JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tiket pesawat domestik dinilai berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengamat aviasi, Alvin Lie menilai rencana penghapusan PPN untuk tiket pesawat domestik dinilai berpotensi menjadi katalis dalam meningkatkan keterjangkauan layanan transportasi udara di Indonesia.

"Kebijakan ini berpotensi membuat harga tiket lebih terjangkau, memperkuat konektivitas antardaerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan mobilitas masyarakat," ujar Alvin dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) Alvin Lie saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Dia mengatakan, Indonesia yang memiliki karakteristik sebagai negara kepulauan, transportasi udara memegang peran vital dalam menghubungkan berbagai daerah.

Karena itu, harga tiket yang lebih terjangkau menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kelancaran pergerakan orang, memperluas aktivitas bisnis, hingga mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata di berbagai destinasi.

Apabila beban biaya perjalanan udara dapat ditekan melalui pembebasan PPN, minat masyarakat untuk bepergian menggunakan pesawat diperkirakan akan meningkat.

"Bertambahnya jumlah perjalanan domestik diyakini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi industri penerbangan, tetapi juga sektor-sektor terkait seperti pariwisata, perhotelan, kuliner, logistik, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," tambah dia.

Dia menilai kebijakan pengenaan PPN terhadap tiket pesawat domestik layak untuk ditinjau kembali.

SHUTTERSTOCK/ZINAIDASOPINA Ilustrasi harga tiket pesawat.

Menurutnya, terdapat ketidaksamaan perlakuan antara penerbangan dalam negeri dan penerbangan internasional yang selama ini tidak dikenakan pungutan serupa.

"Harga tiket domestik dikenakan PPN ini anomali karena keluar negeri tidak dipungut PPN, kenapa di dalam negeri dipungut PPN?" tanya dia

Ia juga menyoroti bahwa moda transportasi publik lainnya tidak dikenakan PPN untuk layanan angkutan penumpang.

"Transportasi publik lainnya tidak dipungut PPN. Bahkan kereta yang paling mewah, bus yang paling mewah pun yang harga tiketnya mendekati harga tiket pesawat kelas ekonomi LCC itu juga tidak dipungut PPN. Jadi kenapa tiket pesawat dipungut PPN?" tanya dia lagi.

Dia menilai, peninjauan ulang terhadap kebijakan perpajakan cukup penting bagi sektor penerbangan agar tercipta iklim transportasi yang lebih kompetitif dan memiliki perlakuan yang setara dengan moda angkutan publik lainnya.

Dari perspektif industri, penurunan harga tiket berpotensi mendorong peningkatan jumlah penumpang sekaligus memperbaiki tingkat okupansi penerbangan.

Situasi ini dapat memperkuat kinerja maskapai, menciptakan peluang pembukaan rute-rute baru, serta memperluas akses konektivitas ke berbagai wilayah yang masih mengandalkan transportasi udara sebagai sarana utama mobilitas.

Tak hanya itu, konektivitas yang semakin baik diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi yang luas.

Meningkatnya arus perjalanan masyarakat dapat mendorong aktivitas perdagangan, investasi, sektor pariwisata, hingga mobilitas tenaga kerja, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Menurut Alvin Lie, kebijakan fiskal juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat daya saing industri transportasi nasional.

"Yang dibutuhkan di sini adalah niat politik dari pemerintah, apakah mau mendorong agar industri transportasi Indonesia ini jadi lebih efisien, lebih terjangkau dan tentunya nanti lebih berkembang," ujarnya.

Dengan berbagai manfaat yang berpotensi dihasilkan, pembebasan PPN tiket pesawat domestik diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat konektivitas nasional.

"Selain itu, pembebasan PPN tiket pesawat juga dapat meningkatkan daya saing industri penerbangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) hingga alas kaki menaruh harapan pada rencana pemerintah memberikan insentif guna menahan tekanan biaya produksi, sekaligus mencegah stagnasi industri di tengah ketidakpastian global.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada pemerintah terkait permohonan insentif. Langkah tersebut dinilai mendesak seiring meningkatnya tekanan biaya akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

APSyFI mengusulkan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) selama satu tahun dengan mekanisme evaluasi berkala. Kebijakan ini dinilai dapat membantu menjaga likuiditas pelaku usaha sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk memantau kondisi industri secara periodik.

“Kami usul untuk adanya pembebasan PPN selama 1 tahun dan di evaluasi secara berkala,” ujar Aqil kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Tidak dipungkiri, konflik geopolitik memberi tamparan keras bagi industri tekstil yang masih bergantung pada impor bahan baku. Keterbatasan bahan baku utama, khususnya mono ethylene glycol (MEG) dari Timur Tengah, menjadi faktor utama yang menahan laju produksi industri saat ini.

Kondisi tersebut membuat pelaku usaha tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi meskipun terdapat permintaan dari industri hilir seperti benang dan kain. Aqil menyebutkan utilisasi industri saat ini berada di kisaran 55%–60%, jauh di bawah kondisi normal yang dapat mencapai sekitar 90%.

Pasokan benang polyester juga saat ini terbatas. Produsen bahkan hanya memprioritaskan distribusi kepada pelanggan tertentu karena terbatasnya kapasitas produksi.

Dia menyebut kapasitas polimerisasi nasional telah turun signifikan dari sekitar 1,6 juta ton menjadi 800.000 ton dalam dua tahun terakhir akibat berhentinya operasi sejumlah produsen. Penurunan kapasitas tersebut mempersempit pasokan bahan baku bagi industri hilir.

Selain faktor kapasitas, Aqil menilai kebijakan perdagangan turut berkontribusi terhadap melemahnya industri dalam negeri. Penolakan penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas produk impor dinilai mempercepat tekanan terhadap produsen lokal.

“Di tengah kondisi geopolitik saat ini, ketergantungan pada impor justru meningkatkan biaya. Karena itu, diperlukan langkah cepat agar industri tidak mengalami stagnasi,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, pelaku industri berharap pemerintah tidak hanya merealisasikan insentif fiskal, tetapi juga memperkuat kebijakan perlindungan industri dalam negeri.

Percepatan implementasi insentif dinilai menjadi faktor kunci untuk menjaga keberlangsungan industri TPT sekaligus menahan dampak lanjutan terhadap sektor manufaktur secara keseluruhan.

Dari sisi hilir, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Textile Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto berharap adanya likuiditas di tengah kondisi ketidakpastian ini.

“Kenapa saya ngomong begitu? Karena industri ini mindset-nya belum jadi sunrise. Ini adalah industri padat karya yang perlu sunrise active dari seluruh pengambil kebijakan yang ada di mana-mana,” sebutnya dalam acara Katadata Policy Dialogue, Rabu (6/5/2026).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pihaknya mengusulkan sejumlah stimulus atau insentif yang bisa diberikan kepada sektor alas kaki. Adapun yang paling mendesak adalah diskon tarif listrik dan harga gas, sebagai langkah cepat untuk menekan biaya produksi.

Menurutnya, komponen energi memiliki kontribusi signifikan terhadap struktur biaya industri alas kaki. “Kalau ini diturunkan murah, ini dapat menutupi biaya operasional saat pasar lagi seperti ini. Jadi menutupi biaya produksi, untuk mengamankan cash flow dan margin perusahaan,” jelasnya ketika dihubungi, Rabu (6/5/2026).

Selain itu, asosiasi juga mendorong insentif fiskal berupa penghapusan PPN Jasa Subkon di Kawasan Berikat. Pasalnya, pengenaan PPN ini membuat pabrik menganggarkan dana besar.

Usul berikutnya yakni adanya formulasi pengupahan bagi sektor padat karya. Billie menyebut saat ini tidak ada kepastian, biaya naik setiap tahun, dan upah sektoral kembali muncul. Asosiasi katanya berharap agar pada UU Tenaga Kerja yang akan datang, diatur formulasinya dengan tepat.

Aprisindo juga mengharapkan iuran sejenis jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT) ditangguhkan jika pemerintah menggelontorkan insentif fiskal.

Terakhir, asosiasi meminta adanya penyederhanaan perizinan, termasuk penyederhanaan perizinan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Proses perizinan yang lebih cepat dan berbiaya rendah dinilai dapat mendorong investasi baru di sektor ini.

Billie berpandangan insentif bisa memulihkan kinerja sektor alas kaki. Adapun saat ini, pelaku usaha bersikap wait and see dan berupaya untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bisnis.com, JAKARTA — Analis melihat industri properti saat ini masih terseok-seok dan pemerintah terus memberikan stimulus untuk membangkitkannya. Beberapa insentif dari sisi fiskal yang sudah bergulir seperti pembebasan PPN untuk mendorong permintaan hunian berbasis kebutuhan dasar dan tren urbanisasi yang masih berlangsung.

Head of research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia mengatakan di tengah tantangan industri properti saat ini, sejumlah faktor dinilai dapat menjadi penopang kinerja sektor properti pada 2026.

Selain itu, rencana pemerintah untuk mendorong program pembangunan 3 juta rumah juga berpotensi menjadi katalis baru bagi industri. Namun yang tak kalah penting, kontribusi recurring income juga mulai memainkan peran signifikan bagi emiten properti. Pendapatan dari sewa mal, apartemen, hingga logistik menjadi bantalan penting di tengah melemahnya penjualan unit.

“Ke depan, kinerja emiten properti akan semakin kurang bergantung pada penjualan unit dan lebih ditopang kestabilan arus kas dari aset sewaan,” katanya, Senin (13/4/2026).

Menariknya, perubahan gaya hidup masyarakat juga mulai menggeser pola konsumsi properti. Kini, sekitar 70% konsumen disebut lebih memilih menyewa dibandingkan membeli hunian. Fenomena ini memperkuat pentingnya strategi recurring income bagi emiten properti.

Tak hanya itu, dampak lesunya marketing sales 2025 berpotensi menekan pendapatan 2026 karena adanya lag effect pengakuan pendapatan bisa diredam jika porsi recurring income meningkat dan biaya dikontrol ketat.

PT Indonesian Paradise Property Tbk. (INPP) menjadi salah satu emiten properti yang menyoroti recurring income untuk mengerek kinerja perusahaan. Langkah INPP ini, menjadi sinyal kuat bahwa di tengah tekanan industri properti, strategi yang tepat bisa menjadi pembeda.

Di tengah melambatnya penjualan properti dan menyusutnya daya serap pasar apartemen, banyak pengembang masih terpaku pada strategi lama yakni menjual sebanyak mungkin unit untuk mengejar pertumbuhan.

Alih-alih bergantung pada penjualan yang fluktuatif, INPP membangun pendapatan yang lebih stabil melalui recurring income. Strategi ini bukan hanya menjadi bantalan pada saat pasar lesu, tetapi juga fondasi bagi pertumbuhan berkelanjutan.

Presiden Direktur sekaligus CEO INPP Anthony Prabowo Susilo mengatakan pendekatan recurring income menjadi keunggulan kompetitif yang mampu mengubah aset properti dari sekadar produk jual beli menjadi sumber arus kas jangka panjang.

“Dengan porsi recurring income yang kuat untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan,” ujarnya dikutip, Selasa (14/4/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia - Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang kembali diperpanjang pemerintah menjadi dorongan penting bagi sektor properti nasional.

Kebijakan PPNDTP akan menstimulasi pasar perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga membuka peluang bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dalam rentang Rp 8,5-15 juta/bulan yang selama ini belum tersentuh.

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Realestat Indonesia (BPO-REI), Paulus Totok Lusida, menegaskan bahwa kelompok MBT perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Menurutnya, kelompok ini kerap berada di posisi serba sulit karena tidak termasuk kategori penerima subsidi, namun juga belum cukup mampu membeli rumah dengan skema komersial penuh.

"Selain untuk MBR, kami juga terus memperjuangkan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dengan harga rumah hingga Rp500 juta. Ini kami sudah usulkan sejak lama, jadi bunganya komersial tetapi bebas PPN. Semoga disetujui dan ditetapkan lewat peraturan presiden," ujar Totok kepada CNBC Indonesia, Senin (3/11/2025).

Ia menjelaskan, dengan adanya kebijakan PPN DTP yang diperpanjang hingga 2027, pembeli rumah dengan harga antara Rp200 juta hingga Rp500 juta bisa menikmati pembebasan pajak yang nilainya cukup besar. Potongan PPN bukan sekadar insentif sesaat, melainkan kebijakan strategis yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan jangka panjang.

"Karena pengaruh pajak itu 10 tahun saja itu sama dengan 100 persen. Kalau Anda beli rumah, bayar PPN, itu kan berbunga selama 10 tahun, itu sama dengan 100 persen. Jadi Anda beli satu rumah biayanya sama dengan dua rumah," katanya.

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan pro-rakyat seperti program pembangunan 3 juta rumah, penambahan kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit di tahun 2025, serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Namun demikian, Totok menilai kebijakan tersebut masih perlu diperluas agar juga menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan tanggung.

"Jumlah kalangan menengah cukup besar. Kalau yang sederhana misalnya ya, itu 50 persen dari market, MBT ini 30 persen. Oke, tinggi juga ya, untuk persentasenya," ujarnya.

Totok menjelaskan bahwa sektor properti memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain menjadi penggerak bagi lebih dari seratus industri turunan, sektor ini juga berperan besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

"Properti itu setelah dianalisa lebih detail, pengaruhnya sangat besar. Secara PDB kan di sekitar 14 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi, bahkan dari tim presiden bilang properti itu bisa memengaruhi 2 persen. Jadi untuk mencapai 8 persen, 2 persen itu bisa dari properti," kata Totok.

Adapun perincian pengelompokkan MBR berdasarkan Permen Nomor 5 Tahun 2025 tersebut adalah:

1. Zona 1 meliputi Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatra, NTT, dan NTB:
- Status tidak kawin: Rp8.500.000
- Status kawin: Rp10.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp10.000.000

2. Zona 2 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali:
- Status tidak kawin: Rp9.000.000
- Status kawin: Rp11.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp11.000.000

3. Zona 3 meliputi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya:
- Status tidak kawin: Rp10.500.000
- Status kawin: Rp12.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp12.000.000

4. Zona 4 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang:
- Status tidak kawin: Rp12.000.000
- Status kawin: Rp14.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp14.000.000