Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan mengumumkan pemenang sayembara desain logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Logo terpilih merupakan karya Fajar Novario dari Padang, Sumatra Barat.

Pengumuman tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dan Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/6/2026).

"Kami mengumumkan logo yang sudah dipilih oleh masyarakat dan dipilih sebagai logo resmi," kata Juri.

Menurut Juri, logo pemenang dipilih setelah melalui proses seleksi oleh dewan juri dan akan menjadi identitas visual resmi dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Logo karya Fajar Novario mengusung tema "Kolektif, Sinergi, Bertumbuh" dan dirancang oleh Karsa Visual Merdeka.

Dalam penjelasan konsepnya, filosofi logo berangkat dari prinsip kedaulatan rakyat sebagai landasan utama dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Konsep tersebut lahir dari refleksi atas keberagaman budaya, bahasa, dan latar belakang masyarakat Indonesia yang dipersatukan dalam tujuan bersama membangun bangsa.

Melalui eksplorasi berbagai bentuk dan pola budaya Nusantara, ditemukan kesamaan-kesamaan visual yang hadir di berbagai daerah Indonesia. Unsur tersebut kemudian diterjemahkan menjadi sistem visual yang merepresentasikan ikatan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Logo HUT ke-81 RI didominasi warna merah dengan bentuk angka "81" yang dipadukan dengan tipografi bertuliskan "Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur", selaras dengan tema yang diusung pada peringatan kemerdekaan tahun ini.

"Dalam waktu kurang dari 5 hari antusiasme masyarakat cukup tinggi. Total partisipan yang memilih mencapai 68.569 orang. Logo dari saudara Fajar Novario dari Padang, Sumatra Barat memperoleh suara 44,73%," ujar Juri.

Bisnis.com, JAKARTA — Festival Film Indonesia (FFI) menghadirkan sejumlah pembaruan tahun ini, termasuk penyempurnaan mekanisme penjurian untuk merespons dinamika industri film yang terus berkembang.

Ketua Bidang Penjurian FFI 2026 Budi Irawanto mengatakan penyempurnaan sistem penjurian dilakukan untuk memastikan Piala Citra tetap menjadi tolok ukur pencapaian perfilman nasional.

Menurut dia, film pemenang harus benar-benar mencerminkan standar artistik, teknis, dan profesional yang ditetapkan FFI.

"Semangat kita adalah menghasilkan film pemenang yang betul-betul mencerminkan standar yang kita tetapkan," ujar Budi dalam pembukaan FFI 2026 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Kamis (19/6/26).

Salah satu perubahan utama adalah penyederhanaan tahapan penjurian film cerita panjang dari empat tahap menjadi tiga tahap.

Proses tersebut kini terdiri atas seleksi awal untuk menentukan daftar panjang dan daftar pendek, tahap nominasi melalui voting dan penilaian, serta penentuan pemenang oleh Dewan Juri Akhir.

Pada tahap seleksi awal, Komite Penjurian tetap melibatkan asosiasi profesi untuk memberikan pandangan berbasis kepakaran terhadap film yang masuk.

Sementara itu, tahap nominasi melibatkan Akademi Citra, yakni para pemenang Piala Citra pada tahun-tahun sebelumnya, bersama asosiasi profesi untuk memberikan suara dan penilaian sesuai bidang keahlian masing-masing.

Menurut Budi, perubahan tahapan tersebut diharapkan menghasilkan film pemenang yang unggul dan berbobot.

Pemenang Piala Citra juga diharapkan merepresentasikan capaian teknis, artistik, dan tematik terbaik dalam perfilman Indonesia.

Selain mekanisme penjurian, FFI 2026 juga memperbarui sejumlah ketentuan pendaftaran.

Film yang didaftarkan dapat berasal dari produksi mandiri maupun koproduksi dengan pihak asing, tetapi sebagian besar unsur kreatifnya harus dikerjakan oleh warga negara Indonesia.

Sementara itu, film yang tayang di bioskop, ruang pemutaran alternatif, platform digital, maupun festival film di Indonesia juga memperoleh kesempatan yang sama untuk berkompetisi.

FFI tahun ini juga mewajibkan peserta menyertakan surat pencatatan ciptaan sebagai bagian dari edukasi mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual.

Budi mengatakan perubahan tersebut disusun berdasarkan masukan publik dan diskusi dengan pemangku kepentingan perfilman agar FFI semakin relevan dengan perkembangan industri.

"Kita mendengar suara publik, baik yang disampaikan lewat berbagai platform media maupun melalui focus group discussion dengan para pemangku kepentingan di ekosistem perfilman Indonesia," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyerap Rp767 miliar dari instrumen Bank Indonesia Floating Rate Note (BI-FRN) seri IDFN161126364S dalam lelang perdana yang digelar pada hari ini, Senin (17/11/2025).

Berdasarkan pengumuman Grup Pelaksanaan Operasi Moneter Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, instrumen berjangka waktu 364 hari tersebut mendapatkan total penawaran Rp2,82 triliun, namun hanya sekitar 27% yang diserap otoritas moneter.

Sementara itu, margin penawaran yang masuk berada pada kisaran 0,70%–1,50%, dengan rata-rata tertimbang margin penawaran mencapai 1,08646%. Adapun rata-rata tertimbang margin pemenang tercatat lebih rendah, yakni 0,77757%.

BI menetapkan tanggal setelmen pada 17 November 2025 dan jatuh tempo surat berharga tersebut pada 16 November 2026.

Tujuan Penerbitan BI-FRN

BI-FRN sendiri merupakan instrumen surat berharga baru yang diterbitkan otoritas moneter. Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Fitra Jusdiman menjelaskan penerbitan BI-FRN sebagai langkah bank sentral mengembangkan overnight index swap (OIS) atau instrumen lindung nilai suku bunga yang masih terbatas di pasar keuangan.

Penerbitan tahap awal hanya akan ditawarkan kepada 20 dealer utama (DU) yang kemudian dapat memperdagangkannya di pasar sekunder.

Adapun, suku bunga mengambang BI-FRN akan dihitung pada saat jatuh tempo. Dengan karakter imbal hasil seperti itu, muncul risiko fluktuasi suku bunga.

"Karena ada risiko fluktuasi suku bunga, maka perlu ada instrumen hedging [lindung nilai] yaitu berupa OIS sehingga nanti kita harapkan, dengan adanya underlying different ini [BI-FRN] yang akan ada di pasar, kemudian OIS-nya akan mulai berkembang," ungkap Fitra dalam taklimat media di Kantor BI, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Sementara itu, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Agustina Dharmayanti menambahkan bahwa langkah penerbitan BI-FRN ini menjadi bagian dari reformasi suku bunga acuan domestik menuju sistem berbasis transaksi (transaction-based benchmark), sejalan dengan agenda Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2030.

Mulai 2026—2027, suku bunga acuan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) yang berlaku saat ini akan digantikan oleh Compounded INDONIA (Indonesia Overnight Index Average) sebagai backward-looking (acuan sementara), sebelum pada 2028 beralih penuh ke sistem OIS berbasis transaksi nyata dan bersifat forward-looking.

Agustina menjelaskan bahwa pasar uang dan pasar valas telah tumbuh signifikan sejak implementasi Operation Market Rate-Oriented (OMRO) pada Mei 2024. Hingga tahun ini, rata-rata harian transaksi mencapai Rp54,4 triliun di pasar uang dan US$10 miliar di pasar valas.

Pertumbuhan ini, katanya, turut didorong oleh meningkatnya aliran modal masuk melalui penerbitan SRBI serta efisiensi harga pada instrumen lindung nilai domestic non-deliverable forward (DNDF). Hanya saja, pengembangan pasar derivatif suku bunga seperti OIS dinilai masih terbatas.

“Ini kita pengin nambahin lagi pake instrumen hedging [lindung nilai] suku bunga di pasar uang, itu dengan OIS. Sekarang kecil sekali, cuman paling sekitar Rp60 miliar rupiah per hari. Nah, ini kita tambahin lagi, mudah-mudahan jadi perkembangan transaksi pasar uangnya akan semakin besar,” jelas Agustina pada kesempatan yang sama.

Melalui OIS, pelaku pasar dapat menukar pendapatan berbasis suku bunga tetap dengan suku bunga mengambang berbasis INDONIA. Mekanisme ini memungkinkan bank atau korporasi untuk melindungi eksposur mereka terhadap fluktuasi suku bunga ke depan.

Untuk mempercepat pengembangan pasar OIS, BI menyiapkan dua pendorong utama: penerbitan BI-FRN sebagai instrumen berimbal hasil mengambang dan pembentukan mekanisme matchmaking antarpelaku pasar melalui pialang pasar uang atau dealer utama.

Agustina menjelaskan bahwa BI akan menunjuk DU untuk mempertemukan tawaran beli (bid) dan jual (ask) OIS dari perbankan. Hasil transaksi tersebut nantinya akan dipublikasikan sebagai acuan harga OIS di pasar.

"Ini [pengumuman hasil transaksi] untuk mendorong price discovery [pembentukan harga] di pasar overnight index swap," ungkapnya.

BI pun meyakini dengan pengembangan OIS, kredibilitas kebijakan moneter bisa terbentuk karena bisa menjadi acuan referensi dalam menentukan harga. Menurutnya, selama ini masing-masing bank membuat referensi harga yang berbeda sehingga tidak acuan baku bagi pelaku pasar.

“Misalkan seperti KPR, KPR itu biasanya tiga bulan OIS-nya, tinggal berapa nanti marginnya. Nah OIS-nya sudah ada nanti, di-publish OIS-nya. Nah, berapa yang dikenakan oleh bank kepada nasabahnya? Ya OIS plus margin. Inilah yang nanti bisa kita lihat, apakah bank ini kemahalan tau bank itu cukup wajar gitu ya,” pungkas Fitra.