JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan sebuah negara bukan ditentukan oleh kemampuannya menghindari persoalan, melainkan oleh keberaniannya menghadapi dan menyelesaikan setiap tantangan. Prabowo menekankan pentingnya budaya terbuka terhadap kritik, masukan, serta upaya mencari solusi secara bersama-sama.

Menurutnya, setiap kesulitan harus dihadapi dengan keberanian, bukan dihindari atau ditutupi. Karena itu, pemerintah harus berani mengakui kekurangan dan bekerja keras mencari jalan keluar.

"Karena saya berkeyakinan bahwa kesulitan itu harus dihadapi. Kesulitan harus dihadapi, dan kita harus berani menghadapi kesulitan, berani mengakui kesulitan, dan bekerja keras mencari solusi terhadap kesulitan," kata Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang diikuti 2.600 peserta, terdiri atas para rektor dan akademisi, di Jakarta Convention Center, dikutip Senin (29/6/2026).

Prabowo menegaskan kepada para rektor dan akademisi setiap usulan yang diterima pemerintah akan dipelajari dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. "Saya terima daftar usulan dan daftar pertanyaan yang tadi disampaikan cukup banyak. Saya janji satu per satu akan saya perhatikan," lanjutnya.

Presiden mengatakan pandangan tersebut diperolehnya dari berbagai masukan yang diterima selama ini. Prabowo meyakini bahwa organisasi maupun negara yang berhasil adalah yang mampu mengenali persoalan secara jujur dan mengambil langkah untuk mengatasinya.

"Ini saya dapat dari banyak masukan. Organisasi, masyarakat, dan negara yang sukses adalah yang berani mengetahui, mencari kesulitan dan kekurangan, lalu mengatasinya," tuturnya.

JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berpartisipasi dalam penyelenggaraan Jakarta Fiscal Forum (JFF) 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta. Forum ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat peran kebijakan fiskal guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Mengusung tema “Fiskal Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Jakarta sebagai Kota Global”, JFF 2026 mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akademisi, praktisi, dunia usaha, serta lembaga terkait untuk mendiskusikan berbagai isu strategis pembangunan, termasuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan penciptaan nilai tambah ekonomi.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Jusuf Anwar, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti dan menghadirkan Prof. Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, sebagai pembicara kunci. Forum ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta, M. Syaibani, serta perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, dan pelaku usaha.

Partisipasi BPDP dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDP memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan melalui berbagai program, antara lain pengembangan biodiesel, peremajaan sawit rakyat, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi, serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.

Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, menyampaikan bahwa JFF 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas jejaring kerja sama sekaligus memperkenalkan kontribusi sektor perkebunan kepada berbagai pemangku kepentingan. JFF 2026 menjadi ruang yang strategis bagi BPDP untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan berbagai program pengembangan perkebunan kepada khalayak yang lebih luas.

"Melalui partisipasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa sektor perkebunan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, mulai dari penciptaan nilai tambah, pengembangan SDM, hingga dukungan terhadap ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan. Kami berharap forum ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong manfaat yang semakin besar bagi masyarakat," ujarnya.

BPDP Lokomotif Pelatihan dan Pengembangan SDM Sawit Nasional

Melalui partisipasi dalam JFF 2026, BPDP juga memperkenalkan berbagai program strategis yang telah dijalankan dalam mendukung peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan, penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan.

Ke depan, BPDP akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan program-program yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali berbicara tentang empat kali kekalahannya dalam pemilihan presiden (pilpres). Meski kalah empat kali, Prabowo mengaku tak pernah menganggu pemerintahan yang mendapat mandat.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

"Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat lima kali minta mandat. Empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat," kata Prabowo.

Pernyataan Prabowo itu mendapat sambutan dari para peserta yang hadir. Prabowo kemudian menyampaikan terima kasih karena biasanya hadirin tertawa jika dirinya bercerita pernah empat kali kalah pemilu.

"Terima kasih. Karena biasanya kalau saya bilang empat kali kalah, audiens ketawa. Ini orang Indonesia itu kalah itu sedih sebetulnya. Tapi karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa. Karena kita sudah sepakat, bangsa Indonesia sudah sepakat kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa," ujarnya.

Prabowo mengatakan tidak ingin demokrasi Indonesia gaduh. Prabowo tak masalah jika ada yang memiliki pendapat berbeda, namun tidak berarti harus gaduh.

"Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya adalah pemilihan. Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tetapi alternatifnya apa? Apakah kita mau gaduh? Habis tiap pemilihan gaduh, tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut, yang kalah ribut," ungkap dia.

Menurut Prabowo, kegaduhan tidak akan membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Untuk itu, Prabowo mengajak seluruh elemen, terutama para ilmuwan dan orang-orang pintar untuk mengabdikan diri membantu masyarakat paling miskin keluar dan lemah keluar dari penderitaan.

"Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita? Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu?” imbuhnya.

"Silakan kalau ada yang berpendapat lain. Itu hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu tidak produktif. Sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan," sambung dia.

Dia menegaskan bahwa Indonesia harus bersatu dan saling mendukung. Hal ini karena hanya bangsa yang bersatu yang dapat meraih kemajuan. Perang dan konflik di berbagai negara salah satunya disebabkan elite yang tidak bersatu.

"Dari apa yang saya pelajari dari sejarah ribuan tahun bangsa-bangsa yang elitenya bisa kerja sama itu itu bangsa yang bangkit. Bangsa yang elitenya selalu tidak bisa kerja sama, bangsa itu tidak bisa menjadi potensinya. Ini sejarah mengajarkan sampai hari ini," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM) RON 92 atau Pertamax mencapai Rp20.000 per liter apabila sepenuhnya mengikuti harga minyak dunia tanpa intervensi pemerintah. Pemerintah saat ini masih memberikan kompensasi guna menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga energi global.

"Saya tanya ke kawan-kawan Pertamina, itu RON 92 saat tanggal 10 Juni kemarin sebetulnya modal kalian berapa. Itu RON 92 sudah USD1,1 per liter. Kalau kita membiarkan, artinya RON 92 itu sekitar Rp19.000 sampai Rp20.000 per liter," kata Bambang dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih melakukan intervensi terhadap harga BBM nonsubsidi dengan menetapkan batas atas harga jual agar tidak sepenuhnya mengikuti harga keekonomian pasar.

Menurut Bambang, kebijakan tersebut membuat harga Pertamax saat ini dipertahankan di level Rp16.250 per liter, meski biaya produksi dan harga minyak mentah global mengalami kenaikan signifikan akibat dinamika geopolitik dunia.

"Pemerintah lewat Menteri ESDM hanya boleh menjual RON 92 di harga Rp16.250 dan paling tinggi Rp16.600 misalnya. Artinya untuk harga nonsubsidi, Pertamina tidak dibiarkan penuh menjual dengan harga keekonomian," ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut juga menjadi alasan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta belum agresif menjual BBM non subsidi karena harga yang berlaku saat ini dinilai masih berada di bawah harga keekonomian. "Saya terbuka saja, misalkan kawan-kawan SPBU swasta lainnya, apakah mereka mau jual dengan harga seperti sekarang? Kan belum mau," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan penyesuaian harga BBM non subsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Green, telah mempertimbangkan dinamika geopolitik global, harga minyak internasional, serta daya beli masyarakat. Pertamina sejak 10 Juni 2026 menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

PAPUA - Ketua Komisi I DPRK Kabupaten Mimika, Alfian Akbar Balyanan menegaskan advokasi perlindungan warga sipil Papua harus bergerak lebih maju. Advokasi tidak boleh hanya berhenti pada seruan moral, ekspresi keprihatinan, atau tekanan sesaat, tetapi harus diperkuat melalui data, riset, jejaring aktor lokal, komunikasi publik, dan dorongan kebijakan yang konkret.

Pernyataan itu disampaikan Alfian dalam kegiatan Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Horison Diana Hotel Timika, Kamis (25/6/2026).

Dalam paparannya bertajuk “Advokasi dan Penguatan Demokrasi di Mimika” Alfian mengapresiasi penyelenggaraan workshop tersebut. Alfian menilai kegiatan ini memiliki pijakan yang kuat karena sejalan dengan mandat konstitusi, terutama kewajiban negara untuk melindungi warga, menghormati hak masyarakat adat, menjamin rasa aman, serta membuka ruang partisipasi warga dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.

“Saya mengapresiasi kegiatan workshop ini. Advokasi warga sipil tidak boleh berhenti sebagai keluhan. Ia harus naik kelas menjadi data, argumen, jejaring, dan keputusan kebijakan yang benar-benar melindungi masyarakat,” tegas Alfian.

Alfian menekankan, advokasi yang efektif harus dibangun secara sistematis. Prosesnya dimulai dari pemetaan masalah, pengumpulan data lapangan, identifikasi aktor dan sasaran kebijakan, penyusunan pesan advokasi, pembentukan koalisi, strategi komunikasi publik, hingga pengawalan aspirasi ke ruang pengambilan keputusan.

Lihat video: Wajah Baru Papua! Otonomi Khusus & Asta Cita Dorong Pembangunan



Menurut Alfian, tanpa data dan riset, advokasi mudah dipatahkan. Sebaliknya, dengan basis data yang kuat, aspirasi masyarakat akan lebih mudah diterima sebagai agenda kebijakan yang rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Advokasi yang kuat bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang paling jelas datanya, paling tepat sasarannya, dan paling konsisten mengawal perubahan kebijakan,” ujarnya.

Alfian juga menilai perlindungan warga sipil Papua membutuhkan kerja kolaboratif antara masyarakat adat, pemuda, mahasiswa, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan DPRK. Kolaborasi tersebut penting agar setiap persoalan warga tidak berhenti di ruang keluhan publik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah kelembagaan yang konkret.

“DPRK Mimika memiliki peran strategis sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan daerah. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan komunikasi politik, DPRK harus memastikan suara warga dapat masuk ke dalam proses kebijakan secara bermartabat”, jelasnya.

Dalam konteks Mimika Papua, Alfian mencontohkan pentingnya advokasi dalam penyelesaian persoalan lokal, termasuk isu tapal batas Mimika dan Dogiyai. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat harus dikelola melalui kanal advokasi yang tepat, mulai dari komunikasi dengan pemerintah daerah, DPRK, hingga kementerian terkait.

“Papua tidak kekurangan suara. Yang harus diperkuat adalah kemampuan mengolah suara itu menjadi data, argumentasi, jejaring, dan kebijakan. Di situlah advokasi menemukan kekuatannya,” kata Alfian.

Alfian berharap workshop yang diselenggarakan MPSI dapat memperkuat kapasitas aktor lokal Papua dalam melakukan advokasi berbasis riset. Ia menilai perlindungan warga sipil hanya akan berjalan efektif apabila masyarakat memiliki kemampuan membaca masalah, menyusun bukti, membangun koalisi, dan mendorong solusi melalui jalur kebijakan.

“Perlindungan warga sipil Papua bukan hanya agenda kemanusiaan, tetapi juga agenda demokrasi dan konstitusi. Karena itu, advokasi harus dilakukan secara cerdas, terukur, dan berorientasi pada kebijakan yang melindungi masyarakat,” pungkasnya.

Saya perlu menjamin itu untuk menepis isu-isu miring tentang Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah memastikan keamanan dan kenyamanan terhadap investor yang berinvestasi di Aceh, dan menepis semua isu miring tentang Aceh di tengah adanya temuan gas di South Andaman oleh Mubadala Energy.

“Saya perlu menjamin itu untuk menepis isu-isu miring tentang Aceh. Jika perlu setiap investor silahkan ke Polda Aceh untuk memastikan sendiri,” kata Irjen Pol Marzuki dalam keterangannya, di Banda Aceh, Rabu.

Penegasan ini disampaikan Irjen Pol Marzuki menanggapi pertanyaan mengenai keamanan investasi di Aceh yang muncul dalam rapat terkait revisi Plane of Development (PoD) atau dokumen perencanaan pengelolaan gas blok Andaman bersama pemerintah Aceh serta stakeholder lainnya.

Mengenai keamanan di Aceh juga sudah terbukti sebagai yang terbaik di Sumatera. Catatan Aceh paling aman tersebut berdasarkan beberapa data yang diterbitkan oleh Indeks Demokrasi dan Keamanan Sosial (IDSD) 2025, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta skor dari Goodstats.

Kapolda menyatakan keamanan dan kenyamanan di Aceh sudah terbukti secara fakta dan data. “Tak perlu meragukannya. Polda Aceh mendukung program pembangunan pemerintah Aceh,” ujar Kapolda Aceh.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah Aceh sedang menyiapkan revisi PoD terkait skema pengelolaan temuan lapangan gas Tengkulo South Andaman (blok Andaman) oleh Mubadala Energy untuk kemudian dibahas bersama SKK Migas.

Revisi PoD proyek lapangan gas Tengkulo South Andaman ini untuk disesuaikan dengan arah pembangunan Aceh sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh

Revisi PoD ini, dilakukan karena pemerintah Aceh menginginkan skema penyaluran gas dan kondensat langsung ke darat (onshore pipelining) kemudian diproses dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun, Lhokseumawe.

Sehingga, pengelolaan gas blok Andaman bisa berdampak pada multiplier effect ekonomi dengan bertumbuhnya sektor-sektor industri-industri serta membuka lapangan usaha lainnya.

Sementara itu, Tim PoD Pemerintah Aceh, Prof Dr Mahidin menyampaikan bahwa pembahasan PoD terkait temuan gas Blok Andaman telah dilakukan beberapa kali oleh pemerintah Aceh dengan SKK Migas dan Mubadala Energy.

Dalam sejumlah pertemuan itu, pihak Mubadala Energy mempersoalkan mengenai keamanan dan kenyamanan berinvestasi di daratan Aceh.

“Aman dan nyaman itu satu kesatuan. Mereka mempersoalkannya dan menjadikannya sebagai alasan untuk proses migas di tengah laut,” kata Mahidin.

Terkait hal ini, Ketua Komisi III DPR Aceh, Aisyah Ismail mengatakan jika yang menjadi persoalan adalah keamanan dan kenyamanan di Aceh, maka itu hanya sebagai alasan mencari titik kelemahan saja. Padahal faktanya Aceh sangat aman.

“Buktinya, Medco (PT Medco E&P Malaka anak perusahaan PT Medco Energy Internasional Tbk) beroperasi di sektor hulu migas di tengah hutan Aceh Timur. Mereka aman tenteram di sana,” tegas Asiyah.

Untuk diketahui, Gubernur Aceh juga telah menyurati Menteri ESDM terkait permintaan agar pengolahan gas temuan Mubadala Energy tidak dilakukan melalui skema FPSO (Floating production, storage, and offloading) atau pengolahan di laut lepas (offshore). Melainkan, secara onshore receiving facility (ORF) di darat yaitu KEK Arun Lhokseumawe.

Dalam suratnya, Gubernur Aceh juga meminta pengalokasian gas Mubadala tersebut bisa dipakai untuk industri di Aceh. Serta, permohonan penundaan sementara PoD atau dokumen perencanaannya karena masih ada perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan Aceh.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah menyiapkan stimulus tarif transportasi selama libur sekolah 2026 hingga Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 guna menjaga daya beli, meningkatkan mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Selain pada periode libur sekolah, pemerintah juga memberikan insentif dan diskon transportasi untuk Natal 2026 dan Tahun Baru 2027," kata Menhub dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Berbagai program diskon tarif dan insentif transportasi disiapkan untuk moda kereta api, angkutan laut, penyeberangan, dan transportasi udara dengan total nilai stimulus transportasi mencapai sekitar Rp2,04 triliun.

Dudy menyampaikan kebijakan itu merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi Semester II Tahun 2026 atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan telah diumumkan bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Ia menuturkan pemerintah mengumumkan stimulus tersebut lebih awal agar masyarakat memiliki kesempatan mempersiapkan perjalanan lebih baik.

"Harapannya, program ini dapat membantu masyarakat bepergian dengan biaya yang lebih terjangkau sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” ujar Dudy.

Pada periode libur sekolah tahun 2026, pemerintah menyiapkan stimulus transportasi senilai sekitar Rp663,26 miliar.

Adapun rinciannya untuk diskon tiket kereta api kelas ekonomi sebesar Rp96,21 miliar, untuk diskon tarif angkutan laut PT Pelni (Persero) sebesar Rp67,33 miliar, serta untuk pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada layanan penyeberangan Rp26,96 miliar.

Pemerintah juga masih menyiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar Rp472,73 miliar.

Program tersebut ditargetkan memberikan manfaat kepada sekitar 4,4 juta penumpang dan lebih dari 377 ribu kendaraan.

Rinciannya meliputi lebih dari 1,17 juta penumpang kereta api, lebih dari 693 ribu penumpang kapal laut, lebih dari 164 ribu penumpang jasa penyeberangan, lebih dari 377 kendaraan pengguna jasa penyeberangan, serta lebih dari 2,3 juta penumpang pesawat.

Masyarakat dapat menikmati diskon tiket kereta api komersial kelas ekonomi sebesar 30 persen untuk perjalanan pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Pemerintah juga memberikan diskon tarif dasar angkutan laut sebesar 30 persen pada seluruh trayek kapal penumpang PT Pelni (Persero) untuk perjalanan pada 20 Juni hingga 15 Agustus 2026.

Sementara itu, pada layanan penyeberangan, pemerintah memberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku bagi penumpang pejalan kaki dan kendaraan golongan II serta IVA pada 14 pelabuhan dan tujuh lintasan penyeberangan selama periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Selain untuk periode libur sekolah, pemerintah juga menyiapkan stimulus transportasi pada masa Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.

Pada periode tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp883,4 miliar yang terdiri atas Rp161,4 miliar untuk program diskon kereta api, angkutan laut, dan penyeberangan serta Rp722 miliar untuk insentif transportasi udara.

Program tersebut diproyeksikan dapat dimanfaatkan oleh sekitar 6,14 juta masyarakat, yang terdiri atas sekitar 1,04 juta penumpang kereta api, 414 ribu penumpang kapal laut, lebih dari 188 ribu penumpang dan 467 ribu kendaraan pengguna jasa penyeberangan, serta sekitar 3,7 juta penumpang pesawat.

Pada masa Natal dan tahun baru, masyarakat kembali dapat menikmati diskon tiket kereta api kelas ekonomi sebesar 30 persen untuk perjalanan pada 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

Diskon tarif dasar angkutan laut sebesar 30 persen berlaku pada periode 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027, sedangkan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada layanan penyeberangan berlaku pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Secara keseluruhan, stimulus transportasi pada periode libur sekolah dan Natal dan tahun baru 2026/2027 diperkirakan memberikan manfaat kepada lebih dari 11,6 juta pengguna transportasi.

Program itu menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah Semester II Tahun 2026 senilai Rp26,34 triliun yang diharapkan dapat menjaga konsumsi domestik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh (Pemprov) menyiapkan revisi Plane of Development (PoD) atau dokumen perencanaan terkait skema pengelolaan temuan lapangan gas Tengkulo South Andaman (Blok Andaman) oleh Mubadala Energy untuk kemudian dibahas bersama SKK Migas.

“Arahan Gubernur memang demikian. Jadi kita segera menyiapkan pembahasan skema revisi PoD Blok Andaman tersebut," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir di Banda Aceh, Senin.

Nasir mengatakan pembahasan skema revisi PoD Blok Andaman itu merupakan kelanjutan pertemuan Gubernur Mualem dengan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (10/6) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, SKK Migas memberikan ruang kepada Pemerintah Aceh untuk mengajukan revisi PoD Blok Andaman. Bahkan bersedia mengakomodir revisi tersebut.

Nasir mengatakan revisi PoD proyek lapangan gas Tengkulo South Andaman nantinya disesuaikan dengan arah pembangunan Aceh sesuai dengan visi dan misi Gubernur Mualem dan Wakil Gubernur.

“Yaitu hilirisasi. Hilirisasi ini sejalan dengan program nasional. Jadi program Gubernur Mualem itu linier dengan program Presiden Prabowo,” ujar dia.

Revisi PoD tersebut, lanjut dia, dilakukan karena pemerintah Aceh menginginkan skema penyaluran gas dan kondensat langsung ke darat (onshore pipelining) kemudian diproses dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun, Lhokseumawe.

Sehingga, pengelolaan gas Blok Andaman bisa berdampak multiplier effect pada ekonomi dengan bertumbuhnya sektor-sektor industri-industri serta membuka lapangan usaha lainnya.

“Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Aceh juga telah menyurati Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait permintaan agar pengolahan gas temuan Mubadala Energy tidak dilakukan melalui skema Floating production, storage, and offloading (FPSO) atau pengolahan di laut lepas (offshore). Melainkan, secara onshore receiving facility (ORF) di darat yaitu KEK Arun Lhokseumawe.

Dalam suratnya, Gubernur Aceh juga meminta pengalokasian gas Mubadala tersebut bisa dipakai untuk industri di Aceh. Serta, permohonan penundaan sementara PoD atau dokumen perencanaannya karena masih ada perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan Aceh.

Dalam kesempatan itu, M Nasir menegaskan bahwa Gubernur Aceh tidak menolak proyek lapangan gas Tengkulo South Andaman dan Mubadala Energy sebagai investornya, melainkan hanya permintaan agar pengolahan gas langsung dilaksanakan di daratan Aceh.

Pemerintah Aceh, lanjutnya, sangat mendukung iklim investasi yang positif, selama ini terus mendorong adanya penanaman modal di Aceh.

"Penanaman modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. Dan menjadi simpul utama dalam menekan angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran,” kata M Nasir.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

PENAS ini menjadi salah satu cara untuk menggairahkan ekonomi masyarakat

Gorontalo (ANTARA) - Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan penyelenggaraan Pekan Nasional (PENAS) XVII Petani Nelayan memberikan manfaat ekonomi yang dirasakan secara luas oleh masyarakat, mulai dari pelaku usaha perhotelan hingga pedagang kecil dan pengemudi bentor.

"Kalau ekonomi masyarakat bergairah, pendapatan masyarakat juga bisa meningkat. Dan itu merata. Sampai tukang bentor, orang jualan kecil-kecilan juga dapat manfaat," kata Gusnar di Gorontalo, Senin.

Menurut dia, geliat ekonomi selama pelaksanaan PENAS XVII terlihat dari meningkatnya aktivitas usaha di berbagai sektor, terutama di Kabupaten Gorontalo sebagai lokasi utama kegiatan dan daerah sekitarnya.

Ia menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha besar, tetapi juga menjangkau masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan dan jasa sehari-hari.

"Secara kasat mata terjadi geliat ekonomi yang sangat signifikan karena banyak kegiatan yang ditampilkan pada PENAS ini. Apalagi PENAS bersifat nasional sehingga diliput berbagai media dan informasinya sampai kepada masyarakat luas," ujarnya.

Gusnar mengatakan tingginya jumlah peserta dan tamu yang datang ke Gorontalo turut meningkatkan tingkat hunian hotel dan penginapan serta mendorong pertumbuhan usaha kuliner dan transportasi.

Ia menyebut sejumlah hotel dan penginapan di Gorontalo terisi penuh selama pelaksanaan kegiatan nasional tersebut. Kondisi serupa juga terlihat pada rumah makan dan berbagai usaha jasa yang melayani kebutuhan peserta.

Selain berdampak pada sektor usaha, tingginya mobilitas peserta PENAS juga memicu peningkatan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan menuju lokasi kegiatan.

Menurut Gusnar, manfaat lain dari PENAS XVII adalah semakin dikenalnya Gorontalo di tingkat nasional melalui kehadiran peserta dari berbagai daerah dan pemberitaan media yang meliput kegiatan tersebut.

Ia berharap momentum itu dapat menjadi sarana promosi daerah sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisata ke Gorontalo pada masa mendatang.

"Dengan PENAS ini kita harus bergaul secara nasional agar masyarakat di berbagai penjuru Indonesia mengenal Gorontalo dan sering datang ke sini, apalagi kita memiliki objek-objek wisata yang menarik," katanya.

Gusnar mencontohkan destinasi wisata hiu paus di kawasan Botubarani Whale Shark Tourism yang mengalami peningkatan kunjungan selama rangkaian kegiatan PENAS berlangsung.

Ia mengatakan sekitar 500 orang telah mengunjungi lokasi wisata tersebut hingga hari ini, yang pada akhirnya turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

"PENAS ini menjadi salah satu cara untuk menggairahkan ekonomi masyarakat. Kalau ekonomi bergerak, maka pendapatan masyarakat juga meningkat," katanya.

Pewarta: Faradila Alim
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah kembali memberikan diskon tarif lintas moda transportasi selama libur sekolah 2026 guna meningkatkan mobilitas dan daya beli masyarakat, mendukung pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, untuk menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian harga, pemerintah kembali menerapkan kebijakan diskon tarif transportasi pada periode libur sekolah 2026 serta libur Natal dan tahun baru 2026/2027," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan transportasi yang selamat, aman, serta nyaman, yang juga dapat diakses masyarakat selama periode peningkatan mobilitas.

Dudy menuturkan lewat kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan masyarakat, serta mendorong peningkatan pergerakan orang dan aktivitas ekonomi selama periode liburan.

Menurut dia kebijakan itu merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bepergian dengan biaya yang lebih terjangkau.

"Kami berharap insentif ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, sekaligus memberikan dampak positif bagi sektor transportasi, pariwisata, serta perekonomian nasional," ujar Menhub.

Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tentang penugasan kepada badan usaha milik negara sektor transportasi untuk memberikan diskon tarif transportasi.

Regulasi itu menjadi dasar pelaksanaan program stimulus ekonomi melalui pemberian diskon tarif transportasi pada periode libur sekolah 2026, Natal 2026, dan Tahun Baru 2027 guna mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi nasional.

Kebijakan diskon tarif transportasi pada periode libur sekolah 2026 meliputi diskon 30 persen untuk semua lintas pelayanan kereta api komersial kelas ekonomi pada 20 Juni sampai 5 Juli 2026; diskon 30 persen untuk seluruh ruas trayek kapal laut penumpang kelas ekonomi pada 20 Juni sampai 15 Agustus 2026.

Kemudian diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhan untuk penumpang pejalan kaki, kendaraan golongan II dan IVA, serta 14 pelabuhan (7 lintasan) angkutan penyeberangan pada 20 Juni sampai 5 Juli 2026.

Selain itu diskon 100 persen Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP) pesawat udara berjadwal kelas ekonomi pada 24 Juni sampai 5 Juli 2026.

Adapun lintas angkutan penyeberangan yang mendapat tarif diskon antara lain lintasan Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Lembar-Padangbai, Kayangan-Pototano, Tanjung Uban-Telaga Punggur, Ajibata-Ambarita, serta Sape-Labuan Bajo.

Menhub menambahkan, aspek keselamatan, keamanan, serta kenyamanan tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan layanan transportasi selama periode liburan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Yayasan Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (Amanah) bekerja sama dengan Dinas Pangan Aceh serta Perum Bulog Kanwil Aceh menghadirkan gerakan pangan murah bersubsidi untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

"Dalam gerakan pangan murah Amanah bersama Dinas Pangan menyediakan sebanyak 600 paket sembako dengan harga yang lebih murah dari pasaran," kata Ketua Yayasan Amanah, Syaifullah Muhammad, di Aceh Besar, Sabtu.

Gerakan pangan murah ini dilaksanakan dalam rangkaian event Gebyar Kreasi Amanah 2026. Diantaranya juga diselenggarakan kegiatan senam jantung sehat, bazar UMKM, pojok pelayanan BSI, panen melon Amanah, donor darah dan lainnya.

Pasar murah ini, menyediakan sebanyak tiga ton beras, minyak goreng 1.200 liter, gula 1,2 ton, dan telur 600 papan. Jumlah tersebut dibagikan dalam 600 paket yang masing-masing berisi beras lima kg, minyak goreng dua liter, gula dua kg, dan telur satu papan.

Kemudian, harga jual kebutuhan pokok ini telah disubsidi Rp6 ribu per kilogram, atau secara keseluruhan Rp66 ribu. Sehingga masyarakat mendapatkan sembako tersebut dengan harga Rp158 ribu per paket (harga normal Rp224 ribu).

"Jadi ada 600 paket dibagikan, ditebus dengan harga yang sangat murah sekitar Rp158 ribu per paketnya," ujar Syaifullah.

Dia menjelaskan, penyediaan pasar murah Amanah bersama pemerintah Aceh dan Perum Bulog untuk membantu kebutuhan dan daya beli masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap pengendalian inflasi.

"Gerakan pangan murah ini juga membantu menjamin ketersediaan dan akses pangan, serta berkontribusi dalam mengendalikan inflasi daerah," kata Syaifullah.

Sebagai informasi, Amanah merupakan adalah pusat kreativitas, inovasi, dan pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda di Aceh yang diinisiasi Badan Intelijen Negara (BIN) saat PON Aceh-Sumut 2024 lalu.

Fasilitas yang berlokasi di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kabupaten Aceh Besar tersebut menjadi wadah kolaborasi untuk melahirkan produk lokal berkualitas dan menguatkan ekonomi kreatif. Gedung ini dulunya diresmikan langsung oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Beijing (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kepercayaan pemerintah China tetap terjaga terhadap Indonesia, meski punya keluhan terhadap sejumlah kebijakan RI.

"Pemerintah China amat 'trust' dan amat mendukung. Kalau dari diskusi dengan mereka, diskusinya menarik, amat konstruktif dan menunjukkan kepercayaan China dan kepercayaan kami ke pemerintah China juga sama, sama bagusnya," kata Purbaya Yudhi Sadewa kepada ANTARA di Beijing, Kamis (18/6) malam.

Hal itu disampaikan Purbaya setelah melakukan pertemuan dengan Menkeu Purbaya dengan Menteri Keuangan China Lan Fo'an maupun pihak dari bank sentral China China People’s Bank of China (PBOC), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) maupun investor dalam kunjungan resmi ke China pada 16-19 Juni 2026.

"Kedua negara sama-sama bersemangat untuk meningkatkan hubungan ke tingkat yang lebih dekat lagi. Meski demikian, mereka juga menyampaikan pertanyaan sebenarnya seperti apa kondisi Indonesia, tentu saya bisa jelaskan dan yakinkan bahwa kondisi fundamental ekonomi tidak ada masalah," ungkap Purbaya.

Purbaya mengakui pelaku usaha China memiliki sejumlah keluhan mengenai beberapa kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap mengganggu kelancaran bisnis para investor China di Indonesia.

"Dan itu sudah dijawab oleh Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo akan memperbaiki kondisi investasi supaya pemerintah dan investor China bisa berbisnis dengan wajar di Indonesia. Jadi Presiden mengerti betul hambatan yang terjadi untuk melakukan bisnis di Indonesia dan itu sedang diperbaiki," tambah Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah memahami masalah dan keluhan yang disampaikan pelaku usaha asal China dan sedang memperbaiki kondisi di lapangan.

"Sebenarnya kami sudah mengerti permasalahannya apa dan sudah diperbaiki, tapi kebetulan mengenai keluhan yang belum beres, mereka kirim kami. Presiden dan kami sudah tindaklanjuti dengan baik. Hanya tentu ada beberapa hal yang memerlukan waktu untuk kembali ke level yang memudahkan untuk beberapa pengusaha China, meski sebagian besar kami perbaiki dengan cepat," jelasnya.

Purbaya pun menjelaskan pemerintah Indonesia terbuka bagi pengusaha asal negara manapun untuk semakin banyak berinvestasi di Indonesia.

"Jadi semakin banyak yang investasi akan semakin bagus buat Indonesia. Kebetulan saja, China adalah salah satu sumber investasi besar yang tidak bisa kita abaikan. Hanya kan ada juga dari Amerika, Singapura, dan lain-lain. Jadi kita diversifikasi sumber investasi dan sumber pembiayaan supaya ekonomi kita tetap bisa tumbuh cepat tanpa mengubahkan prinsip 'non-alignment' Indonesia," ujarnya.

China diketahui menjadi mitra ekonomi penting bagi Indonesia karena nilai investasi China ke Indonesia pada 2025 mencapai 5,4 miliar dolar AS, atau naik 13,5 persen dibandingkan tahun 2024.

Sementara realisasi investasi asal China pada kuartal pertama 2026 mencapai 2,2 miliar dolar AS atau meningkat 22 persen dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya, dengan hampir separuh realisasi investasi itu mengalir ke industri hilirisasi.

China menjadi negara penyumbang investasi terbesar ketiga dalam tiga bulan pertama 2026, setelah Singapura dengan investasi senilai 4,6 miliar dolar AS dan Hong Kong dengan investasi senilai 2,7 miliar dolar AS.

Sebelumnya diketahui Kamar Dagang China di Indonesia pada Mei 2026 sempat mengirim surat resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah dan sejumlah kekhawatiran yang timbul.

Dalam surat itu, para investor China menilai terjadi banyak perubahan dalam kebijakan di Indonesia, sehingga perusahaan-perusahaan China menghadapi persoalan serius, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait.

Menurut mereka, kondisi tersebut telah secara serius mengganggu operasi bisnis normal, merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi China terhadap lingkungan bisnis dan masa depan mereka di Indonesia.

Investor China mengeluhkan keharusan pembayaran pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin intensif dan bahkan denda besar hingga puluhan juta dolar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan.

Keluhan lain menyasar rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank milik negara Indonesia selama minimal satu tahun. Kebijakan itu dinilai akan mengganggu likuiditas perusahaan.

Mereka menilai kewajiban menyimpan 50 persen devisa ekspor di bank BUMN akan sangat merugikan likuiditas perusahaan dan operasional jangka panjang.

Secara khusus, para investor China memprotes pengurangan besar-besaran kuota tambang bijih nikel sejak awal 2026 yang telah mencapai lebih dari 70 persen atau sekitar 30 juta ton secara total.

Ditambah lagi dengan kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru menaikkan Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel dan mengubah formula perhitungannya sehingga membuat biaya komprehensif bijih nikel melonjak hingga 200 persen.

Kondisi itu disebut mengganggu industri hilir seperti kendaraan energi baru dan baja tahan karat.

Tak hanya itu, penegakan hukum sektor kehutanan juga menjadi sorotan misalnya Satgas Penertiban Kawasan Hutan Indonesia menjatuhkan denda hingga 180 juta dolar AS kepada perusahaan investasi China terkait persoalan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Selain itu, sejumlah proyek besar disebut dihentikan pemerintah dan menjatuhkan sanksi seperti pada proyek pembangkit listrik tenaga air yang dituduh merusak kawasan hutan dan memperparah banjir.

Ada juga masalah visa dengan menyebut proses persetujuan visa kerja kini semakin rumit, mahal, dan dibatasi oleh ketentuan lokasi kerja tertentu sehingga menghambat mobilitas tenaga teknis dan manajemen.

Investor China masih mengeluhkan saluran pengaduan yang dinilai dibatasi dan bahkan adanya pihak ketiga yang memungut biaya mahal untuk membantu penyelesaian masalah perusahaan.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026