Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai pemerintah bersama dunia usaha dan industri dapat berkolaborasi untuk meningkatkan daya saing dan keterampilan (skill) pekerja, termasuk bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, salah satu wujud kolaborasi tersebut adalah penyelenggaraan pelatihan upskilling dan reskilling bagi pekerja terdampak PHK serta pencari kerja.

Ia menilai langkah ini penting untuk membekali tenaga kerja dengan kompetensi baru agar tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

“Pelatihan upskilling dan reskilling merupakan kunci agar pekerja tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Kompetensi menjadi modal untuk membuka peluang kerja maupun usaha baru,” ujar Yassierli.

Menaker menegaskan, peningkatan kompetensi tenaga kerja harus diiringi dengan penguatan hubungan industrial agar tercipta industri yang produktif, tangguh, dan berdaya saing.

Sejalan dengan itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengembangkan lima level maturitas hubungan industrial, yakni Level 1 (Terfragmentasi), Level 2 (Patuh), Level 3 (Harmonis), Level 4 (Proaktif), dan Level 5 (Transformatif).

Pada level tertinggi, perusahaan tidak hanya mampu membangun hubungan yang harmonis dengan serikat pekerja, tetapi juga berkolaborasi menciptakan ekosistem industri yang kuat, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan.

“Semangatnya adalah membangun daya tahan industri melalui kolaborasi lintas sektor. Saya berharap kegiatan ini menjadi model untuk memperkuat sinergi tiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, serta menginspirasi perusahaan-perusahaan lain dalam menerapkan praktik baik Hubungan Industrial Pancasila,” kata Menaker Yassierli.

Di sisi lain, Direktur PT HM Sampoerna Tbk. Rianto Probo Hartono mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan pelatihan yang diinisiasi Kemnaker bagi 150 pekerja terdampak PHK dan pencari kerja.

Program tersebut merupakan kelanjutan kolaborasi antara Sampoerna, Kemnaker, dan pemerintah daerah yang telah dimulai sejak 2025.

“Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja merupakan kunci untuk memperkuat hubungan industrial nasional. Kami berharap sinergi ini memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” kata Rianto.

Ke depan, ia berharap kolaborasi tersebut dapat diperluas dengan meningkatkan jumlah peserta pelatihan menjadi 1.130 orang sehingga semakin banyak pekerja terdampak PHK dan pencari kerja yang memperoleh peningkatan kompetensi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) menyatakan, dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kawasan Industri dapat dimasukkan kemudahan untuk mendirikan lembaga pendidikan atau vokasi guna menyiapkan tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan.

"Norma dalam undang-undang yang kami usulkan memberikan kemudahan pembangunan fasilitas pendidikan," kata Wakil Ketua Umum HKI Indonesia Didik Prasetiyono di Jakarta, Senin, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Kawasan Industri.

Menurut dia, saat ini, permasalahan yang ada di kawasan industri yaitu sulitnya perizinan untuk mendirikan tempat pelatihan, vokasi atau pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Untuk itu, RUU Kawasan Industri kata Didik diharapkan dapat memudahkan dalam memberikan perizinan saat mendirikan lembaga pendidikan atau vokasi sesuai kebutuhan.

"Ketersediaan terhadap kerja terampil belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri. Jadi dalam pengembangan kawasan industri, penting untuk memfasilitasi pelatihan vokasi, pusat pengembangan kompetensi," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, link and match-nya perlu diperkuat kolaborasi dengan SMK, Politeknik, BLK, dan sebagainya belum memiliki landasan kelembagaan yang kuat.

Didik mengatakan, ketika semua ada dalam satu kawasan industri, maka ketika ada investor yang akan berinvestasi dan membutuhkan tenaga kerja sesuai kompetensi dapat dipenuhi.

Sebab kata Didik, tenaga kerja terampil yang dibutuhkan industri masih menjadi kendala para investor ketika ingin membuka lowongan kerja.

"Kami mendorong penyelenggaraan program magang dan sertifikasi kompetensi dan pilihan berbasis kebutuhan tenant. Jadi penting untuk need assessment, tenant ini butuh apa sehingga vokasi di sekitar itu bisa me-custom kurikulum yang sesuai dan link and match dengan kebutuhan pengembangan daerah tersebut," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) membekali keterampilan siap kerja bagi penyandang disabilitas melalui Program Vokasi Disabilitas bersama Mandiri Taspen.

Direktur Utama PNM Kindaris dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan program itu menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam memperluas kesempatan bagi kelompok rentan agar memiliki keterampilan yang relevan dan peluang ekonomi yang lebih baik.

“Jika selama ini PNM dikenal melalui berbagai program pemberdayaan perempuan dan pelaku usaha ultra mikro, kali ini upaya itu diperluas dengan memberikan akses peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas agar memiliki kesempatan sama untuk tumbuh mandiri,” kata Kindaris.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemberdayaan yang berkelanjutan perlu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses dunia kerja.

“Setiap orang memiliki potensi untuk berkembang apabila diberikan kesempatan dan akses yang tepat. Melalui program ini, kami berharap peserta tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk mandiri, berkarya, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kami percaya pemberdayaan inklusif akan menciptakan manfaat lebih luas bagi masyarakat,” ujar Kindaris.

Sementara itu, sebanyak 30 peserta dari komunitas difabel di Kabupaten Brebes dan sekitarnya mengikuti pelatihan keterampilan menjahit dengan skema Operator Jahit Sepatu yang difasilitasi oleh Ruang Amal Indonesia dalam program vokasi PNM dan Mandiri Taspen tersebut.

Selama lima hari ke depan, para peserta mendapatkan pembekalan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta berkesempatan untuk mengikuti proses penempatan kerja pada perusahaan industri sepatu yang beroperasi di wilayah Brebes.

Melalui kolaborasi itu, lanjutnya, PNM dan Mandiri Taspen berupaya menghadirkan pemberdayaan yang tidak meninggalkan siapa pun.

“Sebab di balik setiap keterbatasan, selalu ada potensi yang dapat tumbuh ketika kesempatan dibuka dan dukungan diberikan,” kata Kindaris.

“Program vokasi ini diharapkan menjadi langkah kecil yang menghadirkan perubahan nyata bagi para peserta untuk melangkah menuju kehidupan lebih mandiri, produktif, dan berdaya,” katanya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

BASEL, KOMPAS.com — Duta Besar RI untuk Swiss Ngurah Swajaya mengatakan kerja sama hilirisasi mineral dan metal antara Indonesia dan Swiss dirancang tidak hanya berfokus pada pembangunan pabrik, tetapi juga membangun ekosistem hilirisasi yang mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM), teknologi, pembiayaan, hingga akses pasar global.

Menurut Ngurah, nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU) yang telah disepakati kedua negara menjadi kerangka kerja sama pemerintah dengan pemerintah (government to government/G2G) untuk mengidentifikasi sektor prioritas hilirisasi sekaligus mempertemukan pelaku usaha Indonesia dan Swiss.

"MOU ini memberikan kerangka aturan dan juga platform untuk kedua negara sebagai pemerintah duduk bersama. Nanti akan diidentifikasi kira-kira apa yang mau kita prioritaskan, sektornya, terkait dengan hilirisasi," ujar Ngurah, dalam wawancara khusus dengan delegasi jurnalis Kompas Gramedia (KG) Grup, termasuk Kompas.com, di Basel, Swiss, usai MoU.

Ia menjelaskan, setelah sektor prioritas disepakati, kedua pemerintah akan mempertemukan pelaku usaha dari masing-masing negara. Melalui mekanisme tersebut, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan investasi juga dapat dibahas melalui jalur antarpemerintah.

"Apabila ada masalah di kemudian hari atau perlu didiskusikan lagi, paling tidak sudah ada kerangka dan platformnya bagi pemerintah untuk berbicara," katanya.

KONTAN/TRI YUWONO Duta Besar RI untuk Swiss Ngurah Swajaya dan Andrea Rauber Saxer menandatangani MoU kerja sama mineral dan logam yang disaksikan Guy Parmelin dan Presiden Swissmem Martin Hirzel di Basel, Swiss, Selasa (23/6/2026).

Ngurah mengatakan mekanisme seperti itu belum dimiliki Swiss dengan negara lain, begitu pula Indonesia. Menurut dia, selama ini investasi umumnya berjalan langsung antarpelaku usaha tanpa platform tetap untuk menyelesaikan persoalan yang membutuhkan dukungan pemerintah.

Ia menambahkan, mekanisme tersebut akan diperkuat melalui Joint Economic and Trade Commission yang mempertemukan Indonesia dan Swiss setiap tahun untuk mengevaluasi sekaligus membahas tindak lanjut kerja sama.

"Yang penting bagi kita adalah ini akan memperkuat ekosistem industri hilirisasi di Indonesia," ujar Ngurah.

Meski demikian, ia menegaskan hingga kini belum ada komitmen nilai investasi maupun penetapan sektor prioritas karena seluruhnya masih akan diidentifikasi dalam pembahasan lanjutan.

"Komitmen investasinya berapa, kita belum ada. Bahkan untuk diidentifikasi sektornya itu apa, belum ada," kata Ngurah.

Hilirisasi Tak Berhenti di Investasi

Ngurah mengatakan kerja sama tersebut tidak sebatas pembangunan pabrik, melainkan juga mencakup pendidikan dan pelatihan, pembiayaan, teknologi, hingga perdagangan global.

"Enggak sebatas bikin pabrik saja. Karena ini sangat komprehensif. Ada pendidikan pelatihan, ada global trading, ada financing, segala macam," ujarnya.

Ia menuturkan, Swiss juga memiliki keunggulan dalam pengembangan teknologi industri yang memperhatikan keberlanjutan dengan menekan emisi karbon.

"Semua teknologi yang dikembangkan akan berusaha dikurangi adanya emisi karbon. Sampai dia menjadi nol. Itulah teknologi yang diminati oleh pasar sekarang," katanya.

Selain itu, Ngurah mengatakan Swiss melihat Indonesia sebagai mitra strategis karena kedua negara saling melengkapi, bukan saling bersaing.

"Indonesia adalah ikan yang besar. Indonesia termasuk salah satu negara besar. Kita saling melengkapi, bukan kompetitor," ujarnya.

Menurut dia, Indonesia juga dinilai menarik karena merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki pasar tunggal ASEAN, basis produksi yang kompetitif, serta stabilitas politik dan keamanan yang menjadi pertimbangan investor.

Vokasi Jadi Fondasi Hilirisasi

Ngurah mengatakan pengembangan SDM menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun hilirisasi. Saat ini terdapat sekitar lima politeknik di Indonesia yang menerapkan sistem pendidikan Swiss, antara lain di Solo, Karawang, Cikarang, Politeknik Manufaktur Bandung, dan NHI Bandung.

Namun, ia menilai model tersebut perlu direplikasi ke wilayah pusat hilirisasi mineral di luar Pulau Jawa.

"Kalau kita bicara mengenai hilirisasi, sudah tentu kita perlu di Sulawesi, kita perlu di Halmahera. Bagaimana kita nanti mendorong supaya kita bisa replikasi saja," ujar Ngurah.

Menurut dia, lembaga vokasi tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan industri.

"Kesuksesan lembaga pendidikan vokasi bergantung pada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada demand dari industri," katanya.

KOMPAS/EVY RACHMAWATI Ketua Kadin Bidang Hubungan Luar Negeri Francis Wanandi menyampaikan pandangannya mengenai penguatan hilirisasi dan pengembangan pendidikan vokasi dalam kerja sama Indonesia-Swiss di Basel, Swiss, Selasa (23/6/2026).

Ketua Komite Hubungan Bilateral Swiss dan Liechtenstein Kadin Indonesia Francis Wanandi menambahkan, kepastian regulasi dan kesiapan SDM menjadi syarat penting agar investasi dapat berkembang di Indonesia.

"Kalau suatu investasi yang cukup besar, kepastian terhadap regulasi dan hukum itu menjadi prasyarat utama dari kerja sama ini," ujar Francis.

Ia mengatakan Indonesia perlu memastikan hilirisasi mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, bukan sekadar mengekspor bahan mentah.

"Jangan sampai lagi kita mengalami seperti minyak kita. Kita hanya bikin minyak mentahnya, kita kirim lagi, habis itu masuk lagi ke Indonesia," katanya.

Francis juga menilai kekuatan Swiss bukan hanya terletak pada teknologi, tetapi juga jaringan perdagangan internasional yang dapat membuka peluang bagi produk Indonesia.

"Swiss has already a lot of market access di dunia. Ditambah dengan kerja sama dengan Swiss, kepercayaan terhadap produk yang akan kita jual semakin tinggi lagi," ujar Francis.

Menurut dia, produk Indonesia, baik semi-finished goods maupun finished goods, akan memiliki peluang lebih besar diterima pasar internasional melalui jejaring perdagangan yang dimiliki Swiss.

Francis mengatakan pemerintah daerah juga perlu mulai melihat Swiss sebagai mitra strategis dalam pengembangan industri.

"Swiss is not just about beautiful country. Lihat konsep kerjanya seperti apa, filosofi perusahaannya seperti apa, kulturnya seperti apa," kata Francis.

#RICH_75indonesiaswiss

BERN, KOMPAS.com — Kepercayaan atau trust yang melekat pada produk-produk Swiss dinilai bukan lahir dari promosi atau pemasaran semata. Reputasi tersebut dibangun melalui kualitas yang dijaga secara konsisten, didukung pendidikan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri serta pengembangan sumber daya manusia (SDM). Contoh

Pandangan itu disampaikan Ketua Komite Hubungan Bilateral Swiss dan Liechtenstein Kadin Indonesia Francis Wanandi dalam bincang santai bersama Duta Besar RI untuk Swiss Ngurah Swajaya dan delegasi jurnalis Kompas Gramedia di Bern, Swiss, Senin (22/6/2026), dalam rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Swiss.

"Kalau Swiss itu mereka selalu mulainya dari trust and quality. Karena mereka percaya itu yang menjadi sustainable di kemudian hari," kata Francis.

Menurut Francis, filosofi tersebut membuat perusahaan-perusahaan Swiss selalu membangun bisnis dengan pandangan jangka panjang. Banyak perusahaan di negara itu mampu bertahan hingga lebih dari 200 tahun karena menjaga kualitas produk dan kepercayaan pasar.

Selain itu, Swiss sejak awal tidak membangun produk hanya untuk pasar domestiknya yang kecil. Sebaliknya, industri di negara tersebut dikembangkan agar mampu bersaing di pasar global.

"Swiss enggak pernah melihat sesuatu itu untuk satu tahun atau dua tahun. Mereka selalu melihatnya minimal satu dekade," ujar Francis.

Ia menambahkan, kekuatan industri Swiss tidak hanya bertumpu pada inovasi, tetapi juga pada kemampuan menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.

"Yang paling penting sukses satu negara bukan dari apa yang Tuhan berikan ke kita dengan sumber alam yang banyak atau lokasi geografis yang strategis, tapi human capital," kata Francis.

Menurut dia, Indonesia tidak bisa terus mengandalkan kekayaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan menyiapkan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan arah pembangunan industri.

Vokasi Disiapkan Sesuai Kebutuhan Industri

Francis menilai salah satu kekuatan utama Swiss adalah pendidikan vokasi yang menjadi pilihan utama masyarakat.

Di Swiss, sekitar 60 persen pelajar memilih jalur vokasi, sedangkan sekitar 40 persen melanjutkan pendidikan akademik.

"Di Indonesia vokasi masih dilihat sebagai the last education. Kalau tidak diterima di universitas, ya lari ke vokasi," ujarnya.

Menurut dia, persoalan terbesar pendidikan vokasi di Indonesia bukan hanya jumlah sekolah, tetapi belum kuatnya hubungan antara lembaga pendidikan dan dunia industri.

Ia mencontohkan pengembangan Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan kontainer laut dalam. Menurut Francis, pembangunan pelabuhan tersebut semestinya dibarengi penyediaan pendidikan vokasi yang menyiapkan operator crane, operator kontainer, hingga tenaga teknis lainnya.

"Kalau itu dilatih, itu jadi betul-betul jadi produksi," katanya.

KOMPAS.com/Aprillia Ika Ketua Kadin Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein Francis Wanandi (Kanan).

Pandangan tersebut diperkuat Ngurah Swajaya. Menurut dia, sistem pendidikan vokasi di Swiss menerapkan sistem ganda (dual system) yang menggabungkan pembelajaran teori di sekolah dengan praktik langsung di perusahaan.

"Teorinya sekitar 40 persen, praktiknya langsung di tempat kerja sesuai bidang pekerjaannya," ujar Ngurah.

Dengan sistem tersebut, perusahaan sudah mengenal kemampuan peserta didik bahkan sebelum mereka lulus.

"Begitu mendapat diploma dari pelatihan profesi (professional training), mereka bisa melanjutkan ke pendidikan akademik (academic education), baik diploma, sarjana, maupun jenjang berikutnya," kata Ngurah.

Ia menjelaskan, kurikulum vokasi di Swiss juga dievaluasi setiap lima tahun agar selalu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

"Setiap lima tahun mereka review kurikulumnya. Mereka sudah tahu lima tahun ke depan kebutuhan industrinya seperti apa," ujarnya.

Selain itu, tenaga pengajar vokasi berasal dari kalangan praktisi sehingga materi pembelajaran selalu mengikuti perkembangan di lapangan.

Francis mengatakan Indonesia perlu menentukan arah pembangunan industri lebih dahulu agar pendidikan vokasi dapat disiapkan sesuai kebutuhan.

"Kalau kita mau unggul di otomotif, berarti harus ada sekolah yang menuju industri otomotif sehingga ketika pabrik membutuhkan ribuan pekerja, semuanya sudah siap," ujarnya.

Ia menilai negara-negara seperti Swiss, Jepang, Korea Selatan, China, hingga Singapura memiliki arah pembangunan industri yang jelas sehingga mampu membangun ekosistem industri secara berkelanjutan.

Investasi Tidak Hanya Diukur dari Nilai

Selain pendidikan vokasi, Francis menilai Indonesia juga perlu mengubah cara pandang terhadap investasi.

Menurut dia, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi, tetapi juga dari nilai tambah yang diberikan kepada masyarakat.

"Bagi saya lebih penting daripada angka adalah value apa yang diberikan kepada Indonesia," katanya.

Ia menilai investasi perusahaan kecil dan menengah berbasis teknologi justru mampu memperkuat ekosistem industri sekaligus menciptakan lapangan kerja.

"Investasi satu billion, rakyat merasakan apa? Kalau investasi 10 juta atau 20 juta, mungkin rakyat bisa merasakan secara langsung karena employment generation," ujar Francis.

Menurut dia, perusahaan-perusahaan Swiss juga tidak mencari tenaga kerja murah, melainkan tenaga kerja terampil.

"Swiss is never talk about cheap labors. They are talking about skilled labors," katanya.

Francis mengungkapkan sekitar 500 perusahaan manufaktur Swiss sedang mencari basis produksi baru di kawasan ASEAN sebagai bagian dari diversifikasi rantai pasok global.

Namun, kata dia, pertanyaan yang selalu muncul adalah apakah Indonesia mampu menyediakan tenaga kerja terampil dalam jumlah yang memadai.

"Swiss companies need skilled workers, kita punya enggak? Nah, ini yang selalu menjadi kesulitan jawaban kita," ujarnya.

Ngurah mengatakan momentum 75 tahun hubungan Indonesia-Swiss dapat dimanfaatkan untuk memperluas kerja sama pendidikan vokasi.

Ia mengusulkan setiap provinsi memiliki lembaga vokasi berbasis sistem Swiss yang disesuaikan dengan keunggulan ekonomi masing-masing daerah.

"Saya bilang setiap tahun satu lembaga vokasi sistem Swiss di setiap provinsi sesuai dengan apa yang menjadi keunggulan ekonomi di provinsi itu," kata Ngurah.

Menurut dia, pendekatan pelatihan bagi para pelatih (training for trainers) lebih efektif dibanding mengirim banyak pelajar ke Swiss karena ilmu yang diperoleh dapat ditularkan kembali kepada tenaga pengajar di Indonesia.

"Paling ideal tidak membawa mereka sekolah ke sini, kita bikin training for trainers," ujarnya.

Francis menambahkan pemerintah daerah juga perlu lebih aktif dalam menyiapkan tenaga kerja karena peningkatan pendapatan asli daerah bergantung pada terciptanya lapangan kerja baru.

"Bagaimana caranya meningkatkan PAD kalau employment generation-nya mereka tidak bisa meningkatkan?" kata Francis.

Menurut dia, pembangunan industri, pendidikan vokasi, dan pengembangan SDM perlu berjalan dalam arah yang sama agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing industrinya di masa depan.

#RICH_75indonesiaswiss

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memetakan penyerapan jutaan lapangan kerja melalui mesin-mesin baru seperti hilirisasi industri hingga transisi menuju ekonomi hijau pada 2026. Optimisme tersebut dibayang-bayangi oleh meluasnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) ke berbagai sektor.

Dalam dokumen Outlook Ketenagakerjaan 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa salah satu peluang serapan tenaga kerja terbesar berasal dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Transisi menuju ekonomi hijau juga diyakini akan menjadi sumber pertumbuhan lapangan kerja baru.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan bahwa berdasarkanoutlooktersebut, jumlahgreen jobsdiproyeksikan mencapai 3,88 juta orang pada 2026. Hal ini seiring dengan berkembangnya energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, dan modernisasi industri.

“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri,” kata Anwar dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Untuk mewujudkan hal tersebut, dia menilai pengembangan keterampilan menjadi faktor yang penting. Pasalnya, perubahan lanskap ketenagakerjaan juga mencakup perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), otomatisasi, digitalisasi, hingga tuntutan pembangunan berkelanjutan.

Anwar berpandangan bahwa Indonesia berada pada momentum penting untuk melakukan transformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan, meskipun terdapat sejumlah tantangan. Sejumlah tantangan pasar kerja di Tanah Air berdasarkan kajian tersebut mencakup tingginya pekerja informal, kesenjangan kompetensi, hingga kebutuhan adaptasi terhadap transformasi digital.

Menurutnya, sebanyak 58% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat.

Sementara itu, kesenjangan kompetensi tecermin dari data bahwa hanya sekitar 50% tenaga kerja memiliki literasi digital dasar hingga menengah, lebih rendah dari kebutuhan industri pada angka 80%. Berikutnya, terdapat tantangan peningkatan daya saing tenaga kerja nasional lantaran fenomenaskill mismatchalias ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

Terkait transformasi digital, Anwar menyebut peluang pekerjaan berbasis platform digital terus berkembang. Namun demikian, aspek pengaturan hubungan kerja, perlindungan sosial, dan adaptasi regulasi ketenagakerjaan terhadap dinamika ekonomi digital dinilai masih menjadi tantangan.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategilink and matchantara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta industri. Upaya tersebut dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan industri.

“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” ujar Anwar.

Ancaman Gelombang PHK

Di sisi lain, kalangan buruh memperingatkan bahwa potensi PHK meluas ke berbagai sektor sebagai dampak dari gejolak global dan masalah struktural industri dalam negeri. Pemerintah didorong lebih gesit dalam merumuskan kebijakan yang tepat, termasuk dalam memetakan serapan tenaga kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa sedikitnya 50.000 buruh terancam PHK akibat kenaikan harga gas industri. Menurutnya, kenaikan harga industri saat ini sudah tak terjangkau oleh pelaku usaha.

Sejak geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu (satuan standar internasional untuk mengukur jumlah energi panas dari gas bumi) menjadi US$22 per MMBtu.

“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepadaBisnismelalui sambungan telepon.

Dia menyatakan bahwa puluhan ribu buruh yang terancam PHK tersebut merupakan pekerja pabrik keramik. Menurutnya, salah satu pabrik produsen keramik terbesar yang terletak di Bekasi, Jawa Barat juga terancam tutup dan mem-PHK seluruh karyawan imbas harga gas industri yang berada di luar kemampuan perusahaan.

Andi Gani menyampaikan bahwa ancaman PHK ini menjadi cerminan sulitnya mempertahankan investasi yang stabil di Tanah Air. Dia mengaku bahwa hal ini turut menjadi kekhawatiran besar kalangan buruh, lebih lagi dalam mendatangkan investasi baru.

Menurutnya, pemerintah perlu tetap mengoptimalkan serapan tenaga kerja di sektor manufaktur padat karya, seperti tekstil hingga alas kaki. Kapasitas penyerapan tenaga kerja yang dapat menjangkau puluhan ribu orang dinilai menjadi alasan utama.

Pihaknya juga menggarisbawahi alur administratif sebagai aspek yang berdampak terhadap arus investasi. Andi Gani membandingkan perbedaan alur investasi di Vietnam dengan di Indonesia.

“Kita harus bisa bersaing dengan Vietnam. Sekarang Vietnam perizinan cepat, lalu birokrasinya sangat-sangat pendek. Jadi tidak rumit,” ujarnya.

Pelemahan Sektor Manufaktur

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai proyeksi Outlook Ketenagakerjaan 2026 terbilang ambisius, lantaran tidak menggambarkan penuh kondisi industri saat ini. Menurutnya, ada jarak yang cukup lebar antara optimisme makro yang disampaikan pemerintah dan kondisi sektor riil yang justru menunjukkan tanda-tanda pelemahan.

Dia menyoroti stagnansi aktivitas manufaktur yang tecermin dari indeks PMI manufaktur pada level 50,0 per Mei 2026. Di samping itu, pasar tenaga kerja juga belum mendukung lantaran lebih dari 23.000 pekerja terdampak PHK pada lima bulan pertama tahun ini, hingga adanya dampak berantai dari ketergantungan industri Tanah Air terhadap impor bahan baku.

Terkaitgreen jobs, dia menilai optimisme serapan jutaan lapangan kerja perlu dibaca secara lebih hati-hati. Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional yang telah melampaui target 2026 belum diiringi kapasitas penciptaan pekerjaan yang besar.

“Struktur energinya masih didominasi sumber yang relatif mapan, sedangkan sektor yang biasanya menjadi penyerapgreen jobsdalam jumlah besar seperti tenaga surya, kendaraan listrik, dan ekonomi sirkular masih memiliki skala yang terbatas,” terang Yusuf kepadaBisnis.

Menurutnya, penciptaangreen jobstidak hanya bergantung pada investasi dan proyek baru, tetapi juga pada keberhasilan program reskilling, pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Yusuf menyebut angka 3,88 jutagreen jobslebih tepat dipandang sebagai potensi maksimum dalam skenario yang sangat ideal.

Dia berpendapat, untuk menilai apakah target tersebut benar-benar berada di jalur yang tepat, indikator yang digunakan semestinya mengarah ke statistik konkret seperti pergerakan PMI manufaktur, tren PHK bulanan, hingga realisasi kapasitas energi terbarukan non-PLTA. Dari sisi tenaga kerja, tingkat penyerapan lulusan vokasi di sektor prioritas serta peningkatan proporsi tenaga kerja formal juga dinilai perlu menjadi perhatian.

“Selama indikator-indikator tersebut belum menunjukkan perbaikan yang konsisten, proyeksi 3,88 jutagreen jobsmasih lebih dekat pada aspirasi kebijakan daripada realitas ekonomi yang sudah terbentuk,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp6,26 triliun di antaranya untuk Program Magang Nasional 2026 serta pelatihan vokasi bagi lulusan SMK dan pekerja terdampak PHK.

Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana mengatakan anggaran tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal II/2026 serta paruh kedua tahun ini.

Secara rinci, sebesar Rp4,14 triliun anggaran diperuntukkan bagi Program Magang Nasional. Kemudian, sebesar Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak PHK.

Pemerintah sendiri telah kembali membuka Program Magang Nasional Angkatan II Tahun 2026 dengan target 150.000 peserta. Angka tersebut meningkat sekitar 50% dibandingkan angkatan pertama tahun lalu yang telah menjaring 102.600 peserta.

Kurnia mengatakan bahwa program Magang Nasional merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul, kompetitif, dan berdaya saing nasional.

"Melalui Program Magang Nasional, pemerintah berupaya memperluas akses pengalaman kerja bagi generasi muda, memperkuat keterhubungkan dunia pendidikan dengan industri, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia," kata Kurnia dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI pada Rabu (24/6/2026).

Kurnia menjelaskan bahwa dari anggaran Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional, sasarannya adalah untuk biaya uang saku bagi 150.000 peserta magang selama enam bulan. Adapun, biaya uang saku bagi peserta menyesuaikan upah minimum di daerah masing-masing.

Selain itu, anggaran diperuntukkan bagi sertifikasi kompetensi, biaya pelatihan, pendampingan mentor di tempat magang, hingga dukungan operasional penyelenggaraan melalui ekosistem digital Maganghub milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyatakan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 6,26 triliun untuk Program Magang Nasional tahun ini dan pelatihan vokasi bagi lulusan SMK serta pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal II dan semester II 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 6,26 triliun, yang terdiri atas Rp 4,14 triliun untuk Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta dan Rp 2,12 triliun untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK," kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan anggaran Rp 4,14 triliun akan digunakan untuk membiayai uang saku bagi 150 ribu peserta magang selama enam bulan. Besaran uang saku tersebut disesuaikan dengan upah minimum di daerah masing-masing.

Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sertifikasi kompetensi, biaya pelatihan dan pendampingan mentor di tempat magang, serta dukungan operasional penyelenggaraan melalui ekosistem digital Maganghub milik Kementerian Ketenagakerjaan.

Kurnia menjelaskan pemerintah juga membuka kemungkinan skema berbagi biaya dengan perusahaan mitra, dengan sebagian gaji peserta magang turut ditanggung perusahaan. "Dengan kemungkinan formulasi tertentu yang saat ini masih dalam tahap pembahasan," tuturnya.

Program Magang Nasional tahun ini akan dimulai pada Juli 2026 dan ditargetkan menjaring sekitar 50 ribu peserta pada gelombang pertama. Pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa tahap hingga mencapai target 150 ribu peserta.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk memperkuat sinergi antara pendidikan vokasi dan dunia industri sebagai upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing.

“Ilmu yang diajarkan tidak boleh berhenti di ruang kelas. Pendidikan vokasi menekankan kemampuan untuk mengerjakan, mempraktikkan, dan menghasilkan,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Adapun salah satu upaya tersebut adalah melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) dan PT Huawei Tech Investment tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Pengembangan Kompetensi, dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

“Ini merupakan tindak lanjut operasional dari kesepahaman yang telah dibangun antara Kemnaker dan Huawei. Apa yang telah disepakati di tingkat kementerian sebagai arah besar, kini diterjemahkan menjadi langkah konkret di tingkat satuan pendidikan melalui program-program yang langsung menyentuh dosen dan mahasiswa,” kata Cris.

Menurutnya, Polteknaker sebagai satu-satunya perguruan tinggi vokasi di bawah Kemnaker mengemban mandat untuk menyiapkan SDM yang kompeten di bidang ketenagakerjaan melalui program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Relasi Industri, serta Manajemen SDM.

Melalui kerja sama tersebut, kedua pihak akan berkolaborasi dalam tiga ruang lingkup utama. Pertama, bidang pendidikan dan pengajaran melalui keterlibatan praktisi sebagai dosen praktisi dalam kuliah umum dan seminar, penyelarasan kurikulum, kunjungan industri, serta penyediaan sarana praktik bagi mahasiswa.

Kedua, peningkatan kompetensi dan pengembangan SDM melalui berbagai program pelatihan, termasuk program Training to Trainer dari ICT Academy yang memungkinkan dosen memperbarui kompetensi teknologi dan mentransfer pengetahuan tersebut kepada mahasiswa.

Ketiga, pemberdayaan SDM melalui penyediaan kesempatan magang, informasi peluang kerja, serta pelaksanaan campus hiring yang mempertemukan talenta muda dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Menurut Cris, kerja sama tersebut akan memberikan manfaat bagi seluruh program studi di Polteknaker.

Mahasiswa K3 akan memperoleh wawasan mengenai keselamatan kerja di era digital, mahasiswa Relasi Industri mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan industrial modern, sementara mahasiswa Manajemen SDM memperoleh perspektif mengenai pengelolaan talenta kelas dunia.

Lebih lanjut, Cris menegaskan bahwa seluruh upaya pengembangan kompetensi yang dilakukan Kemnaker bermuara pada peningkatan kualitas manusia Indonesia.

"Oleh karena itu, pembangunan SDM harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan daya saing bangsa di masa depan," katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

BASEL, KOMPAS.com — Penjajakan kerja sama hilirisasi mineral dan logam antara Indonesia dan Swiss dinilai memerlukan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan vokasi di daerah yang menjadi pusat pengembangan industri.

Isu tersebut mengemuka dalam rangkaian Industry Day yang diselenggarakan Swissmem di Basel, Swiss, Selasa (23/6/2026), bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-Swiss.

"Kepastian terhadap regulasi dan hukum itu menjadi prasyarat utama dari kerja sama ini," ujar Ketua Kadin Bidang Hubungan Luar Negeri Francis Wanandi, dalam wawancara khusus dengan delegasi jurnalis Kompas Gramedia (KG), termasuk Kompas.com, di Basel, Swiss, Selasa (23/6/2026).

"Kedua, kalau sudah masuk ke sektor manufaktur dan hilirisasi, tentu diperlukan tenaga-tenaga SDM yang tepat," lanjutnya.

Menurut Francis, keterlibatan sektor swasta menjadi bagian penting dalam tindak lanjut nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani kedua negara. Namun, langkah tersebut perlu didukung perencanaan yang terintegrasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

Ia menilai Indonesia perlu menghindari pola ekspor bahan mentah yang selama ini membuat nilai tambah dinikmati negara lain.

"Setiap kali bahan mentah kita dikirim ke luar negeri, ujung-ujungnya industri harus beli lagi dengan harga tiga kali, empat kali lipat," kata Francis.

Menurut dia, nilai tambah dari mineral dan logam Indonesia perlu dimanfaatkan melalui pengembangan industri pengolahan di dalam negeri.

Swiss Tawarkan Teknologi dan Pendidikan Vokasi

Dalam wawancara terpisah, Presiden Konfederasi Swiss Guy Parmelin mengatakan Indonesia dan Swiss memiliki karakteristik yang saling melengkapi dalam pengembangan sektor industri strategis.

"Saya percaya Swiss dan Indonesia saling melengkapi. Kami memiliki teknologi yang sangat maju, sementara secara umum kami miskin sumber daya alam," ujar Parmelin.

"Indonesia sedang mengembangkan sektor-sektor strategis, termasuk logam dan mineral. Dengan teknologi dan keahlian Swiss serta sumber daya manusia Indonesia yang semakin terampil, saya melihat peluang kerja sama yang saling menguntungkan," lanjutnya.

Parmelin juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan vokasi bagi perusahaan Swiss yang berinvestasi di Indonesia.

"Bagi perusahaan Swiss, pendidikan dan pelatihan vokasi sangat penting. Perusahaan dapat membantu menciptakan tenaga kerja terampil yang pada akhirnya menguntungkan generasi muda Indonesia maupun dunia usaha Swiss," ujarnya.

Duta Besar RI untuk Swiss I Gede Ngurah Swajaya mengatakan, penguatan SDM menjadi salah satu aspek yang dapat dikembangkan melalui kerja sama tersebut.

Menurut dia, saat ini terdapat sekitar lima politeknik di Indonesia yang menerapkan sistem pendidikan vokasi Swiss. Ke depan, model tersebut dinilai dapat direplikasi di wilayah yang menjadi pusat hilirisasi mineral dan logam.

"Kalau kita bicara mengenai hilirisasi, sudah tentu kita perlu di Sulawesi, kita perlu di Halmahera. Bagaimana kita nanti mendorong supaya kita bisa, tidak usah memulai dari awal, replikasi saja," kata Ngurah Swajaya.

Ia mengatakan sistem pendidikan vokasi Swiss selama ini dikembangkan dekat dengan kebutuhan industri sehingga lulusannya dapat langsung terserap dunia kerja.

Daerah Perlu Menyiapkan Ekosistem Industri

KOMPAS.com/Aprillia Ika Ketua Kadin Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein Francis Wanandi (Kanan).

Selain penguatan SDM, Ngurah Swajaya menilai pengembangan pendidikan vokasi perlu berjalan seiring dengan pemetaan sektor unggulan di masing-masing daerah.

"Kalau sekarang pusat-pusat hilirisasi mineral itu dikembangkan di mana, bisa didirikan di sana," ujarnya.

Menurut dia, pengembangan sekolah vokasi tidak dapat dilakukan tanpa melihat kebutuhan industri yang berkembang di suatu wilayah.

"Kita harus kerja sama dengan Kementerian Perindustrian, kita harus kerja sama dengan Bappenas, kita harus kerja sama dengan kementerian lainnya untuk memetakan ini menjadi kekuatannya di sektor mana," kata Ngurah Swajaya.

Ia mencontohkan sejumlah negara telah mengembangkan pusat industri berdasarkan keunggulan wilayah masing-masing sehingga pendidikan vokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri setempat.

Dalam konteks kerja sama Indonesia-Swiss, Ngurah Swajaya menjelaskan bahwa MoU yang ditandatangani merupakan tindak lanjut kunjungan Parmelin ke Jakarta pada Oktober 2025.

Saat itu, Parmelin bertemu dengan Wakil Presiden serta Menteri Investasi dan Hilirisasi. Kedua pihak kemudian sepakat menjajaki kerja sama untuk mendukung hilirisasi mineral dan logam di Indonesia.

"Indonesia memiliki sumber daya alam, mineral, termasuk logam yang perlu diolah. Sementara Swiss memiliki teknologi, inovasi, dan sumber pendanaan. Oleh karena itu, ini merupakan kombinasi yang tepat," ujar Ngurah Swajaya.

Ia menambahkan, MoU tersebut memberikan kerangka kerja bagi pemerintah kedua negara untuk mengidentifikasi sektor prioritas dan mempertemukan pelaku usaha yang berminat mengembangkan hilirisasi di Indonesia.

Menurut Ngurah Swajaya, tindak lanjut kerja sama itu akan dibahas dalam forum Joint Economic and Trade Commission yang dijadwalkan berlangsung tahun ini.

Forum tersebut juga akan menjadi wadah koordinasi pemerintah dan dunia usaha dalam membahas peluang investasi, kebutuhan SDM, hingga pengembangan ekosistem industri yang mendukung hilirisasi di berbagai daerah.

#RICH_75indonesiaswiss

Artinya stimulus yang diberikan ini memang bisa dikatakan mendorong konsumsi, tapi dari sisi signifikansi dan juga distribusi masih banyak catatannya

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai program magang dan pelatihan vokasi berpotensi memperkuat konsumsi rumah tangga dalam jangka panjang melalui peningkatan akses pekerjaan dan pendapatan.

Adapun program magang dan vokasi menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah untuk semester II 2026.

“Ketika stimulusnya sudah dilepas, mereka sudah mendapatkan cantolan pekerjaan yang lebih baik dan income yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Itu yang diharapkan sebetulnya dari program magang dan vokasi,” kata Faisal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Faisal juga mengingatkan, efektivitas program magang dan vokasi tidak cukup hanya bergantung pada pelatihan atau pendidikan keterampilan.

Dalam hal ini, pemerintah dinilai perlu untuk terus memastikan peserta memperoleh akses ke dunia kerja melalui mekanisme penyaluran dan pendampingan yang menghubungkan lulusan program dengan pemberi kerja.

Di sisi lain, paket stimulus ekonomi semester II tahun ini juga masih mencakup bantuan yang bersifat jangka pendek yakni bantuan pangan.

Secara umum, Faisal menilai stimulus tersebut berpotensi mendorong konsumsi secara agregat dan membantu menjaga konsumsi masyarakat dalam waktu terbatas, meski dampaknya cenderung tidak bertahan lama karena akan berakhir seiring dihentikannya program bantuan.

Ia juga menyoroti kondisi kelas menengah yang hingga kini masih menghadapi tekanan daya beli. Menurutnya, belanja kelompok tersebut cenderung melemah, bahkan sebagian masyarakat kelas menengah mengalami penurunan kelas ekonomi akibat menurunnya daya beli.

“Artinya stimulus yang diberikan ini memang bisa dikatakan mendorong konsumsi, tapi dari sisi signifikansi dan juga distribusi masih banyak catatannya,” kata Faisal.

Ia menambahkan bahwa konsumsi rumah tangga pada semester II masih dibayangi sejumlah tantangan, mulai dari potensi kenaikan inflasi akibat harga energi global yang lebih tinggi hingga pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut berisiko menekan realisasi konsumsi, terutama pada kelompok masyarakat menengah.

Meski demikian, menurut dia, konsumsi secara agregat masih berpotensi tumbuh, yang akan lebih banyak ditopang oleh kelompok masyarakat berpendapatan atas.

Secara keseluruhan, Faisal memperkirakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada semester II 2026 tidak akan jauh dari kisaran 5 persen. Bahkan, tanpa adanya stimulus, pertumbuhan konsumsi berpotensi berada di bawah level tersebut.

“Kalau stimulus dalam implementasi penyalurannya tidak efektif, kemudian kalau kita lihat magnitude-nya kan cuma Rp26 triliun, bisa jadi belum mengompensasi kenaikan biaya riil yang terjadi dari sisi inflasi,” kata Faisal.

Sebagai informasi, pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

Rinciannya, stimulus insentif transportasi periode libur sekolah serta libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sekitar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.

Beberapa insentif transportasi pada masa libur sekolah seperti diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal 30 persen pada 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Sementara untuk periode Nataru, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027. Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang nasional (MagangHub) serta pelatihan vokasi untuk lulusan SMK dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kemudian di sektor perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan selama tiga bulan kepada 33,24 juta penerima. Pemerintah juga melanjutkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui subsidi beras sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan program pelatihan vokasi bagi 50 ribu pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) pada semester II 2026. Program ini digulirkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus memperluas peluang mereka kembali masuk ke pasar kerja.

Program tersebut menjadi salah satu komponen stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah pada paruh kedua tahun ini. Selain korban PHK, pelatihan juga ditujukan bagi lulusan SMA dan SMK guna meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, program tersebut masuk dalam Pelatihan Vokasi Nasional 2026 yang menargetkan 220 ribu peserta.

“Pelatihan Vokasi Nasional dengan target 220 ribu peserta. Lima puluh ribu orang di antaranya untuk mereka yang terkena PHK,” ujar Yassierli dalam Taklimat Media Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Selain pelatihan vokasi, pemerintah juga akan menjalankan Program Magang Nasional angkatan kedua pada 2026 dengan target 150 ribu peserta. Program ini diharapkan dapat memperkuat keterampilan kerja sekaligus meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.

Yassierli menjelaskan evaluasi Program Magang Nasional 2025 menunjukkan hasil yang cukup positif. Dari 65.245 peserta yang dievaluasi, sebanyak 84 persen menyatakan puas dan sangat puas terhadap pelaksanaan program tersebut.

Dari sisi manfaat ekonomi, sekitar 67 persen peserta mengaku program magang membantu kondisi ekonomi mereka maupun keluarganya. Sementara itu, sebanyak 84 persen mentor dan perusahaan penyelenggara menyatakan puas terhadap kontribusi peserta magang selama mengikuti program.

Hasil evaluasi juga menunjukkan sekitar 30 persen peserta magang memperoleh tawaran kerja dari perusahaan tempat mereka menjalani magang. Sebanyak 33 persen lainnya belum menerima tawaran kerja secara resmi, namun telah mendapatkan indikasi akan direkrut.

Yassierli mengatakan, hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan pelaksanaan Program Magang Nasional angkatan kedua, termasuk memperluas cakupan peserta dan menyesuaikan kebutuhan dunia usaha.

“Kami berharap pada bulan Juli ini program angkatan kedua bisa segera dilaksanakan,” kata Yassierli.

Program vokasi dan magang menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tengah tantangan pasar kerja. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp6,26 triliun untuk mendukung pelaksanaan kedua program tersebut.

Stimulus ketenagakerjaan ini melengkapi berbagai kebijakan lain yang telah diumumkan pemerintah pada semester II 2026, termasuk bantuan pangan dan insentif transportasi, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.