YANGON - Partai pro-militer yang dominan di Myanmar telah memenangkan pemilihan yang diselenggarakan junta. Itu setelah pemungutan suara selama sebulan yang oleh pengawas demokrasi dianggap sebagai penamaan ulang pemerintahan militer.

Meskipun militer mengatakan pemilihan ini akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, tokoh demokrasi populer Aung San Suu Kyi tetap ditahan sejak kudeta dan partainya telah dibubarkan, sementara para kritikus mengatakan pemungutan suara tersebut dipenuhi dengan sekutu militer.

"Kami sudah memenangkan mayoritas," kata seorang pejabat senior dari Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk membagikan hasil sementara, dilansir CNA.

"Kami berada dalam posisi untuk membentuk pemerintahan baru," kata mereka, setelah fase ketiga dan terakhir pemungutan suara berlangsung pada hari Minggu. "Karena kami menang dalam pemilihan, kami akan terus maju."

Banyak analis menggambarkan USDP sebagai proksi sipil dari militer, yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021, menggulingkan pemerintahan demokratis Suu Kyi.

Pemungutan suara tidak diadakan di sebagian besar wilayah negara yang dikuasai oleh faksi pemberontak yang berperang dalam perang saudara, yang dipicu oleh kudeta - hambatan lain yang disebutkan oleh mereka yang mempertanyakan mandat pemilu tersebut.

Hasil resmi diperkirakan akan keluar akhir pekan ini.

Lima tahun setelah kudeta, analis mengatakan militer mengatur pemilu tersebut untuk memberikan pemerintahan mereka lapisan legitimasi sipil.

Saat mengunjungi tempat pemungutan suara di kota Mandalay dengan pakaian sipil pada hari Minggu, kepala junta Min Aung Hlaing menolak untuk mengesampingkan kemungkinan menjabat sebagai presiden pemerintahan baru.

Jabatan tersebut akan dipilih oleh mayoritas anggota parlemen setelah parlemen bersidang pada bulan Maret.

"Meskipun hasil pemilihan di Myanmar tidak pernah diragukan, hasil pemilihan yang paling penting adalah respons komunitas internasional," kata pakar PBB Tom Andrews pekan lalu.

"Penerimaan internasional terhadap proses yang curang ini akan memundurkan waktu untuk penyelesaian krisis yang sebenarnya."

Partai-partai yang memenangkan 90 persen kursi pada tahun 2020 tidak muncul dalam surat suara kali ini, menurut Jaringan Asia untuk Pemilu Bebas.

Di wilayah yang dikuasai junta, perbedaan pendapat telah dibersihkan, dengan undang-undang baru yang menghukum protes atau kritik terhadap pemilihan dengan hukuman penjara hingga satu dekade.

Menurut kelompok pemantau Assistance Association for Political Prisoners, lebih dari 22.000 orang mendekam di penjara-penjara junta.