Bisnis.com, PEKANBARU--Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menegaskan tantangan utama Riau memasuki 2026 bukan terletak pada potensi ekonomi, melainkan pada keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Dia mengatakan bahwa Riau mengallami kuatnya tekanan fiskal, meskipun kinerja ekonomi secara makro menunjukkan tren positif. Sebagai informasi, pemerintah Provinsi Riau mencatat realisasi pendapatan daerah pada 2025 masih Rp8,21 triliun atau sekitar 86,7% dari target yang ditetapkan.

“Tantangan terbesar kita ke depan bukan pada potensi ekonomi, melainkan pada kapasitas fiskal daerah,” ujarnya Senin (19/1/2026).

Dia menjelaskan, pada 2025 realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp7,928 triliun. Namun demikian, realisasi belanja modal masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 50%. Kondisi ini turut memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

Di sisi lain, Syahrial Abdi mengungkapkan bahwa kinerja ekonomi Riau menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada triwulan III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 4,98%, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp307,01 triliun.

Capaian ini menempatkan Riau sebagai provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 secara nasional dan terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa, dengan kontribusi sekitar 5,14% terhadap perekonomian nasional.

“Dengan kondisi ekonomi yang relatif baik ini, tekanan fiskal menjadi tantangan tersendiri. Situasi tersebut bahkan memaksa pemerintah daerah mengambil kebijakan belanja yang tidak mudah,” jelasnya.

Syahrial Abdi menegaskan, ke depan Pemprov Riau akan terus berupaya memperkuat kapasitas fiskal daerah agar potensi ekonomi yang dimiliki dapat dioptimalkan secara lebih maksimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya bertumpu pada penarikan pajak dan retribusi semata.

Hal ini disampaikan Ekonom Universitas Riau, Edyanus Herman Halim, menanggapi tantangan fiskal daerah yang kian kompleks.

Menurut Edyanus, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan efisiensi anggaran serta pembenahan birokrasi agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

“Efisiensi itu penting, dibarengi dengan pembenahan birokrasi dan mempertajam prioritas program. Pemerintah harus fokus pada kebutuhan yang paling esensial dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Edyanus menekankan pentingnya optimalisasi PAD dari berbagai sumber yang masih memiliki potensi besar untuk digarap. Namun, peningkatan PAD tersebut harus dilakukan secara adil dan terukur agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat dan dunia usaha.

Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, baik sektor swasta, akademisi, hingga komunitas masyarakat, guna menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang lebih produktif.

“Pemerintah perlu menjalin kemitraan dengan semua stakeholder. Di saat yang sama, Riau juga harus aktif menarik anggaran APBN agar proyek-proyek strategis nasional bisa dilaksanakan di daerah, sehingga memberi efek berganda bagi perekonomian lokal,” jelas Edyanus.

Lebih jauh, Edyanus menilai kreativitas masyarakat menjadi kunci penting dalam meningkatkan basis ekonomi daerah. Pengembangan sektor-sektor potensial dan andalan daerah harus terus didorong agar mampu menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa seluruh strategi tersebut harus ditopang oleh penegakan hukum yang adil, transparan, tegas, dan konsisten. Menurutnya, kepastian hukum akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memastikan optimalisasi pendapatan daerah berjalan tanpa kebocoran.

“Jika efisiensi, kemitraan, kreativitas masyarakat, dan penegakan hukum berjalan seiring, maka upaya peningkatan PAD Riau akan lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.