Transformasi digital tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip kerja layak yang menjadi fondasi ketenagakerjaan global

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang kerja yang layak di era digital akan menjadi acuan dalam memperkuat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan acuan regulasi ini khususnya untuk meningkatkan perlindungan pekerja platform digital.

“Transformasi digital tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip kerja layak yang menjadi fondasi ketenagakerjaan global. Pemerintah Indonesia menyambut baik lahirnya konvensi ini untuk mewujudkan kerja layak di ekosistem digital,” ujar Yassierli.

Menurut dia, konvensi tersebut akan menjadi referensi penting dalam memperkuat regulasi nasional sehingga perlindungan bagi pekerja ojek online, kurir, dan pekerja platform digital lainnya dapat ditingkatkan tanpa menghambat inovasi, investasi, serta pertumbuhan ekonomi digital.

Ia menegaskan bahwa perlindungan pekerja, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja harus berjalan beriringan.

“Berbagai kebijakan strategis terus diarahkan pada peningkatan kompetensi, perluasan akses kerja layak, penguatan jaminan sosial, serta penciptaan hubungan industrial yang harmonis,” katanya.

Lebih lanjut, Menaker Yassierli juga menyampaikan bahwa pemerintah bersama DPR RI tengah merampungkan berbagai regulasi ketenagakerjaan strategis, termasuk menargetkan pengesahan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Oktober 2026 sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Ia pun mengajak serikat pekerja/buruh untuk turut berkontribusi melalui masukan konkret agar regulasi yang disusun mampu melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha.

“Jangan lupa berkontribusi terkait UU Ketenagakerjaan. Kami menunggu masukan-masukan, langkah-langkah konkret (serikat butuh) untuk sama-sama membangun negeri ini,” kata Menaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk memperkuat sinergi antara pendidikan vokasi dan dunia industri sebagai upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing.

“Ilmu yang diajarkan tidak boleh berhenti di ruang kelas. Pendidikan vokasi menekankan kemampuan untuk mengerjakan, mempraktikkan, dan menghasilkan,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Adapun salah satu upaya tersebut adalah melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) dan PT Huawei Tech Investment tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Pengembangan Kompetensi, dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

“Ini merupakan tindak lanjut operasional dari kesepahaman yang telah dibangun antara Kemnaker dan Huawei. Apa yang telah disepakati di tingkat kementerian sebagai arah besar, kini diterjemahkan menjadi langkah konkret di tingkat satuan pendidikan melalui program-program yang langsung menyentuh dosen dan mahasiswa,” kata Cris.

Menurutnya, Polteknaker sebagai satu-satunya perguruan tinggi vokasi di bawah Kemnaker mengemban mandat untuk menyiapkan SDM yang kompeten di bidang ketenagakerjaan melalui program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Relasi Industri, serta Manajemen SDM.

Melalui kerja sama tersebut, kedua pihak akan berkolaborasi dalam tiga ruang lingkup utama. Pertama, bidang pendidikan dan pengajaran melalui keterlibatan praktisi sebagai dosen praktisi dalam kuliah umum dan seminar, penyelarasan kurikulum, kunjungan industri, serta penyediaan sarana praktik bagi mahasiswa.

Kedua, peningkatan kompetensi dan pengembangan SDM melalui berbagai program pelatihan, termasuk program Training to Trainer dari ICT Academy yang memungkinkan dosen memperbarui kompetensi teknologi dan mentransfer pengetahuan tersebut kepada mahasiswa.

Ketiga, pemberdayaan SDM melalui penyediaan kesempatan magang, informasi peluang kerja, serta pelaksanaan campus hiring yang mempertemukan talenta muda dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Menurut Cris, kerja sama tersebut akan memberikan manfaat bagi seluruh program studi di Polteknaker.

Mahasiswa K3 akan memperoleh wawasan mengenai keselamatan kerja di era digital, mahasiswa Relasi Industri mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan industrial modern, sementara mahasiswa Manajemen SDM memperoleh perspektif mengenai pengelolaan talenta kelas dunia.

Lebih lanjut, Cris menegaskan bahwa seluruh upaya pengembangan kompetensi yang dilakukan Kemnaker bermuara pada peningkatan kualitas manusia Indonesia.

"Oleh karena itu, pembangunan SDM harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan daya saing bangsa di masa depan," katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya persiapan bagi generasi muda Indonesia dengan keterampilan yang relevan dan karakter yang kuat agar mampu menghadapi dunia kerja baru yang terus berubah.

Menaker, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai perkembangan teknologi, kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, transformasi digital, ekonomi hijau, pola kerja jarak jauh, serta meningkatnya persaingan global telah membawa perubahan besar terhadap dunia kerja.

"Lanskap dunia kerja terus berubah. Karena itu, kita perlu menyiapkan generasi masa depan agar memiliki kemampuan untuk berkembang dan menghadapi berbagai perubahan yang akan datang," kata dia.

Yassierli mengemukakan, laporan Future of Jobs Report 2025 dari Forum Ekonomi Dunia memperkirakan 22 persen pekerjaan akan terdampak perubahan hingga 2030.

Pada periode yang sama, sekitar 170 juta pekerjaan baru diproyeksikan muncul, sementara 92 juta pekerjaan lainnya berpotensi tergantikan.

Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan kompetensi di dunia kerja juga terus berkembang.

Dunia kerja masa depan, lanjutnya, tidak hanya membutuhkan penguasaan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan zaman.

Menaker menilai, penguatan keterampilan masa depan menjadi kunci dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia menuju 2045.

Indonesia ia sebut memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia pada 2045 dengan pendapatan per kapita diproyeksikan mencapai 23.000 hingga 30.300 dolar AS sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045.

Menurutnya, peluang tersebut harus didukung SDM yang unggul, adaptif, dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Di tengah bonus demografi yang berlangsung, keberhasilan Indonesia mencapai target tersebut sangat bergantung pada kemampuan menyiapkan generasi yang kompeten dan siap menghadapi perubahan dunia kerja.

"Karena itu, generasi masa depan perlu dibekali keterampilan yang relevan agar mampu beradaptasi dan bersaing di tengah perubahan dunia kerja yang semakin dinamis," kata Menaker.

Ia juga menegaskan bahwa keterampilan masa depan harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter. Nilai-nilai seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, etika, dan empati merupakan fondasi penting dalam membangun talenta yang berkualitas.

Yassierli menambahkan, di tengah kemajuan AI yang semakin pesat, kemampuan manusia yang tidak dapat digantikan teknologi justru akan semakin bernilai.

Kemampuan membangun kepercayaan, berempati, berkomunikasi, memimpin, dan bekerja sama menjadi keunggulan yang harus terus dikembangkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kegiatan ini merupakan contoh nyata kolaborasi strategis antara pemerintah dan industri digital nasional dalam membangun sumber daya manusia yang unggul

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk memperkuat literasi digital bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sektor kuliner.

Upaya ini dilakukan melalui Talent & Innovation Hub (TIH) sebagai upaya meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan ekonomi digital.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya yang diterima di Denpasar, Bali, menilai kerja sama ini sebagai bentuk nyata sinergi pemerintah dan industri digital dalam memperkuat daya saing tenaga kerja di tengah transformasi ekonomi digital.

“Kegiatan ini merupakan contoh nyata kolaborasi strategis antara pemerintah dan industri digital nasional dalam membangun sumber daya manusia yang unggul,” ujar Cris.

Ia mengatakan kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang telah terjalin sebelumnya.

Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) sebelumnya juga telah bekerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pelindungan tenaga kerja mandiri.

Sejalan dengan itu, berbagai kegiatan kolaboratif telah dilaksanakan, antara lain program Training Upskilling serta kegiatan Maju Bersama GoFood bagi tenaga kerja mandiri sektor kuliner, salah satunya di Kota Bandung.

Program tersebut mendapat respons positif dan menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam meningkatkan kapasitas usaha mereka.

Melalui berbagai program tersebut, peserta dari sektor kuliner didorong untuk meningkatkan keterampilan agar lebih adaptif terhadap ekosistem ekonomi digital berbasis platform.

Cris menegaskan program ini mencerminkan implementasi kebijakan pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Hadirnya program ini menunjukkan bagaimana kebijakan di tingkat pusat dapat diterjemahkan menjadi program konkret yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan peran Talent & Innovation Hub (TIH) sebagai ekosistem kolaboratif pengembangan talenta yang mempertemukan pemerintah, industri, komunitas, pelaku usaha, dan talenta digital untuk mendorong inovasi bernilai tambah.

Melalui pendekatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan peningkatan kompetensi, tetapi juga pendampingan untuk masuk ke ekosistem digital guna mendukung pengembangan usaha.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti biaya akses internet di Indonesia yang dinilai masih berada di atas standar keterjangkauan yang ditetapkan International Telecommunication Union (ITU).

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan biaya internet di Indonesia saat ini masih lebih tinggi dibandingkan patokan yang digunakan ITU.

“Mereka [ITU] mematok internet basket di bawah 2 persen dari total GDP per kapita,” kata Nezar dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (8/6/2026).

Menurut Nezar, akses internet yang semakin terjangkau dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, biaya internet yang lebih rendah juga akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan berbagai layanan digital.

Dia menilai penurunan biaya akses internet akan memperluas pemanfaatan teknologi digital di berbagai lapisan masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional.

“Keterjangkauan internet menjadi faktor penting dalam memperluas akses digital masyarakat. Semakin rendah biaya yang harus dikeluarkan, semakin besar peluang masyarakat memanfaatkan internet untuk belajar, bekerja, berusaha, dan mengakses berbagai layanan publik berbasis digital,” kata Nezar.

Karena itu, lanjutnya, Komdigi terus mendorong peningkatan kualitas jaringan sekaligus menekan biaya akses internet agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Kalau internet bisa murah, penetrasinya bisa bagus ke semua sektor masyarakat, maka ekonomi digital akan lebih dahsyat hasilnya,” katanya.

Selain memperluas akses internet, pemerintah juga berupaya mengurangi kesenjangan digital di berbagai wilayah melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan jaringan serat optik, pembangunan Base Transceiver Station (BTS), serta pemanfaatan satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO) untuk menjangkau daerah yang sulit dilayani jaringan terestrial.

Namun, menurut Nezar, keberhasilan pembangunan digital tidak hanya diukur dari tersedianya jaringan internet. Yang lebih penting adalah memastikan konektivitas mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

“Konektivitas yang bermakna memberikan dampak kepada kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Itu sebabnya saat ini Kementerian Komdigi mencoba berfokus pada pembangunan talenta,” ungkapnya.

Untuk itu, Komdigi tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga memperkuat pengembangan talenta digital agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan menciptakan nilai ekonomi baru.

Nezar menilai kombinasi antara internet yang semakin terjangkau, konektivitas yang merata, dan talenta digital yang kompeten akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di era digital menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, laporan Global Broadband Price League 2026 mencatat biaya rata-rata internet di Indonesia merupakan yang termurah kedua di Asia Tenggara.

Vietnam menjadi negara dengan harga internet termurah di kawasan tersebut, yakni sebesar US$10,24 atau sekitar Rp184.320 per bulan (kurs Rp18.000 per dolar AS). Indonesia berada di posisi kedua dengan biaya rata-rata US$10,66 atau sekitar Rp191.880 per bulan. Secara global, Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 214 negara dalam daftar tersebut.

Meski demikian, dari sisi kualitas layanan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara. Singapura, misalnya, menawarkan kecepatan internet rata-rata 410 Mbps dengan biaya sekitar US$32,22 atau sekitar Rp579.960 per bulan. Dengan demikian, biaya per Mbps di negara tersebut hanya sekitar US$0,08 atau sekitar Rp1.440.

Thailand juga mencatat biaya per Mbps yang relatif rendah dengan kecepatan rata-rata mencapai 272,6 Mbps.

Sebaliknya, di Indonesia, dengan biaya sekitar US$10,22 atau sekitar Rp183.960 per bulan dan kecepatan rata-rata 31,2 Mbps, biaya per Mbps mencapai sekitar US$0,34 atau sekitar Rp6.120. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun harga internet secara nominal relatif murah, efisiensi biaya terhadap kualitas layanan yang diterima pengguna masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga.

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengungkapkan sejumlah faktor yang masih menghambat adopsi 5G untuk kebutuhan industri dan enterprise di Indonesia. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan spektrum, tingginya biaya investasi, tantangan regulasi, hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem pendukung.

Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel, Teguh Prasetya, mengatakan kendala implementasi 5G enterprise dapat dikelompokkan ke dalam empat lapis tantangan yang bersifat hierarkis, mulai dari aspek fundamental hingga operasional.

Lapis pertama adalah spektrum dan infrastruktur fisik. Menurut Teguh, keterbatasan spektrum mid-band 3,5 gigahertz (GHz), yang secara global dikenal sebagai sweet spot untuk 5G, menjadi tantangan utama karena pita frekuensi tersebut masih digunakan untuk layanan satelit C-band hingga 2034.

“Hanya 360 MHz mid-band yang telah dialokasikan untuk mobile use, kurang dari separuh rerata APAC [850 MHz],” kata Teguh kepada Bisnis, dikutip Minggu (7/6/2026).

Dia menjelaskan kondisi tersebut membuat operator menggelar layanan 5G menggunakan spektrum eksisting 1.800 MHz, 2.100 MHz, dan 2.300 MHz yang dibagi dengan layanan 4G melalui skema Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Akibatnya, performa 5G di Indonesia belum dapat menyamai negara-negara yang telah memiliki alokasi C-band tersendiri.

Selain itu, alokasi spektrum yang tersedia juga belum kontinu. Padahal, operator membutuhkan sekitar 100 MHz spektrum kontinu untuk memaksimalkan kapasitas teknologi 5G New Radio (5G NR).

Menurut Teguh, kondisi tersebut membuat throughput 5G di Indonesia hanya mencapai sekitar 1,5 hingga 3 kali throughput 4G, jauh di bawah Malaysia yang mencapai 6,3 kali dan Korea Selatan yang melampaui 10 kali.

Tantangan lain datang dari kebutuhan pembangunan infrastruktur. Dia menyebut jaringan 5G membutuhkan kerapatan base transceiver station (BTS) sekitar tiga kali lebih tinggi dibandingkan jaringan 4G.

Estimasi biaya pembangunan satu situs 5G berkisar antara US$50.000 hingga US$500.000 atau sekitar Rp900 juta hingga Rp9 miliar, bergantung pada lokasi, biaya sewa lahan, dan ketersediaan fiber backhaul.

“Pada saat yang sama, fiberisasi BTS nasional baru mencapai sekitar 60%, sehingga banyak situs masih bergantung pada microwave backhaul yang kapasitasnya menjadi bottleneck untuk 5G,” katanya.

Menurut Teguh, keterbatasan fiber backhaul juga dipengaruhi kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang membuat biaya pembangunan jaringan serat optik per kilometer 30% hingga 50% lebih tinggi dibandingkan negara-negara di daratan benua. Meskipun proyek Palapa Ring membantu memperkuat jaringan backbone, kesenjangan distribusi atau last-mile fiber menuju BTS masih cukup besar.

Struktur biaya dan pembiayaan

Teguh mengatakan biaya regulasi yang ditanggung operator telekomunikasi di Indonesia masih relatif tinggi. Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi berkontribusi sekitar 11% hingga 14% terhadap total operating expenditure (OPEX) operator, seperti Telkomsel, Indosat, dan XLSMART.

Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan Asia Pasifik (APAC) yang berada di kisaran 7% hingga 9%, maupun Eropa Barat yang hanya 4% hingga 6%.

Menurutnya, tambahan beban berupa Universal Service Obligation (USO), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan berbagai kontribusi sektoral lainnya membuat beban fiskal efektif sektor telekomunikasi Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan.

Di sisi lain, kebutuhan investasi untuk pengembangan 5G juga sangat besar. Teguh menyebut estimasi kebutuhan investasi mencapai US$18 miliar atau sekitar Rp324 triliun berdasarkan data Global System for Mobile Communications Association (GSMA). Bahkan, kebutuhan investasi tersebut dapat mencapai US$50 miliar atau sekitar Rp900 triliun hingga 2030 berdasarkan sejumlah estimasi konservatif.

“Tidak adanya skema insentif fiskal yang setara dengan negara-negara peers [Korea Selatan, Singapura, Malaysia] membuat IRR proyek 5G di Indonesia kurang menarik bagi investor pasar modal,” katanya.

Menurut Teguh, tantangan pembiayaan semakin berat karena rata-rata pendapatan per pengguna atau average revenue per user (ARPU) seluler di Indonesia masih berkisar Rp36.000 hingga Rp42.000 per bulan. Angka tersebut hanya sekitar sepertiga ARPU Malaysia dan seperdelapan ARPU Singapura.

Akibatnya, investasi 5G membutuhkan volume pelanggan yang sangat besar untuk mencapai titik impas (break-even point).

Regulasi dan tata kelola

Teguh menilai ketidakpastian jadwal pelelangan frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz masih menjadi kendala karena prosesnya belum rampung. Kondisi tersebut menyulitkan operator dalam menyusun rencana belanja modal (capital expenditure atau capex) jangka panjang.

Selain itu, proses refarming spektrum juga dinilai masih berjalan lambat. Menurutnya, skema kompensasi migrasi C-band dari operator satelit ke layanan mobile broadband belum final, padahal melibatkan empat operator satelit nasional, tiga di antaranya berada di bawah Holding Danantara.

Dia juga menyoroti belum jelasnya regulasi terkait jaringan privat 5G (private 5G network), mulai dari skema perizinan, alokasi frekuensi nonpublik, hingga kewajiban interkoneksi. Menurutnya, kerangka aturan di Indonesia masih belum sejelas yang diterapkan di negara seperti Jerman dan Jepang.

Kesiapan SDM dan ekosistem

Teguh mengatakan kebutuhan talenta digital nasional diperkirakan mencapai 9 juta orang hingga 2030 berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan McKinsey. Namun, masih terdapat kekurangan tenaga ahli pada bidang network slicing, Open Radio Access Network (Open RAN), edge computing, serta integrasi information technology dan operational technology (IT/OT).

Menurutnya, berbagai program pengembangan talenta yang telah berjalan saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan industri secara menyeluruh.

Program seperti ZTE 5G Rising Star, Nokia 5G Academy, serta kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Indonesia disebut baru mencakup sebagian kecil kebutuhan talenta digital nasional.

Selain itu, jumlah vendor dan system integrator yang memiliki kompetensi Industry 4.0 dalam skala produksi masih terkonsentrasi di kawasan Jabodetabek. Ekspansi ke sejumlah kawasan industri di luar Jawa seperti Sei Mangkei, Bitung, Morowali, dan Bintuni masih terbatas. Di sisi lain, standardisasi IoT juga dinilai belum sepenuhnya matang.

“Meskipun terdapat SNI IoT yang sudah berjalan, harmonisasi antar K/L dan industri vertikal masih dalam proses, mempersulit skalabilitas solusi,” kata Teguh.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggandeng ASEAN Foundation untuk memperkuat pengembangan talenta digital melalui Program ASEAN AI Ready.

Kolaborasi strategis ini diarahkan guna memperluas akses keterampilan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) bagi jutaan masyarakat Indonesia, sekaligus mencetak sumber daya manusia yang siap bersaing dalam ekosistem digital regional.

Penguasaan teknologi AI diproyeksikan menjadi faktor penentu daya saing bangsa pada masa depan. Oleh sebab itu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara dinilai perlu membangun sinergi yang lebih erat guna mempercepat pemanfaatan teknologi secara inklusif dan merata.

Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan Penandatanganan MoU antara ASEAN Foundation dan BPSDM Komdigi merupakan langkah penting untuk memperkuat kerja sama kawasan dalam memajukan adopsi teknologi AI.

“Negara-negara ASEAN memiliki tantangan yang sama, terutama dalam pengembangan riset AI dan peningkatan kualitas talenta digital,” ujar Nezar, dikutip Jumat (4/6/2026).

Nezar menilai ASEAN bukan sekadar kawasan yang terhubung secara geografis dan politik, melainkan sebuah ekosistem digital besar dengan peluang tumbuh bersama. Melalui payung Program ASEAN AI Ready, negara-negara anggota dapat saling berbagi pengalaman, mentransfer pengetahuan, serta mengadopsi praktik terbaik dalam implementasi teknologi cerdas.

Fokus utama inisiatif ini terletak pada pembangunan kapasitas talenta digital yang adaptif terhadap lompatan teknologi. Transformasi global menuntut peningkatan kompetensi yang cepat agar posisi ASEAN dalam peta ekonomi digital dunia semakin diperhitungkan.

Pemerintah menempatkan agenda ini sebagai salah satu prioritas utama demi mendorong masyarakat beralih peran, dari sekadar konsumen teknologi menjadi pencipta inovasi berbasis AI yang berdampak nyata.

Komitmen tersebut mulai membuahkan hasil konkret di tingkat generasi muda. Salah satu pembuktiannya ditunjukkan oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sukses memenangkan AI Ready ASEAN Youth Challenge.

Mereka berhasil mengembangkan NOAH AI, sebuah aplikasi pintar berbasis kecerdasan artifisial yang dirancang khusus untuk mendukung sistem manajemen kebencanaan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif ASEAN Foundation Piti Srisangnam memaparkan program AI Ready ASEAN mencatatkan capaian impresif dengan menjangkau lebih dari 5,3 juta masyarakat di Indonesia, membentang dari Aceh hingga Papua.

Saat ini, program berskala regional tersebut resmi memasuki fase kedua yang dijadwalkan berlangsung hingga tahun 2028.

ASEAN Foundation berkomitmen terus memberdayakan masyarakat Indonesia agar siap menghadapi disrupsi teknologi dan mengoptimalkan potensi besar penguasaan AI.

Melalui kemitraan jangka panjang ini, Indonesia diharapkan mampu memperkokoh posisinya sebagai pusat pengembangan talenta digital di Asia Tenggara, sekaligus memperluas dampak positif teknologi bagi dunia pendidikan, pelaku usaha, hingga sektor publik.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi mengatakan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya muda (SDM) muda sangat diperlukan untuk menghadapi disrupsi teknologi digital termasuk kecerdasan buatan (AI) di berbagai sektor industri.

“Kami di Kemnaker melihat bahwa disrupsi digital adalah keniscayaan yang harus dihadapi dengan kesiapan kompetensi,” kata Cris dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menilai, perkembangan teknologi digital dan AI telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi sekaligus mengubah kebutuhan kompetensi di dunia kerja.

“Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM harus dilakukan secara berkelanjutan agar angkatan kerja baru mampu beradaptasi dan tetap kompetitif,” ujar dia.

Lebih lanjut, Cris menambahkan, Kemnaker saat ini memiliki ekosistem layanan ketenagakerjaan SiapKerja yang menyediakan layanan dari hulu hingga hilir, mulai dari peningkatan kompetensi SDM, penempatan tenaga kerja, pengembangan usaha, hingga pelindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, ia mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan terkait juga sangat diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas pekerja muda.

Kemnaker sendiri baru-baru ini telah menjalin kerja sama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) untuk meningkatkan kapasitas SDM muda, khususnya jurnalis kampus, dalam menghadapi transformasi digital dan perkembangan teknologi AI.

Kolaborasi ini juga diarahkan untuk memperkuat publikasi dan edukasi ketenagakerjaan kepada masyarakat.

Kesepahaman yang berlaku selama tiga tahun ini mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kolaborasi dalam literasi ketenagakerjaan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.

Cris mengatakan, bagi Kemnaker, media massa memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan yang akurat, edukatif, dan mudah dipahami masyarakat.

Ia menambahkan, kerja sama dengan IJTI tidak hanya ditujukan untuk memperkuat literasi ketenagakerjaan, tetapi juga mendukung peningkatan kompetensi generasi muda agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah.

“Fokus utama kerja sama ini adalah menyiapkan generasi muda, khususnya jurnalis kampus, agar memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan AI. Di saat yang sama, kami ingin memperkuat edukasi ketenagakerjaan melalui publikasi yang informatif dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Cris.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dunia industri membutuhkan tenaga kerja yang adaptif dan memiliki keterampilan sesuai perkembangan teknologi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang adaptif dan terampil untuk menghadapi transformasi teknologi dan digitalisasi yang berkembang dengan cepat.

“Perkembangan transformasi teknologi menuntut kesiapan SDM yang mampu beradaptasi dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, lanjut Cris, keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting dalam mendukung peningkatan kompetensi masyarakat atau angkatan kerja di Indonesia.

Salah satu kerja sama antara Kemnaker dan sektor industri dalam pengembangan SDM dan peningkatan kompetensi digital yang telah berjalan adalah dengan perusahaan teknologi Huawei Indonesia.

“Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan SDM yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Dunia industri membutuhkan tenaga kerja yang adaptif dan memiliki keterampilan sesuai perkembangan teknologi,” ujar Cris.

Ia mengatakan, Kemnaker terus mendorong pelatihan vokasi dan program magang yang terhubung dengan kebutuhan pasar kerja.

Kerja sama dengan Huawei Indonesia pun ia yakini dapat memperluas kesempatan peningkatan kompetensi bagi generasi muda, khususnya di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan digitalisasi industri.

Selain memperluas kolaborasi dengan sektor industri, Kemnaker juga melakukan pembenahan tata kelola program magang melalui penguatan regulasi dan pengawasan berbasis digital.

Langkah tersebut dilakukan agar program magang berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi peserta maupun perusahaan.

“Program magang harus berjalan dengan tata kelola yang baik. Karena itu, pemerintah hadir melalui regulasi agar pelaksanaannya lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi peserta maupun perusahaan,” kata Cris.

Ke depan, Kemnaker akan terus membuka kerja sama dengan dunia usaha, lembaga pelatihan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas pelaksanaan program magang serta pelatihan vokasi di berbagai daerah.

“Upaya tersebut dilakukan guna mendukung terciptanya SDM yang kompeten dan mampu bersaing di tengah perkembangan industri yang terus berubah,” kata Cris.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan pentingnya kesiapan kerja yang inklusif bagi generasi muda di tengah percepatan transformasi ekonomi digital yang menuntut peningkatan keterampilan dan akses kesempatan kerja yang setara.

Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa proses penyiapan generasi muda untuk memasuki dunia kerja masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang belum merata.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penguatan kebijakan ketenagakerjaan nasional, sehingga diperlukan perluasan akses pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Afriansyah juga menegaskan, percepatan ekonomi digital harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

“Pemerintah pastinya terus memperkuat transformasi pelatihan vokasi agar lebih responsif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja,” ujar dia.

Selain itu, ia menekankan pentingnya prinsip inklusivitas dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas kesempatan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi.

“Prinsip inklusivitas menjadi bagian penting dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas akses kesempatan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi,” kata Wamenaker Afriansyah.

Kementerian Ketenagakerjaan, lanjut dia, terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan tenaga kerja mandiri, sistem informasi ketenagakerjaan berbasis digital melalui SIAPKerja, serta program padat karya untuk penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah.

“Penguatan ekosistem ketenagakerjaan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, serta seluruh pemangku kepentingan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – PT Telkom Indonesia melibatkan 10.664 talenta digital muda dalam program Innovillage 2026 yang berfokus pada pengembangan inovasi sosial berbasis teknologi.

Direktur IT Digital PT Telkom Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi melalui Vice President of Digital Business Strategy and Governance Telkom Indonesia Riza Rukmana mengatakan, program tersebut mendorong mahasiswa mengembangkan ide hingga implementasi solusi digital di masyarakat. “Tahun ini, Innovillage berhasil melibatkan 10.664 talenta digital muda,” ujar Riza dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Menurut Riza, program Innovillage tahun ini mencatat 1.281 sertifikasi pengembangan kompetensi mahasiswa dan menghasilkan 878 inovasi yang diimplementasikan di masyarakat.Program tersebut juga menjangkau 39.084 penerima manfaat di 22 provinsi di Indonesia.

Riza mengatakan, berbagai inovasi yang dikembangkan mahasiswa mengangkat isu pendidikan inklusif, ketahanan pangan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan UMKM dan perempuan, hingga pemanfaatan artificial intelligence (AI) dan emerging technology.

“TelkomGroup ingin memastikan transformasi digital tidak hanya menghadirkan kemajuan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan masa depan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia,” ujar Riza.

Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan Bisa Pandai, Innovillage tahun ini juga menghadirkan Industrial & Social Innovation Ecosystem Forum 2026 sebagai ruang kolaborasi lintas sektor.

Forum tersebut melibatkan berbagai entitas Telkom Group seperti PT Telkom Indonesia, Telkomsel, dan Telkom University, bersama sejumlah mitra strategis lainnya.

Beberapa inovasi yang mendapat apresiasi dalam penyelenggaraan tahun ini di antaranya SAVIA (Smart Aqua Village for Integrated Access) karya mahasiswa IPB University yang membuat solusi akses air bersih berbasis teknologi di Desa Sukaharja.

Selain itu, terdapat i-Chat 2.0 yang memanfaatkan AI untuk mendukung pendidikan inklusif bagi guru dan siswa disabilitas.

“Melalui Innovillage, TelkomGroup ingin terus membuka ruang kolaborasi bagi generasi muda untuk menciptakan inovasi sosial berbasis teknologi,” kata Riza.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah sektor strategis yang akan terus didorong untuk menciptakan lapangan kerja di Tanah Air, antara lain sektor hilirisasi industri, ketahanan pangan, hingga ekonomi hijau.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menyampaikan bahwa kenaikan jumlah penduduk bekerja saat ini masih ditopang sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.

Pemerintah pun berupaya memperluas basis penciptaan kerja melalui sektor-sektor prioritas yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan dan Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN).

“Hilirisasi industri menjadi sektor yang terus didorong karena mampu menciptakan lapangan kerja baru dengan kebutuhan tenaga kerja yang besar dan lebih terampil,” kata Anwar kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, hilirisasi industri menjadi salah satu tulang punggung transformasi ekonomi nasional melalui pengolahan mineral seperti nikel, tembaga, dan bauksit, serta sumber daya alam unggulan lain. Sektor ini dinilai dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus menyerap tenaga kerja terampil dalam jumlah besar.

Selain itu, pemerintah juga menempatkan ketahanan pangan sebagai sektor strategis pencipta lapangan kerja. Program ini dijalankan melalui modernisasi pertanian berbasis smart farming, pengembangan lumbung pangan alias food estate, hingga penguatan industri agromaritim.

Anwar mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga termasuk dalam klaster tersebut, mengingat dampaknya yang menjangkau sektor pertanian, kehutanan, perikanan, hingga penyediaan akomodasi dan makan minum.

Kemnaker juga melihat ekonomi hijau atau green jobs akan menjadi sumber pertumbuhan tenaga kerja baru dalam beberapa tahun mendatang.

“Outlook Ketenagakerjaan 2026 memproyeksikan terciptanya 3,88 juta pekerjaan hijau, terutama di bidang energi terbarukan, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga teknisi kendaraan listrik,” ujarnya.

Pemerintah disebutnya juga mempercepat pengembangan sektor ekonomi digital dan kreatif, dengan fokus pada peningkatan literasi digital dan pengembangan talenta digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi platform serta UMKM.

Selain itu, Anwar menyebut pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih turut disiapkan sebagai sumber penciptaan kerja baru hingga 2 juta orang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembukaan lapangan kerja besar-besaran dan peningkatan serapan kerja formal sebagai salah satu sasaran pembangunan yang akan ditempuh pemerintah pada 2027.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

“Kami juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2027 dari sebelumnya 35% di tahun 2026, atau naik 5,81%,” ujar Prabowo.