JAKARTA - Tibet masih menjadi salah satu wilayah paling tertutup di China bagi akses asing. Padahal, Beijing selama bertahun-tahun menggambarkan kawasan itu sebagai simbol “persatuan etnis” dan kemajuan di bawah pemerintahan China.

Mantan asisten pribadi Dalai Lama, Khedroob Thondup, menilai pembatasan akses ke Tibet dilakukan secara sengaja untuk membatasi transparansi, menekan jurnalisme independen, dan mengontrol keterlibatan internasional.

“Hambatan-hambatan itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi disengaja,” ujar Thondup, seperti dikutip European Times, Rabu (6/5/2026).

Dia menyebut Tibet berbeda dengan sebagian besar provinsi lain di China karena wisatawan asing wajib memiliki izin khusus untuk masuk ke Tibet Autonomous Region (TAR). Izin tersebut tidak otomatis diberikan dan harus melalui proses birokrasi yang ketat, biasanya dengan sponsor dari agen perjalanan resmi.

Perjalanan independen asing ke Tibet pada dasarnya mustahil dilakukan, kata Thondup. Bahkan, ketika izin diberikan, perjalanan disebut tetap dibatasi pada rute dan lokasi yang telah disetujui pemerintah.

“Pesannya jelas. Tibet bukan tempat untuk dijelajahi secara bebas, tetapi sebuah panggung yang dikendalikan,” sebut Thondup.

Menurutnya, pengawasan di Tibet berlangsung sangat intensif. Hotel dipantau, pergerakan dilacak, dan percakapan diawasi.

Jurnalis asing disebut menghadapi pembatasan paling ketat, sementara warga keturunan Tibet dari komunitas diaspora mendapat pengawasan yang lebih besar karena dianggap mampu “menembus narasi resmi negara.”

Banyak di antara mereka dilaporkan ditolak masuk, sementara yang berhasil masuk disebut kerap dibayangi, diinterogasi, atau ditekan untuk menghentikan perjalanan mereka.

China memang sesekali menggelar kunjungan bagi diplomat atau media asing, tetapi Thondup menilai kunjungan tersebut sangat dikontrol.

Hambatan Verifikasi

Delegasi disebut hanya diarahkan ke desa percontohan, biara yang telah dipoles, atau sekolah unggulan, sementara isu-isu sensitif seperti sekolah asrama, pembatasan bahasa Tibet, dan indoktrinasi politik tidak dapat diperiksa secara independen.

“Dengan mengontrol siapa yang melihat apa, negara mengontrol apa yang dipercayai dunia,” ucap Thondup.

Dia juga menilai pembatasan akses digunakan sebagai alat strategis untuk melindungi kebijakan Beijing dari sorotan internasional.

Thondup menyinggung berbagai isu yang sulit diverifikasi secara independen karena minimnya akses, termasuk dugaan penghancuran situs keagamaan, pembatasan pendidikan bahasa Tibet, perluasan infrastruktur pengawasan, relokasi paksa, serta pembungkaman kritik.

Akibatnya, masyarakat Tibet di dalam wilayah tersebut disebut memiliki akses terbatas terhadap media asing, sementara komunitas diaspora kesulitan melawan narasi resmi tanpa pelaporan langsung dari lapangan.

“Hasil akhirnya adalah vakum kebenaran yang diisi propaganda,” ujarnya.

Negeri "Lubang Kunci"

Menurut Thondup, pembatasan di Tibet menjadi tantangan langsung bagi pemerintah dan lembaga internasional yang mengklaim berkomitmen terhadap hak asasi manusia (HAM).

“Tanpa transparansi, keterlibatan menjadi hampa. Tanpa akses, dialog menjadi sepihak,” tulisnya.

Dia menegaskan bahwa tuntutan atas akses yang bebas, jurnalisme independen, dan perlakuan setara bagi pengunjung keturunan Tibet bukan sekadar persoalan diplomasi, melainkan prinsip dasar.

“Tibet tetap tertutup rapat bukan karena hambatan logistik, tetapi karena keterbukaan mengancam narasi kontrol,” kata Thondup.

Akhir kata, dia mengatakan bahwa izin perjalanan, pengawasan, dan pemeriksaan ketat merupakan mekanisme yang digunakan Beijing untuk mempertahankan monopoli atas narasi tentang Tibet.

“Selama hambatan-hambatan itu belum dibongkar, Tibet akan tetap menjadi negeri yang hanya dilihat melalui lubang kunci, realitasnya tersamarkan dan rakyatnya tidak terdengar,” pungkas Thondup.