Bisnis.com, BATANG - Sepuluh tahun yang lalu, Kabupaten Batang hanyalah daerah kecil yang berlokasi di pesisir pantai utara (Pantura) Jawa Tengah. Alas Roban, jalur hutan legendaris yang melintang dari Gringsing di Kabupaten Kendal hingga ke Banyuputih dan Subah di Kabupaten Batang, barangkali menjadi satu-satunya destinasi penting bagi wilayah itu. Selain menjadi salah satu ikon jalan Pantura, kawasan hutan itu ikut menggambarkan bagaimana Kabupaten Batang masih mengandalkan hasil alam berupa kayu dan aneka komoditas perkebunan sebagai penopang perekonomiannya.
Kini ceritanya sudah jauh berbeda, Kabupaten Batang telah menjelma menjadi salah satu destinasi investasi unggulan di Jawa Tengah. Pada tahun 2016, realisasi investasi di wilayah itu hanya berkisar di angka Rp4 triliun. Jumlah itu kini bisa diraih dalam tiga bulan, sebagaimana laporan realisasi investasi per kuartal I/2026 yang realisasinya sudah mencapai Rp3,88 triliun.
Tol Trans Jawa sudah membentang. Kawasan-kawasan industri, lengkap dengan perumahan dan infrastruktur penunjangnya, sudah ikut dibangun. Di wilayah pesisir Batang, ada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah atau Central Java Power Plant (CJPP) yang dioperasikan oleh PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), perusahaan urunan antara J-Power, PT AlamTri Power Indonesia (ADRO), serta ITOCHU Corporation.
Investasi dan industrialisasi tak hanya mengubah struktur perekonomian di Kabupaten Batang. Lebih daripada itu, yang jauh lebih mendasar, gelombang pembangunan yang masif ikut mengubah lanskap dan kondisi ekologis di sekitarnya. Kondisi tersebut dipahami betul oleh Bhimasena Power Indonesia (BPI).

Ahmad Lukman, Corporate Social Responsibility (CSR) & Community Manager BPI, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan serangkaian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk memitigasi dampak aktivitas usaha yang dilakukannya.
"Visi strategis dari program CSR kami adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat melalui program-program yang berdampak tinggi, yang terukur dan berkelanjutan. Ada lima pilar pelaksanaan, yaitu bidang ekonomi dengan konsentrasi pada pemberdayaan masyarakat pesisir, bidang pendidikan, bidang kesehatan, sosial lingkungan, dan infrastruktur," tutur Lukman pada Selasa (30/6/2026).
Program TJSL tersebut tak cuma menyasar warga di sekitar PLTU Batang, tetapi juga lingkungan yang ikut terdampak, terutama pada lokasi utama pembangkit. Bagus Dona Doni, External Relations Manager BPI, menjelaskan bahwa sejumlah upaya pemulihan lingkungan yang dilakukan perusahaan telah menampakkan hasil yang positif. Sepanjang pengamatan yang dilakukan BPI bersama Universitas Diponegoro (Undip) pada periode 2018-2025, tercatat sebaran ratusan jenis flora dan fauna di sekitar proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Perinciannya, ada 204 jenis flora, 108 jenis burung, 30 jenis herpetofauna atau reptil dan amfibi, 36 jenis ordonata atau capung, serta 80 jenis lepidoptera atau kupu-kupu yang hidup di sekitar kawasan.
"Ada beberapa jenis yang dilindungi, baik secara nasional maupun internasional. Beberapa di antaranya adalah jenis burung migran serta beberapa satwa penting lainnya," jelas Bagus. Temuan itu ikut dipublikasikan dalam buku berjudul "Biodiversitas PLTU Jawa Tengah".
Hidayat Ashari, Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyebut keberadaan ratusan flora dan fauna di sekitar kawasan PLTU Batang merupakan temuan yang menarik. Menurut Ashari, temuan itu mengindikasikan keberhasilan pemulihan kawasan yang selama ini mengalami degradasi akibat aktivitas pembangunan dan industri. "Dalam ilmu ekologi, ada istilahnya suksesi ekologis. Ketika ekologi mulai membaik, akan terjadi pertumbuhan dan penambahan jenis-jenis hewan dan tanaman. Ada juga teori refugee area, atau kawasan refugia, dimana hewan-hewan yang berasal dari kawasan terdegradasi akan bergeser ke kawasan lain yang dirasa aman. Kawasan ini dipilih karena lingkungannya dijaga dan dirawat," jelasnya.
Periferi PLTU Batang menjadi kawasan refugia bagi flora dan fauna di wilayah pesisir Kabupaten Batang. Aktivitas manusia di kawasan tersebut memang telah mengubah lanskap ekologis yang sejak dulu ada. Namun, berkat upaya pemulihan yang dilakukan, Ashari menyebut flora dan fauna yang pada mulanya terganggu oleh aktivitas tersebut, kini mulai bergeser ke area yang telah diperbaiki.
Ashari menyebut, keberadaan beberapa jenis satwa endemik seperti Kepodang kuduk-hitam (Oriolus chinensis) menjadi temuan yang penting. "Kepodang kuduk hitam adalah satwa identitas provinsi Jawa Tengah. Dia adalah indikator dari kelestarian habitat lokal yang sayangnya sudah banyak diburu dan ditangkap," tuturnya. Dalam hal ini, kawasan refugia baru di Kabupaten Batang itu boleh dikatakan telah berhasil menjadi rumah baru bagi satwa-satwa langka seperti Kepodang kuduk-hitam tersebut.
Tentunya, temuan itu diharapkan tak cuma berhenti dalam bentuk publikasi. Ashari berharap, keanekaragaman hayati di kawasan PLTU Batang bisa terus lestari dan menjadi bukti bagi pembangunan yang menerapkan aspek keberlanjutan. "Keanekaragaman hayati bukan sekedar daftar spesies, melainkan instrumen diagnosis alami yang membuktikan bahwa kawasan industri dapat berdampingan dengan fungsi pelestarian ekosistem. Setelah mendapatkan daftar spesies ini, seharusnya, ada publikasi ilmiah yang diterbitkan untuk mendukung datanya. Supaya temuan ini menjadi data saintifik dan bisa dipopulerkan," imbuhnya
Heru Djatmika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, memberikan apresiasi atas upaya pemulihan lingkungan yang terus dilakukan BPI di Kabupaten Batang. "Menurut saya, BPI ini cerdas karena ingin menunjukkan keberhasilan pemulihan kawasan penyangga PLTU Batang melalui peluncuran buku ini," tuturnya.
Temuan biodiversitas di kawasan PLTU Batang juga mendapatkan apresiasi yang lebih dalam lagi oleh Heru. Sebab, mengundang satwa untuk berpindah dan hidup di lingkungan baru bukanlah hal yang mudah. "Tanpa air dan makanan, dia tidak akan datang. Walaupun kita bisa membuat hutan, tetapi tanpa ekosistem yang bagus, satwa itu tidak akan mau datang," jelas Heru.
Di sisi lain, keberhasilan itu coba dimaknai secara berbeda oleh Bupati Batang Faiz Kurniawan. Menurutnya, keberadaan PLTU Batang memang cukup vital bagi pemenuhan kebutuhan energi di Jawa-Bali. "Tapi di sisi lain, ada tantangan yang harus kita hadapi. Potensi emisi, potensi pencemaran air, abrasi pantai, serta dampak terhadap mata pencaharian petani dan nelayan di sekitar. Kita tidak bisa berpura-pura bahwa pembangunan sebesar ini tetap memiliki risiko, ini adalah bagian dari kejujuran kita sebagai pemimpin dan warga," ungkapnya.
Namun demikian, Faiz menyebut tantangan besar itu bukanlah akhir dari sebuah cerita. Justru, tantangan itu menjadi panggilan untuk membuktikan komitmen bersama, sebagaimana upaya kolaborasi yang terus dilakukan BPI bersama pemerintah daerah, akademisi, serta instansi terkait lainnya dalam tiap program TJSL yang dilakukan.
"Ini adalah momentum dimana kita membuktikan kepada diri sendiri dan generasi mendatang bahwa batang bukan korban pembangunan, melainkan pemimpin dari pembangunan berkelanjutan. kita tidak memlih antara listrik atau keberlanjutan, kita memilih keduanya," tegas Faiz.

LIMA - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memulihkan ekosistem gambut . Hal ini sebagai salah satu kunci menghadapi perubahan iklim , menjaga keanekaragaman hayati, memperkuat ketahanan air, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.

"Indonesia memiliki ekosistem gambut tropis terbesar di dunia. Kawasan hidrologis gambut Indonesia mencapai sekitar 24 juta hektare, dan sekitar 70 persen berada di dalam kawasan hutan negara," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan , Ristianto Pribadi, pada hari pertama Technical Level 4th Meeting of the Partners of the Global Peatlands Initiative (GPI) di Lima, Peru, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, gambut Indonesia merupakan aset strategis dunia karena menyimpan sekitar 89 gigaton karbon. Jumlah tersebut menjadikan ekosistem gambut Indonesia berperan penting dalam menekan emisi gas rumah kaca, menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air, sekaligus menopang kehidupan jutaan masyarakat.

Restorasi gambut bukan lagi sekadar memperbaiki lahan yang rusak. Saat ini, restorasi merupakan investasi jangka panjang untuk ketahanan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, ketahanan air, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia telah membangun kebijakan pengelolaan gambut yang menyeluruh, mulai dari inventarisasi, perlindungan, pemanfaatan, pemulihan, pemantauan, hingga penegakan hukum. Salah satu landasan utamanya adalah PP No 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Setelah kebakaran hutan dan lahan besar pada 2015, pemerintah telah memperkuat berbagai kebijakan teknis terus dikembangkan. Mulai dari perlindungan kubah gambut, pemantauan muka air tanah, restorasi ekosistem, hingga penguatan program perhutanan sosial agar pelestarian gambut berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Partisipasi masyarakat merupakan inti dari pengelolaan gambut di Indonesia. Melalui program perhutanan sosial, lebih dari 608.000 hektare kawasan gambut kini dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat," ujarnya.

Ristianto menegaskan keberhasilan Indonesia tidak hanya didukung regulasi, tetapi juga melalui berbagai aksi nyata di lapangan. Pemerintah menerapkan moratorium izin baru, melakukan restorasi hidrologi, revegetasi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta memperkuat peran masyarakat dan pemegang konsesi.

Sejak 2011, Indonesia telah memberlakukan moratorium izin baru pada hutan primer dan lahan gambut terutama pada aktivitas yang mengubah bentang dan tutupan lahan, serta mendorong kegiatan restorasi ekosistem gambut. Kebijakan tersebut kemudian dipermanenkan pada 2019 sehingga memberikan perlindungan jangka panjang terhadap sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambut.

Hingga 2025, kawasan gambut yang masuk dalam peta indikatif moratorium mencapai sekitar 4,9 juta hektare.

Upaya restorasi juga terus menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga Desember 2023, restorasi ekosistem gambut di wilayah konsesi telah mencapai sekitar 3,93 juta hektare.

Program tersebut didukung oleh lebih dari 10.800 stasiun pemantauan muka air tanah melalui sistem SiMATAG.

Indonesia menerapkan pendekatan 3R, yaitu rewetting (pembasahan kembali gambut), revegetation (penanaman kembali dengan vegetasi asli gambut), dan revitalization of local livelihoods (penguatan mata pencaharian masyarakat sekitar).

Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajak seluruh negara untuk memperkuat kolaborasi internasional melalui Global Peatlands Initiative (GPI). Ini sebagai wadah berbagi pengalaman, meningkatkan kapasitas, memperluas akses pembiayaan berkelanjutan, serta mempercepat aksi nyata menghadapi perubahan iklim.

Ristianto mengatakan, Indonesia menyambut baik kolaborasi yang semakin kuat melalui Global Peatlands Initiative. Melalui kemitraan ini, negara-negara dapat saling belajar, memperkuat kapasitas, memobilisasi pembiayaan berkelanjutan, dan bersama-sama mempercepat pencapaian target iklim global. ”Indonesia juga mengajak anggota GPI untuk bersama-sama menjadi bagian dari International Tropical Peatland Center," jelasnya.

Partisipasi Indonesia dalam pertemuan GPI di Lima menjadi bukti bahwa perlindungan dan pengelolaan gambut telah menjadi bagian penting dari kebijakan kehutanan nasional sekaligus kontribusi nyata Indonesia dalam agenda iklim dunia. Melalui kerja sama internasional yang semakin erat, Indonesia berharap ekosistem gambut dunia dapat terus terjaga sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan dunia usaha memiliki peran penting dalam mempercepat pencapaian (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor.

"Keberhasilan SDGs tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak inisiatif yang kita jalankan, tetapi oleh seberapa kuat kita mengubah cara pembangunan bekerja," kata Deputi Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Pungkas Bahjuri Ali dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa.

Pungkas mengatakan SDGs telah menjadi bagian dari arah pembangunan nasional yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Asta Cita, dan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, implementasi SDGs berlandaskan empat prinsip utama, yakni bersifat universal, terintegrasi, tidak meninggalkan siapa pun atau no one left behind, serta didukung kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan.

Ia menekankan pencapaian satu tujuan SDGs tidak boleh menghambat tujuan lainnya, tetapi harus saling mendukung agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh.

"SDGs akan tercapai apabila pemerintah, dunia usaha, filantropi, akademisi, masyarakat sipil, dan media bergerak bersama dalam satu arah, yaitu menciptakan nilai ekonomi sekaligus memperkuat kualitas hidup, lingkungan, dan tata kelola," ujarnya.

Pungkas menyampaikan hal tersebut dalam acara Site Visit Asia B Corp Summit 2026 yang diselenggarakan Danone Indonesia bersama B Lab dan B Market Builder South East Asia.

Forum tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi untuk membahas penguatan praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia.

"Forum ini diharapkan dapat memperkuat komitmen kita untuk menjadikan bisnis sebagai kekuatan kebaikan, B Corp sebagai inspirasi perubahan, dan SDGs sebagai bahasa bersama untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045," ucap dia.

Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, capaian indikator SDGs Indonesia telah mencapai sekitar 62 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian global maupun kawasan Asia Pasifik yang berada di kisaran 18 persen. Indonesia juga menempati peringkat ke-77 dari 167 negara, naik 25 peringkat dibandingkan pada 2019.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani juga mengatakan praktik bisnis berkelanjutan kini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia.

"Keberlanjutan bukan lagi sekadar komitmen, tetapi telah menjadi bagian dari strategi bisnis yang menentukan daya saing perusahaan," ungkap Shinta.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi fondasi penting untuk mempercepat penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengatakan perubahan iklim kini turut mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi.

Hal itu, menurut dia, disebabkan adanya risiko transisi seiring upaya berbagai negara untuk mengadopsi teknologi hijau, menerapkan regulasi karbon, dan mengubah preferensi konsumen untuk meningkatkan penggunaan produk-produk berkelanjutan.

“Perkembangan ini memengaruhi keputusan investasi, daya saing perdagangan, kebutuhan pembiayaan, penerimaan fiskal, dan pada akhirnya stabilitas sektor keuangan,” kata Herman Saheruddin di Jakarta, Selasa.

Selain risiko transisi, ia mengatakan perubahan iklim juga membawa risiko fisik berupa bencana banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, hingga cuaca ekstrem yang mengganggu pembangunan infrastruktur, kegiatan pertanian, dan produktivitas ekonomi.

“Bagi Indonesia, konsekuensi ekonominya sangat signifikan. Perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar sekaligus menurunkan produktivitas tenaga kerja apabila tidak ada tindakan (mitigasi) yang berarti,” ujar dia.

Menyadari tantangan tersebut, pemerintah pun mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan global ke dalam prioritas pembangunan nasional melalui Asta Cita.

Herman menuturkan, Asta Cita tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tapi juga ketahanan, daya saing, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mengatakan kebijakan fiskal memainkan peran strategis untuk mendukung mobilisasi investasi hijau dan pembiayaan berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, serta menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan industri masa depan.

Namun, ia mengatakan pemerintah menyadari bahwa anggaran negara hanya berkontribusi pada sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai komitmen iklim Indonesia.

Selama periode 2018-2024, APBN hanya membiayai 12,9 persen dari total kebutuhan anggaran untuk melakukan mitigasi iklim, sehingga terdapat gap atau kesenjangan pembiayaan sebesar 87,1 persen, dengan rata-rata biaya belanja iklim yang diperlukan senilai Rp73,5 triliun per tahun.

Kemenkeu pun berkomitmen untuk memperluas instrumen pembiayaan inovatif dan memperkuat kemitraan dengan sektor swasta serta mitra pembangunan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dapat terealisasi sesuai target pemerintah.

“Pada akhirnya, pembiayaan berkelanjutan bukan sekadar komitmen lingkungan. Hal itu merupakan instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara dengan perekonomian yang maju pada tahun 2045,” kata Herman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pada 23 Juni 2026, Sustainable Development Solutions Network (SDSN) menerbitkan laporan tahunan tentang kemajuan dunia (Sustainable Development Report 2026) dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan kemajuan tercepat sejak 2015—naik 15 peringkat dalam SDG Index, dari posisi 89 ke peringkat 74 dari 169 negara yang diukur. Angka ini hampir pasti akan segera muncul dari pemerintah sebagai bukti keberhasilan pembangunan.

Tapi ada pertanyaan yang tidak dijawab oleh kenaikan peringkat itu: kenapa jutaan warga Indonesia masih merasakan tekanan hidup yang semakin berat? Kenapa ibu-ibu di Nusa Tenggara Timur masih meninggal saat melahirkan, anak-anak di Sulawesi masih mengalami stunting, dan jutaan peserta BPJS Kesehatan tiba-tiba kehilangan jaminan berobat mereka di awal 2026? Jawabannya ada di dalam data yang sama—data yang dipakai untuk menghitung peringkat itu.

Hanya Indikator yang Paling Mudah Naik

Posisi Indonesia naik 15 peringkat Indonesia terutama didorong oleh indikator-indikator yang merespons infrastruktur fisik dan teknologi, bukan kualitas layanan manusia. SDR 2026 mencatat bahwa secara global, indikator yang paling cepat maju adalah akses internet, akses mobile broadband telekomunikasi, penurunan angka fertilitas remaja, dan perluasan akses listrik. Indonesia mengikuti tren ini dengan kuat: akses listrik sudah mencapai 99,4%, akses internet 71,5%, dan akses mobile broadband telekomunikasi 117,6 per 100 penduduk.

Kemajuan di bidang infrastruktur dasar itu nyata dan tidak boleh diremehkan. Tapi ia adalah jenis kemajuan yang paling mudah dicapai karena ia bisa didorong oleh investasi modal yang relatif langsung—membangun menara BTS, menarik kabel listrik, membangun jalan. Berbeda dengan kemajuan di bidang kesehatan ibu, perbaikan gizi anak, atau penurunan korupsi, yang membutuhkan perubahan sistem layanan publik secara menyeluruh dan butuh waktu jauh lebih panjang untuk terlihat hasilnya.

Inilah yang disebut sebagai “kemajuan yang tidak merata di dalam indeks.” Sebuah negara bisa naik peringkat bukan karena semua aspek kehidupan warganya membaik, melainkan karena beberapa indikator teknis naik cukup cepat untuk menarik rata-rata keseluruhan ke atas.

Indikator Paling Penting Justru Stagnan

Di balik kenaikan peringkat itu, SDR 2026 mendokumentasikan serangkaian indikator yang stagnan atau memburuk—dan justru indikator-indikator inilah yang paling langsung menentukan apakah seorang warga hidup layak atau tidak.

Angka kematian ibu melahirkan Indonesia masih 140,5 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini jauh di atas rata-rata negara-negara ASEAN seperti Thailand (28) atau Vietnam (46), dan bahkan jauh dari target SDG 3 yang menetapkan angka di bawah 70 per 100.000 pada 2030. Artinya, setiap tahun, puluhan ribu perempuan Indonesia meninggal karena komplikasi kehamilan dan persalinan yang sebetulnya bisa dicegah.

Satu dari lima anak Indonesia di bawah usia lima tahun mengalami stunting—tumbuh pendek karena kekurangan gizi kronis. Angka 22% ini bukan angka yang baru. Ia sudah menjadi masalah yang diakui pemerintah selama bertahun-tahun. Namun data SDR 2026 menunjukkan tren yang masih stagnan—belum ada perbaikan signifikan yang cukup cepat untuk mencapai target nasional. Anak yang tumbuh stunting mengalami gangguan perkembangan otak yang permanen. Ini bukan soal tinggi badan—ini soal kapasitas manusia yang tidak pernah tercapai.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di angka 34 dari 100 pada 2025—dan trennya membaik sangat lambat. Indeks Kebebasan Pers Indonesia di angka 43—masih dalam kategori “bermasalah” menurut standar internasional. Kedua indikator ini masuk dalam SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat)—dan SDR 2026 menempatkan SDG 16 sebagai salah satu yang paling jauh dari target secara global, termasuk di Indonesia.

Kemajuan di Atas Kertas, Tekanan di Dapur

Ada satu indikator dalam SDR 2026 yang jarang disebut dalam diskusi kebijakan, tapi paling dekat dengan pengalaman hidup warga sehari-hari: “subjective well-being”—atau tingkat kesejahteraan yang dirasakan sendiri oleh masyarakat. Skornya untuk Indonesia adalah 5,6 dari 10—dan trennya menurun (tanda panah ke bawah dalam dashboard SDR 2026). Artinya, meskipun angka-angka makro membaik, warga Indonesia secara rata-rata merasakan kualitas hidup mereka tidak semakin baik.

Ini bukan perasaan yang tidak berdasar. Belanja pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan di Indonesia hanya 2,7% dari PDB—salah satu yang terendah di antara negara-negara sebanding. Sebagai konteks: standar minimum yang dianggap memadai oleh WHO untuk belanja kesehatan publik saja adalah 5% dari PDB. Indonesia mengalokasikan kurang dari separuh angka itu untuk gabungan kesehatan dan pendidikan. Dalam kondisi ini, pelayanan publik hampir tidak mungkin berkualitas.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap anggaran Rp335 triliun pada 2026. Dalam waktu bersamaan, jutaan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dinonaktifkan—artinya kelompok paling miskin kehilangan akses ke jaminan kesehatan mereka. Ini adalah trade-off kebijakan yang nyata: anggaran bergeser dari jaring pengaman yang sudah ada ke program baru yang belum terbukti efisien. Bagi warga yang dinonaktifkan BPJS-nya, kenaikan peringkat SDG Indonesia tidak ada artinya.

Masalahnya Bukan Hanya Anggaran

SDR 2026 mengukur kemiskinan Indonesia menggunakan dua ambang batas: 6,6% penduduk hidup di bawah US$3 per hari (sekitar Rp48.000 per hari), dan 11,5% hidup di bawah US$4,20 per hari (sekitar Rp67.000 per hari). Keduanya menunjukkan penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya—dan ini memang kemajuan nyata.

Tapi ada kelompok besar yang tidak tertangkap oleh dua angka itu: mereka yang baru saja melewati garis kemiskinan dan hidup sangat dekat dengan batas itu. Ekonom menyebut kelompok ini “near-poor” atau hampir miskin—dan dalam kondisi Indonesia saat ini, mereka sangat rentan. Satu guncangan ekonomi—rupiah melemah sehingga harga impor naik, BPJS dinonaktifkan sehingga harus bayar sendiri, atau anak sakit sehingga tidak bisa kerja—bisa mendorong mereka kembali ke bawah garis kemiskinan dalam hitungan minggu.

SDG Index tidak mengukur ketahanan—ia hanya mengukur posisi pada satu titik waktu. Negara yang berhasil mengeluarkan 5 juta orang dari kemiskinan tapi tidak membangun sistem yang melindungi mereka agar tidak jatuh kembali, akan terus mencatatkan angka yang berputar di tempat. Indonesia berisiko masuk dalam kategori ini.

Butuh Lebih dari Infrastruktur

SDR 2026 menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah mengintegrasikan kerangka SDGs ke dalam tata kelola pemerintahan nasional—bersama Denmark, Ghana, Italia, dan beberapa negara lain. Ini adalah pengakuan yang tepat: Indonesia memiliki dokumen RPJMN yang memetakan target SDGs, koordinasi di Bappenas, dan sudah empat kali menyampaikan Voluntary National Review (VNR) ke PBB. Secara prosedur, Indonesia serius.

Tapi SDR 2026 juga mencatat, dalam survei pakar di 64 negara termasuk Indonesia, bahwa hambatan terbesar implementasi SDGs bukan pada rencana atau komitmen—melainkan pada dua hal: keterbatasan ruang partisipasi masyarakat sipil dan pengaruh negatif sektor swasta yang tidak diatur dengan baik. Dengan kata lain, masalahnya bukan pada tidak adanya rencana—tapi pada siapa yang boleh ikut mengawasi pelaksanaannya.

Di sinilah letak masalah yang lebih dalam. Kebebasan pers yang stagnan di angka 43, proses hukum yang lambat (indeks ketepatan waktu proses administrasi 0,54 dari 1), dan akses terhadap keadilan yang terbatas (0,48 dari 1), bukan sekadar masalah tata kelola abstrak. Ia berarti: warga sulit mendapat informasi yang jujur, sulit menggugat kebijakan yang merugikan mereka, dan sulit mendapat ganti rugi ketika hak mereka dilanggar. Tanpa mekanisme koreksi ini, program pemerintah—sebagus apapun di atas kertas—akan sangat susah dikawal.

Apa yang Seharusnya Dilakukan?

Peringkat ke-74 dalam SDG Index bukan pencapaian yang harus diabaikan. Tapi ia juga bukan alasan untuk berhenti bertanya. Kemajuan 15 posisi dalam satu dekade itu perlu dibaca jujur: ia terjadi terutama karena Indonesia berhasil dalam hal-hal yang relatif mudah dieksekusi—infrastruktur fisik dan teknologi. Yang belum berhasil adalah hal-hal yang lebih sulit: mengubah sistem kesehatan agar ibu tidak meninggal saat melahirkan, mengubah sistem pangan agar anak tidak tumbuh stunting, dan membangun lembaga-lembaga yang bisa dipercaya warga.

Tiga hal yang perlu dilakukan segera. Pertama, pemerintah perlu menaikkan belanja publik untuk kesehatan dan pendidikan secara signifikan—bukan dengan memindahkan anggaran dari satu program sosial ke program lain, tapi dengan memperluas basis penerimaan negara. Dengan belanja kesehatan dan pendidikan gabungan hanya 2,7% dari PDB, Indonesia tidak mungkin mencapai UHC pada 2029 atau menurunkan stunting secara masif.

Kedua, program prioritas seperti MBG perlu dievaluasi bukan dari ukuran anggarannya, tapi dari dampaknya terhadap indikator yang paling penting: apakah stunting turun, apakah gizi ibu hamil membaik, apakah anak-anak di kawasan terpencil terjangkau? Jika tidak, desain program perlu diubah—dari pendekatan universal ke pendekatan berbasis kebutuhan dan lokasi.

Ketiga, kemajuan SDGs tidak bisa diukur hanya dari atas. SDR 2026 secara eksplisit menyebut peran masyarakat sipil sebagai penggerak akuntabilitas dan inovasi di lapangan. Artinya, ruang bagi jurnalis, peneliti, organisasi masyarakat sipil, dan warga untuk mempertanyakan dan mengawasi pelaksanaan program bukan hambatan bagi pembangunan—ia adalah bagian dari sistem pembangunan itu sendiri.

Ketika SDR 2026 menempatkan Indonesia di peringkat 74, ia tidak mengatakan bahwa kehidupan 274 juta warga Indonesia sudah baik-baik saja. Ia mengatakan bahwa rata-rata dari 123 indikator yang diukur menunjukkan posisi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Itu berita baik. Tapi pekerjaan rumah terbesar Indonesia—memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal, terutama ibu yang melahirkan, anak yang tumbuh, dan warga yang paling rentan—masih jauh dari selesai.

JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berpartisipasi dalam penyelenggaraan Jakarta Fiscal Forum (JFF) 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta. Forum ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat peran kebijakan fiskal guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Mengusung tema “Fiskal Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Jakarta sebagai Kota Global”, JFF 2026 mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akademisi, praktisi, dunia usaha, serta lembaga terkait untuk mendiskusikan berbagai isu strategis pembangunan, termasuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan penciptaan nilai tambah ekonomi.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Jusuf Anwar, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti dan menghadirkan Prof. Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, sebagai pembicara kunci. Forum ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta, M. Syaibani, serta perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, dan pelaku usaha.

Partisipasi BPDP dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDP memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan melalui berbagai program, antara lain pengembangan biodiesel, peremajaan sawit rakyat, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi, serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.

Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, menyampaikan bahwa JFF 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas jejaring kerja sama sekaligus memperkenalkan kontribusi sektor perkebunan kepada berbagai pemangku kepentingan. JFF 2026 menjadi ruang yang strategis bagi BPDP untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan berbagai program pengembangan perkebunan kepada khalayak yang lebih luas.

"Melalui partisipasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa sektor perkebunan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, mulai dari penciptaan nilai tambah, pengembangan SDM, hingga dukungan terhadap ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan. Kami berharap forum ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong manfaat yang semakin besar bagi masyarakat," ujarnya.

BPDP Lokomotif Pelatihan dan Pengembangan SDM Sawit Nasional

Melalui partisipasi dalam JFF 2026, BPDP juga memperkenalkan berbagai program strategis yang telah dijalankan dalam mendukung peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan, penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan.

Ke depan, BPDP akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan program-program yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

BOGOR - PT Bank CIMB Niaga Tbk ( CIMB Niaga ) bersama Indonesian Institute of Journalism (IIJ) dan didukung Global Reporting Initiative (GRI) menyelenggarakan SJF Masterclass 2026 di Learning Center Bumi CIMB Niaga, Gunung Geulis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis-Sabtu, 25-27 Juni 2026. Kegiatan ini bagian dari rangkaian Sustainability Journalism Fellowship (SJF) 2026 yang telah dimulai pada awal Maret 2026.

Pelatihan ini diikuti 20 jurnalis penerima SJF 2026, terdiri atas 11 orang kategori individu dan 9 orang dari kategori kelompok dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai seperti Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Mereka terpilih melalui penjurian atas 233 proposal ide sosial dan keberlanjutan yang masuk dari seluruh Indonesia. Setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta SJF Masterclass akan memperoleh dukungan pendanaan sebesar total keseluruhan Rp200 juta untuk merealisasikan ide mereka.

Dalam kegiatan SJF Masterclass ini, selama tiga hari para peserta mendapat kesempatan untuk berdiskusi dan belajar langsung dengan pakar hingga praktisi di bidang perbankan, jurnalisme, dan keberlanjutan. Materi tersebut antara lain mengenai “Jurnalisme Konstruktif Mengawal Kepentingan Publik dan Isu Keberlanjutan”, “Mengambil Peran dan Kolaborasi dalam Mengarusutamakan Keberlanjutan”, “Mengenali Praktek Greenwashing vs Genuine Sustainability”, “Membuat Storytelling Keberlanjutan Lebih Berdampak”, hingga melihat langsung best practice dari program sustainability CIMB Niaga maupun dari para ahli.

Para peserta juga akan mengikuti proses mentoring bersama para pakar dan praktisi di bidang keberlanjutan. Dari proses mentoring tersebut, para peserta kemudian dapat mengimplementasikan program aksi keberlanjutan di tempat asalnya masing-masing, yang diharapkan dapat berdampak secara sosial maupun lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei mengatakan, SJF 2026 merupakan bagian dari tanggung jawab CIMB Niaga untuk turut membantu membangun kesadaran dan meningkatkan peran jurnalis dalam mengangkat isu keberlanjutan, serta mendorong lahirnya solusi yang berdampak positif. Hal ini sejalan dengan inisiatif The Cooler Earth dan purpose CIMB Niaga Advancing Customers & Society.

Fransiska berharap program ini dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman sekaligus memperkaya perspektif dalam mengangkat isu keberlanjutan. Ia meyakini media dapat berperan sebagai changemakers yang mampu mengimplementasikan berbagai program keberlanjutan. ”Dengan semangat kolaborasi, kami optimis akan lahir lebih banyak cerita, karya, dan inisiatif yang memberikan dampak positif serta berkontribusi bagi masa depan Indonesia,” katanya.

Salah satu pemateri, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers Abdul Manan memaparkan, jurnalis dalam isu keberlanjutan mempunyai empat fungsi utama. Di antaranya harus menjadi penyampai informasi publik dengan membantu warga memahami isu keberlanjutan yang kompleks seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, energi terbarukan, hingga polusi. “Pelaporan yang akurat memungkinkan publik untuk membuat keputusan yang tepat,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IIJ Umar Idris mengungkapkan SJF 2026 ini hadir untuk memperkuat kapasitas jurnalis agar mampu menghasilkan karya yang tidak hanya informatif, melainkan juga dapat mendorong perubahan yang konstruktif. Sebab, di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan, publik saat ini membutuhkan jurnalisme yang mampu menerjemahkan isu-isu strategis menjadi pengetahuan yang mudah dipahami.

“Keberlanjutan kini bukan lagi sekadar isu lingkungan semata, melainkan juga terkait langsung dengan isu ekonomi, sosial, tata, kelola, dan masa depan bangsa. Karena itu, jurnalisme harus mampu menjelaskan persoalan keberlanjutan secara utuh, berbasis data, dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Melalui program SJF 2026 ini diharapkan dapat melahirkan lebih banyak jurnalis yang kritis, independen, dan berkomitmen mengawal agenda sustainability Indonesia,” ujarnya.

Acara ini menghadirkan para pemimpin dan praktisi terkemuka di bidang keberlanjutan. Mulai dari Satrya Wibawa (Indonesia Country Coordinator dan APAC Regional Coordinator UNEP FI), Lany Harijanti (Regional Program Implementation Manager ASEAN GRI), hingga Robert Basuki Wanasida (CCMO Kanma Group dan CEO Daur Baur Micro Factory), SJF 2026 menegaskan komitmennya untuk menjadi wadah inspirasi dan kolaborasi dalam mendorong masa depan yang berkelanjutan.

PASURUAN - Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PT Jasa Marga (Persero) Tbk bersama seluruh anak usahanya menggelar penanaman pohon serentak di seluruh wilayah operasionalnya sepanjang Juni 2026. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, kegiatan seremoni diselenggarakan di Travoy Rest KM 792A Jalan Tol Gempol-Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (24/6/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono, Direktur Human Capital dan Transformasi Yoga Tri Anggoro serta Corporate Secretary & Chief Administration Officer, Group Head dan Direksi Anak Perusahaan Jasa Marga Group. Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dioptimalkan Perseroan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur jalan tol yang berkelanjutan melalui pengembangan Green Toll Road, program Green Corridor, serta transformasi kawasan rest area sebagai bagian dari ekosistem hijau Jasa Marga Group. Pembangunan Tol Japek II Selatan Paket 2A Capai 81,65%, Target Rampung September 2026

Rivan A Purwantono memaparkan komitmen Jasa Marga dalam menerapkan prinsip keberlanjutan diwujudkan melalui berbagai inisiatif. Mulai dari pengembangan green toll road, pengelolaan rest area yang lebih ramah lingkungan hingga pelaksanaan program penanaman pohon secara rutin.

“Menanam pohon adalah bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Seluruh inisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya Jasa Marga dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, lingkungan, dan para pemangku kepentingan terkait secara sustainable," katanya.

Pada program yang dijalankan di Travoy Rest KM 792A, dilakukan penanaman 200 pohon pule di kawasan Rest Area Travoy KM 792A. Pohon pule dipilih karena memiliki kemampuan penyerapan karbon dan produksi oksigen yang baik, menghasilkan guguran daun yang relatif minim sehingga lebih mudah dalam pemeliharaan, serta memiliki sistem perakaran yang kuat dan dalam.

Aksi ini merupakan bagian dari program penanaman lebih dari 7.000 pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di berbagai ruas jalan tol dan rest area Jasa Marga Group. Sekaligus menandai integrasi antara penghijauan koridor jalan tol dan penataan fasilitas pelayanan.

Program penghijauan yang dilakukan memiliki manfaat yang terukur di antaranya menghasilkan manfaat ekologis berupa peningkatan kualitas udara, penambahan ruang terbuka hijau, peningkatan daya resap air. ”Serta mampu memberikan pengukuran dampak lingkungan yang lebih akurat sebagai bukti nyata dari implementasi ESG Perseroan," tambahnya.

Tahun ini Jasa Marga mulai hadirkan sistem monitoring digital yang mampu mengukur jejak karbon, memantau pertumbuhan pohon secara berkala, serta menghitung potensi penyerapan karbon (carbon offset). Kolaborasi tersebut menjadi fondasi pengembangan Green Corridor, yaitu koridor hijau yang akan diterapkan secara bertahap di seluruh lokasi penanaman pohon Jasa Marga Group.

Jasa Marga secara konsisten terus merealisasikan program penghijauan secara berkelanjutan di setiap tahunnya. Tercatat, Perseroan telah menanam sebanyak 14.267 pohon pada tahun 2023, 50.762 pohon pada 2024, dan 31.130 pohon pada 2025. Jasa Marga berkomitmen angka ini bertambah di setiap tahunnya, baik yang ditanam di wilayah jalan tol maupun di rest area.

Selain memperkuat koridor hijau di sepanjang jalan tol, Jasa Marga juga terus mentransformasikan kawasan rest area menjadi ruang publik yang lebih modern, nyaman, dan bernilai ekonomi. Revitalisasi Travoy Rest mengintegrasikan aspek pelayanan, pemberdayaan UMKM hingga keberlanjutan lingkungan.

Revitalisasi tersebut juga merupakan bagian dari pengembangan Green Toll Road yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna jalan tol. ”Namun sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," tandasnya.

Langkah nyata rejuvenasi Travoy Rest diwujudkan melalui penataan fasad tenant UMKM, pembaruan signage dan lanskap kawasan, peningkatan kualitas fasilitas umum seperti toilet dan area duduk, serta penguatan kompetensi petugas frontliner. Travoy Rest juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti area retail, area parkir yang lebih tertata, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), ATM Center, klinik kesehatan, ruang terbuka hijau, tempat ibadah yang nyaman, restoran, serta desain saung terbuka yang dilengkapi fasilitas toilet bersih.

Transformasi Travoy Rest merupakan bagian dari strategi Perseroan dalam mengoptimalkan aset melalui pengembangan kawasan berbasis pengalaman pelanggan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan usaha lain Perseroan. Kontribusi bisnis rest area Perseroan terhadap pendapatan usaha lain terus menunjukkan tren positif. Di tahun 2025, Perseroan membukukan pendapatan usaha lain dari rest area sebesar Rp783,2 miliar, tumbuh 21,7% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp643,6 miliar.

Seluruh inisiatif yang dilakukan juga sejalan dengan misi Danantara Indonesia dalam membangun BUMN yang terus menciptakan nilai berkelanjutan bagi masyarakat. Jasa Marga berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai tambah dengan mengoptimalkan aset produktif yang mampu memberikan dampak ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan secara berkesinambungan dengan tetap mengutamakan kebutuhan pelanggan.

Bisnis.com, JAKARTA — Federasi Realestat Internasional (FIABCI) akan memfokuskan advokasinya di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tiga isu utama, yakni penyediaan perumahan terjangkau (affordable housing), pembangunan berkelanjutan, dan pengelolaan dampak digitalisasi teknologi.

Tiga agenda tersebut akan dibawa oleh Ketua Kehormatan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata, yang baru ditunjuk sebagai FIABCI Representative of UN Geneva atau perwakilan khusus FIABCI untuk PBB Jenewa.

Soelaeman mengatakan penyediaan hunian terjangkau menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi negara-negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Menurutnya, isu tersebut menjadi perhatian utama FIABCI karena menyangkut akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.

“Affordable housing menjadi isu penting karena sebagian besar penduduk dunia yang tinggal di belahan bumi selatan masih menghadapi tantangan dalam memperoleh hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Selain perumahan, FIABCI juga menempatkan isu keberlanjutan pembangunan sebagai agenda strategis yang akan diperjuangkan dalam berbagai forum internasional. Cakupan isu tersebut meliputi perlindungan lingkungan hidup, ketahanan pangan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga mitigasi bencana.

Menurut Soelaeman, pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kualitas lingkungan dan keberlanjutan sosial masyarakat.

“Bagaimana kita memastikan kehidupan manusia di bumi terus berlanjut, tetapi lingkungannya tetap terjaga termasuk lingkungan sosial. Hal ini perlu menjadi perhatian besar bagi dunia dan juga Pemerintah Indonesia,” katanya.

Adapun isu ketiga yang menjadi perhatian FIABCI adalah digitalisasi teknologi. Soelaeman menilai perkembangan teknologi yang semakin cepat membawa dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk industri properti dan pasar tenaga kerja.

Dia mengatakan digitalisasi tidak dapat dihindari, tetapi perlu dikelola secara bijak agar tidak mengurangi kesempatan kerja dan sumber penghasilan masyarakat.

“Teknologi harus mendukung keberlanjutan kehidupan manusia. Jangan sampai kemajuan digital justru menciptakan masalah sosial baru akibat hilangnya lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Menurut Soelaeman, ketiga isu tersebut sejalan dengan harapan yang disampaikan oleh UN Habitat kepada FIABCI sebagai organisasi global yang mewakili pelaku industri realestat dari berbagai negara.

Karena itu, FIABCI akan mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk mempercepat pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dia menambahkan negara-negara berkembang di belahan bumi selatan juga membutuhkan dukungan yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur dasar guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sejumlah forum internasional, Soelaeman mengaku pernah mengusulkan agar negara-negara maju tidak hanya memanfaatkan pasar dan sumber daya alam negara berkembang, tetapi juga berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan infrastruktur.

“Negara di belahan bumi selatan jangan hanya dimanfaatkan pasarnya untuk menjual produk-produk negara maju dan dieksploitasi sumber daya alamnya saja, tetapi sebagian kecil dari keuntungan mereka itu seharusnya dikembalikan ke negara-negara berkembang dalam bentuk infrastruktur,” katanya.

Soelaeman sendiri baru saja ditunjuk sebagai FIABCI Representative of UN Geneva oleh Presiden FIABCI periode 2025–2026, Antonio Campagnoli, dalam ajang FIABCI World Congress ke-76 yang berlangsung di Wina, Austria, pada 8–12 Juni 2026.

Dalam posisi tersebut, dia akan mewakili FIABCI dalam berbagai forum dan sidang organisasi PBB di Jenewa yang membahas isu perdagangan, pembangunan ekonomi, kesehatan, hingga ketenagakerjaan global.

Penunjukan tersebut menambah kiprah internasional Soelaeman yang sebelumnya menjabat Presiden FIABCI Asia Pasifik selama empat periode berturut-turut pada 2018–2022 dan kemudian menjadi anggota Board of Directors FIABCI periode 2022–2026.

Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periooe 2012–2015

Ketua Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI)

SEBUAH dalil yang ditanamkan Emil Salim dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan: “Apa yang diambil dari alam harus kembali kepada alam, sekurang-kurangnya diganti dengan hal berperan serupa kepada alam.” Prinsip ini sederhana, hampir seperti hukum fisika. Tetapi dalam praktik pembangunan kita beberapa dekade terakhir, prinsip ini diabaikan berulang kali. Dan, kini tagihan ekologisnya datang dengan bunga yang tidak kita bayangkan.

Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar di dunia. Sekitar 10% hutan tropis dunia berada di sini. Sekitar 17% jenis burung dunia hidup di hutan-hutan Indonesia. Dan 35% hingga 39% (641 hingga 716 spesies) dari seluruh spesies burung di Indonesia tersebut berada di hutan Papua.

Ratusan jenis mamalia unik, termasuk spesies yang menjadi sumber genetika penting bagi pertanian dan kedokteran, menjadikan Indonesia sebagai laboratorium alam yang tak ternilai harganya. Emil Salim menyebut Indonesia sebagai “negeri sumber genetika”, sebuah gelar yang mengandung tanggung jawab sekaligus potensi yang belum sepenuhnya kita rawat.

Namun data 2025 menunjukkan bahwa kita sedang menyia-nyiakan warisan luar biasa itu. Deforestasi mencapai 433.751 hektare dalam setahun, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sebanyak 62% dari area yang terdampak deforestasi pada 2024 adalah habitat delapan spesies megafauna ikonik Indonesia. Setiap pohon yang tumbang bukan hanya kehilangan kayu, ia adalah punahnya ekosistem, hilangnya sumber obat-obatan, dan musnahnya warisan genetika yang tidak bisa direproduksi dengan teknologi apa pun.

Eco-Development: Alternatif yang Sudah Lama Ada

Emil Salim memperkenalkan konsep eco-development jauh sebelum dunia ramai membicarakan pembangunan berkelanjutan. Konsepnya tegas: pembangunan tidak boleh menolak pengolahan sumber alam, tetapi kesejahteraan manusia harus dimaknai lebih luas, mencakup mutu lingkungan yang layak dihidupi (livable environment) dan jaminan bahwa kesejahteraan terpelihara kesinambungannya bagi generasi mendatang. Kesejahteraan hari ini tidak boleh dibangun di atas puing kehancuran lingkungan untuk hari esok.

Ironisnya, pendekatan ini justru lebih menguntungkan secara ekonomi dalam jangka panjang. Kerugian bencana banjir-longsor Sumatera 2025 saja sudah mencapai Rp68,67 triliun. Sementara anggaran bencana BNPB saat kejadian itu hanya tersisa Rp500 miliar. Kita membangun dengan mengabaikan lingkungan, lalu kita bayar berlipat-lipat untuk memulihkan kehancurannya. Ini bukan kebijakan yang rasional. Ini adalah pengulangan kesalahan yang sama dengan harapan hasil berbeda.

Kebijakan Pembangunan di Persimpangan

Sejak era reformasi, Indonesia telah menghasilkan berbagai undang-undang dan peraturan perlindungan lingkungan. Namun, implementasinya kerap kalah dari desakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Izin-izin kehutanan, pertambangan, dan perkebunan terus diterbitkan bahkan di kawasan yang seharusnya dilindungi.

Konflik kepentingan antara kementerian yang mengejar pertumbuhan dan lembaga yang bertugas melindungi lingkungan berakhir dengan kompromi yang merugikan alam. Emil Salim mengingatkan bahwa tantangan pembangunan dipengaruhi empat faktor: perkembangan penduduk, sumber alam dan lingkungan, teknologi dan budaya, serta dimensi internasional. Keempat faktor ini harus diperhitungkan secara simultan, bukan satu per satu dalam silo kebijakan yang terpisah.

Di tingkat global, Indonesia juga menghadapi tekanan yang semakin nyata. Uni Eropa mulai memberlakukan regulasi deforestasi yang berdampak langsung pada ekspor sawit dan kayu Indonesia. Komunitas internasional semakin kritis terhadap negara-negara yang mengklaim komitmen iklim tetapi terus menggunduli hutannya. Dalam konteks ini, pembangunan berwawasan lingkungan bukan lagi pilihan moral, ia adalah keharusan geopolitik dan ekonomi.

Rekomendasi: Transformasi Paradigma Pembangunan

Pertama, perlu ada reformasi mendasar dalam sistem perizinan lingkungan agar kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) benar-benar berfungsi sebagai filter, bukan sekadar formalitas administratif. Lembaga penilai AMDAL harus independen dari tekanan kepentingan investasi.

Kedua, pendekatan pembangunan berbasis lanskap (landscape approach) harus diadopsi secara serius. Setiap proyek pembangunan harus mempertimbangkan dampak kumulatif terhadap ekosistem yang lebih luas seperti fungsi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat (berwawasan kesehatan) secara seimbang dan terpadu. Bukan hanya dampak langsung di lokasi proyek.

Ketiga, sistem insentif ekonomi perlu dibalik. Industri yang merusak lingkungan harus menanggung biaya rehabilitasi penuh, sementara praktik bisnis yang menjaga lingkungan mendapat insentif fiskal nyata.

Keempat, pendidikan lingkungan hidup harus masuk kembali secara substantif ke dalam kurikulum sekolah, bukan sebagai mata pelajaran tambahan, melainkan sebagai fondasi berpikir lintas disiplin.

Indonesia pernah diakui dunia sebagai salah satu pionir dalam integrasi lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan, terutama berkat kiprah Emil Salim di era Orde Baru. Konferensi Stockholm 1972 menjadi tonggak yang menginspirasi lahirnya UU No. 4 Tahun 1982 dan UU No. 23 Tahun 1997 di Indonesia. Warisan itu ada. Yang kurang adalah keberanian politik untuk melanjutkannya.

Catatan Akhir

Pembangunan tanpa wawasan ekologi adalah utang kepada generasi mendatang, yang bunganya dibayar dalam bentuk: bencana, runtuhnya sistem dan ketahanan kesehatan, ambruknya rumah sakit mewah dan fasyankes canggih, kesakitan dan kematian, kemiskinan dan keterbelakangan, serta kehilangan warisan yang tidak bisa dikembalikan.

Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi pemimpin pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan: yang menjaga kekayaan alam, keragaman hayati, dan tradisi kearifan lokal harmonis dengan alam. Yang dibutuhkan hanya: kehendak politik, yang konsisten untuk memilih jalan Emil Salim, bukan jalan serakahnomic. Wallahu a’lam bish-shawab.

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, bersama dengan Kedutaan Besar Swiss dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), hari ini secara resmi meluncurkan fase kedua Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI), menandai babak baru kerja sama untuk memperkuat tata kelola lanskap berkelanjutan , mata pencaharian masyarakat pedesaan, dan rantai nilai komoditas yang tangguh di Indonesia.

Berlandaskan pencapaian Fase I yang dilaksanakan pada 2023–2025 dengan dukungan dari Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), SLPI Fase II (2026-2029) akan berfokus pada upaya membawa pendekatan yang telah terbukti berhasil dari tahap percontohan menuju sistem yang lebih kuat.

Program ini akan membantu menjadikan kemitraan multi pemangku kepentingan ini sebagai bagian tetap dari cara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha bekerja sama, memantau lebih dekat apa yang berhasil, dan membangun pendanaan yang lebih stabil, sehingga hasilnya dapat terus berlanjut jauh setelah program ini berakhir.

Otorita IKN dan UNDP Kerja Sama Pembangunan Kota Berkelanjutan



"Bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Swiss dan Indonesia, kami melihat SLPI sebagai bukti nyata bahwa kemitraan yang kuat dapat menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Melalui Fase I, kami telah menunjukkan bahwa pengelolaan lanskap yang berkelanjutan tidak hanya melindungi hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka akses ke peluang pasar yang lebih baik," ujar Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Y.M. Olivier Zehnder.

"Melalui Fase II, kami berkomitmen untuk melanjutkan dan memperluas capaian tersebut, sekaligus memastikan praktik-praktik yang telah terbukti berhasil dapat terintegrasi dalam sistem dan terus memberikan manfaat jangka panjang,” sambungnya.

SLPI Fase II hadir pada momen krusial saat Indonesia berupaya memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, mendorong produksi komoditas berkelanjutan , dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan, sekaligus menjaga sumber daya alam yang menjadi landasan kesejahteraan jangka panjang.

Dengan dukungan dana sebesar CHF 1,6 juta, program ini akan berlangsung dari 2026 hingga 2029 di Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. SLPI Fase II mendukung prioritas-prioritas ini dengan menghubungkan aksi di tingkat lokal dengan tujuan pembangunan nasional serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Kerja Sama Menerapkan Ekonomi Berkelanjutan

“Pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud ketika masyarakat menjadi bagian dari solusi. Melalui SLPI, UNDP mendukung platform multipihak yang mempertemukan petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk membangun kolaborasi, berbagi pengetahuan, serta menyelaraskan upaya menuju tujuan bersama yang memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan,” ujar Head of Nature and Low Carbon Development Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia.

“Pada Fase II, kami akan memperkuat keberlanjutan platform-platform ini dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem dan kelembagaan nasional, sehingga dampak yang telah dicapai dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak pihak,” lanjutnya.

Fase kedua juga akan memberikan penekanan lebih besar pada koordinasi nasional subnasional, pemantauan berbasis hasil, mobilisasi sumber daya domestik, dan keterlibatan sektor swasta. Prioritas-prioritas ini merupakan tindak lanjut dari pembelajaran Fase I dan dimaksudkan untuk mendukung kepemilikan jangka panjang oleh lembaga-lembaga Indonesia dan para pemangku kepentingan lanskap.

“Lanskap Indonesia adalah aset nasional, dan melindunginya sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat kita merupakan prioritas nasional,” ujar Staf Ahli Menteri bagi Menteri Koordinator Bidang Konektivitas dan Sektor Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera.

“Fase II adalah kesempatan bagi kami untuk menunjukkan seperti apa pengelolaan lanskap berkelanjutan di tingkat tapak, sekaligus memperkuat pembelajaran ini menjadi praktik kelembagaan diantaranya mendukung institusionalisasi forum multipihak di dalam pemerintahan dan mengkaitkannya ke dalam sistem pembiayaan dan perencanaan, sehingga pengelolaan lanskap berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal," bebernya.

Peluncuran SLPI Fase II menandakan lebih dari sekadar kelanjutan sebuah program. Ini merupakan wujud komitmen bersama untuk melindungi lanskap yang menopang kehidupan masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan peluang bagi generasi mendatang.

Bisnis.com, PADANG — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP/P3KP) Sumatera III melirik produk inovasi PT Semen Padang, Sepablock, untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Kepala BP3KP/P3KP Sumatera III Arifay Saini mengaku terkesan setelah melihat langsung rumah contoh yang dibangun menggunakan sistem bata interlock tersebut. Menurutnya, teknologi Sepablock menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam proses pembangunan dibandingkan metode konstruksi konvensional.

“Saya terkesan setelah melihat langsung rumah contoh yang menggunakan Sepablock, dan inovasi ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan dalam mendukung percepatan pembangunan hunian di Indonesia, khususnya pada program-program strategis pemerintah,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Arifay menilai teknologi tersebut tidak hanya relevan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana, tetapi juga berpotensi diterapkan pada kawasan perumahan komersial yang membutuhkan efisiensi waktu pembangunan.

“Kami melihat ada potensi penggunaannya untuk pengembangan kawasan perumahan komersial yang membutuhkan efisiensi waktu pembangunan tanpa mengurangi kualitas bangunan,” ujarnya.

Menurut dia, kebutuhan rumah yang masih tinggi di Indonesia membutuhkan terobosan yang mampu menghadirkan solusi pembangunan yang cepat, efisien, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino mengatakan perhatian pemerintah terhadap inovasi tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus menghadirkan solusi konstruksi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Dia menjelaskan Sepablock merupakan bagian dari strategi diversifikasi bisnis perusahaan melalui pengembangan produk bernilai tambah yang mengedepankan inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan.

“Sepablock siap mendukung program pemerintah untuk pembangunan 3 juta unit rumah. Kami mengapresiasi kunjungan Kepala BP3KP Sumatera III. Perhatian dari para pemangku kepentingan menjadi dorongan bagi kami untuk terus menghadirkan inovasi yang lebih efisien, ekonomis, dan berdaya guna dalam mendukung ekosistem perumahan nasional,” tegasnya.

Kepala Unit Produksi BIP dan Aplikasi PT Semen Padang Yelmi Arya Putra menambahkan sistem bata interlock memungkinkan proses pembangunan lebih cepat karena pemasangan material yang praktis dan presisi. Selain itu, teknologi tersebut dinilai lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi kebutuhan energi dalam konstruksi.

Menurut Yelmi, Sepablock juga mampu menekan biaya pembangunan tanpa mengorbankan kualitas bangunan. Teknologi tersebut telah diterapkan pada sejumlah proyek hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi di Sumatra Barat, termasuk di Kota Padang, Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Pariaman, dan Lima Puluh Kota.

“PT Semen Padang telah mengimplementasikan Sepablock pada sejumlah proyek di berbagai daerah sebagai bentuk pembuktian atas keunggulan teknologi tersebut,” ujarnya.