Bisnis.com, JAKARTA – Jepang bersiap menyambut perdana menteri wanita pertama dalam sejarahnya, Sanae Takaichi, setelah partainya, Demokrat Liberal atau Liberal Democratic Party (LDP) berhasil mengamankan koalisi pemerintahan dengan Japan Innovation Party atau Ishin.

Melansir Bloomberg, penetapan resmi Takaichi sebagai perdana menteri dijadwalkan berlangsung pada Selasa (21/10/2025) siang melalui pemungutan suara di parlemen Jepang.

Koalisi baru yang dibentuk LDP bersama Japan Innovation Party membuat Takaichi hanya terpaut dua kursi dari ambang batas mayoritas di majelis rendah parlemen.

Apabila anggota parlemen independen atau partai sayap kanan Sanseito turut memberikan dukungan, Takaichi berpeluang terpilih sebagai perdana menteri Jepang pada putaran pertama pemungutan suara dengan meraih mayoritas suara.

Namun, jika dukungan tersebut belum cukup, pemilihan akan berlanjut ke putaran kedua yang mempertemukan dua kandidat teratas, di mana Takaichi hanya perlu memperoleh suara terbanyak untuk memastikan posisinya sebagai perdana menteri.

Profil Takaichi

Wanita berusia 64 tahun itu lahir pada 7 Maret 1961 di Kota Yamatokoriyama, Prefektur Nara, wilayah barat Pulau Honshu, Jepang. Takaichi menempuh pendidikan di Universitas Kobe, kemudian berkarier sebagai penulis, asisten legislatif, dan penyiar sebelum terjun ke dunia politik.

Takaichi pertama kali terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Jepang (House of Representatives) pada Pemilu 1993 sebagai calon independen, sebelum akhirnya bergabung dengan LDP. Sejak itu, Takaichi telah terpilih kembali sembilan kali.

Selama perjalanan kariernya, Takaichi telah menduduki berbagai posisi penting di pemerintahan, di antaranya Menteri Urusan Internal dan Komunikasi, Menteri Urusan Sosial dan Keamanan Pangan, Menteri Keamanan Ekonomi, dan lainnya.

Pada lingkungan partai, Takaichi pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Penelitian Kebijakan LDP (Policy Research Council Chairperson), posisi strategis yang menjadikannya tokoh penting dalam penyusunan kebijakan partai.

Adapun, dalam pemilihan ketua LDP kali ini, Takaichi memenangkan putaran kedua dengan 185 suara, mengalahkan Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi yang sebelumnya difavoritkan dengan 156 suara.

Pemilihan ini digelar lebih awal dari jadwal semula tahun 2027, menyusul pengunduran diri Perdana Menteri Shigeru Ishiba pada 7 September lalu, setelah koalisi pemerintah mengalami kekalahan dalam pemilihan Majelis Tinggi pada Juli.

Takaichi sebelumnya juga mencalonkan diri dalam pemilihan ketua LDP pada 2021 dan 2024, namun gagal meraih kemenangan. Kali ini, dia akan menyelesaikan sisa masa jabatan tiga tahun Ishiba hingga September 2027.

Dengan terpilihnya Takaichi, dia akan menjadi Perdana Menteri ke-104 Jepang, meskipun koalisi yang dipimpin LDP kini tidak lagi memiliki mayoritas di parlemen karena perpecahan di kalangan partai oposisi.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite penjadwalan majelis rendah Jepang menyetujui rencana untuk menggelar pemungutan suara parlemen guna memilih perdana menteri baru pada 21 Oktober mendatang.

Hal tersebut diungkap oleh seorang anggota senior komite yang dikutip dari Reuters pada Jumat (17/10/2025). Partai Demokrat Liberal atau Liberal Democratic Party (LDP) yang kini dipimpin oleh Ketua Umum baru, Sanae Takaichi, mengusulkan tanggal tersebut.

Namun, partai oposisi menolak jadwal itu dengan alasan masih berlangsungnya pembicaraan koalisi.

LDP diketahui tengah menjajaki kerja sama dengan Japan Innovation Party, partai oposisi berhaluan kanan, untuk memperoleh dukungan mayoritas dan memperluas koalisi. Langkah itu dinilai penting agar Takaichi dapat menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang.

Jalan Takaichi untuk menggantikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba sebelumnya dipandang hampir pasti, hingga mitra koalisi LDP selama 26 tahun, Komeito, memutuskan hengkang pekan lalu.

Keputusan itu memicu serangkaian negosiasi dengan partai-partai rival menjelang pemilihan perdana menteri. Adapun, LDP kini tengah membahas potensi koalisi dengan Japan Innovation Party.

“Kami telah membuat kemajuan signifikan dalam menyelaraskan nilai dan kebijakan,” ujar Fumitake Fujita, ketua bersama Japan Innovation Party, usai pertemuan dengan pimpinan kebijakan LDP.

Fujita mengatakan, kedua pihak akan kembali bertemu pada Jumat waktu setempat, tetapi belum dapat memastikan apakah kesepakatan akan tercapai. Keputusan final diperkirakan diambil pada Senin (20/10/2025).

Kepala kebijakan LDP, Takayuki Kobayashi, menyebut kedua partai telah sejalan dalam sejumlah isu utama, termasuk kebijakan keamanan dan energi.

Gabungan kursi kedua partai itu hanya terpaut dua kursi dari jumlah mayoritas di majelis rendah, yang memiliki kewenangan akhir dalam memilih perdana menteri.

Adapun, Japan Innovation Party mengusulkan sejumlah agenda kebijakan, antara lain penetapan ibu kota kedua di luar Tokyo, pengaktifan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir, serta pembatasan jumlah penduduk asing.

Dalam isu keamanan, partai tersebut menyerukan penguatan postur pertahanan dan revisi konstitusi pasifis Jepang, sejalan dengan pandangan nasionalis Takaichi dari kubu kanan LDP.

Sementara itu, Partai Demokrat Konstitusional Jepang berupaya membentuk aliansi tiga arah bersama Japan Innovation Party dan Democratic Party for the People (DPFP) untuk mengajukan pemimpin DPFP, Yuichiro Tamaki, sebagai kandidat perdana menteri alternatif.

Sejumlah agenda diplomatik menanti perdana menteri baru Jepang pada akhir bulan ini, mulai dari KTT internasional di Malaysia dan Korea Selatan, hingga kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Tokyo.