semua pengeluaran uang rakyat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kualitas pembangunan yang sudah baik ini harus dipertahankan,” katanya.

Di akhir acara, Prabowo secara resmi meresmikan jalan daerah hasil program Inpres Tahun 2025.

“Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, dengan ini saya resmikan Instruksi Presiden Tahun 2025 Jalan Daerah sepanjang 1.151 kilometer di seluruh Indonesia,” ucapnya saat peresmian.

REPUBLIKA.CO.ID, PEKALONGAN -- Pengembangan ekonomi kreatif memerlukan dukungan ekosistem usaha yang mampu memperluas akses pasar, pembiayaan, dan penguatan kapasitas pelaku usaha. Koperasi dinilai memiliki peran penting untuk menghubungkan pelaku ekonomi kreatif dengan berbagai peluang pengembangan usaha.

Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto saat membuka Pekan Kreatif Nusantara (PKN) 2026 di GOR Jetayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (18/6/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan pameran produk unggulan daerah, UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, hingga Festival Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Krisdianto mengatakan, Pekalongan menjadi salah satu contoh daerah yang mampu mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

"Selama 12 tahun Kota Pekalongan mampu mempertahankan predikat Kota Kreatif Dunia UNESCO bidang Kriya dan Seni Rakyat. Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam mengembangkan kreativitas masyarakat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah. Ini adalah prestasi yang patut diapresiasi dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia," ujar Krisdianto dalam siaran pers, Sabtu (20/6/2026).

Menurut dia, penguatan ekonomi nasional perlu ditopang oleh ekonomi rakyat yang produktif. Karena itu, kreativitas dan inovasi masyarakat perlu didukung melalui ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, koperasi dinilai memiliki fungsi yang tidak hanya sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai wadah penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui prinsip gotong royong dan partisipasi anggota.

"Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat melalui prinsip gotong royong, kebersamaan, dan partisipasi," kata Krisdianto.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini terus mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memperkuat rantai pasok, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan nilai tambah produk masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, LPDB Koperasi juga membuka layanan Coaching Clinic Pembiayaan Dana Bergulir. Layanan ini ditujukan bagi pengurus koperasi, pengelola KDKMP, dan pelaku usaha yang ingin memperoleh informasi mengenai akses pembiayaan, tata kelola usaha, hingga strategi pengembangan bisnis.

"Kehadiran LPDB Koperasi dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendekatkan layanan pembiayaan kepada masyarakat. Kami ingin semakin banyak koperasi dan KDKMP yang memahami akses pembiayaan produktif sehingga mampu tumbuh menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing," ujar Krisdianto.

Menurut dia, koperasi juga dapat membantu pelaku ekonomi kreatif, mulai dari perajin, pelaku kuliner, pelaku fesyen, hingga seniman, dalam memperluas jaringan usaha dan meningkatkan akses pasar.

Pekan Kreatif Nusantara 2026 berlangsung pada 18-21 Juni 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari pameran produk unggulan daerah, festival UMKM, business matching, workshop digitalisasi UMKM, festival literasi keuangan, hingga pagelaran seni budaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus membayangi, arah pembangunan ekonomi nasional memasuki fase yang menarik untuk dicermati. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampak berupaya mengembalikan orientasi pembangunan pada fondasi yang kerap hanya menjadi slogan: ekonomi Konstitusi, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.
Pasal tersebut menjadi panduan ideologis tentang bagaimana negara mengelola ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam semangat itu, negara tidak boleh hanya menjadi penonton pasar, tetapi harus hadir memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menghasilkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata.
Visi pembangunan ekonomi Presiden Prabowo menegaskan upaya nyata untuk menerjemahkan amanat tersebut ke dalam kebijakan publik. Pemerintah tidak semata mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan siapa yang menikmati kue pertumbuhan. Karenanya, arah pembangunan didorong pada penguatan ekonomi rakyat, perlindungan kelompok rentan, serta peningkatan kapasitas negara dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan merata.
Pendekatan ini terlihat dari berbagai program prioritas yang dijalankan pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, bukan sekadar intervensi pemerintah memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. MBG juga menjadi instrumen ekonomi yang menciptakan permintaan baru di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pangan lokal, serta memperluas lapangan kerja.
Di banyak daerah, program ini mulai menggerakkan rantai ekonomi lokal karena bahan baku dipasok dari petani dan pelaku usaha sekitar. Hal ini terbukti dari sektor pertanian pada kuartal I tumbuh 4,97%.
Demikian pula dengan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Melalui KDKMP, koperasi didorong menjadi pusat distribusi dan konsumsi ekonomi desa, memperkuat akses pembiayaan, perdagangan, hingga logistik rakyat.
Hal yang sama juga tampak pada pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur pesisir, tetapi juga meningkatkan produktivitas nelayan dan memperkuat ekosistem ekonomi maritim rakyat.

APBN sebagai Alat Perjuangan

Seluruh program tersebut memperlihatkan satu pola yang jelas: pemerintah menggunakan instrumen fiskal, terutama APBN, sebagai alat perjuangan ekonomi. Dalam paradigma ekonomi Konstitusi, APBN bukan hanya dokumen teknokratis mengenai penerimaan dan belanja negara. APBN adalah instrumen keberpihakan negara kepada rakyat.
Karena itu, belanja negara diarahkan untuk menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian. Ketika pemerintah membangun sekolah, memberi makan bergizi bagi anak-anak, memperkuat koperasi desa, atau meningkatkan kesejahteraan guru, dampaknya tidak berhenti pada penerima manfaat langsung. Program-program tersebut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan konsumsi rumah tangga, memperkuat aktivitas produksi, dan menjaga perputaran ekonomi domestik.
Hasil awal dari strategi ini telah terlihat. Sepanjang triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,61%. Angka ini menunjukkan bahwa strategi pembiayaan publik melalui program prioritas mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan ekonomi global.
Lebih penting lagi, pertumbuhan tersebut ditopang oleh daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi, yakni 54%. Hal ini menandakan kebijakan fiskal pemerintah efektif menopang aktivitas ekonomi akar rumput. Ketika banyak negara menghadapi perlambatan, Indonesia mampu mempertahankan stabilitas ekonomi karena belanja publik diarahkan langsung kepada rakyat.
Pemerintah menyadari bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Gejolak geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah, memicu ketidakpastian global yang berdampak pada harga energi, rantai pasok, hingga arus perdagangan internasional. Kondisi ini dapat menekan penerimaan negara sekaligus meningkatkan kebutuhan belanja publik.
Karena itu, salah satu agenda besar pemerintah saat ini adalah memperbesar kapasitas fiskal. Negara membutuhkan ruang fiskal yang lebih kuat agar dapat terus membiayai program-program pembangunan rakyat tanpa membebani stabilitas ekonomi jangka panjang.
Dalam konteks inilah, pembenahan tata kelola perdagangan ekspor sumber daya alam menjadi sangat strategis. Pemerintah melakukan terobosan dengan mengubah mekanisme ekspor tiga komoditas utama—kelapa sawit, batu bara, dan alloy ferro (paduan logam)—melalui satu pintu yang dikelola BUMN Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa selama bertahun-tahun Indonesia mengalami kebocoran ekonomi akibat praktik under-invoicing dalam perdagangan ekspor. Nilai ekspor yang dilaporkan sering kali lebih rendah dari nilai sebenarnya sehingga merugikan negara dari sisi penerimaan dan devisa.
Data PBB mengungkap, selama 34 tahun nilai under-invoicing ekspor nasional mencapai Rp15.800 triliun. Bisa dibayangkan berapa besarnya potensi penerimaan negara yang hilang dari pajak akibat praktik yang merugikan selama lebih tiga dekade tersebut.
Dengan menjadikan DSI sebagai satu-satunya pintu ekspor, pemerintah menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih transparan dan akuntabel. Harga ekspor mencerminkan nilai yang sebenarnya sehingga potensi penerimaan negara dapat dioptimalkan. Selain itu, devisa hasil ekspor juga lebih mudah dimonitor dan diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.
Dengan data perdagangan yang lebih akurat, pemerintah memiliki baseline yang tepat dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Manfaat lainnya, Indonesia dapat memperkuat posisi tawar dalam rantai pasok global karena memiliki kendali terhadap ekspor komoditas strategisnya.

Memperbaiki Distorsi Pasar

Langkah tersebut bukan bentuk nasionalisasi perdagangan atau mengambil alih peran swasta. Pemerintah tetap memberi ruang bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dan memperoleh keuntungan secara proporsional. Swasta tetap ditempatkan sebagai mitra strategis pembangunan nasional.
Hal yang dibenahi adalah tata kelolanya agar kekayaan alam tidak terus mengalami kebocoran nilai tambah. Negara memastikan bahwa hasil pengelolaan sumber daya alam benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat melalui peningkatan kapasitas fiskal dan pembiayaan pembangunan.
Di sinilah letak pentingnya gagasan ekonomi Konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Makna “dikuasai negara” bukan berarti negara harus menjalankan semuanya sendiri, melainkan memastikan pengelolaan sumber daya nasional berlangsung adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Kebijakan pembenahan ekspor SDA melalui DSI menunjukkan upaya pemerintah untuk menjalankan amanat tersebut secara lebih konkret. Negara hadir bukan untuk mematikan pasar, tetapi untuk memperbaiki distorsi pasar yang selama ini merugikan kepentingan nasional.
Pemerintahan Presiden Prabowo ingin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh tercerabut dari nilai dasar Konstitusi. Ekonomi harus menjadi alat untuk menghadirkan keadilan sosial, bukan sekadar angka pertumbuhan apalagi akumulasi keuntungan segelintir pihak.
Tantangan tentu masih panjang. Namun arah yang sedang ditempuh memperlihatkan satu pesan penting: negara kembali mengambil peran aktif untuk memastikan bahwa kekayaan nasional benar-benar bekerja bagi rakyat Indonesia. Di tengah dunia yang makin liberal dan penuh ketidakpastian, pilihan untuk menegakkan ekonomi Konstitusi menjadi jalan strategis menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. (*)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan pemerintah memangkas potongan platform transportasi daring menjadi maksimal 8 persen diapresiasi karena memberikan perlindungan ekonomi bagi pekerja sektor informal digital. Langkah tersebut disebut memperkuat posisi pengemudi ojek daring dalam ekosistem ekonomi berbasis aplikasi yang terus berkembang.

Sekretaris Jenderal Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN), Bungas T Fernando Duling, menilai implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 mencerminkan keberpihakan negara terhadap peningkatan pendapatan mitra pengemudi. Melalui aturan tersebut, pengemudi ojek daring kini berhak menerima sekitar 92 persen dari pendapatan setiap perjalanan.

“Di tengah suasana Hari Kebangkitan Nasional ini, kita melihat sebuah ‘fajar baru’ bagi para pekerja transportasi online. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini adalah bukti sahih bahwa komitmen pemerintah tidak hanya berhenti pada jargon, tetapi betul-betul hadir dalam semangat pemberdayaan pendapatan rakyat. Ini adalah kebangkitan bagi jutaan driver ojol untuk meraih kesejahteraan yang lebih adil,” ujar pria yang akrab disapa Nando, Rabu (20/5/2026).

Menurut Nando, kebijakan tersebut berkaitan dengan prinsip ekonomi konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai transportasi daring telah menjadi sektor penting yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas sehingga intervensi negara diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kesejahteraan pekerja.

“Ketika negara memastikan driver mengantongi 92 persen pendapatan, di situlah amanat Pasal 33 UUD 1945 benar-benar dijalankan. Ini adalah semangat gotong royong dan asas kekeluargaan yang nyata. Kita bangkit dari sistem digital yang selama ini timpang menuju ekosistem yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial,” katanya.

ARUN juga mengapresiasi langkah aplikator yang dinilai responsif menjalankan ketentuan pemerintah. Organisasi tersebut menilai kepatuhan perusahaan aplikasi dalam menyesuaikan skema pendapatan mitra menjadi indikator penting keberlanjutan ekosistem transportasi daring nasional.

Selain peningkatan pendapatan, Nando menekankan pentingnya penguatan perlindungan sosial bagi pengemudi, termasuk integrasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar kesejahteraan pekerja sektor informal semakin terjamin.

“Semangat kebangkitan nasional adalah semangat untuk berdaulat secara ekonomi. Dengan berjalannya sistem yang lebih adil ini, kita sedang meletakkan batu pertama bagi kemandirian ekonomi rakyat kecil,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan proyek Giant Sea Wall (tanggul laut raksasa) Pantura untuk melindungi masa depan ekonomi negara dan masyarakat.

“Ini bukan sekadar tanggul laut. Ini tentang upaya melindungi masa depan ekonomi negara dan masyarakat kita,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia saat ini tengah mempercepat pembangunan infrastruktur adaptif, termasuk proyek Giant Sea Wall Pantura yang menjadi salah satu prioritas strategis nasional pada era Presiden Prabowo Subianto.

Proyek sepanjang 575 kilometer tersebut dirancang tidak hanya untuk perlindungan pesisir, tetapi juga menjaga ketahanan pangan, kawasan industri, serta keselamatan jutaan masyarakat pesisir Jawa.

AHY menegaskan infrastruktur menjadi titik paling nyata dalam mewujudkan agenda keberlanjutan dan ketahanan iklim.

Perubahan iklim tidak lagi dapat dipandang sebagai ancaman masa depan, tetapi tantangan nyata yang sedang dihadapi masyarakat saat ini.

Ia mencontohkan bencana besar akibat Siklon Senyar di Sumatera yang menyebabkan lebih dari seribu korban jiwa dan jutaan warga terdampak.

“Adaptasi bukan lagi skenario masa depan. Adaptasi adalah biaya yang harus kita bayar hari ini,” katanya.

Sebagai informasi, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menyatakan pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer di Pantai Utara atau Pantura Jawa dibagi ke dalam 15 segmen.

Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pihaknya juga melaksanakan kegiatan perencanaan groundbreaking program dan groundbreaking infrastruktur supaya berjalan bersama-sama, di mana pada saatnya pelaksanaan kegiatan ini dilakukan kerja sama dengan pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten kota sampai dengan tingkat provinsi.

Tentunya pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa ini bukan hanya melindungi pabrik-pabrik, kantor-kantor tetapi ada kehidupan di situ, ada ekosistem dan ekologi, serta ekosistem yang terbanyak yaitu nelayan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terhadap program nasionalKoperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang diunggulkan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyebut KDMP sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.

“KMP [koperasi merah putih) ini menjadi program utama Presiden. Kami akan berkolaborasi, baik dari sisi penyediaan lahan maupun pelaksanaan program,” ujar Bobby usai mengikuti peresmian nasional operasionalisasi 1.061 KDMP yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara virtual, Sabtu (16/5/2026).

Bobby mengatakan Pemprov siap berkolaborasi untuk mewujudkan program nasional tersebut, termasuk dengan Kodam I/ Bukit Barisan agar pembentukan KDMP berjalan sesuai target yang ditetapkan.

Nantinya, di Sumut akan ada 6.100 Koperasi Merah Putih yang ditarget rampung pada Agustus mendatang.

Bobby pun tak memungkiri hambatan-hambatan yang berpotensi muncul dalam pembentukan maupun operasionalisasi KDMP di masa mendatang.

“Setiap program pasti memiliki kendala, namun dapat kita selesaikan bersama dengan mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Adapun peresmian nasional operasionalisasi 1.061 KDMP dipusatkan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.

Presiden Prabowo Subianto yang memimpin langsung peresmian menyebut peresmian operasionalisasi KMP sebagai tonggak bersejarah.

Prabowo berharap agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa dan kelurahan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis kerakyatan.

Eks Menteri Pertahanan era Presiden Joko Widodo ini juga berharap keberadaan KMP mampu memperluas akses usaha masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga, serta memperkuat distribusi kebutuhan pokok hingga ke daerah.

“Melalui Koperasi Merah Putih juga kami sediakan kredit-kredit murah untuk rakyat. Intinya, kesuksesan ini perlu kita bangun melalui kolaborasi semua pihak,” kata Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mampu mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi petani, mulai dari pupuk, permodalan, hingga distribusi hasil panen ke pasar.

“Masalah petani dari dulu sama, pupuk, modal, dan setelah panen sulit masuk ke pasar. Banyak hasil panen rusak dan membusuk,” kata Prabowo saat peresmian operasional 1.061 KDKMP di Nganjuk, Jawa Timur, sebagaimana dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/5/2026).

Prabowo mengatakan banyak petani selama ini kesulitan menjual hasil panen karena akses menuju pasar terbatas, termasuk di daerah pedalaman yang sulit dijangkau pembeli.

Menurut dia, keberadaan KDKMP akan membantu petani karena koperasi nantinya memiliki armada truk dan kendaraan pikap sendiri untuk mengangkut hasil panen ke pasar yang diinginkan petani.

“Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pikap sendiri. Jadi tidak tergantung lagi. Hasil panen bisa diantar ke tempat dan pasar yang diinginkan,” ujarnya.

Prabowo menjelaskan koperasi tersebut juga akan menjalankan berbagai kegiatan lain, seperti penjualan sembako dan barang subsidi, penyaluran gas dan pupuk subsidi, layanan kredit murah, layanan logistik bekerja sama dengan Pos Indonesia, penyaluran bantuan pemerintah, hingga penyerapan gabah petani.

Selain itu, pemerintah juga akan menghadirkan apotek obat murah melalui koperasi agar masyarakat dapat memperoleh obat dengan harga terjangkau di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan pemerintah menargetkan peresmian 30 ribu koperasi pada Agustus mendatang.

Namun, menurut dia, apabila jumlah koperasi yang berhasil diresmikan hanya mencapai 20 ribu unit, capaian tersebut tetap menjadi prestasi besar yang jarang ditemukan di negara lain dalam waktu satu tahun.

“Silakan dilakukan riset, negara mana yang membangun dan meresmikan 20 ribu koperasi dalam waktu satu tahun. Saya kira jarang,” katanya.

Prabowo menilai target tersebut menunjukkan pemerintah dan berbagai institusi negara mampu bekerja secara maksimal apabila memiliki kehendak, strategi, tekad, dan kerja sama.

Prabowo juga mengajak masyarakat menghilangkan mental bangsa yang lemah dan kalah serta menegaskan Indonesia harus menjadi bangsa yang menang.

“Kita harus hilangkan sikap mental bahwa kita bangsa yang lemah dan bangsa yang kalah. Tidak! Kita tidak boleh menjadi bangsa yang kalah. Kita harus menjadi bangsa yang menang dan kita akan menang,” kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis Indonesia menggelar kompetisi penulisan jurnalistik dengan dukungan penuh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI dengan nama BNI Journalists Writing Competition 2026. Lomba ini berhadiah total Rp50 juta dan diselenggarakan dalam rangka memperingati 80 tahun perjalanan BNI di Indonesia dengan mengusung tema besar "80 Tahun BNI: Bangkit, Bertumbuh, dan Berdampak bagi Indonesia".

Kompetisi menulis ini terbuka untuk jurnalis profesional, baik dari media online maupun media cetak. Terdapat empat subtema yang dapat dipilih peserta.

Subtema pertama adalah "BNI dan Kemandirian Ekonomi Rakyat" yang sejalan dengan Asta Cita kedua dan kelima pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Subtema ini akan mengulas bagaimana peran BNI dalam menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari pembiayaan sektor pertanian dan perikanan melalui KUR BNI, pemberdayaan koperasi, hingga dukungan BNI pada rantai nilai hilirisasi komoditas lokal yang mendorong produk Indonesia naik kelas ke pasar global melalui layanan BNI Xpora.

Subtema kedua mengangkat "BNI dan Pembangunan SDM serta Kesejahteraan Indonesia". Tema ini diharapkan dapat menggambarkan upaya BNI dalam mendukung penguatan SDM, pendidikan, dan pemerataan kesejahteraan dengan produk mulai dari pembiayaan pendidikan, program beasiswa, layanan BNI Griya untuk hunian layak, hingga ekosistem World by BNI yang mendorong literasi dan inklusi keuangan digital bagi masyarakat luas, termasuk di daerah tertinggal melalui jaringan Agen46.

Subtema ketiga adalah "BNI dan Akselerasi Transformasi Digital Indonesia" yang menjelaskan bagaimana BNI bertransformasi menjadi katalis ekonomi digital nasional serta membangun kapabilitas digital yang unggul. Bagian ini juga mengulas strategi BNI mendorong perilaku masyarakat untuk menabung yang dapat memperkuat dana murah (CASA).

Subtema keempat mengangkat "BNI Menuju Visi Menjadi Global Financial Institution" yang menjelaskan seputar peran BNI sebagai wholesale bank yang fokus terhadap penyediaan solusi keuangan terintegrasi untuk korporasi, institusi, dan mendorong peran UMKM go global melalui berbagai transformasi layanan. Dengan beragam keunggulan yang dimiliki, menjadikan BNI sebagai mitra keuangan utama dengan personalized financial solutions.

Terdapat tiga kategori kompetisi bagi jurnalis dari berbagai platform, yakni Kategori Media Online - Hard News, Kategori Media Online – Feature, dan Kategori Media Cetak - Hard News & Feature.

Pendaftaran dan pengumpulan karya dibuka mulai 20 April hingga 24 Juni 2026. Syarat utamanya, karya yang dilombakan harus sudah dipublikasikan di media massa baik media cetak maupun media online dengan rentang waktu 20 April hingga 24 Juni 2026. Untuk masing-masing kategori, peserta boleh mengirimkan lebih dari satu karya yang sudah dipublikasikan baik di media cetak maupun media online.

Karya jurnalistik yang diikutsertakan dalam lomba ini adalah karya jurnalistik berbahasa Indonesia. Karya tulis merupakan karya orisinil yang keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, bukan terjemahan/saduran/jiplakan, baik sebagian maupun seluruhnya, dan bukan hasil jockey writer.

Semua jenis karya yang dikirimkan harus sesuai tema dan subtema, tidak berisikan artikel yang mencemarkan nama baik BNI, tidak mengandung unsur SARA, dan memenuhi standar kode etik jurnalistik. Keputusan dewan juri adalah mutlak, tidak dapat diganggu gugat, dan tidak melayani korespondensi atau surat menyurat.

Peserta melakukan registrasi dan pengumpulan karya melalui bit.ly/BNIWritingCompetition. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui WhatsApp di nomor 0815-7467-8001 (Andi) atau email ke bniwritingcompetition@gmail.com. Jangan lewatkan kesempatan ini sekaligus turut merayakan 80 tahun perjalanan BNI dalam membangun Indonesia. Daftarkan diri sekarang dan raih kesempatan juara di BNI Journalists Writing Competition 2026! (*)