Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mendukung terbitnya aturan pajakkendaraan listrik yang telah diundangkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026.

Dedi Mulyadi mengatakan adanya aturan tersebut bisa memicu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di wilayah Jawa Barat.

"Harapan saya adalah pajaknya tetap untuk kontribusi daerah. Kan motor dan mobil harus menggunakan jalan," ucap Dedi Mulyadi di Bandung, Senin (20/4/2026).

Dedi menyebut pajak dari sektor kendaraan begitu penting dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Jabar. Dia mencontohkan kebijakan bayar pajak tanpa perlu KTP pemilik pertama yang baru saja dicanangkan di Jabar telah meningkatkan jumlah pembayar pajak.

"Hari ini optimistis dengan layanan infrastruktur jalan yang semakin baik dan kelengkapan kenyamanan jalan semakin meningkat, kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor sangat tinggi dengan pemberlakuan misalnya, bayar pajak tidak usah pakai KTP pemilik pertama. Sekarang kan jadi kebijakan nasional, dan ini mendapat sambutan luar biasa dari warga," katanya.

Menurutnya pihak Korlantas Polri menyambut baik skema tersebut. Saat ini, warga Jawa Barat cukup membawa STNK dan KTP pemilik saat ini untuk melakukan perpanjangan pajak tahunan.

"Membayar pajak tahunan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama dari kendaraan yang pajaknya sedang diperpanjang yang selama ini diberlakukan untuk wilayah Provinsi Jawa Barat karena gubernur mengeluarkan surat edaran, kini mendapat penguatan dari korlantas. Nanti berlakunya bukan hanya di Jawa Barat, tetapi di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Masyarakat, khususnya pemilik kendaraan di Jawa Barat diimbau memanfaatkan secara maksimal kesempatan ini.

"Dan ini merupakan anugerah bagi kita semua untuk sama-sama memanfaatkan kesempatan ini untuk membayar pajak tahunan tahun 2026 tanpa harus membawa KTP pemilik pertama. Hatur nuhun ya, gunakan kendaraan dengan baik. Hati-hati di jalan. Jaga keamanan, keselamatan kita semua," imbuh KDM, panggilan akrabnya.

Sebagaimana diketahui, aturan pajak kendaraan listrik yang telah diundangkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tertanggal 1 April 2026.

Salah satu poin yang dinilai krusial dalam kebijakan yakni revisi ketentuan objek pajak yang dikecualikan. Jika sebelumnya kendaraan listrik berbasis baterai dibebaskan dari pajak daerah, maka kini status itu berubah.

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) tidak lagi otomatis dikecualikan dari PKB dan BBNKB. Pemilik kendaraan listrik kini berpotensi dikenakan pajak layaknya kendaraan konvensional.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh sektor jelang akhir 2025.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, untuk membiayai pembangunan pada akhir tahun, Pemdaprov Jabar akan mengandalkan dana pendapatan asli daerah (PAD).

Hal itu karena saat ini dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sudah hampir habis dan sisa kas daerah tinggal Rp10 miliar. Hal itu menunjukkan serapan anggaran yang sangat tinggi.

"Kami sekarang tinggal mengharapkan dana dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan pembangunan di Jawa Barat," kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, baru-baru ini.

Adapun, beberapa infrastruktur yang segera dibangun pada akhir 2025, di antaranya ruang kelas baru dan jaringan listrik kepada masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Kami juga ingin menggenjot pembangunan infrastruktur jalan dengan drainase dan penerangan jalan umum," ucap KDM.

Selain itu, Pemdaprov Jabar juga bakal membenahi seluruh jalan nasional di Jabar yang mengalami perubahan peruntukkan sehingga kondisinya kumuh.

Untuk membahas rencana tersebut, KDM telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Karawang, Kamis (13/11/2025).

Pemdaprov Jabar juga akan menormalisasi sungai di seluruh Jabar untuk mencegah banjir. Oleh karena itu, pada hari yang sama, KDM pun menggelar rapat koordinasi dengan Perum Jasa Tirta di Kabupaten Karawang.

Tak ketinggalan, pada penghujung 2025, layanan kesehatan dan layanan publik lain diupayakan terus ditingkatkan.