Bisnis.com, BALIKPAPAN - Provinsi Kalimantan Timur mencatat Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mencapai Rp30,7 triliun atau 72,65% dari pagu, tapi penyerapan belanja daerah malah tertatih-tatih di angka 46,02% per September 2025.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur (Kakanwil DJPb Kaltim) Edih Mulyadi menegaskan perlunya percepatan realisasi anggaran.

"Perlu adanya percepatan penyerapan anggaran di pemerintah daerah," kata Edih Mulyadi dalam keterangan resmi, Senin (17/11/2025).

Kontradiksi ini semakin mencolok ketika pendapatan negara regional justru anjlok 16,24% secara tahunan (year-on-year/yoy), mencapai Rp16,32 triliun atau hanya 45,68% dari target Rp35,73 triliun.

Edih menambahkan, penerimaan perpajakan terkontraksi 17,36%, terutama dari komponen pajak dalam negeri yang merosot 22,22%.

Ironi fiskal Kaltim tak berhenti di situ. Meski pendapatan negara ambles, belanja negara di Kaltim justru tumbuh 13,80% mencapai Rp44,42 triliun atau 68,18% dari pagu.

Edih menyebutkan belanja Pemerintah Pusat naik 12,77% menjadi Rp13,72 triliun, didorong akselerasi belanja modal yang meroket 13,62%.

Kendati demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencatatkan lompatan impresif 28,25% yoy menjadi Rp9,37 triliun.

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami kenaikan," sebutnya.

Pertumbuhan ini dipicu pemberlakuan opsen pajak daerah dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pajak daerah kini mendominasi 71,48% dari total PAD, disusul retribusi 15,91%.

Lebih lanjut, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) melesat 13,75% mencapai Rp24,09 triliun, atau mendominasi 78,48% dari total TKD. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum (DAU) terkoreksi 10,60% menjadi Rp4,24 triliun.

Untuk tahun anggaran 2026, proyeksi TKD justru pesimistis dengan penurunan 41,4%. Namun, DBH diprediksi terjun bebas 73%.

Menariknya, secara tahunan belanja daerah tumbuh 9,14% menjadi Rp34,62 triliun. Kemudian, Belanja Tidak Terduga melonjak drastis 385,76%, meski nilainya relatif kecil yaitu Rp67 miliar.

Sedangkan Belanja Transfer dan Bantuan Keuangan naik signifikan 24,99% mencapai Rp2,93 triliun.

Di tengah euforia TKD yang membengkak, alokasi untuk sektor-sektor prioritas justru menyusut.

Anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem terkontraksi brutal sebesar 82,83%, dari Rp258,16 miliar (2024) menjadi hanya Rp44,32 miliar (2025).

Meski demikian, angka kemiskinan Kaltim menunjukkan perbaikan, turun dari 5,78% (2024) menjadi 5,17% (2025).

Dana Desa melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetap menjadi instrumen utama dengan alokasi Rp95,17 miliar pada 2025.

Edih menyebutkan sektor pendidikan tak luput dari pemangkasan. Meski serapan meningkat menjadi 89,22%, pagu justru dipangkas 32,63% menjadi Rp1,95 triliun.

Alokasi terbesar pada 2025 diberikan kepada Kementerian Agama untuk pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi madrasah serta sekolah sebesar Rp77,19 miliar.

TKD turut berkontribusi melalui DAK Fisik Pendidikan Rp58,2 miliar dan DAU bidang pendidikan Rp496,9 miliar.

Ketahanan pangan bernasib serupa dengan kontraksi 64,04% menjadi Rp183,32 miliar.

Namun, Indeks Ketahanan Pangan Kaltim justru membaik dari 77,57 (2024) menjadi 80,82 (2025).

Adapun, dia menuturkan fokus tahun 2025 dialihkan ke Kementerian Pertanian dengan alokasi Rp233,23 miliar untuk prasarana pengembangan kawasan berupa optimasi lahan dan cetak sawah.