PAPUA - Ketua Komisi I DPRK Kabupaten Mimika, Alfian Akbar Balyanan menegaskan advokasi perlindungan warga sipil Papua harus bergerak lebih maju. Advokasi tidak boleh hanya berhenti pada seruan moral, ekspresi keprihatinan, atau tekanan sesaat, tetapi harus diperkuat melalui data, riset, jejaring aktor lokal, komunikasi publik, dan dorongan kebijakan yang konkret.

Pernyataan itu disampaikan Alfian dalam kegiatan Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Horison Diana Hotel Timika, Kamis (25/6/2026).

Dalam paparannya bertajuk “Advokasi dan Penguatan Demokrasi di Mimika” Alfian mengapresiasi penyelenggaraan workshop tersebut. Alfian menilai kegiatan ini memiliki pijakan yang kuat karena sejalan dengan mandat konstitusi, terutama kewajiban negara untuk melindungi warga, menghormati hak masyarakat adat, menjamin rasa aman, serta membuka ruang partisipasi warga dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.

“Saya mengapresiasi kegiatan workshop ini. Advokasi warga sipil tidak boleh berhenti sebagai keluhan. Ia harus naik kelas menjadi data, argumen, jejaring, dan keputusan kebijakan yang benar-benar melindungi masyarakat,” tegas Alfian.

Alfian menekankan, advokasi yang efektif harus dibangun secara sistematis. Prosesnya dimulai dari pemetaan masalah, pengumpulan data lapangan, identifikasi aktor dan sasaran kebijakan, penyusunan pesan advokasi, pembentukan koalisi, strategi komunikasi publik, hingga pengawalan aspirasi ke ruang pengambilan keputusan.

Lihat video: Wajah Baru Papua! Otonomi Khusus & Asta Cita Dorong Pembangunan



Menurut Alfian, tanpa data dan riset, advokasi mudah dipatahkan. Sebaliknya, dengan basis data yang kuat, aspirasi masyarakat akan lebih mudah diterima sebagai agenda kebijakan yang rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Advokasi yang kuat bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang paling jelas datanya, paling tepat sasarannya, dan paling konsisten mengawal perubahan kebijakan,” ujarnya.

Alfian juga menilai perlindungan warga sipil Papua membutuhkan kerja kolaboratif antara masyarakat adat, pemuda, mahasiswa, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan DPRK. Kolaborasi tersebut penting agar setiap persoalan warga tidak berhenti di ruang keluhan publik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah kelembagaan yang konkret.

“DPRK Mimika memiliki peran strategis sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan daerah. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan komunikasi politik, DPRK harus memastikan suara warga dapat masuk ke dalam proses kebijakan secara bermartabat”, jelasnya.

Dalam konteks Mimika Papua, Alfian mencontohkan pentingnya advokasi dalam penyelesaian persoalan lokal, termasuk isu tapal batas Mimika dan Dogiyai. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat harus dikelola melalui kanal advokasi yang tepat, mulai dari komunikasi dengan pemerintah daerah, DPRK, hingga kementerian terkait.

“Papua tidak kekurangan suara. Yang harus diperkuat adalah kemampuan mengolah suara itu menjadi data, argumentasi, jejaring, dan kebijakan. Di situlah advokasi menemukan kekuatannya,” kata Alfian.

Alfian berharap workshop yang diselenggarakan MPSI dapat memperkuat kapasitas aktor lokal Papua dalam melakukan advokasi berbasis riset. Ia menilai perlindungan warga sipil hanya akan berjalan efektif apabila masyarakat memiliki kemampuan membaca masalah, menyusun bukti, membangun koalisi, dan mendorong solusi melalui jalur kebijakan.

“Perlindungan warga sipil Papua bukan hanya agenda kemanusiaan, tetapi juga agenda demokrasi dan konstitusi. Karena itu, advokasi harus dilakukan secara cerdas, terukur, dan berorientasi pada kebijakan yang melindungi masyarakat,” pungkasnya.

PAPUA - Pembangunan di Papua menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai program yang dijalankan pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan konektivitas antarwilayah.

Langkah tersebut dinilai menjadi bukti nyata komitmen negara dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua. Meski demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian fisik dan ekonomi semata.

Penggiat demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), Erik Fitriadi, dalam Diskusi Publik Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) bertema "Perlindungan Warga Sipil, Stigmatisasi Konflik, dan Tantangan Pembangunan Papua" yang berlangsung di Graha MPSI, Jakarta Timur, Jumat, 12 Juni 2026.

Menurut Erik, pembangunan akan semakin kuat dan berkelanjutan apabila disertai dengan penguatan rasa aman, kepercayaan masyarakat, serta perlindungan terhadap warga sipil.

"Saya mengapresiasi berbagai langkah pemerintah yang terus berupaya mempercepat pembangunan Papua. Infrastruktur semakin berkembang, akses layanan publik semakin terbuka, dan perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia juga semakin besar," ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Erik, capaian tersebut merupakan modal penting untuk mendorong Papua menjadi kawasan yang semakin maju dan kompetitif. "Namun, pembangunan juga perlu memperhatikan aspek sosial yang menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas dan kemajuan jangka panjang," ujarnya.

Lihat video: Wajah Baru Papua! Otonomi Khusus & Asta Cita Dorong Pembangunan



Erik menilai kehadiran negara akan semakin dirasakan masyarakat apabila pembangunan berjalan beriringan dengan upaya memperkuat kepercayaan publik. Oleh karena itu, ruang dialog, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal perlu terus diperluas.

"Pembangunan yang berhasil bukan hanya yang terlihat secara fisik, tetapi juga yang mampu menghadirkan rasa aman, rasa memiliki, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara," katanya.

Erik juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam membuka komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan berbagai elemen masyarakat Papua. "Pendekatan kolaboratif dilakukan tersebut sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat", tegasnya.

Erik juga mengingatkan pentingnya menghindari berbagai bentuk stigmatisasi terhadap masyarakat Papua.

"Kita harus hindari stigmatisasi konflik Papua, sebab mayoritas masyarakat Papua menginginkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera sehingga pendekatan yang mengedepankan penghormatan, dialog, dan kebersamaan akan lebih efektif dalam memperkuat persatuan nasional", imbuhnya.

Menurut Erik, Papua memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan Indonesia di kawasan timur. Karena itu, seluruh pihak perlu menjaga suasana yang kondusif agar agenda pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

"Papua memiliki masa depan yang cerah. Dengan pembangunan yang terus berlanjut, perlindungan warga sipil yang semakin kuat, serta tumbuhnya kepercayaan antara masyarakat dan negara, saya optimistis Papua akan semakin maju, aman, dan sejahtera," tuturnya.

Erik menegaskan pembangunan Papua pada akhirnya bukan hanya tentang membangun jalan, jembatan, atau fasilitas publik, melainkan juga membangun harapan, kepercayaan, dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

"Ketika pembangunan fisik berjalan seiring dengan pembangunan sosialnya, maka fondasi kemajuan Papua akan menjadi semakin kokoh," ucapnya.

PAPUA - Personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Apen Kobogau berinisial EK (18) ditangkap di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. EK tercatat pernah melakukan pembakaran perumahan Pemkab Intan Jaya dan penembakan pesawat caravan PK-RVV di Bandara Bilorai.

“Seorang pria berinisial EK (18) yang diduga merupakan anggota kelompok KKB Kodap VIII Intan Jaya pimpinan Apen Kobogau diamankan,” kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, Minggu (31/5/2026).

EK ditangkap di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Sabtu, 30 Mei 2026 sekitar pukul 09.30 WIT. EK diamankan saat personel Operasi Damai Cartenz melaksanakan patroli jalan kaki di area pemukiman warga kota Sugapa.

"Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan kelompok tersebut, uang tunai, serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan pendalaman,” ujar dia.

Dari hasil penyidikan awal, EK diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan yang pernah terjadi di Intan Jaya. Meski begitu, penyidik saat ini masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman secara intensif terhadap yang bersangkutan beserta barang bukti yang diamankan.

Lihat video: Satgas Damai Cartenz Tangkap 2 Anggota KKB Penebar Teror di Yahukimo



“Analisis terhadap perangkat komunikasi dan dokumen yang ditemukan menjadi bagian penting untuk mengungkap jaringan kelompok tersebut serta kemungkinan keterlibatan pihak lain,” ujar dia.

Dari hasil penyidikan, EK terlibat berbagai aksi gangguan keamanan di antaranya pembakaran Barak Bandara Bilorai pada 29 Oktober 2021. EK bersama kelompoknya turut membakar mobil tangki air di area bandara kala itu.

Selain itu EK pernah terlibat pembakaran perumahan Pemkab Intan Jaya pada 2021. EK melakukan penembakan terhadap warga sipil bernama Joni Hendra hingga meninggal dunia pada 25 Juni 2025.

“Penembakan terhadap pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025 dan terlibat aksi penembakan pesawat caravan PK-RVV disekitar area bandara Bilorai pada tanggal 31 Januari 2026,” ungkapnya.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan pengamanan terhadap terduga anggota kelompok bersenjata tersebut merupakan bagian dari upaya aparat dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah.

"Setiap informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan akan didalami secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kami mengedepankan proses penegakan hukum yang terukur, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia," jelasnya.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga menambahkan pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Pihaknya turut mengimbau warga mempercayakan seluruh proses penegakan hukum kepada aparat yang berwenang.

“Kepolisian akan terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap setiap pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan maupun gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat,” jelasnya.

Credit foto: Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Cartenz mengonfirmasi 10 orang pendulang emas telah tewas usai diduga diserang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Awimbon, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Kepala Ops Damai Cartenz 2026, Irjen Faizal Ramadhani mengatakan jumlah korban masih kemungkinan bertambah lantaran sejumlah pendulang emas dilaporkan masih bersembunyi di kawasan hutan sekitar lokasi kejadian.

Hingga saat ini, aparat masih memprioritaskan proses evakuasi korban, pencarian warga yang dilaporkan selamat, serta pengejaran terhadap kelompok pelaku.

"Fokus utama kami saat ini adalah menyelamatkan korban selamat, mengevakuasi para korban meninggal dunia, serta melakukan pengejaran terhadap kelompok pelaku secara profesional dan terukur," ujar Faizal dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2026).

Dia menambahkan, kondisi medan yang berat telah menghambat proses penanganan di lapangan. Dengan begitu, seluruh personel diminta tetap mengedepankan aspek keselamatan dalam pelaksanaan tugas.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Adarma Sinaga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pendulangan maupun penambangan di wilayah rawan konflik tersebut.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pendulangan atau penambangan ilegal di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi karena sangat berisiko terhadap keselamatan,” kata Adarma.

Adapun, masyarakat juga diimbau agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya dan tetap mengikuti perkembangan informasi resmi dari aparat keamanan.

Sekadar informasi, dari hasil investigasi awal pelaku diduga merupakan KKB Batalyon Yamue pimpinan Ronald Hiluka alias Dejang Hiluka. Kelompok ini diperkirakan berjumlah 15 orang dengan persenjataan berupa AR-15 dan beberapa senjata api rakitan.

JAKARTA - Konflik Papua hingga hari ini masih terus berlangsung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu melakukan tiga pendekatan sekaligus.

“Papua membutuhkan kombinasi tiga pendekatan sekaligus pembangunan, keamanan, dan keadilan sosial. Ketiganya tidak dapat dipisahkan,” ujar Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting, Senin (18/5/2026).

Selamat Ginting menjelaskan, untuk mengatasi masalah Papua, di satu sisi negara terus menunjukkan komitmennya melalui pembangunan besar-besaran, kucuran dana triliunan rupiah, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Namun di sisi lain, narasi negatif mengenai Papua tetap berkembang, bahkan sering mengabaikan fakta bahwa negara sesungguhnya sedang bekerja keras membangun wilayah paling timur Indonesia tersebut.

"Dalam perspektif politik nasional, kata Selamat Ginting, Papua bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan juga persoalan legitimasi negara. Oleh karena itu, pembangunan Papua sejatinya merupakan bagian dari strategi geopolitik nasional untuk memastikan kehadiran negara tetap dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah strategis," katanya.

Data pemerintah menunjukkan sejak 2002 hingga 2026, total dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang dialokasikan untuk Papua mencapai sekitar Rp192,55 triliun. Angka tersebut menunjukkan Papua memperoleh perhatian sangat besar dari negara.

”Dana itu digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, listrik, telekomunikasi, sanitasi, dan pembukaan akses wilayah terpencil. Kehadiran jalan Trans Papua, pembangunan bandara perintis, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga program pemberdayaan masyarakat merupakan bukti konkret bahwa negara tidak meninggalkan Papua,” ujarnya.

Lihat video: TERKUAK! Ini Penyebab Papua Tak Pernah Lepas dari Label Konflik



Melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, pemerintah sebenarnya telah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat Papua untuk menentukan arah pembangunan daerahnya sendiri. Otsus bukan hanya instrumen administratif, melainkan juga bentuk rekonsiliasi politik negara terhadap berbagai ketimpangan historis pembangunan.

Selama bertahun-tahun memang muncul kritik bahwa pembangunan Indonesia terlalu Jawa-sentris. Akibatnya, kawasan timur Indonesia, termasuk Papua, mengalami keterlambatan pembangunan dibanding wilayah lain. Pemerintah kini mencoba mengoreksi ketimpangan tersebut dengan mempercepat pembangunan Papua secara masif.

"Masalah Papua ternyata tidak sesederhana soal pembangunan fisik saja. Persoalan terbesar justru terletak pada faktor keamanan dan tata kelola politik lokal," ucapnya.

Di lapangan, pembangunan Papua menghadapi ancaman serius dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Berbagai aksi kekerasan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa sasaran mereka bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga warga sipil, tenaga kesehatan, guru, pekerja pembangunan, hingga fasilitas umum.

Tragedi pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga pada 2018 menjadi salah satu contoh paling brutal. Puluhan pekerja proyek jalan Trans Papua dibunuh saat negara sedang membuka keterisolasian wilayah pedalaman Papua.

Serangan terhadap guru, tenaga kesehatan, pembakaran sekolah, gereja, hingga pembunuhan pilot sipil menunjukkan bahwa konflik Papua telah menyasar simbol-simbol pelayanan publik dan kemanusiaan.

"Dari perspektif politik militer, kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik Papua bukan lagi sekadar isu separatisme klasik, tetapi telah berkembang menjadi perang perebutan legitimasi dan pengaruh terhadap masyarakat sipil," paparnya.

OPM dari front bersenjata memahami bahwa pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat Papua. Oleh karena itu, proyek pembangunan dan aparat pelayanan publik sering dijadikan target serangan.

"Di sinilah peran TNI menjadi sangat strategis. Kehadiran TNI di Papua tidak dapat dilihat semata-mata dalam konteks operasi tempur," tegasnya.

Dalam doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI juga menjalankan fungsi sosial, teritorial, dan pembangunan. Prajurit TNI di Papua bukan hanya melakukan operasi keamanan, tetapi juga mengajar anak-anak di pedalaman, membuka akses air bersih, memberikan pelayanan kesehatan gratis, membantu distribusi logistik, membangun infrastruktur desa, hingga mendukung ketahanan pangan masyarakat.

"Strategi ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan di Papua telah bergeser dari pola “hard approach” menuju kombinasi keamanan dan kesejahteraan. Negara menyadari bahwa stabilitas tidak mungkin tercapai hanya melalui operasi militer, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Selamat Ginting.

Meski demikian, tantangan terbesar justru berada di aspek tata kelola anggaran dan elite lokal. Besarnya dana Otsus tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat apabila terjadi korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau distribusi pembangunan yang tidak tepat sasaran.

"Inilah ironi Papua. Negara menggelontorkan dana sangat besar, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan merata oleh masyarakat akar rumput. Sebagian masyarakat tetap hidup dalam keterbatasan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi," katanya.

Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk membangun propaganda bahwa negara gagal hadir di Papua. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus berani melakukan evaluasi serius terhadap pengelolaan dana Otsus.

"Pengawasan harus diperketat agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Papua, bukan hanya berputar di lingkar elite politik lokal. Papua membutuhkan kombinasi tiga pendekatan sekaligus pembangunan, keamanan, dan keadilan sosial. Ketiganya tidak dapat dipisahkan," tandasnya.

Pembangunan tanpa keamanan akan terus terganggu oleh konflik bersenjata. Keamanan tanpa kesejahteraan hanya akan melahirkan ketidakpuasan baru. Sementara kesejahteraan tanpa tata kelola yang bersih akan melahirkan korupsi dan ketimpangan.

Maka, narasi tentang Papua harus dibangun secara objektif dan komprehensif. Papua bukan semata-mata daerah konflik, tetapi juga wilayah dengan potensi besar yang sedang dibangun negara secara serius.

Masyarakat Indonesia perlu melihat bahwa di balik berbagai tantangan keamanan, ada upaya besar negara, aparat keamanan, tenaga kesehatan, guru, pekerja pembangunan, dan masyarakat Papua sendiri untuk membangun masa depan Papua yang lebih maju.

Masa depan Papua tidak hanya ditentukan oleh operasi keamanan atau besarnya anggaran negara, tetapi oleh keberhasilan menghadirkan rasa keadilan, kesejahteraan, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

"Jika negara mampu memenangkan hati rakyat Papua, maka stabilitas dan persatuan nasional akan semakin kuat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menganugerahkan penghargaan tertinggi kepada dua satuan tugas (Satgas) Korps Marinir. Penghargaan itu diberikan kepada prajurit Baret Ungu karena keberhasilannya menorehkan prestasi gemilang di Papua.

Para prajurit Marinir tersebut berhasil menjalankan tugas dalam operasi pengamanan perbatasan yang tidak hanya melumpuhkan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), tetapi juga merebut puluhan markas kelompok bersenjata. Penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam Apel Komandan Satuan TNI AL Tahun 2026 di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Jakarta, Senin, 4 Mei 2026.

Salah satu satuan yang menerima penghargaan tersebut adalah Satgas Pengamanan Perbatasan RI–PNG Mobile Batalyon Infanteri (Yonif) 10 Marinir Gobang IV di bawah pimpinan Letkol Mar Aris Moko lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 2005

Satgas Yonif 10 Marinir Gobang IV yang bertugas di wilayah Papua Barat Daya, mencatatkan capaian signifikan dengan berhasil menguasai 56 markas OPM yang tersebar di sejumlah titik strategis termasuk Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Bintuni.

Dalam rangkaian beberapa operasi tersebut, prajurit Marinir juga berhasil melumpuhkan 10 anggota kelompok separatis bersenjata, serta mengamankan 4 pucuk senjata api, 13 pucuk senapan, amonisi, 146 senjata tradisional, 11 uUnit HP, 2 unit HT, 2 buku agenda organisasi OPM, 24 buah power sytem, aksesoris Bintang Kejora dan perlengkapan logistik lainnya.

Lihat video: Pasmar II Korps Marinir AL Gelar Pembinaan Siap Tempur



“Keberhasilan ini menunjukkan kapabilitas tempur tinggi serta efektivitas operasi yang dilaksanakan oleh Korps Marinir dalam menghadapi medan operasi yang kompleks dan berisiko tinggi,” kata Panglima Korps Marinir, Endi Supardi, Rabu (6/5/2026) .

Selain keberhasilan operasi tempur, Satgas Gobang IV juga menonjol dalam pendekatan teritorial yang humanis. Berbagai kegiatan sosial dilakukan secara konsisten, seperti pelayanan kesehatan gratis, jumat berkah, makan bersama pembangunan fasilitas ibadah, hingga pemasangan lampu tenaga surya di wilayah terpencil.

Pendekatan ini dinilai efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat serta memperkuat kehadiran negara di daerah rawan konflik. Hal ini terbukti dengan dianugerahinya Komandan Satgas dengan gelar "Apan Mana (Kepala Ular/Panglima Perang)" oleh para Kepala Adat Aifat Raya.

“Capaian tersebut merupakan wujud nyata profesionalisme prajurit yang mampu mengombinasikan kekuatan militer dan pendekatan sosial secara seimbang,” paparnya.

Sebelum menerima penghargaan tertinggi dari KSAL, sejumlah prajurit yang tergabung dalam Satgas Yonif 10 Marinir Gobang IV juga telah memperoleh Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), Sekolah, Satgas Luar Negeri sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan prestasi mereka dalam pelaksanaan tugas operasi di Papua.

“Kenaikan pangkat luar biasa tersebut diberikan kepada prajurit yang dinilai menunjukkan aksi heroik, dedikasi tinggi, serta kontribusi signifikan dalam keberhasilan operasi, khususnya dalam kontak tembak dan penguasaan wilayah basis kelompok bersenjata,” ucapnya.

Penghargaan ini menjadi bagian dari rangkaian apresiasi berjenjang yang diberikan oleh pimpinan TNI, TNI AL, dan Korps Marinir mulai dari penghargaan di tingkat satuan, kenaikan pangkat luar biasa, hingga penganugerahan penghargaan tertinggi oleh KSAL.

Penghargaan yang diberikan oleh KSAL merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi, keberanian, dan pengabdian prajurit dalam menjaga kedaulatan negara. Capaian Satgas Gobang IV menjadi salah satu operasi yang memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas keamanan di Papua, khususnya di wilayah Papua Barat Daya.

“Keberhasilan ini sekaligus menegaskan bahwa strategi TNI AL dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua dilakukan melalui kombinasi ketegasan operasi tempur dan pendekatan sosial yang humanis, sehingga mampu menciptakan kondisi yang lebih kondusif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” katanya.

PAPUA - Pengungsi di Distrik Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat pascaserangan kelompok separatis. Sebab kondisi para pengungsi di lokasi tersebut sudah sangat memprihatinkan.

Pernyataan itu disampaikan Tim Peneliti dan Advokasi Merah Putih Stratejik Institute (MPSI), yang dipimipin Hendrik Arwam, berdasarkan tinjauan langsung dan diskusi mendalam bersama Koordinator Pengungsi Moskona, Ruben Christian Frasa dan perwakilan pengungsi lainnya di Camp pengungsian Moskona, pada Rabu (29/4/2026).

“Situasi di Moskona ini tidak bisa ditangani secara biasa. Ini membutuhkan intervensi langsung dan serius dari pemerintah pusat karena dampaknya sudah meluas pada aspek kemanusiaan, sosial, dan keamanan,” katanya.

Hendrik menjelaskan, peristiwa kontak senjata antara kelompok TPNPB-OPM dan aparat keamanan pada 11 Oktober 2025 telah memicu kepanikan massal warga sipil. Dalam kondisi tersebut, ratusan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman dan hidup dalam pengungsian hingga saat ini.

“Serangan kelompok separatis telah menciptakan efek domino yang besar. Bukan hanya soal keamanan, tetapi juga menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat sipil, karena banyak warga Moskona tidak terbiasa dengan kebiasaan baru di kota seperti cara berpakaian dan rutinitas berkebun dan lainnya yang hampir lebih 6 bulan ditinggalkan,” ujarnya.

Lihat video: MENCEKAM DI PAPUA! Satgas Damai Cartenz Terjang Gangguan Demi Evakuasi Pekerja!



Menurut Hendrik, sebanyak 206 warga kini masih mengungsi di wilayah perkotaan Teluk Bintuni, sementara sejumlah lainnya belum ditemukan. Para pengungsi kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, serta akses terhadap kebutuhan dasar secara memadai. Hendrik menilai, keterbatasan respons di tingkat daerah menunjukkan perlunya kehadiran negara secara lebih kuat melalui pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat harus turun tangan secara langsung, tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah. Perlu ada kebijakan afirmatif dan langkah luar biasa untuk menangani krisis ini,” tegasnya.

Sementara, Tim Advokasi MPSI Malkin Kosepa juga menyoroti belum adanya pendataan menyeluruh terhadap kerusakan infrastruktur di kampung asal warga, yang dilaporkan mengalami pembakaran dan perusakan. Kondisi ini, menurut dia, menghambat proses pemulihan dan kepulangan pengungsi.

Selain itu, trauma psikologis yang dialami warga menjadi faktor utama yang membuat mereka enggan kembali. Rasa takut terhadap potensi konflik susulan masih sangat kuat di tengah masyarakat. “Ini bukan sekadar soal relokasi atau bantuan logistik. Yang dibutuhkan adalah jaminan keamanan, pemulihan psikososial, dan rekonstruksi kehidupan masyarakat secara utuh,” kata Malkin Kosepa.

Malkin Kosepa mendorong pemerintah pusat segera membentuk tim khusus lintas kementerian/lembaga untuk melakukan investigasi, pendataan kerusakan, serta merumuskan langkah penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.

“Pendekatan human security harus menjadi prioritas, dengan menempatkan keselamatan dan martabat warga sipil sebagai fokus utama kebijakan,” ujarnya.

Malkin menambahkan, tanpa intervensi serius dari pemerintah pusat, para pengungsi berisiko terus hidup dalam ketidakpastian dan keterbatasan. “Negara harus hadir secara nyata. Masyarakat Moskona berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kepastian untuk kembali hidup aman di tanah mereka sendiri,” ucapnya.

Arie Afriansyah

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI)

SETIAP 1 Mei, perbincangan tentang Papua sebaiknya tidak hanya diletakkan dalam kerangka emosi politik, tetapi juga dalam bingkai hukum internasional yang jernih. Tanggal itu penting bukan semata karena nilainya secara historis.

Melainkan karena ia menandai satu tahap yang nyata dalam proses internasional yang menempatkan Papua ke dalam tanggung jawab negara Indonesia.

Legalitas Hukum Internasional

Dari sudut hukum internasional, posisi Indonesia atas Papua tidak berdiri di ruang kosong. Dasarnya bertumpu pada rangkaian proses yang melibatkan Perjanjian New York 1962, administrasi sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), penyerahan administrasi kepada Indonesia pada 1 Mei 1963, dan proses lanjutan yang kemudian dibawa ke forum PBB.

Perjanjian New York 1962 mempunyai arti yang sangat penting dalam konstruksi legal tersebut. Perjanjian itu menjadi dasar internasional yang mengatur peralihan administrasi dari Belanda kepada UNTEA, lalu dari UNTEA kepada Indonesia, sehingga perpindahan itu bukan tindakan sepihak, melainkan bagian dari pengaturan internasional yang disepakati.

Karena itu, 1 Mei 1963 memiliki makna hukum yang tegas. Pada tanggal itulah Indonesia secara resmi menerima administrasi Papua melalui mekanisme yang memperoleh landasan dalam suatu instrumen internasional dan dijalankan di bawah pengawasan institusional PBB.

Dalam konteks itu, sulit untuk mengatakan bahwa kehadiran Indonesia di Papua sama sekali tidak mempunyai dasar hukum internasional. Justru sebaliknya, dari perspektif legal-formal, terdapat pijakan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa integrasi Papua ke dalam Indonesia berlangsung melalui proses yang, setidaknya pada tingkat struktur hukumnya, dihubungkan dengan perjanjian internasional dan keterlibatan PBB.

Penegasan legalitas itu menjadi lebih kuat bila dilihat dari perkembangan sesudahnya. Proses Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969, dengan segala perdebatan yang terus menyertainya, tetap berlangsung dalam kerangka yang dirujuk oleh Perjanjian New York dan dihadiri unsur perwakilan Sekretaris Jenderal PBB.

Hasil proses tersebut kemudian dibawa ke Majelis Umum PBB, yang melalui Resolusi 2504 (XXIV) mengambil catatan atas pelaksanaan hasil Penentuan Pendapat Rakyat itu. Dari sudut praktik kelembagaan internasional, langkah ini penting karena menunjukkan bahwa persoalan Papua tidak dibiarkan menggantung tanpa respons dalam forum universal yang paling relevan.

Memang benar, secara akademik dan politik selalu ada ruang untuk memperdebatkan kualitas representasi, derajat kebebasan, dan tingkat partisipasi dalam proses tahun 1969. Namun, perdebatan itu tidak serta-merta menghapus kenyataan bahwa dalam praktik hukum internasional, posisi Indonesia kemudian memperoleh bentuk penerimaan yang cukup luas dan tidak terus-menerus dibuka kembali sebagai sengketa status oleh sistem PBB.

Karena itu, kurang tepat apabila isu Papua terus dibingkai seolah Indonesia sama sekali tidak memiliki dasar legal internasional. Kritik terhadap sejarah integrasi dapat saja diajukan, tetapi kritik tersebut perlu dibedakan secara hati-hati dari klaim bahwa seluruh fondasi hukum Indonesia atas Papua bersifat nihil atau sepenuhnya tidak sah.

Dalam hukum internasional, legalitas sering kali dibentuk oleh kombinasi antara instrumen hukum, proses kelembagaan, dan penerimaan dalam praktik internasional. Dalam perkara Papua, ketiga unsur itu hadir dalam kadar yang cukup berarti: ada perjanjian internasional, ada keterlibatan PBB, dan ada perkembangan praktik internasional yang pada akhirnya menempatkan Papua sebagai bagian dari Indonesia dalam pergaulan antarnegara.

Atas dasar itu, Indonesia sesungguhnya memiliki landasan yang kuat untuk menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari wilayahnya menurut hukum internasional. Posisi ini penting untuk dinyatakan dengan tenang dan konsisten, terutama ketika muncul narasi yang cenderung menyederhanakan sejarah Papua seolah seluruh prosesnya hanya dapat dibaca sebagai tindakan sepihak tanpa dasar legal.

Perubahan Pandangan

Namun demikian, penegasan legalitas tidak seharusnya membuat negara berhenti pada rasa aman normatif. Dalam pengalaman banyak negara, legalitas formal akan jauh lebih kokoh bila ia disertai legitimasi yang hidup dalam pengalaman warga sehari-hari.

Di titik inilah negara perlu melihat bahwa pekerjaan besar di Papua belum selesai. Persoalannya bukan terutama pada ketiadaan dasar hukum internasional bagi Indonesia, melainkan pada bagaimana dasar hukum itu diterjemahkan menjadi keadilan, kepercayaan, dan rasa memiliki di kalangan orang Papua sendiri.

Dengan kata lain, pertanyaan mendasarnya kini bukan lagi semata “apakah Papua sah bagian dari Indonesia”. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah bagaimana Indonesia membuktikan, melalui hukum dan kebijakan yang nyata, bahwa status tersebut menghadirkan perlindungan, penghormatan, dan masa depan yang lebih baik bagi warga Papua.

Karena itu, pendekatan terhadap Papua tidak cukup hanya bersandar pada argumen keamanan atau pembangunan fisik. Negara perlu memperkuat Otonomi Khusus sebagai sarana distribusi kewenangan yang bermakna, membuka ruang partisipasi yang lebih sehat, dan memastikan bahwa penghormatan terhadap identitas lokal berjalan seiring dengan penguatan kebangsaan Indonesia.

Negara juga perlu berhati-hati agar ekspresi kritik di Papua tidak selalu dibaca melalui kacamata ancaman. Kekerasan tentu tidak dapat dibenarkan, tetapi negara demokratis perlu tetap membedakan secara cermat antara tindakan kriminal, aspirasi politik, kritik kebijakan, dan tuntutan atas keadilan sosial.

Selain itu, pembangunan Papua perlu dinilai bukan hanya dari infrastruktur, angka pertumbuhan, atau besarnya investasi. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat Papua merasakan layanan publik yang adil, perlindungan hak yang nyata, akses ekonomi yang setara, serta pengelolaan sumber daya alam yang menghormati masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.

Dari perspektif hukum internasional modern, pendekatan seperti itu justru memperkuat posisi Indonesia. Penegasan kedaulatan pada masa kini tidak cukup hanya ditopang oleh arsip legal dan pengakuan eksternal, tetapi juga oleh kemampuan negara menjalankan kekuasaan secara adil, inklusif, dan bermartabat terhadap seluruh warganya.

Maka, 1 Mei semestinya diperingati dengan keyakinan yang tenang, bukan dengan kegelisahan yang defensif. Tanggal itu dapat ditegaskan sebagai penanda legalitas Papua dalam Indonesia menurut hukum internasional, tetapi sekaligus sebagai pengingat bahwa legalitas yang baik harus terus disempurnakan melalui keadilan yang dirasakan nyata.

Jika Indonesia mampu menjaga kedua hal itu sekaligus, yakni ketegasan atas dasar hukumnya dan kesungguhan dalam menghadirkan keadilan, maka posisi Papua dalam NKRI akan semakin kuat secara hukum maupun politik. Pada saat itulah, 1 Mei tidak hanya dikenang sebagai hari peralihan administrasi, tetapi juga sebagai pengingat bahwa janji hukum harus selalu disempurnakan oleh kehadiran negara yang beradab.

PAPUA - Personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 berhasil menangkap satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berisinial TJ alias alias AW hari ini. TJ merupakan buronan polisi terkait kasus penembakan warga sipil bernama Ahmad Gunawan di Kabupaten Punjak Jaya pada Februari 2026.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo penangkapan dilaksanakan usai polisi berhasil mengetahui keberadaan TJ. Yusuf menyebut aparat polisi melaksanakan penggerebekan di area SP2, Timika.

"Penangkapan dilakukan setelah tim melaksanakan pemantauan dan berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku di area SP 2 Timika," ujar Yusuf dalam keterangannya, Minggu (26/4/2026).

Yusuf menyebut pelaku sempat mencoba melakukan perlawanan kepada petugas dan melarikan diri. Alhasil, polisi pun melakukan tindakan terukur dengan melepaskan tembakan ke arah kaki pelaku.

"Pelaku mencoba melarikan diri ke arah hutan di sekitar lokasi, sehingga petugas melakukan pengejaran dan memberikan tindakan tegas dan terukur yang mengenai bagian kaki sebelah kiri pelaku" jelas dia.

Pelaku selanjutnya dibawa ke Rumkit Bhayangkara Timika untuk mendapatkan penanganan medis sebelum menjalani proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut oleh penyidik.

Lihat video: Aparat Tangkap Dua Anggota KKB yang Diduga Terlibat Teror



Yusuf menjelaskan pelaku merupakan bagian dari kelompok KKB Mewoluk pimpinan Ternus Enumbi yang selama ini diketahui aktif berpindah-pindah wilayah mulai dari Puncak Jaya, Beoga, Intan Jaya hingga Mimika, guna menghindari pengejaran petugas keamanan sekaligus mencari tambahan senjata dan amunisi.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani menegaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen aparat dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan bersenjata.

"Penangkapan terhadap DPO ini menunjukkan keseriusan kami dalam menjaga keamanan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Setiap pelaku tindak kekerasan akan diproses secara profesional sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

PAPUA - Operasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membebaskan pilot Philip Mark Mehrtens dari penyanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua mendapat sorotan internasional. Keberhasilan tersebut dinilai mencerminkan pendekatan yang profesional sekaligus mengedepankan aspek kemanusiaan.

Pengakuan itu ditandai dengan pemberian penghargaan dari pemerintah Selandia Baru kepada Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon. Penghargaan diserahkan oleh Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Phillip Nathan Taula, dalam pertemuan di Jakarta, Senin, 20 April 2026.

Pemerintah Selandia Baru menilai operasi pembebasan sandera tersebut sebagai contoh penanganan situasi berisiko tinggi yang dilakukan secara terukur. Pembebasan Mehrtens pada September 2024 menjadi perhatian internasional karena dilakukan di tengah kompleksitas situasi keamanan di Papua.

Saat itu, Richard Tampubolon menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III dan berperan dalam koordinasi operasi di lapangan. Pusat Penerangan TNI menyatakan keberhasilan tersebut tidak lepas dari koordinasi lintas satuan yang solid.

“Undangan kehormatan kepada Kasum TNI tersebut sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah Selandia Baru atas peran TNI dalam pembebasan pilot yang ditahan oleh KKB beberapa waktu lalu,” demikian keterangan resmi Puspen TNI, Rabu (22/4/2026).

Lihat video: Pilot Susi Air Dibebaskan, Philip Menangis saat Hubungi Istrinya



Tokoh Suku Sebyar Papua, Malkin Kosepa, menilai pendekatan yang dilakukan TNI dalam operasi tersebut menunjukkan upaya perlindungan terhadap masyarakat.

Kosepa mengatakan, pembebasan sandera yang dilakukan tanpa menimbulkan dampak luas bagi warga sekitar menjadi indikator pendekatan yang mengedepankan keselamatan.

“TNI hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga melindungi masyarakat. Pendekatan yang dilakukan menunjukkan bahwa keselamatan menjadi prioritas,” ujar Malkin Kosepa.

Selain penyerahan penghargaan, pertemuan tersebut juga membahas penguatan kerja sama bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Selandia Baru. Kedua pihak memandang kerja sama tersebut penting untuk menjaga stabilitas kawasan, khususnya di Pasifik.

PAPUA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkap data terbaru terkait insiden baku tembak di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Natalius menyebut jumlah korban meninggal dunia kini mencapai 15 orang dan 7 orang lainnya luka-luka, termasuk anak-anak.

“Setelah dirangkumkan, maka ditemukan 15 orang meninggal dunia dan 7 orang luka-luka,” ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Menurut Pigai, data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari pemerintah daerah hingga tim di lapangan. Namun angka tersebut masih berpotensi berkembang seiring pendalaman fakta.

Pigai menegaskan, peristiwa yang terjadi pada Selasa, 14 April 2026 itu harus segera diungkap secara terang benderang. Pigai bahkan menyebut masyarakat di lokasi sebenarnya sudah mengetahui siapa pelaku penyerangan.

“Peristiwa terjadi siang hari, pelakunya sudah tahu. Mereka yang menjadi korban tahu, masyarakat di lokasi juga tahu. Jadi tidak usah bermain opini,” tegasnya.

Pigai mendesak pihak yang bertanggung jawab untuk segera mengakui dan menjalani proses hukum. Jika tidak, kasus ini bisa menjadi catatan buruk bagi Indonesia di mata dunia. Selain itu, Natalius Pigai juga menegaskan pemerintah akan mengambil alih penanganan kasus penembakan warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Pigai secara terbuka menyatakan tidak ingin lembaga lain seperti Komnas HAM, LSM, atau civil society mendahului proses investigasi. “Saya tidak mau NGO, LSM, civil society, agama, atau Komnas HAM turun melakukan penyelidikan lebih dulu,” katanya.

Lihat video: OLAH TKP PENEMBAKAN PILOT DAN CO-PILOT DI PAPUA



Menurut Pigai, hal ini dilakukan agar penanganan kasus tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi isu yang merugikan citra Indonesia. Pigai juga mengingatkan bahwa jika kasus ini masuk ke ranah penyelidikan Komnas HAM, maka berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang berdampak luas, termasuk sorotan internasional.

“Tidak usah bermain opini. ‘Bukan kami’, ‘oleh dia’, ‘oleh mereka’, itu tidak usah,” tegasnya.

Pigai menilai, keterbukaan sangat diperlukan agar kasus ini tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Pigai menilai, jika pelaku tidak diungkap ke publik, maka citra Indonesia di mata internasional akan terganggu.

“Maka sejak awal Kementerian HAM mengambil alih untuk menjadikan peristiwa ini sebagai atensi paling serius. Kami tidak mau ini menjadi bom waktu yang bisa meledak,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah mengaku terkejut mengetahui Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan penyerangan di wilayah Puncak Provinsi Papua Tengah.

Hal ini disampaikan Pejabat Sementara Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Puncak Nemu Tabuni usai mengikuti rapat koordinasi antara Pemprov Papua Tengah, Pemkab dan DPRDK Puncak serta Kapolda Papua Tengah dengan Kogabwilhan III, di Mako Kogabwilhan III Timika, Papua Tengah.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto, Pangkoops Habema Mayjen TNI Yudha Airlangga, Gubernur Meki Fritz Nawipa dan Kapolda Papua Tengah Brigjen Polisi Jermias Rontini, ditunjukan sejumlah bukti yang secara gamblang memperlihatkan bahwasanya KKB yang melakukan penyerangan, bukan TNI, seperti isu yang tersebar di media sosial akhir-akhir ini.

“Bahkan, diperoleh fakta menarik, di mana sesama anggota KKB saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, terkait tragedi berdarah tersebut,” ucapnya.

Berdasarkan fakta yang dihimpun, terdapat 2 peristiwa berbeda di 14 April 2026. Peristiwa pertama terjadi di Desa Kembru, di mana personel TNI diserang terlebih dahulu oleh KKB. Meski demikian TNI berhasil melumpuhan 4 anggota mereka berikut barang bukti berupa senjata rakitan dengan berbagai jenis amunisi, busur, parang, kampak, alat komunikasi serta bendera opm.

Peristiwa kedua berlokasi di Desa Jigiunggi Minika yang berjarak 7 kilometer dari lokasi pertama, di mana personel TNI menerima laporan seorang anak kecil yang luka tembak, dan hingga saat ini kejadian tersebut masih dalam pendalaman untuk memastikan siapa pelaku penembakan sebenarnya.

Nemu Tabuni mengajak KKB untuk bersama-sama menjaga masyarakat agar hidup damai, sejahtera, supaya warga tenang dan anak-anak sebagai generasi penerus masa depan papua, dapat kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

Mewakili pemkab dan masyarakat Puncak Provinsi Papua Tengah, Nemu Tabuni mengingatkan KKB bahwasanya korban kekerasan sejatinya adalah keluarga mereka sendiri, dan meminta kelompok kriminal tersebut untuk memghentikan seluruh aksi kekerasan di Tanah Papua.

PAPUA - Komnas HAM menyoroti adanya operasi penindakan terhadap kelompok TPNPB-OPM yang dilakukan oleh TNI di Kampung Kembru, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua. Dalam peristiwa ini dilaporkan 12 warga sipil meninggal dunia dan belasan warga sipil lainnya mengalami luka-luka serius.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan keprihatinan dan duka yang mendalam atas kematian sejumlah warga sipil termasuk kelompok rentan yakni perempuan dan anak-anak. Dalam perspektif HAM warga sipil terutama kelompok rentan harus mendapat perhatian dan perlindungan maksimal dari semua pihak terutama negara.

“Komnas HAM meminta semua pihak menahan diri, terutama aparat keamanan dan TPNPB – OPM agar tidak menimbulkan ketakutan, stigmatisasi serta menjadikan warga sipil sebagai sasaran dalam konflik bersenjata dan menekankan setiap pendekatan penegakan hukum dan keamanan oleh aparat keamanan dilakukan secara profesional dan terukur dengan tetap menghormati nilai-nilai dan prinsip HAM,” ujar dia.

Menanggapi hal itu, Koops TNI Habema menyebut dua peristiwa berbeda di Kampung Kembru dan Kampung Jigiunggi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Selasa, 14 April 2026. TNI menegaskan bahwa kedua peristiwa tersebut tidak saling berkaitan.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Infanteri Wirya Arthadiguna menyampaikan pada 14 April lalu terjadi dua peristiwa di Kabupaten Puncak. Peristiwa pertama terjadi di Kampung Kembru. Kemudian peristiwa kedua terjadi di Kampung Jigiunggi.

“Kejadian pertama terjadi pada 14 April 2026 di Kampung Kembru, Papua, di mana berdasarkan laporan masyarakat terdapat keberadaan kelompok bersenjata OPM di wilayah tersebut,” ungkap Wirya.

Lihat video: PAPUA BANGKIT! Mengenal 3 Pilar Utama Pembangunan: Cerdas, Sehat, dan Produktif!



Atas informasi itu, prajurit TNI melaksanakan patroli dan pengecekan. Laporan yang dia terima menyebutkan bahwa saat tim tiba di lokasi kejadian, mereka langsung diberondong tembakan yang diletuskan oleh OPM. Kontak tembak pun terjadi. Prajurit TNI membalas tembakan OPM menggunakan tembakan balasan hingga kontak tembak selesai.

“Dalam peristiwa ini, empat orang dari kelompok bersenjata OPM dinyatakan meninggal dunia,” imbuhnya.

Petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri atas 1 pucuk senapan angin, amunisi kaliber 5,56 milimeter dan 7,62 militer, 1 selongsong peluru, busur dan anak panah, serta berbagai senjata tajam seperti parang, kapak, pedang, dan pisau. Barang bukti itu menjadi menegaskan keberadaan kelompok OPM di Kampung Kembru.

“Selain itu ditemukan pula perlengkapan komunikasi berupa beberapa unit telepon genggam dan handy talky (HT), bendera OPM, serta dokumen identitas dan perlengkapan pribadi lainnya,” katanya.

Peristiwa kedua, terjadi di Kampung Jigiunggi. Saat itu, aparat TNI mendapat laporan dari kepala kampung bernama Venius Walia ihwal meninggalnya seorang anak akibat luka tembak. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan oleh prajurit TNI. Dia memastikan, memang ada korban sebagaimana laporan yang telah diterima. “Namun demikian, hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian,” ucapnya.

Dia menyampaikan tidak ada aktivitas prajurit TNI di Kampung Jigiunggi saat peristiwa penembakan terhadap korban terjadi. Kontak tembak di Kampung Kembru berbeda dengan peristiwa di Kampung Jigiunggi. Meski terjadi di hari yang sama, dua kampung itu berada di lokasi yang berbeda. “TNI berkomitmen untuk bertindak profesional, transparan, dan akuntabel dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegas dia.

Riyan Rizki Roshali