Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran jumbo senilai Rp1,17 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan suntikan dana segar dari kas negara tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas, mempercepat roda pelayanan publik, sekaligus membuka isolasi aksesibilitas pada wilayah-wilayah sentra ekonomi baru di wilayah tersebut.

"Konektivitas yang baik akan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperkuat integrasi wilayah di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan geografis," ujar Dody dalam keterangan resminya, Kamis (4/6/2026).

Dari total pagu yang disiapkan, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga secara khusus menggelontorkan Rp337,83 miliar guna menggenjot pos pembangunan jalan dan jembatan.

Adapun hingga Mei 2026, realisasi serapan keuangan untuk pos konektivitas tersebut telah menyentuh Rp56,03 miliar atau setara 16,58% dengan progres fisik lapangan mencapai 20,56%.

Di wilayah Papua Selatan, anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai rekonstruksi Jalan Simpang Kuprik–Kampung SP 9–SP 3 Salor sepanjang total 11,8 kilometer yang terbagi dalam dua segmen pengerjaan.

Koridor jalan tersebut dinilai menjadi urat nadi logistik yang krusial lantaran menyambungkan akses kawasan pusat pemerintahan baru dengan kantong-kantong ekonomi di wilayah selatan.

Sementara itu, di wilayah Papua Tengah, pemerintah berfokus memacu pembangunan Jalan Kali Bumi–Bandara Karadiri sepanjang 1,27 km dan Jalan Waroki–Kali Bumi sepanjang 4,13 km untuk mengoneksikan bandara baru.

Tak hanya itu, Kementerian PU juga tengah melakukan pelebaran Jalan Batas Kota Nabire–Wanggar sepanjang 7,25 km serta membentangkan Jembatan Kali Bumi Bawah sepanjang 100 meter demi mengurai kendala geografis.

Sementara sisa anggaran dari total pagu Rp1,17 triliun tersebut dipastikan mengalir ke sektor infrastruktur dasar lainnya melalui pos belanja Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air.

“Selain sektor konektivitas melalui Ditjen Bina Marga, dukungan pembangunan juga dilakukan melalui Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah otonom baru,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap komitmennya untuk dapat mempercepat pembangunan inftastruktur papua, termasuk jalan trans papua.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama sejumlah Pemimpin Daerah Papua, mulai dari Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai hingga Gubernur Papua Mathius Fakhiri.

"Agenda yang kita jalankan saat ini adalah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Papua, khususnya ada empat hal yang kita bahas hari ini," kata Felix di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

AHY menjelaskan, agenda pertama yang dibahas yakni pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi baru. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur Jalan Trans-Papua sebagai tulang punggung konektivitas di darat.

Ketiga, pemerintah akan membahas integrasi konektivitas udara dan laut untuk memperlancar logistik dan juga mobilitas antarwilayah.

"Dan yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana kita mengembangkan kawasan permukiman dan transmigrasi di sepanjang koridor trans-Papua. Jadi empat agenda penting tersebut tentu tidak akan selesai dalam satu kali rakor, tapi paling tidak kita sudah bisa mendapatkan big picture-nya, gambaran umum dan gambaran luasnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Badan Usaha Pelaksana (BUP) proyek Trans Papua yakni PT Hutama Mambelim Trans Papua (HMTP) memastikan terus mempercepat konstruksi Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena Segmen Mamberamo – Elelim sepanjang 50,14 km.

Plt. Direktur HMTP, Kun Hartawan Adi Satria menuturkan bahwa infrastruktur konektivitas tersebut akan membuka isolasi geografis yang menjadi tantangan besar bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil khususnya Provinsi Papua Pegunungan.

"Hingga Agustus 2025, HMTP telah melaksanakan pekerjaan awal berupa pembersihan dan pembukaan jalur yang akan digunakan untuk pembangunan jalan (Right of Way), pengaturan lalu lintas kerja per zona, pemetaan lapangan dengan menggunakan teknologi berbasis BIM (Building Information Modelling)," kata Kun dalam keterangan tertulis, Senin (1/9/2025).

Lebih lanjut, progres pengerjaan Jalan Trans Papua juga saat ini telah memasuki tahap penggalian dan penimbunan tanah untuk membentuk badan jalan, pemasangan saluran air (drainase) di area prioritas, penanganan lereng dengan menerapkan geomat dan concrete canvas serta pemenuhan pemenuhan Indikator Kinerja Jalan (IKJ) masa konstruksi pada 5 zona (STA 0+000–50+140).

Dalam memulai pembangunannya, penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) proyek Jalan Trans Papua telah dilaksanakan pada 3 Juli 2024 dan diikuti oleh Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi pada 30 Desember 2024.

Adapun, nilai fasilitasi pembiayaan Jalan Trans Papua ditetapkan maksimum sebesar Rp2,67 triliun dan total perkiraan nilai investasi sebesar Rp3,3 triliun.

Nantinya, Jalan Trans Papua Segmen Mamberamo – Elelim akan menjadi akses penghubung Jayapura dengan Wamena dan mempresentasikan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur.