PEGUNUNGAN PAPUA - Kesenjangan kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan di wilayah Pegunungan Papua . Karena itu, perluasan akses pendidikan tinggi dinilai menjadi langkah penting untuk menyiapkan tenaga profesional dan calon pemimpin daerah yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan jangka panjang.

Upaya tersebut menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Puncak melalui Program Beasiswa Puncak Cerdas. Pada tahap kedua program itu, sebanyak 317 mahasiswa diberangkatkan ke berbagai kota studi, termasuk Semarang dan sekitarnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia daerah.

Ketua Komisi III DPRK Kabupaten Puncak Talius Tabuni menilai program tersebut merupakan investasi strategis yang dampaknya tidak hanya dirasakan penerima beasiswa, tetapi juga oleh pembangunan daerah dalam jangka panjang.

“Saya selaku Ketua Komisi III memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Puncak Elvis Tabuni. Ini adalah langkah tepat dan sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Papua Tengah yakni membangun daerah melalui sumber daya manusianya sendiri. Sebanyak 317 anak ini merupakan investasi jangka panjang yang kelak akan kembali mengabdi untuk membangun Kabupaten Puncak maupun Papua Tengah,” ujar Talius Tabuni, Selasa (30/6/2026).

Dia menegaskan pembangunan Papua tidak dapat hanya bertumpu pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan agar daerah memiliki kapasitas sumber daya manusia yang mampu mengelola pembangunan secara berkelanjutan.

Kebutuhan tersebut dinilai semakin mendesak karena Papua membutuhkan lebih banyak tenaga profesional di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan hingga ekonomi. Kehadiran program beasiswa dinilai dapat membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang sebelumnya sulit dijangkau.

“Kita harus menyiapkan pemimpin masa depan Papua sejak sekarang. Mereka adalah generasi yang akan meneruskan pembangunan dan membawa perubahan bagi tanah Papua,” ucapnya.

Politikus Partai Perindo ini juga menekankan keberlanjutan program menjadi faktor penting agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dia berharap Program Beasiswa Puncak Cerdas terus dilanjutkan dan mampu menjangkau lebih banyak putra-putri daerah yang memiliki potensi akademik.

“Ke depan, pemerintah daerah juga perlu memastikan adanya peta kebutuhan tenaga kerja dan profesi strategis di Kabupaten Puncak. Dengan begitu, program beasiswa tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah baik di sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan maupun ekonomi masyarakat,” kata Talius.

Program Beasiswa Puncak Cerdas merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Puncak yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya mencetak generasi unggul yang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dan memperkuat kemandirian Papua melalui peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) kembali membuka Seleksi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru 2026. Kesempatan ini dibuka bagi lulusan lulusan S1 maupun D4 yang bercita-cita menjadi guru profesional.

Program ini menjadi salah satu jalur penting untuk mencetak tenaga pendidik profesional yang tidak hanya memiliki kompetensi mengajar, tetapi juga mampu membimbing, menginspirasi, serta mendampingi tumbuh kembang peserta didik di Indonesia. Pendaftaran seleksi dibuka mulai 27 Juni hingga 25 Juli 2026.

Calon peserta dapat memperoleh informasi lengkap mengenai tahapan seleksi, persyaratan, hingga mekanisme pendaftaran melalui laman resmi Direktorat PPG Kemendikdasmen.

"Segera cek informasi lengkap dan pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan ini melalui laman resmi https://ppg.kemendikdasmen.go.id/news/seleksi-pendidikan-profesi-guru-ppg-bagi-calon-guru-tahun-2026," dikutip dari Instagram PPG Kemendikdasmen, dikutipSenin (29/6/2026).

Persyaratan Utama PPG Calon Guru 2026

1. WNI

2. Tidak terdaftar sebagai guru/kepala sekolah pada basis data guru dan tenaga kpendidikan seperti data pokok pendidikan (Dapodik) dan Simpatika

3. Berusia paling tinggi 32 tahun [ada 31 Desember tahun pendaftaran

4. Memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) atau terdata pada basis data penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri

5. Memiliki IPK paling rendah 3.00

6. Mempunyai surat keterangan sehat jasmani dan rohani (diserahkan pada saat lapor diri)

7. Memiliki surat keterangan berkelakuan baik (diserahkan pada saat lapor diri)

8. Memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktf lainnya (diserahkan pada saat lapor diri)

9. Menandatangani pakta integritas

10. Mengikuti tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara

Bidang Studi yang Dibuka di PPG Calon Guru 2026

Bidang Studi Umum

1. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)

2. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

3. Bimbingan dan Konseling

4. Informatika

5. Seni Budaya

6. Pendidikan Luar Biasa

7. Bahasa Indonesia

8. Pendidikan Pancasila

9. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

10. Sejarah

11. Sosiologi

12. Bahasa Inggris

13. Geografi

14. Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PGAUD)

15. Ekonomi

16. Biologi

17. Kimia

18. Fisika

Bidang Studi Kejuruan

1. Teknik Otomotif

2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

3. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis

4. Desain Komunikasi Visual

5. Perhotelan

6. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

7. Kuliner

8. Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam

9. Teknik Elektronika

10. Teknik Ketenagalistrikan

11. Busana

12. Usaha Layanan Pariwisata

13. Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian

14. Pemasaran

15. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan.

Demikian informasi seleksi PPG Calon Guru 2026 yang sudah membuka pendaftaran. Semoga informasi ini bermanfaat.

Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

MENINGGALNYA lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun 2026 dalam rentang waktu yang berdekatan menjadi perhatian publik. Peristiwa ini bukan hanya menghadirkan duka bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi ujian bagi pemerintah dalam menunjukkan tata kelola program nasional yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui konferensi pers telah menyampaikan penjelasan yang cukup rinci mengenai kronologi setiap korban, tujuan penyelenggaraan Program SPPI, serta langkah-langkah evaluasi yang akan dilakukan.

Sikap terbuka tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa pemerintah tidak memilih diam menghadapi sorotan publik. Namun demikian, dalam perspektif kebijakan publik, komunikasi krisis, dan manajemen risiko, masih terdapat sejumlah aspek yang layak menjadi bahan evaluasi.

Komunikasi Krisis Menjawab Substansi

Dari perspektif komunikasi krisis, langkah Kementerian Pertahanan menyampaikan belasungkawa, menjelaskan kronologi, serta memaparkan rencana evaluasi merupakan bagian dari praktik komunikasi publik yang baik. Pemerintah juga menegaskan bahwa SPPI bukanlah pendidikan militer, melainkan program pembentukan karakter bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Namun demikian, substansi yang paling ingin diketahui masyarakat bukan sekadar apakah prosedur telah dijalankan. Melainkan mengapa lima peserta dapat meninggal dunia dalam waktu yang relatif berdekatan?

Penjelasan mengenai prosedur memang penting, tetapi belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kelemahan sistemik dalam penyelenggaraan program.

Dalam komunikasi krisis modern, publik tidak hanya menilai kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga kesediaan penyelenggara untuk mengidentifikasi akar persoalan dan menjelaskan langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang.

Lima Penyebab Berbeda

Berdasarkan penjelasan resmi, penyebab kematian kelima peserta berbeda-beda, mulai dari henti jantung, heat stroke, tuberkulosis, pneumonia dengan komplikasi, hingga satu kasus yang masih dalam pendalaman medis.

Perbedaan diagnosis tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu penyebab tunggal yang dapat menjelaskan seluruh kejadian. Namun justru karena itulah diperlukan evaluasi yang lebih menyeluruh.

Dalam ilmu kesehatan masyarakat, munculnya beberapa kasus kematian dalam periode yang berdekatan tetap merupakan sinyal yang harus diinvestigasi secara komprehensif, meskipun diagnosis medis masing-masing berbeda.

Pertanyaan yang layak dijawab antara lain apakah proses skrining kesehatan sudah cukup sensitif mendeteksi faktor risiko? Apakah intensitas aktivitas telah disesuaikan dengan kondisi peserta sipil? Apakah sistem deteksi dini berjalan efektif? Apakah fasilitas kesehatan mampu mengenali gejala yang berkembang sebelum kondisi menjadi kritis?

Program Sipil dengan Pendekatan Sipil

Pemerintah menegaskan bahwa peserta SPPI bukan calon prajurit. Mereka adalah calon pengelola koperasi dan pembangunan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, desain pelatihan semestinya menyesuaikan karakteristik peserta.

Pembentukan disiplin, integritas, kepemimpinan, dan semangat pengabdian memang penting sebagai bagian dari pembangunan karakter. Namun nilai-nilai tersebut tidak selalu harus dibangun melalui aktivitas fisik dengan intensitas tinggi.

Berbagai negara telah mengembangkan model pembentukan karakter melalui simulasi kepemimpinan, penyelesaian masalah, pengabdian masyarakat, pelatihan kewirausahaan sosial, pendidikan antikorupsi, kesiapsiagaan bencana, hingga manajemen organisasi. Pendekatan seperti ini tetap mampu membangun disiplin sekaligus lebih adaptif terhadap keberagaman kondisi kesehatan peserta sipil.

Evaluasi Tidak Cukup Dilakukan Secara Internal

Arahan Menteri Pertahanan untuk memperkuat aspek kesehatan, melakukan pemeriksaan lanjutan, memperbaiki sistem rujukan, dan meningkatkan pengawasan medis merupakan langkah positif. Namun agar kepercayaan publik semakin kuat, evaluasi sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara internal.

Pemerintah dapat membentuk tim evaluasi independen yang melibatkan Kementerian Kesehatan, organisasi profesi kedokteran, ahli kesehatan masyarakat, dan akademisi. Pendekatan seperti ini bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan, melainkan memastikan bahwa setiap rekomendasi benar-benar berbasis bukti ilmiah. Transparansi justru akan memperkuat legitimasi pemerintah karena menunjukkan bahwa keselamatan peserta ditempatkan sebagai prioritas utama.

Momentum Penyempurnaan Program Nasional

Program SPPI memiliki tujuan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi desa dan kampung nelayan. Tujuan tersebut tetap relevan dengan agenda pembangunan nasional. Oleh karena itu, peristiwa ini hendaknya tidak dimaknai sebagai alasan menghentikan program, melainkan momentum untuk menyempurnakannya.

Penguatan skrining kesehatan, klasifikasi risiko peserta, pemantauan kondisi fisik secara berkala, penyesuaian intensitas latihan, serta penyempurnaan kurikulum pembentukan karakter menjadi langkah yang layak diprioritaskan. Keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya diukur dari tercapainya target administratif, tetapi juga dari kemampuan negara melindungi setiap warga yang terlibat di dalamnya.

Lima peserta SPPI telah gugur dalam menjalani sebuah program pengabdian yang diniatkan untuk memperkuat pembangunan bangsa. Duka tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan statistik ataupun sekadar polemik politik.

Yang lebih penting adalah menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga untuk membangun sistem yang lebih aman, lebih profesional, dan lebih manusiawi. Negara yang kuat bukanlah negara yang menganggap evaluasi sebagai ancaman, melainkan negara yang berani belajar dari setiap peristiwa demi melindungi warganya.

Pada akhirnya, transparansi, akuntabilitas, dan komitmen memperbaiki tata kelola akan menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan Program SPPI maupun berbagai program strategis nasional lainnya.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan akan melakukan evaluasi terkait Latihan Dasar Militer (Latsarmil) dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Evaluasi itu merupakan arahan langsung dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan menyatakan, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek kesehatan hingga intensitas kegiatan.

"Atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan peserta, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan rumah sakit, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko," ujar Ketut dalam konferensi pers, Sabtu (27/6/2026).

Ketut juga menyebut kegiatan Latsarmil akan diarahkan untuk lebih adaptif dan edukatif. Selain itu, Latsarmil juga akan memperhatikan kondisi psikologis setiap peserta SPPI.

"Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat, kerja sama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan," imbuh dia.

Ketut juga menyampaikan penguatan aspek kesehatan peserta SPPI akan menjadi perhatian utama. Penyelenggara akan melaksanakan profiling kesehatan lanjutan, pemeriksaan berkala bagi peserta yang memiliki faktor risiko.

"Selain itu Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh asistensi medis, khususnya dalam upaya pencegahan, deteksi dini, penanganan penyakit paru serta penyakit menular di lingkungan pendidikan," tutur Ketut.

Ia juga menegaskan bahwa Latihan Bela Negara dan Manajerial merupakan tahapan pembentukan karakter dalam Program SPPI yang bertujuan menanamkan nilai-nilai disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat gotong royong, profesionalisme, nasionalisme, serta kesiapan mengabdi kepada masyarakat.

"Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama, dan siap melaksanakan tugas pengabdian di tengah masyarakat," tandas Ketut.

5 Peserta SPPI Meninggal Dunia

Sebelumnya, Kemhan menyebut terdapat lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia saat mengikuti Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)/Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Korban terbaru tercatat meninggal pada Jumat (26/6/2026) kemarin.

"Atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, panitia seleksi nasional dan seluruh penyelenggara dalam sarjana penggerak pembangunan Indonesia, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP/KNMP yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial," ujar Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan di Kantor Kementerian Pertahanan, Sabtu (27/6/2026).

Ketut menyampaikan seluruh peserta SPPI yang meninggal telah melalui proses pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti Latsarmil.

Adapun meski memiliki kondisi medis yang berbeda-beda, seluruhnya juga dipastikan mendapati penanganan medis di satuan pendidikannya masing-masing sebelum dirujuk ke rumah sakit.

"Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruhnya telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis," tegas dia.

Daftar 5 Peserta SPPI Meninggal Dunia

1. Yonanda Muhammad Taufiq, meninggal dunia Rabu 17 Juni 2026

2. Anisa Muyassaroh, meninggal dunia Kamis 18 Juni 2026

3. Novia Rahmadhani Sihotang, meninggal dunia Senin 22 Juni 2026

4. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, meninggal dunia Kamis, 25 Juni 2026

5. Nola Dya Sari, meninggal dunia Jumat 26 Juni 2026

JAKARTA - Peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Novia Rahmadhani Sihotang meninggal dunia saat menjalani Latihan Dasar Militer (Latsarmil). Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Novia meninggal akibat tuberkulosis (TBC).

Tim Seleksi Pusat Bidang Kesehatan dari Kementerian Pertahanan(Kemhan) Letkol Ckm dr Ikhsan menjelaskan bahwa seluruh peserta sebelumnya telah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan, mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, rontgen, hingga USG. Namun, saat pemeriksaan awal, Novia hanya terdeteksi mengalami infeksi paru-paru.

"Itu dari hasil pemeriksaan itu bukan TBC, tetapi adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Jadi kita karena suatu situasi seseorang itu berbeda-beda, kondisi kekuatannya berbeda-beda, bisa saja seseorang itu bisa terkena infeksi dari paru-paru," jelas Ikhsan dalam konferensi pers, Sabtu (27/6/2026).

Ia menegaskan bahwa TBC termasuk penyakit yang membuat peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Karena itu, peserta dengan TBC seharusnya tidak dapat mengikuti Latsarmil.

"TBC adalah penyakit yang tidak lulus atau TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sedangkan yang kemarin kita periksa itu tidak ada TBC yang lulus," imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan mengatakan, pihaknya langsung melakukan penelusuran setelah Novia diketahui terdiagnosis TBC. Sejumlah peserta yang terindikasi terpapar juga telah dipisahkan melalui proses klasterisasi.

"Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali," ujar dia.

Sebelumnya, pada Senin (22/6/2026) pukul 14.40 WIB Novia datang ke UKS dengan keluhan batuk berdahak, sesak napas, dan demam. Kondisinya terus menurun hingga keesokan harinya dan dirujuk ke RSAU dr Esnawan Antariksa pada pukul 06.10 WIB.

Di rumah sakit, Novia menjalani pemeriksaan lanjutan. Hasil pemeriksaan, termasuk foto toraks, menunjukkan adanya TB paru aktif sehingga ia mendapat perawatan intensif di ruang ICU isolasi.

Namun, pada pukul 15.00 WIB kondisi Novia mengalami penurunan kesadaran. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung paru, tetapi pada pukul 15.13 WIB dokter menyatakan Novia meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Novia dinyatakan meninggal akibat tuberkulosis (TBC).

JAKARTA - Lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal dunia saat mengikuti Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil). Kementerian Pertahanan (Kemhan) memaparkan kronologi masing-masing kasus.

1. Yonanda Muhammad Taufiq – Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja

Pada Rabu (17/6/2026) sekitar pukul 16.00 WIB, Yonanda mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan di daerah latihan Puslatpur Kodiklatad Baturaja dengan berjalan kaki bersama peserta lainnya. Sekitar pukul 17.17 WIB, pelatih menemukan almarhum mengalami penurunan kesadaran.

Yonanda kemudian dibawa ke Pos Kesehatan Satdik sebelum dokter memutuskan merujuknya ke RS dr Noesmir Baturaja. Pukul 18.05 WIB, almarhum tiba di rumah sakit dan langsung mendapat penanganan medis.

"Meskipun telah dilakukan tindakan medis secara intensif, pada pukul 18.30 WIB dokter menyatakan almarhum meninggal dunia dengan diagnosis cardiac arrest (henti jantung)," ujar Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan, Sabtu (27/6/2026).

2. Anisa Muyassaroh – Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan

Pada Kamis (18/6/2026), Anisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun sekitar pukul 13.35 WITA, ia mengeluhkan sesak napas disertai mual.

Anisa sempat dievakuasi ke Pos Kesehatan Dodikjur sebelum dirujuk ke RST dr. Hardjanto Balikpapan pada pukul 14.05 WITA. Meski telah mendapat penanganan medis, kondisinya terus memburuk hingga hasil EKG pukul 18.51 WITA menunjukkan flat asystole.

"Pada pukul 19.00 WITA dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan medis, penyebab kematian adalah heat stroke," jelas Ketut.

3. Novia Rahmadhani Sihotang – Satdik Pusbahasa Kodiklatau

Pada Senin (22/6/2026) pukul 14.40 WIB, Novia datang ke UKS dengan keluhan batuk berdahak, sesak napas, dan demam. Kondisinya terus melemah hingga keesokan hari sehingga dirujuk ke RSAU dr Esnawan Antariksa pada pukul 06.10 WIB.

Di rumah sakit, Novia menjalani pemeriksaan lanjutan. Hasil pemeriksaan, termasuk foto toraks, menunjukkan adanya TB paru aktif. Ia kemudian mendapat perawatan intensif di ruang ICU isolasi.

"Pada pukul 15.00 WIB kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung paru, namun pada pukul 15.13 WIB dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, almarhumah meninggal dunia akibat Tuberkulosis (TB)," jelas dia.

4. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan – Satdik Yon PARAKO 465

Pada Kamis (25/6/2026) pukul 14.30 WIB, Rifki datang ke Ruang Kesehatan Satdik dengan keluhan sesak napas dan lemas. Saat diperiksa, kondisinya dinilai masih stabil sehingga diberikan terapi oksigen dan istirahat sebelum kembali mengikuti kegiatan.

Namun sekitar pukul 18.00 WIB, keluhan sesak napas kembali muncul. Rifki kembali dibawa ke Ruang Kesehatan dan dirujuk ke IGD RSAU dr Esnawan Antariksa pada pukul 18.25 WIB.

Di rumah sakit, Rifki menjalani serangkaian pemeriksaan, mulai dari tes laboratorium, EKG, foto toraks, pemasangan alat bantu napas, hingga perawatan di ICU. Meski telah dilakukan penanganan intensif, kondisinya terus menurun.

"Berdasarkan resume medis dan laporan khusus, penyebab kematian berkaitan dengan pneumonia (infeksi paru-paru) yang disertai komplikasi medis. Dalam riwayat kesehatan juga terdapat informasi mengenai hipertensi dan obesitas yang menjadi bagian dari evaluasi medis," imbuh dia.

5. Nola Dya Sari – Satdik C Kalimantan

Pada Jumat (26/6), Nola mengikuti kegiatan pembelajaran CMI dan Teknik Perkebunan di dalam kelas tanpa mengeluhkan masalah kesehatan.

Sekitar pukul 18.45 WIB, ia mengeluhkan sesak napas disertai badan terasa panas. Tim kesehatan Satdik kemudian memberikan penanganan awal sebelum merujuknya ke IGD RS Singkawang.

Pukul 19.20 WIB, Nola tiba di IGD dan langsung mendapat penanganan medis. Setelah dilakukan stabilisasi, ia dirujuk ke RSUD Abdul Aziz Singkawang untuk penanganan lebih lanjut.

Sekitar pukul 20.20 WIB, almarhumah tiba di rumah sakit rujukan dan segera menjalani penanganan lanjutan.

"Dalam proses perawatan terjadi henti jantung sehingga dilakukan resusitasi jantung paru (RJP) dan tindakan kardioversi. Namun kondisi pasien tidak dapat dipulihkan dan pada pukul 21.03 WIB dinyatakan meninggal dunia," tutur Ketut.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)/Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Korban terbaru tercatat meninggal pada Jumat (26/6/2026) kemarin.

"Atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, panitia seleksi nasional dan seluruh penyelenggara dalam sarjana penggerak pembangunan Indonesia, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP/KNMP yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial," ujar Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan di Kantor Kementerian Pertahanan, Sabtu (27/6/2026).

Ketut menyampaikan seluruh peserta SPPI yang meninggal telah melalui proses pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti Latsarmil.

Adapun meski memiliki kondisi medis yang berbeda-beda, seluruhnya juga dipastikan mendapati penanganan medis di satuan pendidikannya masing-masing sebelum dirujuk ke rumah sakit.

"Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruhnya telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis," tegas dia.

Daftar 5 Peserta SPPI Meninggal Dunia:

1. Yonanda Muhammad Taufiq, meninggal dunia Rabu 17 Juni 2026

2. Anisa Muyassaroh, meninggal dunia Kamis 18 Juni 2026

3. Novia Rahmadhani Sihotang, meninggal dunia Senin 22 Juni 2026

4. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, meninggal dunia Kamis, 25 Juni 2026

5. Nola Dya Sari, meninggal dunia Jumat 26 Juni 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Patra Jasa menerjunkan 53 perwira sebagai pengajar melalui program Patra Jasa Mengajar guna memperkuat kualitas pendidikan sekaligus mendukung terwujudnya Generasi Indonesia Emas 2045 yang berdaya saing.

Direktur Utama PT Patra Jasa, Ray SM Daulay mengatakan program yang kini memasuki tahun ketiga penyelenggaraan tersebut telah dilaksanakan secara berkelanjutan sejak 2024, setelah sebelumnya digelar di Bogor dan Bekasi, Jawa Barat.

"Pada tahun ini, sebanyak 53 Perwira Patra Jasa berpartisipasi sebagai pengajar dan fasilitator," kata Ray dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Program itu melibatkan Perwira Patra Jasa dari kantor pusat maupun unit bisnis untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang diharapkan dapat memperluas perspektif generasi muda.

Adapun program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan bertajuk Patra Jasa Mengajar itu diselenggarakan di SD Negeri Menteng Dalam 11 Pagi, Jakarta Selatan.

Ray menuturkan kegiatan sosial tersebut menjadi bagian peringatan HUT ke-51 Patra Jasa, yang dimaknai sebagai momentum memperkuat kontribusi nyata perusahaan bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan.

"Materi disampaikan melalui pendekatan yang interaktif dan partisipatif guna menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan sekaligus menumbuhkan semangat belajar para siswa," ucap Ray.

Lebih lanjut, dia mengatakan program itu merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya melalui bidang pendidikan.

Menurutnya, investasi terbaik bagi masa depan tidak hanya diwujudkan melalui pengembangan bisnis, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

"Kami ingin berbagi tidak hanya pengetahuan, tetapi juga pengalaman, inspirasi, serta nilai-nilai positif kepada generasi muda. Kami percaya pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa," tegasnya.

Selain kegiatan edukasi, PT Patra Jasa juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar kepada SD Negeri Menteng Dalam 11 Pagi.

Bantuan tersebut meliputi speaker aktif, tempat sampah, printer multifungsi (print, scan, dan fotokopi), misty fan, jaring gawang, terpal, matras, serta peralatan tulis bagi 249 siswa.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih nyaman, sehat, dan kondusif. Sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal.

Melalui Patra Jasa Mengajar, Patra Jasa terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan melalui bidang pendidikan, sekaligus mendorong keterlibatan aktif perwira untuk tumbuh bersama dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepala SD Negeri Menteng Dalam 11 Pagi, Sri Restioningsih menilai kegiatan tersebut memberikan pengalaman belajar yang berbeda sekaligus menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus belajar dan meraih cita-cita.

"Kehadiran para perwira Patra Jasa sebagai pengajar serta bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang diberikan menghadirkan pengalaman baru dan menambah semangat belajar bagi anak-anak," kata Sri.

Dia berharap sinergi itu terus berlanjut sehingga semakin banyak peserta didik yang memperoleh manfaat dan termotivasi untuk meraih cita-cita sebagai generasi penerus bangsa.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk memperkuat sinergi antara pendidikan vokasi dan dunia industri sebagai upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing.

“Ilmu yang diajarkan tidak boleh berhenti di ruang kelas. Pendidikan vokasi menekankan kemampuan untuk mengerjakan, mempraktikkan, dan menghasilkan,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Adapun salah satu upaya tersebut adalah melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) dan PT Huawei Tech Investment tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Pengembangan Kompetensi, dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

“Ini merupakan tindak lanjut operasional dari kesepahaman yang telah dibangun antara Kemnaker dan Huawei. Apa yang telah disepakati di tingkat kementerian sebagai arah besar, kini diterjemahkan menjadi langkah konkret di tingkat satuan pendidikan melalui program-program yang langsung menyentuh dosen dan mahasiswa,” kata Cris.

Menurutnya, Polteknaker sebagai satu-satunya perguruan tinggi vokasi di bawah Kemnaker mengemban mandat untuk menyiapkan SDM yang kompeten di bidang ketenagakerjaan melalui program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Relasi Industri, serta Manajemen SDM.

Melalui kerja sama tersebut, kedua pihak akan berkolaborasi dalam tiga ruang lingkup utama. Pertama, bidang pendidikan dan pengajaran melalui keterlibatan praktisi sebagai dosen praktisi dalam kuliah umum dan seminar, penyelarasan kurikulum, kunjungan industri, serta penyediaan sarana praktik bagi mahasiswa.

Kedua, peningkatan kompetensi dan pengembangan SDM melalui berbagai program pelatihan, termasuk program Training to Trainer dari ICT Academy yang memungkinkan dosen memperbarui kompetensi teknologi dan mentransfer pengetahuan tersebut kepada mahasiswa.

Ketiga, pemberdayaan SDM melalui penyediaan kesempatan magang, informasi peluang kerja, serta pelaksanaan campus hiring yang mempertemukan talenta muda dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Menurut Cris, kerja sama tersebut akan memberikan manfaat bagi seluruh program studi di Polteknaker.

Mahasiswa K3 akan memperoleh wawasan mengenai keselamatan kerja di era digital, mahasiswa Relasi Industri mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan industrial modern, sementara mahasiswa Manajemen SDM memperoleh perspektif mengenai pengelolaan talenta kelas dunia.

Lebih lanjut, Cris menegaskan bahwa seluruh upaya pengembangan kompetensi yang dilakukan Kemnaker bermuara pada peningkatan kualitas manusia Indonesia.

"Oleh karena itu, pembangunan SDM harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan daya saing bangsa di masa depan," katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq. Keduanya merupakan peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 yang sedang mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) di satuan pendidikan TNI.

Karo Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan, Anisa Muyassaroh mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026 dan telah mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan medis, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke.

Sementara itu, Yonanda Muhammad Taufiq mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026 dan telah mendapatkan penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan medis, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia akibat cardiac arrest (henti jantung).

”Sebelum mengikuti program tersebut, kedua peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti rangkaian pendidikan,” katanya, Selasa (23/6/2026).

Menurut Rico, Kemhan bersama TNI telah memberikan pendampingan kepada keluarga kedua peserta serta memastikan seluruh proses penanganan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Sehubungan dengan berbagai informasi yang berkembang di ruang publik mengenai pelaksanaan Program SPPI, Kementerian Pertahanan memahami perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap keselamatan peserta pendidikan.

Lihat video: Pemerintah Beri 58,03 Persen Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih



“Kemhan bersama Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan saat ini melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan program, termasuk mekanisme seleksi kesehatan, pengawasan medis, penanganan peserta dengan kondisi kesehatan khusus, serta sistem komunikasi dan pelaporan,” katanya.

Program SPPI merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki disiplin, integritas, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan semangat pengabdian untuk mendukung pembangunan nasional melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

“Keikutsertaan peserta dalam program ini dilaksanakan secara sukarela sesuai mekanisme seleksi yang telah ditetapkan, sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan nasional dan penguatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.

Kemhan menegaskan keselamatan dan kesehatan peserta merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan program. Setiap masukan, evaluasi, dan pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan akan menjadi dasar penyempurnaan program ke depan agar berlangsung semakin baik, aman, profesional, dan akuntabel.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Euis Amalia mengusulkan agar pendidikan koperasi diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan nasional mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi guna memperkuat pemahaman generasi muda terhadap prinsip dan praktik perkoperasian.

Usulan tersebut disampaikan Euis dalam rapat dengar pendapat umum Komisi VI DPR RI terkait masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, nilai-nilai koperasi belum tertanam dalam sistem pendidikan nasional, sehingga diperlukan langkah untuk membangun pemahaman mengenai perkoperasian sejak dini.

“Ini penting untuk menanamkan sejak awal dan memahamkan perkoperasian sejak dini kalau kita ingin betul-betul menjadikan koperasi sebagai ruh atau soko guru perekonomian nasional,” katanya.

Euis menilai penguatan pendidikan koperasi juga penting untuk memastikan keberlanjutan gerakan koperasi melalui regenerasi pelaku dan penggerak koperasi yang lebih terstruktur.

Selain melalui kurikulum formal, ia mendorong pengembangan koperasi sekolah dan koperasi mahasiswa sebagai sarana pembelajaran praktik perkoperasian secara langsung.

Dalam usulannya, Euis menginginkan adanya pasal yang mengatur integrasi pendidikan koperasi dalam RUU Perkoperasian, termasuk penyusunan pedoman dan modul ajar bersama oleh kementerian yang membidangi pendidikan dan koperasi.

Ia juga mengusulkan agar perguruan tinggi didorong membuka program studi, konsentrasi, maupun pusat studi koperasi yang dapat berfungsi sebagai pusat riset dan inkubasi pengembangan koperasi.

Selain pendidikan koperasi, Euis turut mengusulkan penguatan aspek literasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) koperasi.

Menurut dia, salah satu tantangan utama koperasi saat ini adalah kualitas SDM pengurus, pengelola, dan pengawas yang belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan, terutama pada koperasi simpan pinjam.

Ia mengusulkan pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi khusus koperasi yang mengacu pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perkoperasian.

Euis menambahkan sertifikasi tersebut perlu menjadi salah satu prasyarat dalam proses perizinan dan penilaian kinerja koperasi, khususnya bagi pengurus, pengelola, dan pengawas koperasi simpan pinjam, termasuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Pemerintah dan DPR saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang saat ini menjadi dasar hukum perkoperasian dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan zaman dan dinamika ekonomi saat ini.

“Ini adalah momentum besar bagi bangsa untuk menata secara menyeluruh kehidupan perkoperasian di Indonesia,” kata Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6).

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kota Jambi (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi memberikan edukasi kepada perempuan dalam berbagai kegiatan literasi keuangan dan pengembangan duta literasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan.

"Kami telah melaksanakan 67 kegiatan edukasi keuangan dengan total peserta mencapai 7.359 orang sepanjang Januari hingga 18 Juni 2026," kata Kepala OJK Provinsi Jambi Yan Iswara Rosya di Jambi, Sabtu.

Empat kegiatan dari jumlah tersebut merupakan edukasi tematik yang secara khusus menyasar perempuan dengan jumlah peserta sebanyak 700 orang, serta 63 kali edukasi campuran (perempuan dan laki-laki).

Ia juga memperkuat keterlibatan perempuan sebagai agen penyebar informasi keuangan.

OJK Jambi memiliki 24 Duta Literasi Keuangan saat ini dari kalangan dosen, dengan 17 orang merupakan perempuan yang telah mendapatkan pembekalan melalui program Training of Trainers (ToT) sebagai Duta Literasi Keuangan OJK.

Sebanyak delapan orang merupakan perempuan dari 21 Duta Literasi Keuangan segmentasi Pramuka yang dimiliki OJK Jambi.

Pihaknya juga telah memberikan referral akses literasi keuangan kepada 304 perempuan melalui platform pembelajaran digital Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSku) untuk memperluas jangkauan edukasi.

"Kami juga telah memberikan referral akses literasi keuangan kepada 304 orang perempuan melalui LMSku.ojk.go.id," katanya.

LMSku merupakan sistem pembelajaran dan pelatihan yang mandiri dan terintegrasi terkait literasi keuangan yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja secara gratis.

Yan mengatakan saat ini belum melakukan penelitian khusus terkait dampak edukasi keuangan terhadap peningkatan usaha maupun kondisi ekonomi perempuan setelah mengikuti program tersebut.

"Kami belum melakukan penelitian saat ini terhadap peningkatan usaha atau ekonomi perempuan setelah dilakukan edukasi keuangan," kata dia.

OJK Jambi berkomitmen untuk terus memperluas program literasi dan inklusi keuangan guna mendorong peningkatan kapasitas perempuan dalam mengelola keuangan serta mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026