Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih menjalankan proses audit internal di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Audit tersebut dilakukan di tengah keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti jajaran pimpinan lembaga tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan audit internal yang tengah berlangsung merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan BGN dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai perkembangan audit internal di tubuh BGN usai pengumuman pergantian pimpinan lembaga tersebut pada Selasa (2/6/2026).

"Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari yang sekali lagi kami sampaikan, itu adalah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan karena kita memang menghendaki Badan Gizi Nasional ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya," kata Prasetyo.

Kendati demikian, Prasetyo belum mengungkapkan secara rinci hasil maupun temuan sementara dari proses audit tersebut. Ia menegaskan pemerintah akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah proses pemeriksaan internal selesai dilakukan.

"Tunggu, nanti akan kita umumkan," ujarnya.

Prasetyo menambahkan pergantian pimpinan BGN yang diputuskan Presiden merupakan bagian dari langkah perbaikan organisasi agar pelaksanaan program-program prioritas di bidang gizi dapat berjalan lebih efektif.

Menurutnya, dengan telah ditetapkannya pimpinan baru, roda organisasi BGN diharapkan tetap berjalan normal dan tidak mengganggu pelaksanaan berbagai program yang sedang berlangsung.

"Yang pasti dengan ditetapkan pengangkatan pejabat yang baru sudah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagaimana mestinya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan merombak jajaran pimpinan BGN setelah melakukan evaluasi selama hampir satu setengah tahun. Dalam keputusan tersebut, Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.

Selain itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono diangkat sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah melakukan langkah penertiban terhadap praktik pembalakan liar yang diduga memperparah dampak bencana di Sumatra. Kementerian Kehutanan saat ini melakukan audit dan peninjauan terhadap puluhan perusahaan pemegang izin pengelolaan kawasan hutan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menanggapi pertanyaan terkait pembaruan penanganan pembalakan liar, Prasetyo menegaskan bahwa aktivitas tersebut merupakan pelanggaran hukum, baik dilakukan oleh korporasi maupun perorangan.

“Pembalakan liar tentu merupakan kegiatan yang melanggar hukum, baik dilakukan oleh korporasi maupun orang per orang,” ujar Prasetyo.

Dia menyebutkan, berdasarkan analisis dan pengamatan pemerintah, praktik pembalakan liar turut menambah besarnya dampak bencana yang terjadi sebelumnya.

“Menurut analisa dan pengamatan, pembalakan liar inilah yang juga menambah daya dampak dari kejadian bencana kemarin,” katanya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa Kementerian Kehutanan sedang melakukan review audit terhadap sekitar 24 perusahaan yang memiliki izin pengelolaan kawasan hutan, baik dalam skema Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maupun Hutan Tanaman Industri (HTI).

“Audit ini dilakukan untuk melihat apakah ada kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan,” jelas Prasetyo.

Prasetyo menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik pembalakan liar dan akan terus melakukan langkah hukum serta pencegahan demi menjaga kelestarian hutan dan mengurangi risiko bencana di masa mendatang.

Selain penertiban terhadap korporasi, pemerintah juga akan menangani praktik pembalakan liar yang dilakukan secara perorangan. Menurut Prasetyo, upaya tersebut memerlukan pendekatan lintas sektor, termasuk edukasi kepada masyarakat.

“Kalau yang bersifat perorangan tentu perlu edukasi-edukasi dan penanganan lintas sektoral,” pungkas Prasetyo.