Bisnis.com, JAKARTA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta pemerintah merevisi beleid peraturan pemerintah (PP) 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan membatalkan pencabutan daftar B3 dalam lampiran XIV PP 22/2021. Pasalnya kekhawatiran WALHI terbukti dengan ditemukannya slag yang terkontaminasi radioaktif tersebar tidak terkendali.

Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang Walhi Dwi Sawung mengatakan penemuan limbah radioaktif yang berasal dari aktivitas peleburan logam di Cikande memiliki kemiripan dengan kasus Batan Indah tahun 2020.

Kedua kasus bermula dari ketidaksengajaan dalam proses pemeriksaan menggunakan detektor radioaktif. Dalam kasus terbaru, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) mendeteksi keberadaan radioaktif dalam produk udang. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa udang tercemar tersebut berasal dari Indonesia.

Investigasi lanjutan di Indonesia menunjukkan bahwa sumber cemaran bukan berasal dari aktivitas budidaya udang, melainkan dari pabrik peleburan logam yang berlokasi di sekitar fasilitas pengemasan udang. Meski peleburan logam menjadi sumber utama, asal logam yang dilebur yang mengandung radioaktif belum dapat dipastikan, apakah berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri. Cesium-137 sendiri merupakan isotop radioaktif yang lazim digunakan oleh berbagai industri di Indonesia untuk keperluan pengukuran.

"Kejadian pembuangan limbah Cesium-137 secara ilegal pernah terjadi sebelumnya pada 2020 di kawasan Batan Indah. Pasca kejadian tersebut, tidak ada kejelasan mengenai keberadaan casing dari Cesium-137 apakah telah dibuang dengan benar atau justru masuk ke dalam rantai industri peleburan logam. Umumnya, Cesium-137 disimpan dalam casing inti berbahan timbal, dilapisi dengan casing tambahan di bagian luar," ujarnya, Rabu (22/10/2025).

Dalam kasus Cikande, sumber logam terkontaminasi radioaktif belum dapat dipastikan baik berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Industri peleburan logam di wilayah tersebut diketahui menerima logam bekas dari berbagai sumber termasuk impor. Hingga saat ini, penelusuran terhadap asal logam terkontaminasi belum membuahkan hasil. Sementara itu, penelusuran terhadap sebaran pencemaran telah menemukan sejumlah lokasi dengan tingkat radioaktif tinggi, termasuk di luar wilayah Cikande.

Penyebaran cemaran di luar kawasan industri peleburan berlangsung tanpa kendali. Bahkan, tingkat radioaktif sangat tinggi ditemukan di lokasi-lokasi reklamasi dan timbunan. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan dalam UU Omnibus Law bidang ketenagakerjaan, khususnya PP 22 Tahun 2021 Lampiran XIV, yang menghapus slag peleburan besi dari daftar limbah B3.

"Kami telah mengingatkan pemerintah mengenai potensi pencemaran luas akibat pelonggaran tersebut Pelepasan slag dari daftar limbah B3 menyebabkan pencemaran radioaktif yang sulit ditelusuri dan sangat mahal untuk dibersihkan," kata Dwi.

Di sisi lain, Walhi juga telah memperingatkan pemerintah agar melarang atau setidaknya mengawasi secara ketat impor bahan baku industri berupa limbah atau sampah sejenis. Impor limbah atau sampah sangat rentan disusupi oleh material atau bahan-bahan yang sebenarnya dilarang untuk masuk. Hal ini tidak hanya terjadi pada impor scrap metal tetapi juga pada limbah elektronik bekas, kertas bekas, dan plastik bekas yang disusupi bahan terlarang. Pada September 2025, sempat terdeteksi masuknya limbah terlarang melalui impor elektronik bekas di Pelabuhan Batu Ampar, Batam.

"WALHI meminta pemerintah untuk menghentikan impor sampah ataupun limbah dari luar negeri dan melakukan pengawasan ketat untuk impor bahan baku industri tertentu. Kami juga meminta pemerintah merevisi PP 22 tahun 2021 dengan membatalkan pencabutan daftar B3 dalam lampiran XIV PP 22/2021 kekhawatiran WALHI terbukti dengan ditemukannya slag yang terkontaminasi radioaktif tersebar tidak terkendali. Kami juga meminta dilakukan penelitian epidemiologi terhadap mereka yang beraktifitas ataupun tinggal dengan pusat cemaran radioaktif tersebut," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta pemerintah merevisi beleid peraturan pemerintah (PP) 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan membatalkan pencabutan daftar B3 dalam lampiran XIV PP 22/2021. Pasalnya kekhawatiran WALHI terbukti dengan ditemukannya slag yang terkontaminasi radioaktif tersebar tidak terkendali.

Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang Walhi Dwi Sawung mengatakan penemuan limbah radioaktif yang berasal dari aktivitas peleburan logam di Cikande memiliki kemiripan dengan kasus Batan Indah tahun 2020.

Kedua kasus bermula dari ketidaksengajaan dalam proses pemeriksaan menggunakan detektor radioaktif. Dalam kasus terbaru, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) mendeteksi keberadaan radioaktif dalam produk udang. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa udang tercemar tersebut berasal dari Indonesia.

Investigasi lanjutan di Indonesia menunjukkan bahwa sumber cemaran bukan berasal dari aktivitas budidaya udang, melainkan dari pabrik peleburan logam yang berlokasi di sekitar fasilitas pengemasan udang. Meski peleburan logam menjadi sumber utama, asal logam yang dilebur yang mengandung radioaktif belum dapat dipastikan, apakah berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri. Cesium-137 sendiri merupakan isotop radioaktif yang lazim digunakan oleh berbagai industri di Indonesia untuk keperluan pengukuran.

"Kejadian pembuangan limbah Cesium-137 secara ilegal pernah terjadi sebelumnya pada 2020 di kawasan Batan Indah. Pasca kejadian tersebut, tidak ada kejelasan mengenai keberadaan casing dari Cesium-137 apakah telah dibuang dengan benar atau justru masuk ke dalam rantai industri peleburan logam. Umumnya, Cesium-137 disimpan dalam casing inti berbahan timbal, dilapisi dengan casing tambahan di bagian luar," ujarnya, Rabu (22/10/2025).

Dalam kasus Cikande, sumber logam terkontaminasi radioaktif belum dapat dipastikan baik berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Industri peleburan logam di wilayah tersebut diketahui menerima logam bekas dari berbagai sumber termasuk impor. Hingga saat ini, penelusuran terhadap asal logam terkontaminasi belum membuahkan hasil. Sementara itu, penelusuran terhadap sebaran pencemaran telah menemukan sejumlah lokasi dengan tingkat radioaktif tinggi, termasuk di luar wilayah Cikande.

Penyebaran cemaran di luar kawasan industri peleburan berlangsung tanpa kendali. Bahkan, tingkat radioaktif sangat tinggi ditemukan di lokasi-lokasi reklamasi dan timbunan. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan dalam UU Omnibus Law bidang ketenagakerjaan, khususnya PP 22 Tahun 2021 Lampiran XIV, yang menghapus slag peleburan besi dari daftar limbah B3.

"Kami telah mengingatkan pemerintah mengenai potensi pencemaran luas akibat pelonggaran tersebut Pelepasan slag dari daftar limbah B3 menyebabkan pencemaran radioaktif yang sulit ditelusuri dan sangat mahal untuk dibersihkan," kata Dwi.

Di sisi lain, Walhi juga telah memperingatkan pemerintah agar melarang atau setidaknya mengawasi secara ketat impor bahan baku industri berupa limbah atau sampah sejenis. Impor limbah atau sampah sangat rentan disusupi oleh material atau bahan-bahan yang sebenarnya dilarang untuk masuk. Hal ini tidak hanya terjadi pada impor scrap metal tetapi juga pada limbah elektronik bekas, kertas bekas, dan plastik bekas yang disusupi bahan terlarang. Pada September 2025, sempat terdeteksi masuknya limbah terlarang melalui impor elektronik bekas di Pelabuhan Batu Ampar, Batam.

"WALHI meminta pemerintah untuk menghentikan impor sampah ataupun limbah dari luar negeri dan melakukan pengawasan ketat untuk impor bahan baku industri tertentu. Kami juga meminta pemerintah merevisi PP 22 tahun 2021 dengan membatalkan pencabutan daftar B3 dalam lampiran XIV PP 22/2021 kekhawatiran WALHI terbukti dengan ditemukannya slag yang terkontaminasi radioaktif tersebar tidak terkendali. Kami juga meminta dilakukan penelitian epidemiologi terhadap mereka yang beraktifitas ataupun tinggal dengan pusat cemaran radioaktif tersebut," tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, saat ini pemerintah telah merelokasi warga yang terpapar pencemaran udang mengandung radioaktif CS-137. Sebanyak 31 KK dan 91 jiwa dari dua titik di wilayah yang terdampak kandungan radioaktif sudah direlokasi.

Faisol menyebutkan relokasi puluhan warga Cikande, Banten tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses dekontaminasi wilayah terdampak.

"Itu kan ada titik F ya, titik E dan F yang harus direlokasi. Seingat saya, kemarin jumlah sementara waktu dilakukan rapat yang saya pimpin, itu ada 31 KK dan 91 jiwa," paparnya di sela acara Pembukaan Indonesia Climate Change Forum (ICCF) III 2025, di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu (22/10/2025).

Pihaknya memastikan proses dekontaminasi berjalan tanpa membahayakan warga. Tak lain, tujuan relokasi bukan karena wilayah tersebut sepenuhnya berbahaya, tetapi agar masyarakat tidak terpapar langsung zat berbahaya selama proses pembersihan berlangsung.

"Jadi ini supaya tidak bias ya, relokasi pemindahan penduduk itu hanya pada titik itu yang saat akan didekontaminasi supaya pada saat didekontaminasi tidak mencemari mereka," tegasnya.

Lokasi relokasi warga tersebut juga tidak terlalu jauh dengan menyewa rumah di sekitar wilayah terdampak, bukan dipindahkan ke tempat yang lebih jauh seperti BLK (Balai Latihan Kerja).

"Kalau dipindahkan ke BLK, kejauhan. Jadi kita lakukan dengan sewa rumah di sekitar situ," tambahnya.

Adapun, selain 91 jiwa yang sudah terdata secara resmi, kini muncul permintaan dari warga lain di sekitar wilayah terdampak untuk ikut direlokasi. Hal itu lantaran kekhawatiran masyarakat sekitar akan dampak pencemaran.

Targetnya, proses relokasi ini bisa selesai dalam waktu sebulan. Faisol menekankan bahwa percepatan relokasi akan mempercepat juga proses dekontaminasi wilayah terdampak.

"Saya sih minta paling lambat 1 bulan dari kemarin harus selesai," pungkasnya.

Foto: Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, selaku Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Radiasi Radionuklida Cs-137 memimpin apel kesiapsiagaan di Mako Polsek Cikande, Kabupaten Serang, Senin (13/10/2025). (Dok. KLH/BPLH) Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, selaku Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Radiasi Radionuklida Cs-137 memimpin apel kesiapsiagaan di Mako Polsek Cikande, Kabupaten Serang, Senin (13/10/2025). (Dok. KLH/BPLH)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq bakal merancang regulasi baru sebagai buntut dari pencemaran radioaktif jenis Cesium-137 (Cs-137) yang menyebar di kawasan industri Cikande, Serang, Banten.

Hanif menegaskan bahwa perlu ada regulasi yang ketat untuk mengatur pelaku usaha terkait dengan keamanan pabrik agar peristiwa pencemaran ini tak terjadi lagi. Menurutnya, pengawasan terhadap potensi bahaya radiasi dari sumber radionuklida bakal diperketat melalui revisi berbagai kebijakan yang ada.

“Tugas kita bukan hanya mengatasi kontaminasi fisik, tetapi juga membangun pondasi regulasi yang kuat agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (15/10/2025).

Dia menambahkan, untuk sementara ini pihaknya akan fokus untuk tindakan dekontaminasi di titik utama yang terdeteksi pencemaran di wilayah Serang Banten.

Secara paralel, proses penghilangan zat radioaktif itu bersamaan dengan dilakukannya proses penegakan hukum untuk menelusuri sumber radiasi yang diduga berasal dari limbah Cs-137.

Dugaan sementara, sumber kontaminasi limbah itu berasal dari importasi scrap besi dan baja serta dari potensi kebocoran limbah penggunaan Cs-137 di sektor komersial. Oleh karena itu, pemerintah akan menghentikan sementara aktivitas impor tersebut.

“Pemerintah telah menghentikan sementara rekomendasi impor scrap besi dan baja dari luar negeri hingga seluruh pihak terkait mampu memastikan sistem pengawasan dan fasilitas keamanan berjalan maksimal,” imbuh Hanif.

Tak hanya Polri, penyelidikan penanganan perkara pencemaran radioaktif ini juga mendapatkan dukungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

Sementara itu, terkait penanganan kesehatan masyarakat bakal dilakukan dengan kolaborasi antar kementerian terkait hingga pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat terbebas dari risiko paparan radiasi.

“Partisipasi publik sangat berpengaruh dalam keberhasilan penanganan kontaminasi Cs-137. Hanya dengan kerja sama seluruh elemen, kita bisa mengembalikan Indonesia yang aman, bersih, dan sehat dari bahaya radiasi radionuklida,” pungkas Hanif.