Bisnis.com, JAKARTA—Diskusi mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian sehat dari ruang publik, terutama saat menyangkut prioritas anggaran dan skala kebijakan.

Sebagian pihak menilai bahwa pendekatan universal, yang menjangkau seluruh siswa, berpotensi menimbulkan pertanyaan dari sisi efisiensi. Karena itu, muncul pandangan agar program lebih diarahkan secara lebih terbatas atau targeted kepada kelompok tertentu.

Di samping itu, tidak sedikit pula yang mempertanyakan mengapa program ini ditempatkan dalam pos pendidikan.

Dalam kerangka tersebut, kedua pertanyaan ini sesungguhnya saling terkait. Pemerintah memandang MBG bukan semata intervensi konsumsi, melainkan bagian integral dari proses belajar itu sendiri.

Program ini dilaksanakan di sekolah dan menyasar siswa sebagai penerima utama demi mendukung perbaikan gizi dan fondasi kognitif yang kokoh.

Dalam praktik internasional, pendekatan ini bukan pengecualian, melainkan kelaziman strategis. Sejumlah negara seperti Finlandia, Jepang, Korea Selatan, India, dan Brasil menempatkan program makan sekolah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan.

Secara global, lebih dari 100 negara telah mengadopsi kebijakan serupa yang menjangkau sekitar 466 juta anak, mencerminkan peran program makan sekolah sebagai pilar pembangunan manusia.

Pada saat yang sama, realitas gizi menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bersifat luas dan tidak sepenuhnya sejalan dengan batas kemiskinan administratif.

Tingkat kemiskinan Indonesia berada pada kisaran satu digit, tetapi tantangan gizi menjangkau proporsi yang jauh lebih besar dari populasi anak.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat bahwa 16,3% anak usia 5–14 tahun mengalami anemia, atau satu dari enam anak Indonesia yang datang ke sekolah dalam kondisi yang dapat melemahkan fokus dan kapasitas belajarnya.

Data Kemenko PMK (2022) menunjukkan bahwa 41% anak usia sekolah dan remaja tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah, sementara 58,3% memiliki pola makan yang tidak sehat.

Selain itu, persoalan gizi juga ditandai oleh fenomena beban ganda. Di satu sisi, masih terdapat kekurangan gizi seperti anemia dan defisiensi mikronutrien.

Di sisi lain, ketidakseimbangan pola konsumsi berkaitan dengan meningkatnya risiko kelebihan berat badan dan obesitas.

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan gizi tidak semata berkaitan dengan tingkat pendapatan, tetapi juga dengan kualitas dan pola asupan.

Dalam konteks seperti ini, pendekatan yang terlalu sempit berisiko tidak menjangkau keseluruhan spektrum persoalan.

Namun, inti perdebatan sesungguhnya bukan pada luasnya cakupan, melainkan pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat menghasilkan manfaat dalam praktik.

Pendekatan berbasis seleksi secara teoritis tampak efisien, tetapi studi mendalam menunjukkan keterbatasan serius karena gagal menjangkau banyak kelompok yang paling membutuhkan dan dinilai sebagai metode yang tidak memadai dalam mengurangi kemiskinan anak (Morelli dan Seaman, 2004).

Dalam praktiknya, sistem seleksi seringkali terjebak dalam kerumitan administrasi, risiko kesalahan pelaporan, dan kegagalan menjangkau kelompok termiskin akibat kriteria yang kaku.

Studi di Amerika Serikat memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa kebijakan makan sekolah gratis universal berkaitan dengan penurunan tingkat kerawanan pangan rumah tangga dengan anak sekitar 12% dibandingkan sistem berbasis seleksi pendapatan (Orta-Aleman et al., 2026).

Hambatan terbesar lainnya adalah stigma sosial. Pengalaman di Skotlandia (Morelli dan Seaman, 2004) mencatat bahwa sistem seleksi menciptakan label sosial yang menghambat partisipasi.

Sekitar 11,4% siswa sekolah dasar (SD) yang berhak justru tidak mengambil jatah makan mereka demi menghindari rasa malu dicap miskin. Angka penolakan ini melonjak drastis hingga 40,1% di tingkat sekolah menengah akibat kepekaan remaja terhadap persepsi teman sebaya.

Sebaliknya, pendekatan universal dikaitkan dengan peningkatan partisipasi siswa dalam program makan sekolah, dengan beberapa studi melaporkan kenaikan hingga sekitar 64% (Zuercher et al., 2024; Locke et al., 2025).

Bukti kuantitatif terbaru di Amerika Serikat, yang membandingkan negara bagian dengan kebijakan universal dan targeted, menunjukkan bahwa pada siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, kebijakan universal dikaitkan dengan penurunan peluang relatif rasa malu sekitar 27% (Orta-Aleman et al., 2026).

Program universal juga efektif dalam mengatasi hidden hunger atau kelaparan tersembunyi yang dialami oleh keluarga yang berada sedikit di atas ambang batas kemiskinan resmi tetapi tetap mengalami kerawanan pangan.

Dengan menghapus prosedur pengecekan kelayakan, sekolah mengeliminasi hambatan administrasi serta praktik “penghinaan makan siang” atau lunch shaming (Orta-Aleman et al., 2026).

Selain itu, keterlibatan kelompok ekonomi menengah memberikan eksternalitas positif berupa pengawasan kualitas yang lebih ketat dari seluruh lapisan masyarakat, yang pada akhirnya memastikan standar nutrisi tetap terjaga bagi semua murid (Morelli dan Seaman, 2004).

Dari sisi ekonomi, pertimbangan ini juga didukung oleh analisis cost-benefit. Studi terhadap program makan sekolah di Inggris menunjukkan bahwa setiap £1 yang diinvestasikan dalam skema terbatas menghasilkan sekitar £1,38 manfaat, sementara dalam skema universal meningkat menjadi sekitar £1,71 (PwC untuk Impact on Urban Health, 2022).

Rasio manfaat yang lebih tinggi pada skenario universal ini didorong oleh hilangnya stigma sosial yang meningkatkan partisipasi siswa, efisiensi biaya per porsi melalui skala produksi yang lebih besar, serta jangkauan luas yang melipatgandakan penghematan finansial keluarga.

Lebih jauh lagi, investasi nutrisi universal secara signifikan meningkatkan potensi pendapatan anak di masa depan melalui perbaikan prestasi akademik dan produktivitas jangka panjang, dengan total nilai manfaat inti mencapai miliaran poundsterling dalam proyeksi ekonomi.

Dengan demikian, perdebatan mengenai MBG tidak semata berkaitan dengan besar kecilnya anggaran, tetapi juga dengan bagaimana kebijakan dirancang agar dapat bekerja secara efektif dalam praktik.

Pendekatan universal memang memerlukan komitmen fiskal yang lebih besar di awal. Namun, berbagai bukti menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan dasar yang lebih kuat untuk memperluas jangkauan manfaat, meningkatkan kesehatan siswa tanpa risiko obesitas, dan memperkuat mobilitas sosial jangka panjang.

MBG ditempuh sebagai arah kebijakan agar program tidak berhenti pada ketepatan perencanaan di atas kertas, tetapi menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan secara luas oleh setiap anak Indonesia.