Bisnis.com, JAKARTA — Prospek industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional dinilai masih berada pada fase cautious recovery atau pemulihan yang bersifat hati-hati, seiring perbaikan kinerja yang mulai terlihat namun belum merata di seluruh rantai industri.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, pertumbuhan sektor TPT mulai menunjukkan perbaikan pada paruh kedua 2025. Setelah hanya tumbuh tipis 0,93% pada kuartal III/2025, kinerja industri meningkat menjadi 4,37% pada kuartal IV/2025.

Beberapa pabrikan juga mulai menaikkan kapasitas produksi secara bertahap untuk mengantisipasi permintaan awal 2026. "Ini sinyal positif, tetapi lebih tepat dibaca sebagai awal pemulihan, bukan tanda bahwa masalah sudah selesai," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (16/4/2026).

Kendati demikian, pemulihan tersebut belum terjadi secara merata. Yusuf menjelaskan, segmen hilir seperti garmen dan apparel relatif lebih cepat pulih karena langsung terhubung dengan permintaan pasar. Sebaliknya, sektor hulu seperti serat dan benang masih menghadapi tekanan dengan tingkat utilisasi yang rendah, bahkan di bawah 50%.

Kondisi ini, kata Yusuf, mencerminkan struktur industri yang belum sepenuhnya sehat. Ketimpangan antara hulu dan hilir dinilai membuat fondasi pemulihan industri masih rapuh dan rentan terhadap gejolak.

Di sisi lain, industri TPT tetap memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini menyerap sekitar 3,75 juta tenaga kerja atau hampir seperlima dari total tenaga kerja manufaktur, serta menghasilkan devisa ekspor mencapai US$6,92 miliar.

“Ini bukan sekadar sektor industri, tetapi juga penopang lapangan kerja dan stabilitas sosial. Karena itu, arah kebijakan akan berdampak luas,” tegas Yusuf.

Terkait dinamika ketenagakerjaan, Yusuf menilai narasi meredanya pemutusan hubungan kerja (PHK) perlu dicermati secara lebih hati-hati. Hingga Maret 2026, lebih dari 8.000 pekerja masih terdampak PHK, dengan sektor tekstil menjadi salah satu yang paling terpukul.

Menurutnya, kondisi saat ini lebih tepat disebut sebagai fase stabilisasi, bukan kebangkitan. Laju PHK memang mulai melambat, namun aktivitas industri belum sepenuhnya kembali ekspansif.

“Setelah gelombang penutupan pabrik dan PHK besar sejak 2023, termasuk kasus seperti Sritex yang cukup simbolik, industri ini masih dalam proses pemulihan luka. Itu tidak bisa selesai dalam waktu singkat," jelasnya.

Yusuf menekankan, momentum kebangkitan baru akan terlihat apabila stabilisasi diikuti peningkatan utilisasi kapasitas produksi. Pemerintah menargetkan utilisasi industri dapat mencapai sekitar 70% sebagai indikator pulihnya permintaan dan produksi.

Jika utilisasi naik, artinya pesanan kembali, produksi meningkat, dan perusahaan mulai merekrut tenaga kerja lagi. "Di titik itu kita bisa bicara pemulihan yang lebih solid,” imbuhnya.

Yusuf menilai, kunci pemulihan memang ada pada strategi pemerintah dan tidak bisa hanya mengandalkan siklus global. Pemerintah perlu memastikan pasar domestik lebih berkeadilan di tengah tekanan produk impor, baik legal maupun yang masuk secara tidak terkendali.

Instrumen seperti pengawasan impor dan kebijakan anti-dumping dinilai penting untuk menciptakan level playing field bagi industri dalam negeri.

Selain itu, isu energi juga menjadi faktor krusial. Industri tekstil yang padat energi sangat sensitif terhadap harga dan ketersediaan gas. Ketidakstabilan pasokan dinilai langsung menggerus daya saing.

“Tanpa perbaikan di sisi energi, efisiensi sulit dicapai,” tegasnya.

Di saat yang sama, pemanfaatan perjanjian dagang dinilai perlu dioptimalkan untuk membuka akses pasar ekspor, yang justru menawarkan peluang ekspansi lebih besar.

Adapun dari sisi pelaku usaha, transformasi dinilai tidak bisa ditunda. Model bisnis berbasis produksi massal berbiaya murah semakin tertekan oleh persaingan dari negara seperti Bangladesh dan Vietnam.

Yusuf mengatakan, pelaku industri perlu naik kelas ke produk bernilai tambah tinggi, seperti high value garments dan material berkelanjutan yang sejalan dengan tren permintaan global.

Selain itu, modernisasi mesin dan digitalisasi juga menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan efisiensi dan integrasi rantai pasok.

Banyak persoalan seperti ketergantungan bahan baku impor, biaya logistik, hingga produktivitas tenaga kerja, bermuara pada lemahnya efisiensi. "Ini membutuhkan investasi jangka panjang, bukan sekedar respon jangka pendek,” pungkasnya.