Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak pada Januari 2026 sebesar Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,8% (year on year/YoY) dibandingkan Januari 2025.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak APBN pada bulan pertama 2025 yakni hanya Rp88,9 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pertumbuhan double digit penerimaan pajak awal 2026 itu didorong oleh pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 7% (YoY) dan penurunan pengembalian pajak (restitusi) sebesar minus 23% (YoY). Dengan demikian, terangnya, seluruh jenis pajak mencatat pertumbuhan positif secara neto.

"Gambaran penerimaan pajak Januari ini menunjukkan bahwa kelihatannya betul-betul memang pembalikan arah ekonomi sedang terjadi sehingga sehingga pendapatan pajaknya tumbuh dari tahun lalu," terangnya pada rapat bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Namun demikian, kinerja penerimaan negara lainnya justru anjlok. Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Januari lalu Rp22,6 triliun atau turun 14% (YoY) dari Januari 2025 yakni Rp26,3 triliun. Purbaya mengatakan penurunan itu salah satunya disebabkan oleh lonjakan impor dengan tarif atau bea impor 0%.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyelesaikan sejumlah free trade agreement (FTA) dengan berbagai negara sehingga membebaskan bea masuk impor.

Di sisi lain, dia turut menyoroti penurunan harga CPO 13,5% (YoY) dari US$1.059 per metrik ton menjadi kini US$916 per metrik ton.

Adapun terkait dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kontraksi terjadi lantaran hilagnya penerimaan kekayaan negara yang dipisahkan (KND) yaitu dividen BUMN.

Pada Januari 2025, saat dividen perusahaan pelat merah masih masuk ke kas negara, penerimaan PNBP di awal tahun lalu masih sebesar Rp42,1 triliun. Pada awal tahun ini, realisasi PNBP turun 19,7% (YoY) menjadi Rp33,9 triliun. Hal ini lantaran kini dividen BUMN sudah dikelola di bawah Danantara sesuai amanat UU No.1/2025 tentang BUMN.

"Hingga 31 Januari 2026 realisasi penerimaan negara mencapai Rp172,7 triliun atau tumbuh 9,8% secara tahunan," terangnya.

Adapun pemerintah memasang target penerimaan negara secara keseluruhan tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun. Kontribusi terbesar masih dari pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, serta diikuti kepabeanan dan cukai Rp336 triliun dan PNBP Rp459,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak pada Januari 2026 sebesar Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,8% (year on year/YoY) dibandingkan Januari 2025.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak APBN pada bulan pertama 2025 yakni hanya Rp88,9 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pertumbuhan double digit penerimaan pajak awal 2026 itu didorong oleh pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 7% (YoY) dan penurunan pengembalian pajak (restitusi) sebesar minus 23% (YoY). Dengan demikian, terangnya, seluruh jenis pajak mencatat pertumbuhan positif secara neto.

"Gambaran penerimaan pajak Januari ini menunjukkan bahwa kelihatannya betul-betul memang pembalikan arah ekonomi sedang terjadi sehingga sehingga pendapatan pajaknya tumbuh dari tahun lalu," terangnya pada rapat bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Namun demikian, kinerja penerimaan negara lainnya justru anjlok. Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Januari lalu Rp22,6 triliun atau turun 14% (YoY) dari Januari 2025 yakni Rp26,3 triliun. Purbaya mengatakan penurunan itu salah satunya disebabkan oleh lonjakan impor dengan tarif atau bea impor 0%.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyelesaikan sejumlah free trade agreement (FTA) dengan berbagai negara sehingga membebaskan bea masuk impor.

Di sisi lain, dia turut menyoroti penurunan harga CPO 13,5% (YoY) dari US$1.059 per metrik ton menjadi kini US$916 per metrik ton.

Adapun terkait dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kontraksi terjadi lantaran hilagnya penerimaan kekayaan negara yang dipisahkan (KND) yaitu dividen BUMN.

Pada Januari 2025, saat dividen perusahaan pelat merah masih masuk ke kas negara, penerimaan PNBP di awal tahun lalu masih sebesar Rp42,1 triliun. Pada awal tahun ini, realisasi PNBP turun 19,7% (YoY) menjadi Rp33,9 triliun. Hal ini lantaran kini dividen BUMN sudah dikelola di bawah Danantara sesuai amanat UU No.1/2025 tentang BUMN.

"Hingga 31 Januari 2026 realisasi penerimaan negara mencapai Rp172,7 triliun atau tumbuh 9,8% secara tahunan," terangnya.

Adapun pemerintah memasang target penerimaan negara secara keseluruhan tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun. Kontribusi terbesar masih dari pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, serta diikuti kepabeanan dan cukai Rp336 triliun dan PNBP Rp459,2 triliun.