Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pembangunan Sekolah Rakyat setelah menemukan tingginya minat masyarakat terhadap program pendidikan tersebut saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo secara khusus menginstruksikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk menyiapkan lahan dan fasilitas pendukung guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Perintah itu disampaikan setelah pemerintah menemukan jumlah calon siswa Sekolah Rakyat di Bali jauh melampaui kapasitas yang tersedia. Dari hasil penjangkauan yang dilakukan pemerintah, terdapat sekitar 400 calon siswa yang memenuhi kriteria, sementara alokasi yang tersedia hanya untuk 270 siswa.

"Berarti kita harus tambah secepat mungkin. Nanti diusahakan bupati-bupati. Kalau tidak, nanti pemerintah pusat yang sediakan lahannya, cari tanahnya," kata Prabowo saat memberikan arahan di SRMP 17 Tabanan.

Tingginya minat masyarakat tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kebutuhan terhadap pendidikan gratis dan berkualitas bagi kelompok masyarakat kurang mampu masih sangat besar. Karena itu, pemerintah memandang perluasan kapasitas Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Instruksi Khusus kepada Teddy

Selain meminta percepatan pembangunan sekolah baru, Prabowo juga memberikan instruksi khusus kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah yang belum digunakan secara maksimal.

Menurut Prabowo, fasilitas milik kementerian dan lembaga yang kurang dimanfaatkan dapat digunakan sementara untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat hingga pembangunan gedung permanen selesai dilakukan.

"Seskab nanti koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Cari fasilitas mereka yang ada dan kurang dimanfaatkan. Itu dipinjam, sampai sekolah yang permanen jadi," ujar Prabowo.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung tanpa harus menunggu seluruh pembangunan fisik selesai.

Pemerintah saat ini memang tengah membangun gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Namun, tingginya kebutuhan masyarakat membuat pemerintah perlu mencari solusi jangka pendek agar lebih banyak siswa dapat segera memperoleh akses pendidikan.

Sekolah Rakyat untuk Warga Kurang Mampu

Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dibangun sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.

Menurutnya, program tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

"Memang Sekolah Rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya," ujar Prabowo.

Dia menilai tujuan utama pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting yang harus diperkuat pemerintah.

"Jadi, pembangunan kita sebagai bangsa, tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik," katanya.

Prabowo menambahkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan kerja keras di berbagai sektor, termasuk pendidikan.

"Kita harus bekerja keras di semua bidang, salah satu adalah pendidikan. Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang," ungkapnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan.

Seleksi Berdasarkan Data Sosial Ekonomi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui mekanisme pendaftaran umum seperti sekolah pada umumnya.

Pemerintah justru melakukan penjangkauan langsung terhadap calon siswa yang memenuhi kriteria dan tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Mereka [siswa] dijangkau, jadi tidak membuka pendaftaran. Akan tetapi, [pemerintah] menjangkau mereka-mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa bersekolah di Sekolah Rakyat," katanya.

Menurutnya, siswa yang diterima merupakan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat warga yang memenuhi syarat namun belum tercatat dalam DTSEN, pemerintah akan melakukan pemutakhiran data sebelum proses penerimaan dilakukan.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat harus berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik titipan maupun pungutan.

"Di sini dilarang suap menyuap, membayar, titipan dari siapapun. Ini disampaikan ke pendamping pemda yang turut melakukan penjangkauan Sekolah Rakyat," ujarnya.

Target Lebih dari 100.000 Siswa

Pemerintah menargetkan kapasitas Sekolah Rakyat terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, pada tahun ajaran 2025/2026 terdapat lebih dari 15.000 siswa yang telah mengikuti program Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Jumlah tersebut akan bertambah sekitar 32.000 siswa pada tahun ajaran 2026/2027 seiring dengan perluasan kapasitas dan pembangunan fasilitas baru.

Adapun pada tahun ajaran 2027/2028, pemerintah menargetkan jumlah siswa Sekolah Rakyat menembus angka 100.000 orang.

"Tahun depan, 2027-2028 bisa ada lebih dari 100.000 siswa," kata Gus Ipul.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah saat ini telah memiliki 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Selain itu, pembangunan gedung permanen juga terus berlangsung. Hingga saat ini, terdapat 93 proyek Sekolah Rakyat permanen yang sedang dalam proses pembangunan dengan progres mendekati 80%.

Jaminan Kebutuhan Dasar Siswa

Pemerintah tidak hanya menyediakan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, tetapi juga menjamin berbagai kebutuhan dasar siswa selama mengikuti proses pembelajaran.

Sebelumnya, Seskab Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program tersebut dirancang agar anak-anak dapat belajar secara optimal tanpa terbebani persoalan kebutuhan dasar sehari-hari.

"Keinginan Bapak Presiden adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua," ujar Teddy saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, April lalu.

Teddy juga menyoroti masih banyaknya anak yang tidak bersekolah, bahkan di kawasan yang berdekatan dengan pusat pemerintahan.

"Di tempat ini tidak jauh dari Pusat Pemerintahan sekitar 3-5 kilometer, masih ada anak putus sekolah, anak tidak sekolah. Ini masalah sejak lama, makanya kita ingin perbaiki, secara bertahap dan berkala tapi dengan cara secepat mungkin," katanya.

Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah menjamin kebutuhan dasar siswa mulai dari tempat tinggal, makanan bergizi, hingga layanan kesehatan.

"Percayalah, di tempat ini nanti anak-anak akan dijamin tempat tinggalnya, makanannya, gizinya, kesehatannya, serta mendapatkan pendidikan yang sangat amat layak," tegas Teddy.

Dengan tingginya minat masyarakat, percepatan pembangunan sekolah baru, serta target lebih dari 100.000 siswa pada tahun ajaran 2027/2028, Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi salah satu program pendidikan sosial terbesar yang dijalankan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu di Indonesia.

PetroChina International Jabung Ltd. menggelar sejumlah program pengembangan masyarakat bidang pendidikan pada 2026 yang menyasar siswa dan generasi muda di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Program-program ini mencakup peningkatan fasilitas belajar, penguatan kapasitas kepemimpinan pendidikan, beasiswa vokasi, hingga pengembangan keterampilan global bagi pelajar dan pemuda dari sekitar wilayah operasi.

Salah satu program utama adalah SAHABAT (Sarana Hadapi Belajar Aktif dan Berprestasi). Melalui program ini, PetroChina akan menjalankan kolaborasi peningkatan kapasitas kepemimpinan berbasis digital, termasuk pelatihan bagi calon kepala sekolah, masing-masing untuk 30 peserta dari Tanjung Jabung Barat dan 30 peserta dari Tanjung Jabung Timur.

Dalam program SAHABAT ini, PetroChina berkolaborasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi (LPPM UNJA) dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Jambi.

Dukungan langsung kepada pelajar di tingkatan pendidikan tinggi juga diwujudkan melalui program Beasiswa PEM Akamigas Palembang. Program ini merupakan beasiswa non ikatan dinas tahun akademik 2026/2027 untuk jenjang vokasi D-III pada bidang Teknik Analisis Laboratorium Migas, Teknik Pengolahan Migas, dan Teknik Eksplorasi Produksi Migas.

Beasiswa direncanakan kepada siswa-siswi terpilih dari Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur melalui proses seleksi.

Selain itu, PetroChina juga mendukung Education & Workshop Program for AFS Global Future Leader Network. Program hasil kolaborasi Yayasan Bina Antarbudaya dengan SKK Migas - Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ini difokuskan pada pengembangan kapasitas pemuda di sekitar wilayah operasi hulu migas dalam bidang keterampilan digital, design thinking, kompetensi global, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sebanyak tiga penerima manfaat direncanakan mengikuti program ini, terdiri dari dua orang dari Tanjung Jabung Barat dan satu orang dari Tanjung Jabung Timur.

Di Tanjung Jabung Timur, dukungan pendidikan dirancang melalui program PUSTAKA BERKAH yang mencakup program lanjutan Sekolah Lansia dan pengembangan Sanggar Bekisah (Belajar Kreatif Luar Sekolah). PetroChina bermitra dengan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi dalam program Sekolah Lansia.

Meski menyasar kelompok belajar yang lebih luas, inisiatif ini memperlihatkan pendekatan pendidikan berbasis komunitas yang diharapkan memperkuat ekosistem belajar di daerah.

Adapun sebagai dukungan fasilitas, program pendidikan PetroChina menghadirkan 1.000 set meja dan kursi siswa, masing-masing 500 unit untuk Tanjung Jabung Barat dan 500 unit untuk Tanjung Jabung Timur.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merealisasikan program sekolah gratis di sekolah swasta sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Tahun ini, sebanyak 103 sekolah swasta ditetapkan sebagai penerima program tersebut dengan total alokasi anggaran mencapai Rp253,6 miliar.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025. Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK hingga sekolah luar biasa (SLB) yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.

Sebanyak 40 sekolah swasta yang menjadi penerima lanjutan akan memperoleh pendanaan selama 12 bulan, yakni dari Januari hingga Desember 2026.

Sementara itu, 63 sekolah swasta yang menjadi penerima baru mendapatkan pendanaan selama enam bulan, yaitu mulai Juli hingga Desember 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan anak-anak di Jakarta tetap memperoleh akses pendidikan yang layak, termasuk bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

“Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” ujarnya, Sabtu (26/4).

Selain program sekolah swasta gratis, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan sejumlah program bantuan pendidikan lainnya tetap berjalan. Program tersebut di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program pemutihan ijazah.

Pramono turut menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah dan para penerima manfaat dari berbagai program bantuan pendidikan tersebut. Ia berharap kebijakan ini dapat menjadi langkah awal dalam mendorong lahirnya generasi Jakarta yang lebih maju melalui akses pendidikan yang inklusif, tuntas, dan berkualitas.

Program sekolah swasta gratis merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas pemerataan layanan pendidikan sekaligus membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA—Diskusi mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian sehat dari ruang publik, terutama saat menyangkut prioritas anggaran dan skala kebijakan.

Sebagian pihak menilai bahwa pendekatan universal, yang menjangkau seluruh siswa, berpotensi menimbulkan pertanyaan dari sisi efisiensi. Karena itu, muncul pandangan agar program lebih diarahkan secara lebih terbatas atau targeted kepada kelompok tertentu.

Di samping itu, tidak sedikit pula yang mempertanyakan mengapa program ini ditempatkan dalam pos pendidikan.

Dalam kerangka tersebut, kedua pertanyaan ini sesungguhnya saling terkait. Pemerintah memandang MBG bukan semata intervensi konsumsi, melainkan bagian integral dari proses belajar itu sendiri.

Program ini dilaksanakan di sekolah dan menyasar siswa sebagai penerima utama demi mendukung perbaikan gizi dan fondasi kognitif yang kokoh.

Dalam praktik internasional, pendekatan ini bukan pengecualian, melainkan kelaziman strategis. Sejumlah negara seperti Finlandia, Jepang, Korea Selatan, India, dan Brasil menempatkan program makan sekolah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan.

Secara global, lebih dari 100 negara telah mengadopsi kebijakan serupa yang menjangkau sekitar 466 juta anak, mencerminkan peran program makan sekolah sebagai pilar pembangunan manusia.

Pada saat yang sama, realitas gizi menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bersifat luas dan tidak sepenuhnya sejalan dengan batas kemiskinan administratif.

Tingkat kemiskinan Indonesia berada pada kisaran satu digit, tetapi tantangan gizi menjangkau proporsi yang jauh lebih besar dari populasi anak.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat bahwa 16,3% anak usia 5–14 tahun mengalami anemia, atau satu dari enam anak Indonesia yang datang ke sekolah dalam kondisi yang dapat melemahkan fokus dan kapasitas belajarnya.

Data Kemenko PMK (2022) menunjukkan bahwa 41% anak usia sekolah dan remaja tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah, sementara 58,3% memiliki pola makan yang tidak sehat.

Selain itu, persoalan gizi juga ditandai oleh fenomena beban ganda. Di satu sisi, masih terdapat kekurangan gizi seperti anemia dan defisiensi mikronutrien.

Di sisi lain, ketidakseimbangan pola konsumsi berkaitan dengan meningkatnya risiko kelebihan berat badan dan obesitas.

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan gizi tidak semata berkaitan dengan tingkat pendapatan, tetapi juga dengan kualitas dan pola asupan.

Dalam konteks seperti ini, pendekatan yang terlalu sempit berisiko tidak menjangkau keseluruhan spektrum persoalan.

Namun, inti perdebatan sesungguhnya bukan pada luasnya cakupan, melainkan pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat menghasilkan manfaat dalam praktik.

Pendekatan berbasis seleksi secara teoritis tampak efisien, tetapi studi mendalam menunjukkan keterbatasan serius karena gagal menjangkau banyak kelompok yang paling membutuhkan dan dinilai sebagai metode yang tidak memadai dalam mengurangi kemiskinan anak (Morelli dan Seaman, 2004).

Dalam praktiknya, sistem seleksi seringkali terjebak dalam kerumitan administrasi, risiko kesalahan pelaporan, dan kegagalan menjangkau kelompok termiskin akibat kriteria yang kaku.

Studi di Amerika Serikat memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa kebijakan makan sekolah gratis universal berkaitan dengan penurunan tingkat kerawanan pangan rumah tangga dengan anak sekitar 12% dibandingkan sistem berbasis seleksi pendapatan (Orta-Aleman et al., 2026).

Hambatan terbesar lainnya adalah stigma sosial. Pengalaman di Skotlandia (Morelli dan Seaman, 2004) mencatat bahwa sistem seleksi menciptakan label sosial yang menghambat partisipasi.

Sekitar 11,4% siswa sekolah dasar (SD) yang berhak justru tidak mengambil jatah makan mereka demi menghindari rasa malu dicap miskin. Angka penolakan ini melonjak drastis hingga 40,1% di tingkat sekolah menengah akibat kepekaan remaja terhadap persepsi teman sebaya.

Sebaliknya, pendekatan universal dikaitkan dengan peningkatan partisipasi siswa dalam program makan sekolah, dengan beberapa studi melaporkan kenaikan hingga sekitar 64% (Zuercher et al., 2024; Locke et al., 2025).

Bukti kuantitatif terbaru di Amerika Serikat, yang membandingkan negara bagian dengan kebijakan universal dan targeted, menunjukkan bahwa pada siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, kebijakan universal dikaitkan dengan penurunan peluang relatif rasa malu sekitar 27% (Orta-Aleman et al., 2026).

Program universal juga efektif dalam mengatasi hidden hunger atau kelaparan tersembunyi yang dialami oleh keluarga yang berada sedikit di atas ambang batas kemiskinan resmi tetapi tetap mengalami kerawanan pangan.

Dengan menghapus prosedur pengecekan kelayakan, sekolah mengeliminasi hambatan administrasi serta praktik “penghinaan makan siang” atau lunch shaming (Orta-Aleman et al., 2026).

Selain itu, keterlibatan kelompok ekonomi menengah memberikan eksternalitas positif berupa pengawasan kualitas yang lebih ketat dari seluruh lapisan masyarakat, yang pada akhirnya memastikan standar nutrisi tetap terjaga bagi semua murid (Morelli dan Seaman, 2004).

Dari sisi ekonomi, pertimbangan ini juga didukung oleh analisis cost-benefit. Studi terhadap program makan sekolah di Inggris menunjukkan bahwa setiap £1 yang diinvestasikan dalam skema terbatas menghasilkan sekitar £1,38 manfaat, sementara dalam skema universal meningkat menjadi sekitar £1,71 (PwC untuk Impact on Urban Health, 2022).

Rasio manfaat yang lebih tinggi pada skenario universal ini didorong oleh hilangnya stigma sosial yang meningkatkan partisipasi siswa, efisiensi biaya per porsi melalui skala produksi yang lebih besar, serta jangkauan luas yang melipatgandakan penghematan finansial keluarga.

Lebih jauh lagi, investasi nutrisi universal secara signifikan meningkatkan potensi pendapatan anak di masa depan melalui perbaikan prestasi akademik dan produktivitas jangka panjang, dengan total nilai manfaat inti mencapai miliaran poundsterling dalam proyeksi ekonomi.

Dengan demikian, perdebatan mengenai MBG tidak semata berkaitan dengan besar kecilnya anggaran, tetapi juga dengan bagaimana kebijakan dirancang agar dapat bekerja secara efektif dalam praktik.

Pendekatan universal memang memerlukan komitmen fiskal yang lebih besar di awal. Namun, berbagai bukti menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan dasar yang lebih kuat untuk memperluas jangkauan manfaat, meningkatkan kesehatan siswa tanpa risiko obesitas, dan memperkuat mobilitas sosial jangka panjang.

MBG ditempuh sebagai arah kebijakan agar program tidak berhenti pada ketepatan perencanaan di atas kertas, tetapi menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan secara luas oleh setiap anak Indonesia.

PT Freeport Indonesia (PTFI) terus menunjukkan komitmen kuatnya terhadap pembangunan Papua.Tak hanya menjadi motor utama penggerak ekonomi daerah, perusahaan tambang raksasa ini juga berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih.Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menegaskan komitmen perusahaan untuk selalu berkontribusi terhadap pembangunan Papua melalui pembayaran bagi hasil yang transparan dan akuntabel.Sepanjang tahun 2024, PTFI menyetorkan total Rp 7,78 triliun dari keuntungan bersih perusahaan kepada pemerintah pusat dan daerah.Dari jumlah tersebut, Rp 4,63 triliun dialokasikan untuk pemerintah daerah yang terbagi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebesar Rp 1,16 triliun, Kabupaten Mimika Rp 1,92 triliun, dan tujuh kabupaten lainnya-Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya-dengan total Rp 1,55 triliun.

"Pembayaran bagian daerah dari keuntungan bersih merupakan bukti nyata komitmen kami untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah," ujar Tony Wenas dalam keterangannya.Selain kontribusi finansial, PTFI juga menjalankan berbagai program sosial yang fokus pada pembangunan berkelanjutan masyarakat Papua. Pada 2024, nilai investasi sosial perusahaan mencapai lebih dari Rp 2 triliun, dan akan terus bertambah sekitar US$ 100 juta atau Rp 1,5 triliun per tahun hingga 2041."Keberhasilan PTFI bukan hanya soal kinerja bisnis, tetapi juga ketika masyarakat di sekitar area operasi kami mampu hidup lebih sejahtera. Kami tumbuh dan berkembang bersama Papua," tegas Tony.Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi LokalKomitmen PTFI terhadap Papua diwujudkan melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan bersama Yayasan Pembangunan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK). Program unggulan di antaranya:

Pembangunan SDM Papua, Pilar Masa DepanDi sisi lain, pembangunan sumber daya manusia menjadi fokus utama PTFI. Chairman dan CEO Freeport-McMoRan, Richard C. Adkerson, menyebutkan bahwa sejak 1996, mayoritas tenaga kerja PTFI berasal dari Papua. Hingga Juni 2022, sekitar 41,36 persen dari 6.001 karyawan perusahaan adalah orang asli Papua, dan jumlah ini terus meningkat.Selain lapangan kerja, PTFI juga aktif mendukung pendidikan melalui program beasiswa yang telah diberikan kepada lebih dari 12.000 pelajar Papua dan Indonesia sejak awal 1990-an. Setiap tahun, antara 1.000 hingga 1.500 beasiswa disalurkan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi, termasuk untuk studi ke luar negeri.Dengan kontribusi ekonomi, sosial, dan pendidikan yang berkelanjutan, PTFI menegaskan posisinya sebagai katalis pembangunan Papua yang inklusif dan berorientasi jangka panjang.Sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Papua yang mandiri dan berdaya saing.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sedang ramai pembahasan penyelenggaraan LPDP oleh warganet, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan akan punya program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) versi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Program akan mulai berjalan tahun 2027.

"Salah satu yang betul-betul saya ingin canangkan adalah mempunyai LPDP Jakarta. Apakah bisa? Saya yakin bisa," kata Pramono saat silaturahmi dan buka puasa bersama jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta serta para kepala sekolah di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (26/2).

Pramono mengatakan pihaknya sudah mulai membahas rencana tersebut secara lebih detail, termasuk bertemu dengan pimpinan LPDP nasional untuk mencari skema yang tepat agar Jakarta memiliki program beasiswa sendiri.

"Tiga hari yang lalu saya didampingi Bu Nana (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana) menerima direktur atau yang paling tinggi di LPDP, Pak Dwi Larso. Kami sudah mulai berbicara lebih detail," ungkap Pramono.

Ia mengakui rencana peluncuran LPDP Jakarta sempat tertunda karena adanya pemotongan dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta hingga Rp15 triliun.

Namun, Pemprov DKI kini telah menemukan jalan keluar untuk merealisasikan program tersebut.

"Saya sudah sampaikan ke Bu Nana, kalau bisa tahun depan sekurang-kurangnya kita bisa memberangkatkan 100 orang LPDP," ujar Pramono.

Pramono menegaskan program LPDP Jakarta nantinya terbuka secara adil, termasuk bagi tenaga pendidik yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Ia juga mendorong agar dukungan pendidikan di Jakarta tidak hanya terbatas pada jenjang sarjana, tetapi juga magister hingga doktoral.

Menurut dia, pendidikan merupakan kunci utama dalam mengubah masa depan seseorang. Terlebih, pendidikan juga bisa mengubah nasib masyarakat yang saat ini kurang beruntung.

Karena itu, Pramono menegaskan bahwa ia berkomitmen memperluas akses pendidikan melalui berbagai program, termasuk rencana LPDP Jakarta.

JAKARTA - Universitas Kristen Maranatha resmi membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) obstetri dan ginekologi. Peluncuran dilakukan bersamaan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Grha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran, Bandung (18/2/2026).

Peluncuran tersebut menandai dimulainya operasional empat program studi spesialis dan empat program studi subspesialis baru di empat perguruan tinggi di Jawa Barat, yakni Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Universitas Islam Bandung (Unisba), dan Universitas Kristen (UK) Maranatha.

Peluncuran kolaborasi strategis percepatan pembukaan program pendidikan dokter spesialis empat universitas di Jawa Barat merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, terutama dalam meningkatkan jumlah dan pemerataan dokter spesialis dan subspesialis di Indonesia.

Keempat universitas sepakat membangun ekosistem pendidikan spesialis berbasis kolaborasi. Fakultas Kedokteran (FK) Unpad dalam hal ini juga berperan sebagai pembina.

Rektor Unpad Prof. dr. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menyatakan bahwa percepatan pembukaan program studi ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola pendidikan dokter spesialis dan subspesialis secara sistemik dengan tetap menjaga mutu pendidikan yang baik.

Program Dokter Spesialis Pertama FK Maranatha

Rektor UK Maranatha, Prof. Ir. Frans Umbu Datta menyampaikan terima kasih khususnya kepada Unpad atas persiapan penyelenggaraan PPDS obstetri dan ginekologi di FK Maranatha.

“Luar biasa, memasuki usia 61 tahun, UK Maranatha untuk pertama kalinya membuka program pendidikan dokter spesialis,” ujar Prof. Frans, melalui siaran pers, Kamis (19/2/2026).

“Ini adalah momentum bersejarah. Maranatha sudah sekitar lima puluh tahun berkontribusi menyumbang kelahiran dokter-dokter umum bagi bangsa ini. Namun, hari ini berbeda, karena ini adalah program spesialis, dan kita ikut mendukung program nasional,” lanjutnya.

Prof. Frans juga mengatakan bahwa pembukaan program spesialis di FK Maranatha merupakan bentuk kepercayaan pemerintah terhadap kualitas pendidikan dan fasilitas Rumah Sakit (RS) Maranatha.

Sekretaris Umum Universitas, Prof. Dr. Pan Lindawaty Suherman Sewu mengatakan bahwa FK Maranatha adalah pilar utama pendidikan kesehatan sejak awal berdirinya UK Maranatha pada tahun 1965, dan hingga hari ini menjadi salah satu institusi pendidikan kedokteran swasta yang diperhitungkan di Indonesia.

“Pembukaan program spesialis obstetri dan ginekologi, juga persiapan pembukaan program spesialis ilmu penyakit dalam yang saat ini sedang berproses, merupakan bentuk ekspansi akademik, juga tanggung jawab moral untuk turut mempercepat pemenuhan kebutuhan nasional,” papar Prof. Linda.

“Dengan demikian, akses pelayanan kesehatan yang bermutu akan semakin luas dan merata, yang tercermin dari kiprah mahasiswa dan alumni nantinya,” ujarnya

Bisnis.com, JAKARTA — Strategic Partner Manager Google for Education, Ganis Samoedra Murharyono, mengungkapkan sumber keuntungan Google dalam pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Ganis menjelaskan bahwa keuntungan Google dalam program digitalisasi tersebut berasal dari penjualan lisensi Chrome Device Management (CDM).

Secara rinci, Google menjual lisensi CDM dengan harga sebesar US$38 per unit. Nilai tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah unit CDM yang dibeli dalam pengadaan.

“US$38 satu lisensi untuk satu unit. Kalau misalnya pengadaan totalnya 1,2 juta unit dikalikan US$38, itu keuntungan Google?” tanya jaksa dalam persidangan.

“Betul,” jawab Ganis.

Ganis juga membenarkan adanya potongan harga sebesar 20% yang diberikan Google kepada mitra yang membeli lisensi CDM.

“20 persen diskon partner. Artinya, misalnya prinsipal Acer, 20 persen dia dapat?” tanya jaksa.

“Acer atau tadi Binneka hanya membayar kepada kami 80 persen saja,” tutur Ganis.

Selain dari penjualan CDM, Ganis menyebut Google juga berpotensi memperoleh keuntungan melalui penjualan sertifikasi guru dalam program pendidikan Kemendikbudristek.

Menurut dia, sertifikasi guru dari Google memiliki beberapa tingkatan. Namun, tidak seluruh sertifikasi tersebut bersifat berbayar.

“Di Google sertifikasi guru ada tiga, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Itu ada yang berbayar,” ujar Ganis.

“Google dapat untung lagi?” cecar jaksa.

“Iya, kalau ada yang mengambil, betul,” jawabnya.

Dalam persidangan tersebut, tidak diungkapkan secara rinci besaran keuntungan yang diperoleh Google dari penjualan lisensi CDM maupun sertifikasi guru.

Adapun dalam dakwaan jaksa, kerugian negara dalam perkara pengadaan Chromebook disebut antara lain disebabkan oleh pembelian lisensi CDM senilai Rp621 miliar yang dinilai tidak memberikan manfaat.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) menyampaikan di persidangan yakni sejumlah momen eks Mendikbudristek Nadiem Makarim yang ngotot menggunakan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan.

Hal tersebut disampaikan jaksa saat membaca dakwaan terhadap Nadiem Makarim di PN Tipikor Jakarta Pusat (Jakpus) pada Senin (5/1/2026).

Mulanya, Tenaga Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam menindaklanjuti arahan Nadiem Makarim soal penggunaan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan.

Pertemuan itu dilakukan Ibam dengan pihak Google dan pihak terkait lainnya untuk membahas harga dan spesifikasi teknis Chromebook.

Setelah pertemuan tersebut, Ibam bersama tim Wartek melakukan paparan di depan Nadiem Makarim Engineering Update dari Chromebook. Dalam pertemuan di Gedung A Kemendikbud, Ibam mengakui bahwa Chromebook memiliki keterbatasan koneksi dan kompatibilitas untuk aplikasi-aplikasi Kemendikbud RI.

Ibam juga menyatakan bahwa Personal Computer (PC) berbasis Windows OS tetap dibutuhkan oleh sekolah-sekolah. Meskipun terdapat keterbatasan itu, Nadiem tetap optimistis dengan pengadaan Chromebook.

"Atas pemaparan Ibrahim Arief alias Ibam tersebut, terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyatakan 'YOU MUST TRUST THE GIANT'," ujar jaksa.

Go Ahead With Chromebook

Selain itu, jaksa juga mengungkap sikap optimisme Nadiem terhadap Chromebook. Momen ini terjadi saat rapat untuk asesmen dan pembelajaran tim Paudasmen hingga tim Wartek menggunakan sistem operasi Chrome pada (5/5/2020).

Selanjutnya, Nadiem mengundang para terdakwa, Fiona Handayani, Anindito Aditomo alias Nino, Hamid Muhammad, dan Totok Suprayitno untuk menghadiri rapat via Zoom pada (6/5/2020).

Namun, rapat itu dinilai jaksa tidak lazim karena bersifat bersifat tertutup dan rahasia. Dalam rapat itu, peserta rapat juga diminta menggunakan headset atau berada di ruangan tertutup yang tidak didengar oleh orang lain.

Bahkan, peserta rapat tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dengan posisi video dalam keadaan off kecuali Ibrahim Arief alias Ibam.

Dalam rapat itu, Ibam menyampaikan presentasi keunggulan Chromebook dengan sistem operasi Chrome termasuk Chrome Device Management (CDM) /Chrome Education Upgrade lebih unggul dari sistem operasi Windows dalam Single Digital Platform.

"Kemudian terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyatakan 'GO AHEAD WITH CHROMEBOOK'," ujae jaksa.

Padahal, menurut jaksa pemilihan Chromebook dengan sistem operasi Chrome untuk Program Digitalisasi Pendidikan tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan.

Selanjutnya, Chrome Device Management (CDM) atau Chrome Education Upgrade yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia serta selain itu pernah gagal saat di tahun 2018.

Sekadar informasi, dalam kasus ini Nadiem Makarim dkk telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun. Kerugian negara itu diperoleh dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1,5 triliun serta pengadaan Chrome Device Management (CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp621 miliar.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjadikan percepatan pemenuhan tenaga medis khususnya dokter spesialis dan subspesialis sebagai prioritas nasional. Kemitraan strategis antara perguruan tinggi dan rumah sakit daerah pun diperkuat.

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kemdiktisaintek bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah membentuk Komite Bersama untuk menyelaraskan kebijakan pendidikan, pelayanan, dan penelitian kesehatan.

Komite ini melibatkan lembaga akreditasi, organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan, hingga rumah sakit (RS) jejaring dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Saat ini Indonesia memiliki 136 fakultas kedokteran yang menghasilkan sekitar 3.600 lulusan dokter spesialis per tahun. Namun distribusinya masih timpang, dengan sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa.

“Ini tantangan besar yang harus diselesaikan melalui deregulasi, kebijakan afirmatif, dan kolaborasi pendanaan,” ujar Mendiktisaintek Brian Yuliarto pada Seminar Nasional HUT ke-25 Asosiasi Rumah sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada), melalui siaran pers, Sabtu (29/11/2025).

Pemerintah melalui pidato Presiden pada 15 Agustus 2025 menargetkan pembukaan 148 program studi baru yang terdiri dari 125 prodi spesialis dan 23 prodi subspesialis di 57 fakultas kedokteran.

Selain itu, akan dibuka 25 prodi kedokteran umum dan kedokteran gigi, serta peningkatan beasiswa untuk memperkuat akses pendidikan medis.

Kebijakan ini akan diikuti peningkatan kuota mahasiswa residen menjadi hampir 8.000 pada 2026, sehingga jumlah lulusan meningkat menjadi 6.000 dokter spesialis per tahun pada 2030. Dalam lima tahun, lulusan dokter spesialis diproyeksikan meningkat 160%.

Brian menegaskan bahwa kenaikan kuota ini tidak dapat berjalan tanpa kesiapan rumah sakit daerah sebagai wahana pendidikan. Karena itu, perguruan tinggi diarahkan menerapkan model Sistem Kesehatan Akademik sejak 2022 untuk menghubungkan institusi pendidikan, RS pendidikan, RS jejaring, dan pemerintah daerah dalam satu ekosistem terstruktur.

Jakarta, CNBC Indonesia -Agung Sedayu Group - PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (ASG-PIK2) senantiasa berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang. Salah satunya diwujudkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang pendidikan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.

Direktur Estate Management ASG, Restu Mahesa menuturkan, pihaknya berharap kolaborasi antara CSR PIK-2 dan Kabupaten Tangerang akan terus berlangsung secara berkesinambungan. Melalui kolaborasi ini, ASG-PIK2 membantu proses pemulihan fasilitas pendidikan di wilayah Kedung Dalem, Tangerang, yang sempat rusak akibat bencana angin puting beliung.

"Jadi berdasarkan masukan dari Bapak Bupati (Kabupaten Tangerang) pada saat terjadinya musibah, angin puting yang beliung, kami diminta untuk melakukan survei dan ada 12 total kelas yang mengalami kerusakan dan langsung kami laksanakan perbaikannya dalam waktu dua bulan," ujar Restu di sela acara Peresmian SDN Kedung Dalam I & I, Pembukaan Program Bang Pendi 2025 dan Launching Uji Coba Layanan Bus Sekolah Gratis di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Selasa (4/1/2025).

Berkat sinergi dan kepedulian terhadap dunia pendidikan, ASG-PIK2 melaksanakan tiga program CSR unggulan di Kabupaten Tangerang. Di antaranya adalah renovasi SDN Kedung Dalem I dan lI di Kecamatan Mauk, penyediaan layanan bus sekolah gratis untuk mempermudah akses siswa-siswi di Kecamatan Teluknaga dan Pakuhaji terhadap layanan pendidikan, serta pelaksanaan program Bang Pendi atau Bangkit melalui Pendidikan berupa Kejar Paket B dan Paket C yang ditujukan bagi masyarakat yang putus sekolah di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang.

Khusus untuk Bang Pendi, program ini menyasar 160 peserta yang terdiri dari usia dewasa maupun remaja putus sekolah yang ingin melanjutkan pendidikan formalnya. Program Bang Pendi ditujukan bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap pendidikan dan sudah melewati batas usia mengikuti pendidikan formal. Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kedua bagi masyarakat yang ingin meraih ijazah pendidikan setara SMP dan SMA, sekaligus membuka peluang kerja dan peningkatan taraf hidup yang lebih baik.

Adapun program Bang Pendi hadir sebagai hasil kerja sama antara ASG-PIK2 dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Program ini menjadi bentuk kepedulian ASG-PIK2 bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Seluruh kegiatan atau program tersebut juga menjadi wujud nyata komitmen ASG-PIK2 dalam mendukung pembangunan SDM di wilayah Pantura, sejalan dengan visi perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat secara berkelanjutan. Melalui inisiatif di bidang pendidikan ini, ASG-PIK2 juga turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Nomor 4 tentang Pendidikan Berkualitas, serta SDGs Nomor 16 tentang Penguatan Lembaga dan Kemitraan.

"Total untuk CSR yang kami lakukan di SD Kedung Dalem, revitalisasi, kemudian program Bang Pendi, dan juga program yang kami lakukan di dalam hal ini adalah bus sekolah, yang sebanyak 2 unit, itu totalnya Rp 2,8 miliar," kata Restu.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan, ASG-PIK 2 cukup aktif dalam membantu kerja pemerintah daerah setempat, termasuk Kabupaten Tangerang. Pemkab Tangerang sendiri juga kerap melibatkan pihak swasta dalam menjalankan program kerjanya. Ketika pengembangan PIK2 dilakukan, Pemkab Tangerang turut meminta ASG-PIK2 untuk membuat program CSR unfuk membantu masyarakat daerah sekitar, baik di bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, dan lain sebagainya.

"Kita libatkan dalam rangka program CSR ini bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Khusus di sini memang kita memerlukan keberadaan Agung Sedayu melalui PIK2-nya telah membantu kami. Sekali lagi siapapun pengembangnya sepanjang untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kepentingan wilayah kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Agung Sedayu," ungkap dia.

Maesyal Rasyid berharap program CSR yang dijalani ASG-PIK2 dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan formal secara layak. Dia percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Melalui program CSR tersebut, dia menilai bahwa ASG-PIK2 telah membuktikan komitmennya dalam memberikan akses pendidikan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat di kawasan pesisir utara Kabupaten Tangerang.

Dengan adanya program CSR ini, ASG-PIK2 diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam menciptakan generasi yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara korporasi dan masyarakat sekitar wilayah operasionalnya.

(bul/bul)
[Gambas:Video CNBC]