adopsi kendaraan listrik juga dapat mendukung perbaikan kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan adopsi kendaraan listrik (EV) dapat mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

“Selain berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, adopsi kendaraan listrik juga dapat mendukung perbaikan kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Menko AHY dalam keterangan bersama Grab Indonesia di Jakarta, Selasa.

Ia menilai peralihan menuju mobilitas rendah emisi tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi dan investasi, tetapi juga keterlibatan langsung masyarakat, termasuk mitra pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari melayani kebutuhan mobilitas publik.

“Bagi kami, transisi energi yang merangkul masyarakat membutuhkan partisipasi seluruh pihak, termasuk sektor swasta dan para pelaku mobilitas di lapangan,” kata Menko AHY.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sangat penting dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.

“Langkah ini sejalan dengan target pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional, sekaligus mendukung upaya Indonesia menuju Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat,” ujar dia.

“Inovasi, ketika dijalankan bersama masyarakat, dapat menjadi bagian dari solusi untuk mendorong efisiensi energi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia,” kata Menko AHY menambahkan.

Adapun Grab memperluas solusi mobilitas rendah emisi yang tetap mudah diakses oleh masyarakat melalui penambahan armada kendaraan listrik.

Melalui kombinasi pengembangan armada EV, fitur layanan yang lebih hemat energi, serta dukungan bagi mitra pengemudi, Grab ingin memastikan keberlanjutan tidak hanya menjadi komitmen korporasi, tetapi juga menjadi bagian dari pilihan sehari-hari pengguna.

“Sebagai operator armada EV terbesar di Indonesia, per Mei 2026, armada EV Grab telah mencapai lebih dari 28.000 unit, atau dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Hingga akhir 2026, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah armada EV lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya,” kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) pada penerbangan Indonesia mulai diterapkan pada 2027 sebagai transformasi transportasi udara yang rendah emisi.

"Jadi ini tahun 2027 semangatnya adalah kita menggunakan Sustainable Aviation Fuel (SAF), artinya ini sebagai alternatif dari avtur konvensional dan ini jauh lebih bersih," kata AHY saat membuka Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis.

Pemerintah menyiapkan transformasi sektor penerbangan rendah emisi melalui penerapan bahan bakar berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) mulai 2027.

AHY mengatakan transformasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dengan komitmen pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi karbon sektor transportasi.

Menurutnya, pengembangan sektor penerbangan harus tetap memperhatikan dampak perubahan iklim serta berbagai tantangan lingkungan yang muncul akibat meningkatnya emisi karbon secara global saat ini.

Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai langkah dekarbonisasi untuk sektor penerbangan melalui pengurangan konsumsi energi, konversi sumber energi, dan peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.

AHY menjelaskan upaya dekarbonisasi tersebut juga akan menjadi bagian dari penguatan ekosistem kebandarudaraan agar pengembangan sektor transportasi udara berjalan seiring dengan agenda pembangunan berkelanjutan nasional.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan konsep bandara emisi nol bersih yang dinilai realistis untuk diwujudkan melalui berbagai pendekatan infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan.

Ia menyebut sejumlah bandara di berbagai negara telah lebih dahulu menerapkan konsep net zero emission sehingga dapat menjadi referensi pengembangan bandara berkelanjutan di Indonesia.

Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah penggunaan SAF sebagai alternatif bahan bakar penerbangan yang lebih bersih dibandingkan avtur konvensional saat ini.

AHY mengatakan penggunaan SAF ditargetkan mulai diterapkan pada 2027 sebagai tahap awal transformasi menuju sistem penerbangan nasional yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pada tahap awal, penerapan SAF akan difokuskan untuk satu persen penerbangan internasional yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten; dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

Pemerintah berharap implementasi awal tersebut menjadi tonggak penting sebelum penggunaan SAF diperluas secara bertahap pada lebih banyak rute penerbangan internasional maupun domestik mendatang.

AHY menegaskan pengembangan SAF juga diharapkan mampu dilakukan dari hulu hingga hilir di dalam negeri dengan tetap memenuhi standar keberlanjutan dan kualitas Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Isu ini penting karena salah satu upaya kita untuk menggerakkan ekonomi secara nasional dan berbagai daerah, melalui penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong penguatan tata kelola ekosistem bandara nasional guna meningkatkan konektivitas, mobilitas masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

"Isu ini penting karena salah satu upaya kita untuk menggerakkan ekonomi secara nasional dan berbagai daerah, melalui penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan," kata Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY saat membuka Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis.

AHY mengatakan penguatan ekosistem kebandarudaraan menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk menggerakkan perekonomian nasional melalui peningkatan mobilitas manusia, barang, dan jasa antardaerah.

Menurut dia, sektor transportasi udara memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus mendukung aktivitas ekonomi yang semakin berkembang di berbagai wilayah Indonesia.

AHY menilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sangat membutuhkan dukungan ekosistem kebandarudaraan yang kuat guna meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara.

Peningkatan kunjungan wisatawan tersebut diharapkan mampu memperbesar perputaran uang di daerah sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam rapat koordinasi, pemerintah menempatkan penyusunan landasan hukum sebagai agenda utama guna memastikan penguatan tata kelola bandara memiliki dasar regulasi yang kuat.

AHY menegaskan regulasi yang komprehensif diperlukan agar berbagai program pengembangan kebandarudaraan dapat berjalan efektif serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Ia mengungkapkan salah satu tantangan utama sektor kebandarudaraan saat ini adalah belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelayanan bandara.

Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat koordinasi antarlembaga melalui penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan daya saing layanan kebandarudaraan nasional.

AHY menegaskan penguatan tata kelola ekosistem bandara harus mampu menjadikan sektor kebandarudaraan sebagai pengungkit konektivitas, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Tujuan utama rapat ini adalah untuk menguatkan tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor. Yang jelas setelah itu kita berupaya untuk meningkatkan daya saing, competitiveness itu adalah ukuran dari prestasi kualitas layanan bandara," tegas AHY.

"Dan yang terakhir memastikan agar sektor kebandarudaraan benar-benar menjadi pengungkit konektivitas nasional kita. Pertumbuhan ekonomi, pemerataan, mudah-mudahan bisa tercipta dan mengikuti," tambah AHY.

Adapun Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang digelar Kemenko Infra turut dihadiri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Perhubungan Suntana dan pejabat lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mendorong percepatan transformasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, agar mampu masuk jajaran 10 bandara terbaik dunia pada 2029.

Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis, Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu dari sepuluh bandara terbaik dunia pada 2029.

"Beberapa bulan yang lalu kita membahas tentang semangat kita untuk menjadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai top 10. 10 bandara terbaik di dunia pada tahun 2029. Dan tentu harus diikuti dengan penguatan aksesibilitasnya," kata AHY saat membuka rapat tersebut.

Ia mengatakan target tersebut membutuhkan langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor agar peningkatan kualitas layanan, infrastruktur, dan pengelolaan bandara dapat berjalan secara berkesinambungan dan terukur.

Menurut AHY, semangat menjadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara kelas dunia telah dibahas sejak rapat koordinasi yang digelar di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Januari 2025.

Ia menilai Bandara Internasional Soekarno-Hatta memiliki modal kuat untuk mencapai target tersebut karena kualitas layanan dan peringkatnya terus mengalami peningkatan dibandingkan sejumlah bandara internasional lainnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah meminta Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan slot penerbangan serta berbagai aspek operasional kebandarudaraan lainnya.

Selain itu, ia mengatakan pemerintah juga mendorong penyusunan regulasi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada operator bandara guna meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas pengelolaan layanan penerbangan nasional.

AHY menyebut pemerintah turut mengkaji penguatan konektivitas dan penerapan kebijakan antarmoda agar akses menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta semakin mudah, cepat, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa.

Upaya transformasi tersebut juga mencakup peningkatan kualitas infrastruktur bandara yang dilakukan melalui Angkasa Pura Indonesia (Injourney Airports) sebagai operator utama pengelola Bandara Soekarno-Hatta saat ini.

Pengelolaan berbasis digital terus diperkuat, termasuk integrasi berbagai sistem pelaporan dan deklarasi guna meningkatkan efisiensi layanan serta pengalaman pengguna di lingkungan bandara internasional tersebut.

AHY mengaku optimistis langkah yang sedang berjalan akan mempercepat transformasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi hub penerbangan berstandar global yang mampu bersaing dengan bandara terbaik dunia lainnya.

Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) menempati peringkat ke-22 dalam daftar bandara terbaik di dunia (World's Top 100 Airports) versi Skytrax pada tahun 2026.

"Tahun 2022 Bandara Soekarno-Hatta itu peringkat 51 dunia. Dan secara bertahap secara gradual semakin kecil peringkatnya. Dan kita sekarang di tahun 2026 di peringkat 22," kata AHY.

"Sedangkan proyeksi kita di 2027, 2028, 2029 kenapa tidak kita punya ambisi untuk kita masuk ke 10 besar. Dan saya pikir ini feasible, bukan sesuatu yang terlalu jauh dari jangkauan kita," katanya menambahkan.

Adapun Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang digelar Kemenko Infra turut dihadiri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Perhubungan Suntana dan pejabat lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini yang progres pembangunan sudah lebih dari 50 persen, di beberapa bulan ke depan ini bisa dituntaskan

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan pembangunan kembali Pondok Pesantren Al Khoziny di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, telah mencapai 50 persen.

"Saat ini yang progres pembangunan sudah lebih dari 50 persen, di beberapa bulan ke depan ini bisa dituntaskan," kata Agus saat meninjau pembangunan kembali Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo, Rabu.

Menurut dia, pembangunan difokuskan pada tiga fasilitas utama yakni asrama santri yang mampu menampung sekitar 830 hingga 850 orang, masjid empat lantai berkapasitas sekitar 1.200 orang, serta gedung pendidikan yang terdiri atas sembilan ruang kelas.

Agus menjelaskan seluruh bangunan dirancang saling terhubung dan terintegrasi dengan memperhatikan standar keselamatan yang telah dihitung secara cermat oleh Kementerian Pekerjaan Umum, kontraktor pelaksana dan konsultan teknis.

Ia menyatakan pemerintah menekankan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam proses pembangunan kembali fasilitas pendidikan tersebut menyusul peristiwa gedung musala di lingkungan Ponpes Al Khoziny yang ambruk dan menewaskan 67 orang santri pada 29 September 2025 tersebut.

Selain bangunan utama, lanjutnya, sarana pendukung seperti sanitasi dan penyediaan air bersih juga telah dipersiapkan guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman bagi para santri.

Dirinya mengatakan pembangunan tersebut diharapkan mampu mendukung proses pendidikan, pembinaan akhlak, serta mencetak generasi muda yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat.

"Anggaran untuk pembangunan kembali pondok pesantren ini kurang lebih Rp122 miliar, sementara anggaran untuk renovasi sekitar 1.400 madrasah di seluruh Indonesia mencapai sekitar Rp4 triliun," katanya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pembangunan tanggul laut di Pantai Utara (Pantura) Jawa akan dikombinasikan dengan pohon mangrove sebagai solusi berbasis alam.

"Permasalahan banjir bukan hanya kiriman atau permasalahan di hulu tapi juga di hilir, ini yang kita perkuat melalui pendekatan infrastruktur keras," kata Menko AHY sapaan akrabnya di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Menurut dia, pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan banjir akibat fenomena naiknya permukaan air.

Ia menyatakan setiap tahun Pantura Jawa mengalami penurunan permukaan tanah 5-20 sentimeter (cm) akibat puluhan juta orang mengambil air dari dalam tanah.

Untuk itu, pemerintah saat ini berupaya membangun tanggul laut raksasa di sepanjang Pantura Jawa yang panjangnya lebih dari 500 kilometer dan itu dilakukan secara bertahap.

AHY mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa nantinya juga dibarengi dengan penanaman pohon mangrove yang merupakan penahan air laut alami.

"Kita sedang merancang membangun tanggul di laut selain tanggul pantai. Dan, kita mengombinasikan dengan mangrove karena ini merupakan solusi yang berbasis alamiah. Sebab mangrove itu juga sangat efektif untuk dikombinasikan," ujar AHY saat meresmikan gerakan Ayo Muliakan Sungai.

Sebelumnya, AHY mengungkapkan bahwa pemerintah mematangkan desain tanggul laut raksasa.

"Indonesia sedang mematangkan rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari agenda perlindungan pesisir yang lebih luas, utamanya di wilayah Pantura Jawa. Langkah ini bukan sekadar menghadirkan perlindungan fisik, tetapi juga menjaga denyut nadi kehidupan masyarakat, melindungi mata pencaharian, serta memastikan keberlanjutan ekosistem sosial dan ekonomi di kawasan pesisir," ujar AHY.

Ia mengatakan perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata yang dihadapi Indonesia.

Banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, serta ancaman kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah di sejumlah wilayah pesisir memerlukan langkah-langkah mitigasi yang terukur dan berjangka panjang.

Menurut dia, proyek tersebut membuka peluang kolaborasi internasional yang luas, mulai dari rekayasa pesisir, teknologi perlindungan pantai dan penghalang laut, sistem operasi dan pemeliharaan, hingga penelitian dan pengembangan bersama.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Tentunya hal-hal teknis ini kami akan bicarakan secara intens, komunikasi intens kepada para pemangku kepentingan termasuk stakeholder maupun regulator

Jakarta (ANTARA) - Lion Group menegaskan mengikuti kebijakan pemerintah terkait rencana pembahasan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan industri penerbangan serta memastikan layanan transportasi udara tetap dapat diakses masyarakat luas.

Corporate Communications Strategic Lion Group Danang Mandala Prihantoro mengatakan perusahaan terus menjalin koordinasi dengan regulator dan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

"Kami tetap terus berkoordinasi dengan para regulator (pemerintah) serta para stakeholder untuk merumuskan kebijakan-kebijakan tersebut bisa berkesinambungan dan bisa memberikan, tetap memberikan manfaat kepada masyarakat," kata Danang ditemui di sela-sela Press Conference BookCabin Travel Fair di Jakarta, Selasa.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPW) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berencana melakukan pembahasan TBA tiket pesawat bersama Kementerian Perhubungan imbas geopolitik global.

Menurutnya, komunikasi yang dibangun bersama regulator dan pemangku kepentingan dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan dapat mendukung keseimbangan antara kebutuhan industri penerbangan dan kepentingan pengguna jasa.

Ia menegaskan Lion Group menghormati setiap keputusan yang diambil pemerintah bersama para pemangku kepentingan sepanjang kebijakan tersebut mendukung kelangsungan bisnis penerbangan nasional dan ekosistem transportasi udara secara menyeluruh.

Selain memperhatikan keberlanjutan usaha, Lion Group juga menilai kebijakan terkait tarif penerbangan harus tetap mempertimbangkan aspek keterjangkauan sehingga masyarakat dapat terus menikmati layanan transportasi udara secara optimal.

Perusahaan berpandangan bahwa berbagai pembahasan mengenai tarif penerbangan, termasuk TBA dan komponen biaya lainnya, perlu dilakukan melalui dialog yang konstruktif bersama regulator serta pelaku industri terkait.

Danang menambahkan pembahasan teknis mengenai kebijakan tarif akan terus dikomunikasikan secara intensif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan guna menghasilkan keputusan yang mendukung industri sekaligus pelanggan penerbangan.

"Tentunya hal-hal teknis ini kami akan bicarakan secara intens, komunikasi intens kepada para pemangku kepentingan termasuk stakeholder maupun regulator," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan penyesuaian tarif batas atas (TBA) tiket pesawat dilakukan secara terukur mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kenaikan harga energi dunia imbas konflik Timur Tengah.

"Memang tidak selalu mudah untuk menghadapi dinamika dunia seperti ini, tetapi mudah-mudahan ada perbaikan situasi dan sekaligus juga (harga tiket pesawat) tidak terlalu memberatkan masyarakat," kata AHY di Jakarta, Minggu (17/5).

Konflik dan ketegangan dunia berdampak langsung terhadap kenaikan harga energi global yang kemudian mempengaruhi biaya operasional sektor transportasi udara dan layanan penerbangan nasional secara keseluruhan.

Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Perhubungan, AHY mengatakan pemerintah terus melakukan pembahasan bersama Kementerian Perhubungan mengenai berbagai opsi kebijakan untuk memastikan penyesuaian harga tiket tetap berada dalam batas yang wajar dan terukur.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia guna mencari solusi terbaik menghadapi tekanan biaya operasional akibat kenaikan harga energi dunia saat ini.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan pembahasan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat dilakukan bersama maskapai dan pemangku kepentingan sebagai respons terhadap dampak geopolitik global terhadap biaya operasional penerbangan.

Dalam jangka pendek, pemerintah terlebih dahulu memformulasikan penyesuaian biaya tambahan (fuel surcharge) sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur yang berdampak pada biaya operasional maskapai penerbangan.

"Selanjutnya kita akan bicara mengenai TBA-nya (tiket pesawat) ya," kata Menhub ditemui seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (21/5).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah masih terus mematangkan proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai upaya melindungi kawasan pesisir utara Jawa (Pantura) dari ancaman lingkungan.

AHY mengatakan proyek tersebut melibatkan banyak pihak karena mencakup wilayah yang luas, yakni lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota di sepanjang Pantura.

“Ini bukan proyek yang melibatkan satu atau dua pihak saja. Ada lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota yang terlibat, terutama di kawasan Pantura,” ujar AHY usai menghadiri acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta, Sabtu.

"Kami kejar terus, mudah-mudahan tahun depan (2027) bisa lebih matang lagi," katanya menambahkan.

Proyek giant sea wall merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk mengatasi banjir rob, penurunan muka tanah, serta kenaikan permukaan air laut yang semakin mengancam wilayah pesisir, khususnya di Pantai Utara Pulau Jawa.

Gagasan pembangunan tanggul laut tersebut telah lama dibahas dan kini kembali didorong seiring meningkatnya risiko perubahan iklim dan tekanan terhadap kawasan pesisir yang padat penduduk dan aktivitas ekonomi tersebut.

AHY menyebutkan sekitar 50 juta penduduk tinggal di kawasan tersebut, sehingga diperlukan langkah perlindungan yang komprehensif dari berbagai ancaman lingkungan.

Ancaman tersebut antara lain kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah yang memperparah risiko banjir rob di sejumlah wilayah, seperti Teluk Jakarta, Semarang, Demak, dan Kendal.

Menurut AHY, penurunan muka tanah di beberapa daerah bahkan mencapai 5 hingga 20 centimeter per tahun, sehingga membutuhkan intervensi melalui pembangunan infrastruktur.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, AHY menyampaikan pemerintah mempertimbangkan pembangunan tanggul pantai maupun tanggul laut di wilayah terdampak, yang dikombinasikan dengan pendekatan berbasis alam (nature-based solutions), seperti penanaman mangrove untuk meredam gelombang.

Selain melindungi masyarakat pesisir, AHY menuturkan bahwa proyek tersebut juga bertujuan menjaga kawasan industri strategis, kawasan ekonomi khusus, serta sentra produksi pangan yang mulai terdampak intrusi air laut.

Ia menambahkan proyek giant sea wall membutuhkan pendanaan besar, sehingga pemerintah mengundang keterlibatan pihak swasta dan pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri.

Menurut dia, proyek tersebut penting tidak hanya menjadi upaya mitigasi bencana, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan ekonomi nasional.

Proyek giant sea wall dirancang membentang sekitar 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar 80 miliar dolar AS, dengan tahapan awal pembangunan di Teluk Jakarta yang diproyeksikan menelan biaya sekitar 8 hingga 10 miliar dolar AS.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ketahanan pangan harus diperkuat. Risiko iklim seperti El Nino juga perlu diantisipasi dengan baik agar tidak memicu musim kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu produksi pertanian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan risiko konflik global mendorong Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi dan pangan guna menghadapi ketidakpastian yang meningkat.

Dalam acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta, Sabtu, AHY mengatakan eskalasi konflik geopolitik, khususnya di Timur Tengah, berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia, termasuk di kawasan strategis seperti Selat Hormuz.

Kondisi tersebut dinilai dapat memicu lonjakan harga energi yang berdampak berantai pada harga pangan dan komoditas dasar lainnya.

“Jika konflik dan perang berkelanjutan terjadi di Timur Tengah, Selat Hormuz sulit dinormalisasi dalam waktu dekat maka harga energi dan pangan dunia bisa mengalami kenaikan yang mencekik,” ujar AHY.

Menurut dia, energi memiliki peran krusial dalam menopang aktivitas ekonomi. Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi, sehingga berujung pada tekanan terhadap harga kebutuhan masyarakat.

AHY menegaskan pentingnya kemandirian nasional, terutama pada sektor energi dan pangan, agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal. Ketahanan di kedua sektor itu, lanjutnya, menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Ketahanan pangan harus diperkuat. Risiko iklim seperti El Nino juga perlu diantisipasi dengan baik agar tidak memicu musim kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu produksi pertanian hingga menyebabkan gagal panen,” katanya.

Selain faktor geopolitik, AHY juga menyoroti berbagai tantangan global lain seperti krisis iklim, bencana alam, serta disrupsi teknologi yang turut mempengaruhi dinamika ekonomi dunia.

Ia menilai kondisi tersebut menuntut Indonesia untuk semakin adaptif dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Lebih lanjut, Menko AHY menyebut pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi dan pangan, termasuk melalui peningkatan konektivitas dan efisiensi distribusi logistik.

Dengan infrastruktur yang terintegrasi, biaya logistik menurutnya dapat ditekan sehingga distribusi energi dan pangan menjadi lebih terjangkau.

Menko AHY juga menyatakan bahwa penguatan ketahanan energi dan pangan harus berjalan seiring dengan pembangunan yang merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk itu, ia menegaskan pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali dan setiap daerah perlu mendapat perhatian yang sama, sehingga tidak ada lagi pendekatan yang berpusat di Jawa.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Memang tidak mudah menghadapi dinamika dunia seperti ini, tetapi mudah-mudahan ada perbaikan situasi sekaligus (harga tiket pesawat) tidak memberatkan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan penyesuaian tarif batas atas (TBA) tiket pesawat dilakukan secara terukur mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kenaikan harga energi dunia imbas konflik Timur Tengah.

"Memang tidak selalu mudah untuk menghadapi dinamika dunia seperti ini, tetapi mudah-mudahan ada perbaikan situasi dan sekaligus juga (harga tiket pesawat) tidak terlalu memberatkan masyarakat," kata AHY di Jakarta, Minggu.

Dia menekankan hal itu saat ditemui usai menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI Jakarta.

AHY menuturkan tekanan geopolitik global masih mempengaruhi berbagai sektor ekonomi termasuk transportasi dan industri penerbangan di Indonesia saat ini.

Menurut dia, konflik dan ketegangan dunia berdampak langsung terhadap kenaikan harga energi global yang kemudian mempengaruhi biaya operasional sektor transportasi udara dan layanan penerbangan nasional secara keseluruhan.

Ia menjelaskan pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan harga tiket pesawat menjelang masa libur sekolah dan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, yang biasanya meningkatkan mobilitas perjalanan nasional.

Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Perhubungan, AHY mengatakan penyesuaian tarif penerbangan merupakan langkah yang tidak mudah karena pemerintah harus menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia secara luas.

"Oleh karena itu negara-negara di dunia termasuk Indonesia harus melakukan langkah-langkah yang tidak mudah tapi penyesuaian dan memang ini akan berdampak pada masyarakat, tetapi ini yang memang harus diambil," bebernya.

Menurut dia, pemerintah terus melakukan pembahasan bersama Kementerian Perhubungan mengenai berbagai opsi kebijakan untuk memastikan penyesuaian harga tiket tetap berada dalam batas yang wajar dan terukur.

Ia menambahkan pemerintah juga berkoordinasi dengan maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia guna mencari solusi terbaik menghadapi tekanan biaya operasional akibat kenaikan harga energi dunia saat ini.

AHY berharap kondisi geopolitik global terutama konflik di kawasan Timur Tengah dapat segera membaik sehingga tekanan terhadap pasar energi dunia dan sektor penerbangan dapat berangsur menurun secara bertahap.

Menurut dia, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global sekaligus memastikan kebijakan transportasi udara nasional tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta keberlangsungan industri penerbangan Indonesia.

"Karena semakin meningkatnya harga energi dunia termasuk untuk sektor penerbangan dan menjadi atensi kita semuanya, kita juga berharap situasi krisis di Timur Tengah ini bisa semakin membaik dari waktu ke waktu," kata AHY.

Diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyesuaikan besaran fuel surcharge angkutan udara guna merespons fluktuasi harga avtur dan menjaga keseimbangan biaya operasional maskapai serta keterjangkauan tarif penerbangan.

"Penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (16/5).

Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) sebagai dampak adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Kebijakan tersebut dilakukan menyikapi perkembangan harga bahan bakar penerbangan (avtur) yang mengalami kenaikan, sekaligus untuk menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan keterjangkauan tarif angkutan udara.

Dalam Keputusan Menteri tersebut disebutkan besaran fuel surcharge ditetapkan berdasarkan rata-rata harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan.

"Adapun persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas dengan menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku," ujar Lukman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ya, ini amanah yang memang harus kita jaga bersama-sama. Pembangunan ekonomi tidak boleh dengan merusak lingkungan. Jadi kalaupun ada eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral yang ada di tanah kita (di kawasan transmigrasi), itu tidak boleh dilak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan, pengelolaan mineral di kawasan transmigrasi harus menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memastikan pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah Indonesia.

"Ya, ini amanah yang memang harus kita jaga bersama-sama. Pembangunan ekonomi tidak boleh dengan merusak lingkungan. Jadi kalaupun ada eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral yang ada di tanah kita (di kawasan transmigrasi), itu tidak boleh dilakukan semena-mena," kata Menko AHY di Jakarta, Minggu.

Dia menekankan hal itu saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta.

Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Transmigrasi, AHY menegaskan pembangunan ekonomi nasional tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan lingkungan hidup karena keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam harus tetap dijaga secara berkelanjutan nasional.

Menurutnya eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral di Indonesia wajib mengikuti aturan hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga tidak dilakukan secara semena-mena oleh pihak tertentu.

Ia mengatakan, pemerintah akan memastikan seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam berjalan adil dan bertanggung jawab demi menjaga keseimbangan pembangunan serta keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat sekitar kawasan.

Menurutnya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam berlebihan dapat memicu berbagai bencana alam yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di wilayah terdampak kegiatan pertambangan tersebut.

"Lingkungan yang rusak, hancur, itu menyebabkan bencana alam. Dan yang paling menderita, paling terdampak dan menjadi korban tentu masyarakat yang ada di sekitar situ," tegasnya.

Ia menilai tidak adil apabila ada pihak yang mengambil keuntungan besar dari kekayaan alam nasional tetapi mengabaikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan generasi masa depan Indonesia.

AHY mengatakan, pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan yang berjalan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekologis agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak meninggalkan persoalan lingkungan serius di kemudian hari.

Menurut dia, pembangunan modern saat ini harus mengedepankan konsep infrastruktur hijau atau green development yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup nasional secara menyeluruh.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur hijau juga menjadi bagian penting menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global termasuk mengurangi dampak lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam di berbagai daerah Indonesia.

AHY menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus berjalan searah dalam menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan demi mencegah bencana bagi generasi mendatang di Indonesia.

Kementerian Transmigrasi membuka potensi memanfaatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi untuk tambang batu bara hingga logam tanah jarang (LTJ), dalam rangka menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Dari hasil penelitian 2 ribu peneliti kemarin, ada juga terkait dengan tambang seperti batu bara. Kalau di Mamuju (Sulawesi Barat) itu ada logam tanah jarang. Itu juga kami potensikan,” ujar Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam konferensi pers Pertemuan Kepala SKK Migas dengan Menteri Transmigrasi di Jakarta, Senin (4/5).

Iftitah menjelaskan bahwa saat ini, Kementerian Transmigrasi sedang betul-betul fokus untuk menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

Dengan demikian, lanjut dia, masyarakat yang berpindah ke wilayah tersebut bisa merasa betah sebab memiliki pekerjaan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengajak pemuda terlibat membangun kawasan transmigrasi melalui program riset dan pengabdian Ekspedisi Patriot.

"Generasi muda terutama, yang diharapkan berada di depan karena Indonesia membutuhkan tenaga dan pemikiran terbaik kita," kata Menko AHY di Jakarta, Minggu.

Ajakan tersebut disampaikan AHY saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang dirangkaikan dengan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI Jakarta.

Menurut AHY, program Ekspedisi atau Transmigrasi Patriot menjadi langkah strategis Kementerian Transmigrasi dalam menghadirkan generasi muda unggul untuk membantu pengembangan kawasan transmigrasi melalui riset, inovasi, serta pengabdian langsung kepada masyarakat setempat.

Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Transmigrasi, AHY mengaku bangga karena pada tahun lalu pemerintah berhasil memberangkatkan 2.000 peserta Ekspedisi Patriot menuju 154 kawasan transmigrasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk menjalankan penelitian lapangan.

Ia menjelaskan para peserta berasal dari berbagai kampus terbaik Indonesia yang memiliki semangat pengabdian tinggi dan siap menghadapi tantangan ketika diterjunkan langsung ke kawasan transmigrasi yang jauh dari keluarga mereka.

Menurutnya, mahasiswa yang mengikuti Ekspedisi Patriot tidak hanya melakukan penelitian, tetapi juga memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengembangkan kawasan transmigrasi dari sisi ekonomi, sosial, dan pembangunan infrastruktur daerah.

Ia menilai banyak kawasan transmigrasi masih membutuhkan perhatian negara agar pertumbuhan ekonomi berjalan merata sehingga manfaat pembangunan nasional dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah terpencil dan tertinggal di Indonesia.

AHY menegaskan Kementerian Transmigrasi memiliki peran penting sebagai instrumen negara untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus menghadirkan keadilan ekonomi melalui pengembangan kawasan transmigrasi berbasis potensi daerah setempat.

Di tempat yang sama, Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan kegiatan Patriot Move 2026 digelar untuk menyosialisasikan program Transmigrasi Patriot yang menjadi kelanjutan pengembangan kawasan transmigrasi tahun sebelumnya.

Iftitah menjelaskan pada tahun lalu Kementerian Transmigrasi telah menerjunkan sebanyak 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi guna melakukan penelitian dan pemetaan potensi pengembangan daerah.

"Kalau dulu 2.000 peneliti, sekarang ini ada 1.458 (peserta Ekspedisi Patriot yang akan dikirim) di 53 kawasan transmigrasi utamanya di Indonesia Timur, jadi fokus di sana," kata Iftitah.

Menurut dia, program Transmigrasi Patriot tahun ini diperluas tidak hanya berfokus pada penelitian lapangan, tetapi juga diperkuat melalui kegiatan pengabdian masyarakat di kawasan transmigrasi nasional.

Ia mengatakan program tersebut bertujuan menghadirkan sumber daya manusia unggul di garis depan pembangunan agar kawasan transmigrasi mampu berkembang lebih maju melalui inovasi dan pemberdayaan masyarakat.

Iftitah menegaskan tugas Kementerian Transmigrasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 adalah menciptakan ekosistem ekonomi baru guna mendorong pertumbuhan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan nasional.

Menurut dia, kehadiran sumber daya manusia unggul di kawasan transmigrasi diyakini mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga perpindahan penduduk dapat berlangsung secara alami dan mandiri.

Ia menjelaskan strategi pengembangan ekonomi baru membuat masyarakat datang secara sukarela ke kawasan transmigrasi tanpa memerlukan biaya besar dari negara untuk memindahkan penduduk antarwilayah Indonesia.

Iftitah mencontohkan keberhasilan kawasan transmigrasi di Sulawesi Selatan yang kini mampu mengekspor durian ke Tiongkok sehingga kesejahteraan petani meningkat hingga lima sampai enam kali lipat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026