REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — BUMN perbankan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat laba bersih konsolidasi sebesar Rp 1,85 triliun hingga Mei 2026. Jumlah ini meningkat 54,37 persen secara tahunan (year onyear/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,19 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (17/6/2026), mengatakan kinerja tersebut menunjukkan fundamental bisnis perseroan tetap solid di tengah dinamika ekonomi global.

Menurut dia, sektor perumahan yang menjadi fokus penyaluran kredit BTN masih memiliki prospek pertumbuhan yang besar karena rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

"Rumah bukan sekadar aset investasi, tetapi merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selama masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang layak, kebutuhan terhadap pembiayaan perumahan akan terus ada," kata Nixon.

Ia menambahkan, BTN akan terus memperkuat ekosistem perumahan nasional melalui transformasi bisnis dan inovasi layanan guna mendukung kebutuhan pembiayaan rumah serta layanan keuangan pendukung lainnya.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan konsolidasi perseroan, pertumbuhan laba hingga Mei 2026 tersebut ditopang oleh peningkatan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII), penyaluran kredit dan pembiayaan, serta penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

Pendapatan bunga bersih BTN hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp 7,11 triliun atau naik 14,97 persen (yoy) dibandingkan Rp 6,18 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Jakarta menyiapkan empat strategi utama untuk mendukung transformasi Jakarta sebagai kota dengan sistem keuangan yang lebih inklusif dan terkoneksi. Strategi tersebut mencakup perluasan inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, akses pembiayaan perumahan, serta penguatan iklim investasi.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan, tantangan Jakarta ke depan bukan hanya membangun infrastruktur dan teknologi, tetapi juga memastikan seluruh warga memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi.

“Jakarta tidak kekurangan gedung, jalan, maupun teknologi. Yang masih perlu diperkuat adalah keterhubungan antara warga dengan layanan, UMKM dengan pasar, investor dengan peluang, serta pemerintah dengan masyarakat,” kata Agus dalam diskusi Urban Talks BUMD: Katalisator Kota, Akselerator Pembangunan pada Jakarta Future Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026).

Agus menjelaskan, Bank Jakarta ingin mengambil peran sebagai penghubung dalam ekosistem pembangunan kota. Sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Jakarta, Bank Jakarta menempatkan diri sebagai sistem pendukung keuangan yang menghubungkan warga, pelaku usaha, pemerintah, dan investor.

Menurut dia, perluasan inklusi keuangan menjadi salah satu fokus utama karena masih terdapat masyarakat yang belum terhubung dengan layanan keuangan formal sehingga akses terhadap berbagai peluang ekonomi masih terbatas. “Ini menjadi pekerjaan besar yang harus kami selesaikan," ujar Agus.

Selain itu, Bank Jakarta akan memperluas dukungan bagi UMKM melalui akses pembiayaan, digitalisasi usaha, dan perluasan pasar. Agus menilai pelaku usaha kecil membutuhkan dukungan yang lebih komprehensif agar mampu berkembang dan meningkatkan daya saing. “UMKM tidak hanya membutuhkan pinjaman, tetapi juga membutuhkan kesempatan,” katanya.

Di sektor perumahan, Bank Jakartaakan memperkuat akses pembiayaan hunian. Langkah ini dinilai penting karena masih banyak generasi muda yang menghadapi tantangan untuk memiliki rumah dengan harga yang terjangkau di Jakarta.

“Akses pembiayaan rumah harus menjadi bagian dari strategi kota karena banyak anak muda yang kesulitan menjangkau harga rumah di Jakarta,” ujar Agus.

Strategi lainnya adalah memperkuat kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Jakarta. Menurut Agus, pembangunan kota global membutuhkan dukungan investasi yang berkelanjutan dan tidak dapat hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah.

“Peran Bank Jakarta bukan sekadar menghimpun dana dan menyalurkan kredit, tetapi menjadi penghubung antara warga, UMKM, pemerintah, dan investor dalam satu ekosistem kota,” katanya.

Agus menambahkan, transformasi digital harus mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Teknologi, menurut dia, harus menjadi sarana untuk memperluas kesempatan ekonomi, termasuk bagi pelaku usaha kecil dan keluarga muda.

Ia menilai peran BUMD saat ini telah berkembang tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai penggerak ekosistem pembangunan yang mendorong pemerataan kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

“Ukuran keberhasilan Jakarta bukan seberapa tinggi gedung yang berdiri, tetapi seberapa banyak mimpi yang dapat diwujudkan oleh warganya. Jika MRT menghubungkan titik-titik kota, maka Bank Jakarta akan menghubungkan peluang-peluang kehidupan,” kata Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mengungkapkan strategi penyaluran kredit pembiayaan rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk kelompok masyarakat dalam kategori desil 3.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN telah menyalurkan kredit pembiayaan rumah subsidi sebanyak 6 juta unit sejak awal program berjalan.

“Kalau desil 3 KPR subsidi di BTN ada 6 juta rumah dari awal program,” kata Nixon dalam keterangan tertulis, Minggu (24/5/2026).

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu saat konferens pers di Menara I BTN, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Sebagai informasi, desil 3 merupakan klasifikasi kelompok masyarakat yang berada di urutan ke-21 persen hingga 30 persen tingkat kesejahteraan terendah secara nasional.

Dalam program bantuan pemerintah, kelompok ini dikategorikan sebagai masyarakat hampir miskin.

Strategi BTN salurkan pembiayaan rumah

Nixon menjelaskan, BTN memiliki dua strategi utama dalam menyalurkan kredit perumahan kepada masyarakat.

Pertama, melalui program KPR subsidi yang dirancang untuk masyarakat dengan batas maksimal penghasilan tertentu agar tepat sasaran kepada kelompok MBR.

Kedua, melalui bantuan pembangunan rumah swadaya bagi masyarakat dengan tingkat penghasilan paling rendah.

Menurut dia, program KPR subsidi menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjangkau kelompok masyarakat desil 3 hingga desil 8.

“KPR tentu dibantu pemerintah. Pemerintah buat program KPR subsidi yang dibatasi max income. Maksudnya ini memang menyasar masyarakat penghasilan rendah karena banyak unbanked. Kalau ada 10 desil, maka bisa dibilang yang paling sulit tinggal desil 1-2 sedangkan desil 3-8 diintervensi KPR,” jelasnya.

iStock Ilustrasi KPR.

Sementara itu, masyarakat dalam kategori desil 1 dan 2 dinilai masih sulit mengakses layanan kredit perbankan. Untuk kelompok tersebut, pemerintah menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pemerintah salurkan BSPS untuk Desil 1 dan 2

Nixon mengatakan, program BSPS tahun ini menyasar sekitar 400.000 rumah tangga di seluruh Indonesia.

Melalui program tersebut, pemerintah memberikan bantuan pembangunan rumah swadaya sebesar Rp 20 juta hingga Rp 25 juta per rumah tangga.

“Yang desil 1-2 ini pemerintah mengeluarkan BSPS bantuan stimulan pembangunan swadaya jadi pemerintah kasih Rp 20 juta sampai Rp 25 juta tahun ini ada 400.000 per rumah tangga,” ujar Nixon.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji skema tenor KPR hingga 40 tahun untuk memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah.

Menurut Nixon, kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk masyarakat pada desil 1 dan 2.

“Hari ini pemerintah mengkaji KPR sampai 40 tahun mudah-mudahan desil 1-2 bisa dapat. Ini cara penetrasi MBR,” sebutnya.

BTN andalkan digitalisasi untuk jangkau masyarakat unbanked

Selain mengandalkan pembiayaan rumah, BTN juga memperluas akses layanan perbankan melalui digitalisasi.

Nixon menilai, tingkat penetrasi telepon seluler di Indonesia saat ini lebih tinggi dibanding kepemilikan rekening bank. Karena itu, digitalisasi menjadi salah satu cara untuk menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan atau unbanked.

Ia mencontohkan, selama lebih dari 70 tahun BTN menyalurkan sekitar 6 juta KPR. Namun, dalam waktu kurang dari tiga tahun, jumlah pengguna mobile banking BTN telah mencapai sekitar 5 juta akun.

“Kita buat digitalisasi untuk perbankan. Penetrasi HP lebih banyak dibanding penetrasi account. BTN usia 70 lebih KPR 6 jutaan, mobile ga sampai 3 tahun sudah 5 juta mobile banking acc. Menurut saya jumlah KPR di-takeover user mobile,” ungkapnya.

Menurut Nixon, layanan mobile banking membuat masyarakat lebih mudah membuka akses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor cabang.

“Penetration rate sekarang lebih mudah karena mobile bisa buka dari rumah. Itu cara kami akses unbanked,” jelas dia.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan hingga kini telah menyalurkan Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) untuk 6 juta unit rumah bagi kelompok masyarakat desil 3 di seluruh Indonesia.

“Kalau untuk (nasabah kategori) desil 3, (jumlah pembiayaan) KPR subsidi di BTN ada 6 juta rumah dari awal program,” kata Nixon LP Napitupulu dalam Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta.

Seperti yang dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, ia mengatakan pembiayaan KPR ditargetkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada desil 3 ke atas.

Dalam implementasi berbagai program bantuan pemerintah, masyarakat desil 3 dikategorikan sebagai kelompok hampir miskin.

“Ada 10 desil (kelompok masyarakat berdasarkan ekonomi), maka bisa dibilang yang paling sulit (mendapatkan bantuan kredit perumahan) tinggal desil 1-2, sedangkan desil 3-8 diintervensi KPR,” ujar Nixon.

Sebagai dukungan bagi masyarakat miskin dalam kelompok desil 1 dan 2 yang belum mampu mengakses kredit perbankan untuk mendapatkan hunian yang layak, pemerintah pun memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Ia mengatakan program BSPS tahun 2026 menyasar 400 ribu rumah tangga di seluruh Indonesia dengan alokasi Rp20-25 juta untuk setiap penerima.

Untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan rumah, pemerintah juga sedang mengkaji mengkaji skema tenor KPR hingga 40 tahun.

Nixon pun berharap skema tersebut juga bisa dinikmati oleh masyarakat dalam kelompok desil 1 sampai 2, tidak hanya desil 3 ke atas.

"Hari ini pemerintah mengkaji (rancangan skema pembiayaan) KPR sampai 40 tahun. Mudah-mudahan desil 1-2 bisa dapat (menikmati KPR tenor panjang tersebut nantinya). Ini cara penetrasi (meningkatkan pembiayaan perumahan bagi) MBR," katanya menambahkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan aturan skema KPR dengan tenor hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan simulasi serta mempersiapkan berbagai aturan pendukung sebelum kebijakan tenor panjang tersebut diumumkan secara resmi kepada publik dalam waktu mendatang.

“Tentu ini bisa meringankan angsurannya. Kalau 40 tahun, seperti sekarang rumah subsidi tapak kalau 10 tahun sekitar angsurannya Rp1,7 juta, 15 tahun angsuran Rp1,4 juta. Kalau 20 tahun mungkin Rp1,1 juta dan kalau 40 tahun bisa murah lagi sekitar Rp800-900 ribu," ujar dia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tingginya kebutuhan hunian membuat banyak masyarakat mulai berburu rumah melalui pameran properti dan pembiayaan. Namun, di tengah harga properti yang terus naik, masyarakat diingatkan agar tidak memaksakan cicilan rumah di luar kemampuan finansial.

Pesan itu disampaikan Senior Manager Retail Payment & Card BRI Cipto Haryabi dalam BRI Consumer Expo 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

“Yang paling penting setelah ambil KPR kualitas hidup jangan sampai turun,” kata Cipto.

Menurut dia, calon pembeli rumah perlu menghitung pendapatan bulanan, pengeluaran rutin, hingga dana darurat sebelum mengambil kredit pemilikan rumah (KPR). Ia mengatakan banyak masyarakat masih terjebak pada keinginan dibanding kebutuhan saat memilih rumah. Karena itu, masyarakat diminta realistis menentukan besaran cicilan agar kondisi keuangan keluarga tetap sehat.

“Kalau menurut kita keinginannya terlalu besar, nanti kita arahkan ke pilihan yang lebih aman,” ujarnya.

Selain kemampuan finansial, masyarakat juga diminta memperhatikan rekam jejak pengembang sebelum membeli rumah, terutama proyek yang masih dalam tahap pembangunan.

“Yang perlu diperhatikan adalahtrack recorddaridevelopertersebut,” kata Cipto.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto mengatakan BRI Consumer Expo digelar untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses pembiayaan rumah, kendaraan, hingga kebutuhan perjalanan dalam satu lokasi.

“Acara ini dirancang agar masyarakat dapat mengakses solusi pembiayaan untuk hunian, kendaraan, hingga kebutuhan perjalanan secara lebih mudah dan praktis,” ujar Aris.

Dalam pameran tersebut, BRI menawarkan promo KPR dengan bunga mulai 1,75 persenfixedsatu tahun dan kredit kendaraan bermotor (KKB) mulai 1,59 persen untuk tenor satu tahun.

BRI Consumer Expo 2026 berlangsung sejak Jumat (22/5/2026) hingga Ahad (24/5/2026) di Hall A dan B JICC Senayan, Jakarta. Pameran itu menghadirkan 58 pengembang properti, 43 merek kendaraan,travel fair, hinggamerchantkebutuhan rumah tangga dan kuliner.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (BTN) membuka opsi pembiayaan rumah dengan tenor hingga 40 tahun guna menjaga keterjangkauan cicilan di tengah harga rumah yang terus naik. Skema itu disiapkan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah dan target Swasembada Papan 2045.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan tenor panjang dibutuhkan agar masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, tetap mampu membeli rumah. "Salah satu solusi realistis yang ditawarkan adalah penyediaan pembiayaan murah dengan tenor jangka panjang, mulai dari 20, 30, hingga 40 tahun,” ujar Nixon dalam peluncuran buku Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045 di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Nixon, tantangan utama sektor perumahan saat ini bukan hanya membangun rumah, tetapi juga memastikan cicilan tetap terjangkau bagi masyarakat. “Challenge-nya bagaimana merumuskan instrumen pembiayaan yang pas agar cicilan rumah tidak mencekik kantong rakyat,” katanya.

Peluncuran buku tersebut turut dihadiri Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus penulis buku, Fahri Hamzah. Dalam kesempatan itu, Fahri menyoroti masih besarnya persoalan backlog perumahan di Indonesia yang mencapai sekitar 10 juta hingga 12 juta unit. Selain itu, sekitar 20 juta warga masih tinggal di rumah tidak layak huni.

Fahri menilai program 3 juta rumah bukan sekadar proyek properti, melainkan bagian dari transformasi besar ekonomi dan sosial masyarakat. “Swasembada papan adalah harga mati jika kita ingin membangun fondasi sosial dan ekonomi masyarakat yang kuat ke depan,” ujar Fahri.

Sementara itu, Hashim mengatakan pemerintah tengah menyiapkan strategi besar agar program 3 juta rumah benar-benar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. “Fokus kami jelas, memastikan program ini tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Hashim.

BTN menilai sinergi antara pemerintah, pengembang, dan lembaga pembiayaan menjadi kunci agar target penyediaan rumah rakyat dapat tercapai hingga 2045.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kredit perumahan PT Bank Tabungan Negara atau BTN hampir menembus Rp3 triliun hingga pertengahan Mei 2026. Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan penyaluran pembiayaan terbesar, terutama untuk mendukung pembangunan rumah oleh pengembang.

BTN mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) mencapai Rp2,97 triliun hingga 18 Mei 2026. Nilai itu terdiri atas KPP Supply sebesar Rp1,98 triliun dan KPP Demand Rp987 miliar.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan kebutuhan rumah masyarakat harus diimbangi dengan kesiapan proyek dari pengembang agar penyaluran pembiayaan berjalan efektif.

“KPP Supply hadir untuk memperkuat kapasitas pengembang dalam membangun proyek perumahan, sementara KPP Demand memastikan masyarakat memiliki akses pembiayaan yang terjangkau untuk memiliki rumah,” ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

BTN mencatat penyaluran KPP Supply sudah mencapai sekitar 33 persen dari target tahun ini sebesar Rp6 triliun. Sementara KPP Demand telah menyerap sekitar 25 persen dari kuota Rp4 triliun.

Secara nasional, Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penyaluran KPP Supply. Wilayah tersebut dinilai masih memiliki kebutuhan tinggi terhadap pembangunan rumah baru, terutama di kawasan penyangga perkotaan.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatat kinerja pembiayaan griya positif seiring membaiknya daya beli masyarakat dan meningkatnya kebutuhan hunian nasional, dengan portofolio mencapai sekitar Rp60 triliun hingga Maret 2026.

Perseroan mengungkapkan bahwa pembiayaan griya ini menjadi salah satu kontributor utama pada pertumbuhan pembiayaan konsumer.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pembiayaan griya tetap menjadi salah satu fokus utama perseroan mengingat kebutuhan perumahan nasional yang masih tinggi serta potensi pertumbuhan pasar yang besar.

“Segmen griya merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan pembiayaan konsumer BSI. Kami melihat kebutuhan hunian masyarakat masih sangat besar, khususnya untuk pembelian rumah pertama. Hal ini sejalan dengan membaiknya daya beli masyarakat dan meningkatnya optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional,” kata Erwan.

Ia menambahkan bahwa pertumbuhan pembiayaan griya juga didukung oleh berbagai keunggulan produk yang kompetitif, antara lain angsuran tetap hingga akhir tenor, fasilitas free appraisal, special price pada developer rekanan terpilih, hadiah BSI Emas, serta berbagai program promo lainnya.

Selain memperkuat layanan pada segmen komersial, perseroan terus mendukung program kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga Maret 2026, portofolio FLPP BSI telah mencapai lebih dari Rp5,7 triliun.

Perseroan mencatat tren booking pembiayaan griya masih menunjukkan pertumbuhan yang baik, terutama untuk pembelian rumah pertama dengan kisaran harga Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

Permintaan pembiayaan juga berasal dari kebutuhan take over, renovasi rumah, serta kebutuhan hunian lainnya.

Perseroan menyampaikan bahwa saat ini pihaknya berada pada posisi enam besar bank penyalur pembiayaan perumahan nasional dengan kualitas pembiayaan yang sehat.

Perseroan juga optimistis sektor perumahan masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar seiring dukungan kebijakan pemerintah melalui Program 3 Juta Rumah serta prospek konsumsi domestik yang terus membaik.

Untuk diketahui, hingga Maret 2026, total pembiayaan perseroan mencapai Rp329 triliun. Dari jumlah tersebut, segmen konsumer dan emas menjadi penyumbang terbesar dengan total pembiayaan mencapai Rp184,27 triliun atau tumbuh 17,59 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga. Rasio non-performing financing (NPF) segmen konsumer berada pada level sehat di bawah 1,5 persen, mencerminkan prinsip kehati-hatian perseroan dalam menjaga kualitas aset sekaligus mendorong ekspansi bisnis secara berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mengalokasikan bantuan program rumah tidak layak huni (Rutilahu) dalam APBD 2027.

Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mendorong skema kolaborasi pembiayaan antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan efektivitas program.

Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat, bantuan sebesar Rp20 juta yang selama ini diberikan dinilai belum cukup untuk menghasilkan rumah yang layak huni secara maksimal.

"Pemprov Jabar di APBD 2027 nanti bareng sama kabupaten bikin rumahnya. [Laporan Bappeda] kalau Rp20 [juta] enggak ke sana, enggak kemari. Sudah Rp40 [juta]. Pemprov Jabar Rp20 juta, kabupaten/kota Rp20 juta, bareng intervensi rumahnya," katanya, Jumat (17/4/2026).

Dengan skema tersebut, total bantuan untuk satu unit rumah diharapkan meningkat menjadi Rp40 juta, sehingga kualitas pembangunan lebih terjamin.

Namun, Dedi mengakui bahwa program Rutilahu kerap bersinggungan dengan kepentingan politik di tingkat daerah.

"Barang satu rumah oleh dua kebijakan. Saya tahu ada kepentingan politiknya. Enggak ada masalah. Sok, lah," katanya.

Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan mengambil porsi dalam publikasi program tersebut.

Baginya, yang terpenting adalah hasil akhir berupa rumah layak bagi masyarakat.

"Tongdisebutkeun bantuan di provinsi. Enggak penting bagi saya. Yang penting rakyat saya punya rumah dengan baik," tandasnya.

Bank BJB menggelar Peluncuran BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Tahun 2026 di Jawa Barat (Jabar) dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), dan bank bjb pada Kamis (13/4), di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara perbankan dan pemerintah dalam mendukung program perumahan nasional, khususnya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), guna meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta memperluas akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Forum melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan, perbankan, pemerintahan, serta asosiasi pengembang, guna membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, bank bjb menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung program nasional perumahan, termasuk Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari Kementerian PKP. Program ini bertujuan membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) magar aman, dan sehat.

Bantuan stimulan ini turut memicu keswadayaan dan gotong royong warga, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan bangunan setempat.

Forum Bisnis Perumahan turut dihadiri berbagai stakeholder pusat dan daerah, antara lain Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna beserta jajaran, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman.

Kemudian, Direktur Pengganti Direktur Utama Bank bjb Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini beserta jajaran bank bjb, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta berbagai instansi strategis lainnya yang memiliki peran dalam pembangunan perumahan nasional, asosiasi pengembang, serta sebanyak 150 pelaku usaha yang terdiri dari developer, pengembang, toko bangunan dan pelaku UMKM.

Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam peluncuran BSPS tahun 2026 menyampaikan penyelenggaraan KPP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan perumahan, tetapi juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat naik kelas.

Dalam kesempatan tersebut, Maruararjuga menyampaikan apresiasi kepada bank bjb atas komitmennya dalam mendukung acara peluncuran BSPS tahun 2026 serta pembiayaan perumahan melalui KPP.

Salah satu calon debitur, Alan yang merupakan pengusaha toko bahan bangunan di daerah Soreang, mengungkapkan rasa syukurnya.

"Alhamdulillah proses permohonan kredit ke bank bjb cepat serta komunikasi dalam kelengkapan berkas enak dan komunikatif," katanya.

Hal serupa disampaikan oleh calon debitur lainnya, Fitriah yang memiliki usaha sama di toko bahan bangunan.

"Alhamdulilllah saya diajak ke acara yang dihadiri oleh Bapak Menteri PKP dan Gubernur Jabar. Saya sedang proses pengajuan KPP Rp1 miliar yang sebelumnya orang tua saya merupakan nasabah bank bjb dengan usaha kontrakan yang dibiayai kredit dari bank bjb hingga saat ini sudah memiliki 14 kamar. Hatur nuhun bank bjb," tuturnya.

Pihak bank bjb menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program perumahan pemerintah melalui perluasan pembiayaan KPP, peningkatan layanan kepada masyarakat, serta kerja sama yang lebih erat dengan pengembang dan pemerintah daerah.

Forum ini dirancang sebagai wadah dialog, edukasi, dan kolaborasi antara lembaga keuangan, pengembang, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun sektor perumahan yang sehat dan produktif. Dalam rangkaian kegiatan, peserta mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi langsung di meja dealing, memperoleh informasi produk, serta mengakses layanan keuangan yang disediakan oleh bank bjb.

Selain itu, bank bjb memberikan edukasi terkait pentingnya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sebagai instrumen utama dalam menilai kelayakan kredit dan menjaga kesehatan finansial masyarakat.

Materi mengenai SLIK disampaikan oleh perwakilan bank bjb, Taufik I Maulana, yang menjelaskan fungsi SLIK dalam membangun transparansi data, meminimalkan risiko kredit, serta memperluas peluang pembiayaan. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kolektibilitas kredit, memantau riwayat pembayaran, serta melakukan koreksi data apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam sistem informasi keuangan.

Selain itu, juga dipaparkan tentang program Pesat (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu), Pesat adalah program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terpadu yang dilakukan oleh bank bjb sebagai salah satu layanan perbankan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas usaha bagi seorang pengusaha, dimana program ini telah dimulai sejak tahun 2015.

Kontribusi bank bjb dalam kegiatan ini juga diwujudkan melalui pembukaan booth layanan informasi, pengisian talkshow kegiatan KPP, serta pembentukan pipeline pembiayaan sebanyak 118 nasabah dengan total plafon Rp52 miliar. Capaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan bank bjb serta kepercayaan terhadap layanan yang diberikan.

Melalui forum ini, bank bjb tidak hanya memfasilitasi pembiayaan perumahan dan usaha, tetapi juga mewujudkan dukungan terhadap program pemerintah dengan peluncuran BSPS tahun 2026 ini. Bank bjb optimistis dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses perumahan, memperkuat sektor riil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut mengenai bjb KUR dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat, melalui call center bjb Call 14049, atau kunjungi website resmi bank bjb infobjb.id/KUR.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan dinilai semakin mendesak kebutuhan pengembangan hunian vertikal. Bank Tabungan Negara (BTN) melihat pola pembangunan rumah tapak tidak lagi mampu mengejar pertumbuhan kebutuhan tempat tinggal masyarakat di kota besar. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan tekanan urbanisasi dan mahalnya harga tanah membuat pembangunan perumahan harus bergeser ke arah vertikal.

“Perumahan di kota besar itu memang sudah harus ke arah vertical housing, tidak bisa lagi rumah tapak. Tanahnya sudah sangat terbatas,” ujar Nixon dalam media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).

Menurut dia, jika pembangunan tetap dipaksakan secara horizontal, dampaknya tidak hanya pada keterbatasan hunian, tetapi juga berpotensi menggerus lahan produktif.

“Kalau semuanya dipaksakan rumah tapak, lahan produktif akan habis. Sementara kebutuhan terus bertambah, tanah tidak bertambah,” katanya.

BTN menilai hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi publik menjadi solusi paling realistis. Proyek yang berada di sekitar simpul transportasi dinilai lebih diminati karena efisiensi biaya dan waktu.

“Yang tidak laku biasanya yang jauh dari transportasi. Tapi kalau dekat transportasi, masyarakat akan lebih tertarik karena lebih efisien,” ujar Nixon.

Selain lokasi, kualitas hunian juga menjadi perhatian. Ia menilai ukuran unit yang terlalu kecil selama ini menjadi salah satu hambatan penerimaan masyarakat terhadap hunian vertikal.

“Problemnya di Indonesia itu tipe studio terlalu kecil. Idealnya lebih besar supaya masyarakat merasa nyaman,” katanya.

Di tengah tantangan tersebut, BTN menegaskan perannya dalam pembiayaan perumahan nasional. Hingga April 2026, perseroan telah menyalurkan sekitar 6 juta unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejak 1976 dengan nilai mencapai Rp 530 triliun.

Nixon menyebut capaian itu mencerminkan peran BTN dalam memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus memperkuat ekosistem perumahan.

“Selama hampir lima dekade, BTN tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi membangun ekosistem perumahan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, ke depan BTN tidak hanya fokus pada pembiayaan rumah, tetapi juga memperluas layanan ke kebutuhan finansial keluarga secara menyeluruh.

“Kami memperkuat transformasi menuju beyond mortgage, di mana BTN tidak hanya melayani pembiayaan rumah, tetapi juga kebutuhan keuangan keluarga secara menyeluruh,” katanya.

Langkah ini antara lain dilakukan melalui inovasi bundling pembiayaan, termasuk pembiayaan isi rumah dalam satu skema kredit.

“Kami menghadirkan inovasi pembiayaan melalui bundling KPR dengan kebutuhan isi rumah, sehingga nasabah mendapat solusi yang lebih terintegrasi,” ujar Nixon.

Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menambahkan tantangan sektor perumahan saat ini tidak hanya berasal dari sisi permintaan, tetapi juga dari sisi pasokan, terutama terkait ketersediaan lahan dan perizinan.

“Permintaan terhadap hunian layak terus meningkat, sementara tantangan saat ini lebih banyak dari sisi supply, seperti ketersediaan lahan dan perizinan,” kata Hirwandi.

Ia mengatakan BTN berupaya menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, termasuk memperkuat pembiayaan bagi pengembang dan masyarakat.

Selain itu, profil debitur BTN menunjukkan mayoritas penerima KPR berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah, dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp 4,9 juta per bulan. Sebagian besar berasal dari sektor informal seperti pedagang kecil dan pekerja lepas.

Kondisi ini memperlihatkan kebutuhan rumah tetap tinggi, bahkan di tengah tekanan ekonomi. BTN menilai hunian merupakan kebutuhan dasar yang tidak mudah ditunda.

“Rumah itu kebutuhan dasar. Berbeda dengan pembelian investasi, orang tetap akan berusaha punya rumah,” ujar Nixon.

Dengan keterbatasan lahan yang semakin nyata, BTN menilai pengembangan hunian vertikal bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

“Kalau lahan makin terbatas, mau tidak mau kita harus ke atas. Itu realitas yang harus kita hadapi,” kata Nixon.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Nasional mempercepat ekspansi dalam ceruk bisnis pembiayaan rumah sebagai mesin pertumbuhan pada 2026.

Upaya tersebut kini diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bank Syariah Nasional dan Asosiasi Properti Syariah Indonesia (APSI). Kerja sama ini menjadi langkah awal dalam mendorong integrasi sektor keuangan syariah dengan sektor riil, khususnya di industri properti.

Direktur Utama Bank Syariah Nasional Alex Sofjan Noor mengatakan pasar hunian berbasis syariah masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal, termasuk dalam kepemilikan rumah.

Namun, ia menilai rendahnya literasi masyarakat terkait pembiayaan syariah masih menjadi tantangan utama. “Banyak yang belum memahami bahwa sistem syariah bukan sekadar bebas riba, tetapi menawarkan transaksi yang lebih transparan dan berkeadilan,” ujarnya, dikutip Kamis (19/3/2026).

Melalui kerja sama tersebut, Bank Syariah Nasional memperluas perannya tidak hanya pada pembiayaan konsumen, tetapi juga pada sisi hulu industri. Pembiayaan mencakup konstruksi proyek, pembebasan lahan, hingga modal kerja bagi pengembang, selain kredit pemilikan rumah (KPR) syariah baik subsidi maupun non-subsidi.

Dari sisi konsumen, bank menawarkan pembiayaan dengan margin kompetitif serta tenor hingga 30 tahun. Selain itu, berbagai skema akad seperti murabahah, istishna, dan musyarakah mutanaqisah (MMQ) disiapkan untuk memberikan fleksibilitas dalam kepemilikan rumah.

Ketua Umum APSI M. Abubakar menilai kerja sama ini dapat memperkuat pengembangan properti syariah di tengah backlog perumahan nasional yang masih tinggi. Menurut dia, skema syariah menawarkan alternatif dengan tingkat transparansi yang lebih baik dan minim spekulasi.

“Dengan dukungan perbankan syariah yang kuat, pengembangan properti syariah bisa tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan,” katanya.

Selain pembiayaan, kedua pihak juga menyiapkan penguatan ekosistem melalui pengembangan platform digital APSI HUB yang akan menghubungkan berbagai pelaku dalam industri properti syariah. Upaya edukasi pasar juga akan dilakukan melalui roadshow, workshop literasi keuangan syariah, serta pameran Properti Syariah Expo