Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengubah arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN tahun 2026 dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu perubahan yang cukup mencolok antara lain poin tentang kewajiban penjaminan pemerintah.

Sekadar catatan pada APBN 2025, pemerintah memfokuskan kebijakan kewajiban penjaminan kepada empat tujuan utama. Pertama, dukungan penjaminan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Nasional. Kedua, dukungan penjaminan pada program ekonomi nasional.

Ketiga, penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keempat, pemberian jaminan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.

Sementara itu, di dalam APBN 2026, pemerintah mempertahankan, menambah dan mengurangi arah kebijakan kewajiban penjaminan yang sebelumnya tercantum dalam APBN 2025.

Pertama, pemerintah tetap mempertahankan poin mengenai dukungan penjaminan dalam rangka penyediaan infrastruktur nasional.

Kedua, pemerintah menambahkan poin tentang dukungan penjaminan kesinambungan program nasional dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Ketiga, pemerintah memberikan penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur
daerah kepada badan usaha milik negara.

Keempat, pemberian jaminan pemerintah dalam rangka cadangan pangan tetap dipertahankan. Kelima, adalah poin yang baru dukungan terhadap pembayaran kewajiban pinjaman pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional yang telah melewati masa jatuh tempo.

Efisiensi Anggaran

Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyisir APBN 2026 guna memastikan belanja pemerintah efisien dan tepat sasaran.

Hal tersebut dilakukan dengan menyisir belanja kementerian/lembaga (K/L), yang masuk ke dalam belanja pemerintah pusat dengan pagu senilai Rp3.149,7 triliun. Namun, belum ada angka pasti secara terperinci untuk pagu anggaran belanja K/L maupun non K/L.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi 2025, Kamis (8/1/2025), Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan bahwa pengetatan belanja di APBN 2026 memiliki spirit yang sama dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, namun pelaksanaannya berbeda.

Untuk APBN 2026, pemerintah akan menyisir anggaran belanja K/L dan dana hasil 'efisiensi' itu akan ditaruh di dalam rincian output (RO) khusus. Sejalan dengan keinginan Presiden agar belanja tetap berjalan, terang Luky, anggaran di RO khusus itu akan tetap berada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing K/L.

"Anggaran tersebut masih ada di K/L masing-masing, tetapi anggaran tersebut akan digunakan sesuai dengan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, program-program prioritas Presiden misalnya. Itu yang kami lakukan. Jadi enggak ada blokir, tetapi anggarannya masih tetap ada di K/L terkait," terangnya dikutip Minggu (11/1/2026).

Dana hasil pengetatan belanja di RO khusus itu akan digunakan untuk mendanai kebutuhan anggaran sesuai dinamika di tahun berjalan. Sebelum masuk tahun baru pun, otoritas fiskal sudah lebih dulu menyisir APBN 2026 dengan hasil efisiensi senilai Rp60 triliun.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, hasil efisiensi APBN 2026 senilai Rp60 triliun itu ditujukan untuk anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Estimasi anggaran yang dibutuhkan yakni Rp51,8 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pun kembali menegaskan bahwa RO khusus itu nanti akan tetap berada di K/L masing-masing. Dia memastikan pengetatan itu bukan berupa pemotongan, pemindahan maupun blokir anggaran seperti yang dilakukan di 2025 senilai total Rp306 triliun.

"K/L-nya nanti bisa menggunakan sesuai dengan prioritas. Nah yang tidak prioritas memang harus disisir, masukin ke RO khusus. Tetapi dia tetap anggarannya K/L," terang Wamenkeu sejak 2020 itu.

Dinamika penggeseran anggaran sepanjang 2025 semakin besar. Luky mencatat bahwa pada pemerintahan Presiden Prabowo, jumlah K/L naik dari 34 menjadi 48 unit. Dampaknya, pergeseran anggaran non-K/L menjadi anggaran K/L pun tinggi.

Hal ini yang di antaranya menyebabkan anggaran K/L melonjak. Sepanjang 2025, belanja K/L merupakan yang paling terbesar di antara kategori lainnya di belanja negara. Realisasinya sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai 129,3% terhadap target APBN.

Pada belanja pemerintah pusat, belanja K/L terealisasi Rp1.500,4 triliun atau melampaui yang ditetapkan APBN yaitu Rp1.160,1 triliun. Realisasinya mencapai 129,3%. Sementara itu, belanja non K/L mencapai Rp1.102 triliun atau hanya 71,5% dari UU APBN.

Apabila dibandingkan dengan 2024, terjadi kenaikan belanja K/L senilai Rp176,4 triliun dari realisasi Rp1.324 triliun.

Di sisi lain, Suahasil menjelaskan bahwa terjadi peningkatan signifikan pada belanja di akhir tahun. Sebab, apabila dibandingkan dengan belanja K/L sampai dengan akhir November 2025, realisasinya baru mencapai Rp1.110,7 triliun. Artinya, ada peningkatan belanja sekitar Rp389 triliun lebih di K/L pada akhir tahun.

"Peningkatan ini adalah karena belanja tambahan maupun pergeseran anggaran. Jadi dua dia, ada yang sifatnya pergeseran anggaran menyesuaikan prioritas, termasuk belanja non K/L menjadi K/L, kalau belanja non K/L bergeser menjadi belanja K/L karena biasanya ada cadangan-cadangan. Seperti bencana itu cadangan, kalau terjadi bencana dia berpindah menjadi belanja kementerian/lembaga," tuturnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Angkasa Pura Indonesia (API) merespons isu terkini terkait operasional Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Respons ini menyusul pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyatakan keberatan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat secara berkelanjutan untuk membiayai operasional bandara tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Corporate Secretary Group Head PT Angkasa Pura Indonesia, Arie Ahsanurrohim, mengatakan pihaknya memahami perhatian publik dan pemerintah daerah terhadap kondisi keuangan Bandara Kertajati. Menurut dia, permohonan setoran modal yang diajukan PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pemegang saham mayoritas merupakan mekanisme yang telah diatur dalam perjanjian pemegang saham.

“Respons API selaku salah satu pemegang saham di PT BIJB terhadap setoran modal tersebut pada prinsipnya merupakan bagian dari ketentuan dalam shareholders agreement,” kata Arie kepada Republika, Rabu (7/1/2026).

Ia menjelaskan, setoran modal tersebut dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan operasional bandara, khususnya pemenuhan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan kebandarudaraan sesuai regulasi.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan keberatan terkait penggunaan APBD Jawa Barat untuk membiayai operasional Bandara Kertajati yang saat ini hanya melayani satu penerbangan komersial. Ia menilai pembiayaan tersebut menjadi beban fiskal daerah karena belum memberikan hasil ekonomi yang sepadan.

“Beban utang kita tinggi. Salah satunya dana Pemulihan Ekonomi Nasional dan pembiayaan Kertajati. Kita membiayai terus, hasilnya tidak ada,” ujar tokoh yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) itu dalam unggahan video di akun media sosialnya, Senin (5/1/2026).

Selain Kertajati, APBD Jawa Barat juga digunakan untuk membayar kewajiban pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung. Pembangunan masjid tersebut dilakukan pada era Gubernur Ridwan Kamil dengan skema pembiayaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pernyataan tersebut kemudian diluruskan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menyebutkan, pembiayaan Masjid Al Jabbar mencapai sekitar Rp 45 miliar per tahun, sedangkan pembiayaan Bandara Kertajati sekitar Rp 100 miliar per tahun, dengan porsi sekitar Rp 50 miliar digunakan untuk operasional dan layanan bandara.

Bandara Internasional Kertajati menelan anggaran pembangunan sekitar Rp 2,6 triliun dan diresmikan pada 24 Mei 2018. Gagasan pembangunan bandara ini telah muncul sejak awal 2000-an sebagai solusi atas keterbatasan kapasitas Bandara Husein Sastranegara di Bandung, sekaligus dirancang menjadi bandara utama Jawa Barat dan sebagian wilayah Jawa Tengah.

Untuk mengelola bandara tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk PT Bandara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) melalui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013. Perusahaan ini resmi berdiri pada 24 November 2014 sebagai badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan bandara serta kawasan aerocity di sekitarnya.

Mayoritas saham PT BIJB dimiliki Pemprov Jawa Barat lebih dari 80 persen, sementara PT Angkasa Pura II, kini PT Angkasa Pura Indonesia, memiliki sekitar 15 persen saham.

Pembangunan fisik Bandara Kertajati dimulai pada 2014. Pembangunan sisi udara seperti runway, taxiway, apron, dan navigasi dibiayai melalui APBN oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan Pemprov Jawa Barat bertanggung jawab atas pembangunan sisi darat, termasuk terminal dan fasilitas pendukung.

Bandara ini berdiri di atas lahan sekitar 1.800 hektare, menjadikannya salah satu bandara terbesar di Indonesia.

Target awal Bandara Kertajati adalah melayani 12 juta penumpang per tahun dan meningkat hingga 29 juta penumpang pada 2032. Namun, realisasinya masih jauh dari target. Bandara ini bahkan sempat mengalami kekosongan rute domestik dan internasional pada beberapa periode.

Pada akhir Oktober 2023, Bandara Kertajati ditetapkan mulai beroperasi penuh, termasuk pemindahan sebagian layanan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara. Meski demikian, jumlah penumpang masih relatif rendah, tercatat sekitar 135 ribu penumpang pada 2023 dan meningkat menjadi sekitar 413 ribu penumpang pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 5 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Situbondo.

"Hari ini, Selasa (4/11), KPK melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka dalam dugaan TPK terkait penerimaan hadiah atau janji dalam pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021–2024," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025).

Budi menyampaikan, kelima tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025 di Rutan KPK.

Adapun para tersangka yang dilakukan penahanan, yakni Roespandi Direktur CV. Ronggo; Adit Ardian Rendy Hidayat Direktur CV Karunia; Tjahjono Gunawan Pemilik dan Pengendali CV. Citra Bangun Persada.

Muhammad Amran Said Ali Karyawan PT Airlanggatama Nusantarasakti /Direktur PT Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari tahun 2021-2022; dan As'al Fany Balda Wiraswasta/Direktur PT Badja Karya Nusantara.

Diketahui, penetapan tersangka baru ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Bupati Situbondo, Karna Suwandi.

Dia divonis penjara 6 tahun dan 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya karena terbukti melakukan korupsi yang merugikan negara Rp 4,5 miliar.

Dia terbukti melanggar Pasal 12 B Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.