Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (4/1), mulai dari pembebasan PPh Pasal 21 periode 2026 untuk pekerja di lima sektor padat karya hingga penyitaan 133 ton bawang bombay ilegal.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak kembali pada Senin pagi ini.

1. Aturan terbit, pekerja di 5 sektor padat karya bebas PPh di 2026

Pemerintah resmi menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 periode 2026 untuk pekerja di lima sektor padat karya tertentu. Kebijakan tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi tahun anggaran 2026.

“Bahwa untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial pada tahun 2026, telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian fasilitas fiskal,” demikian bunyi pertimbangan PMK 105/2025, dikutip di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

2. KAI: Penjualan tiket tembus 4,1 juta lampaui Nataru 2024/2025

PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) mencatat penjualan tiket angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 tembus di angka 4.135.783, melampaui penjualan pada periode Nataru 2024/2025.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan jutaan tiket itu dijual pada periode periode 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026 hingga Minggu, 4 Januari 2026 pukul 08.00 WIB.

"Capaian tersebut tumbuh 10,86 persen dibandingkan periode Nataru 2024/2025 yang mencatat 3.730.584 tiket. Angka ini masih berpotensi meningkat karena penjualan tiket berlangsung hingga Minggu, 4 Januari 2026 pukul 24.00 WIB," kata Anne di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

3. Analis ingatkan konflik AS dan Venezuela akan tekan pasar keuangan

Analis pasar modal sekaligus founder Republik Investor Hendra Wardana mengatakan sentimen global khususnya memanasnya hubungan Amerika Serikat (AS) dan Venezuela, akan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi pergerakan pasar keuangan pada awal tahun 2026.

"Isu penangkapan Presiden Venezuela (Nicolas Maduro) oleh otoritas AS meningkatkan ketegangan geopolitik dan langsung berdampak pada persepsi risiko global," ujar Hendra kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

4. Kementan bentuk 33 balai besar dorong modernisasi pertanian daerah

Kementerian Pertanian membentuk 33 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di 33 provinsi untuk memperkuat pendampingan teknologi pertanian daerah dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Pembentukan 33 balai besar tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 dan berada di bawah koordinasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP).

Kepala BRMP Kementan Fadjry Djufry di Bogor, Jawa Barat, Minggu, menjelaskan bahwa balai besar tersebut merupakan peningkatan status dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian yang sebelumnya telah ada di daerah.

Baca selengkapnya di sini.

5. Total 133 ton bawang bombay diamankan APH berkat kanal "Lapor Pak Amran"

Kementerian Pertanian menyatakan aparat penegak hukum (APH) berhasil menggagalkan masuknya bawang bombay ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang, Jawa Tengah, sebanyak 133 ton, berkat adanya aduan "Lapor Pak Amran".

Berdasarkan keterangan Kementerian Pertanian dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu, menyebutkan Polrestabes Semarang bersama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Jawa Tengah, Kodim 0733/KS, serta Lanal Semarang menggagalkan upaya pemasukan bawang bombay ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang kembali diperpanjang pemerintah menjadi dorongan penting bagi sektor properti nasional.

Kebijakan PPNDTP akan menstimulasi pasar perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga membuka peluang bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dalam rentang Rp 8,5-15 juta/bulan yang selama ini belum tersentuh.

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Realestat Indonesia (BPO-REI), Paulus Totok Lusida, menegaskan bahwa kelompok MBT perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Menurutnya, kelompok ini kerap berada di posisi serba sulit karena tidak termasuk kategori penerima subsidi, namun juga belum cukup mampu membeli rumah dengan skema komersial penuh.

"Selain untuk MBR, kami juga terus memperjuangkan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dengan harga rumah hingga Rp500 juta. Ini kami sudah usulkan sejak lama, jadi bunganya komersial tetapi bebas PPN. Semoga disetujui dan ditetapkan lewat peraturan presiden," ujar Totok kepada CNBC Indonesia, Senin (3/11/2025).

Ia menjelaskan, dengan adanya kebijakan PPN DTP yang diperpanjang hingga 2027, pembeli rumah dengan harga antara Rp200 juta hingga Rp500 juta bisa menikmati pembebasan pajak yang nilainya cukup besar. Potongan PPN bukan sekadar insentif sesaat, melainkan kebijakan strategis yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan jangka panjang.

"Karena pengaruh pajak itu 10 tahun saja itu sama dengan 100 persen. Kalau Anda beli rumah, bayar PPN, itu kan berbunga selama 10 tahun, itu sama dengan 100 persen. Jadi Anda beli satu rumah biayanya sama dengan dua rumah," katanya.

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan pro-rakyat seperti program pembangunan 3 juta rumah, penambahan kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit di tahun 2025, serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Namun demikian, Totok menilai kebijakan tersebut masih perlu diperluas agar juga menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan tanggung.

"Jumlah kalangan menengah cukup besar. Kalau yang sederhana misalnya ya, itu 50 persen dari market, MBT ini 30 persen. Oke, tinggi juga ya, untuk persentasenya," ujarnya.

Totok menjelaskan bahwa sektor properti memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain menjadi penggerak bagi lebih dari seratus industri turunan, sektor ini juga berperan besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

"Properti itu setelah dianalisa lebih detail, pengaruhnya sangat besar. Secara PDB kan di sekitar 14 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi, bahkan dari tim presiden bilang properti itu bisa memengaruhi 2 persen. Jadi untuk mencapai 8 persen, 2 persen itu bisa dari properti," kata Totok.

Adapun perincian pengelompokkan MBR berdasarkan Permen Nomor 5 Tahun 2025 tersebut adalah:

1. Zona 1 meliputi Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatra, NTT, dan NTB:
- Status tidak kawin: Rp8.500.000
- Status kawin: Rp10.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp10.000.000

2. Zona 2 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali:
- Status tidak kawin: Rp9.000.000
- Status kawin: Rp11.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp11.000.000

3. Zona 3 meliputi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya:
- Status tidak kawin: Rp10.500.000
- Status kawin: Rp12.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp12.000.000

4. Zona 4 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang:
- Status tidak kawin: Rp12.000.000
- Status kawin: Rp14.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp14.000.000