Dalam waktu dekat saya akan eksekusi karena pemetaannya udah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pihaknya segera mengeksekusi penertiban aktivitas pertambangan ilegal, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam waktu dekat saya akan eksekusi karena pemetaannya udah,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Bahlil menyampaikan sudah melaporkan perkembangan terkini kepada Presiden Prabowo Subianto ketika menemuinya pada Kamis (16/4).

Terkait jumlah luasan lahan, Bahlil mengatakan akan mengungkapkannya di kesempatan lain.

Luas lahan tersebut, lanjut dia, nantinya meliputi hasil evaluasi lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berlokasi di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan konservasi, maupun cagar alam.

“Termasuk wilayah hutan-hutan yang belum ada izin IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dan izin yang tidak dapat dikonversi. Totalnya nanti kami sampaikan berapa jumlah luasan,” ujar Bahlil.

Sekretariat Presiden dalam siaran resminya yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, menjelaskan langkah tegas pemerintah itu menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan nasional, yang tidak hanya memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

“Dengan penataan IUP yang lebih disiplin dan terukur, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan bangsa, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” demikian siaran resmi Sekretariat Presiden RI.

Dalam Rapat Kerja Pemerintah minggu lalu, Presiden Prabowo menyoroti adanya ratusan izin tambang yang dicurigai ilegal.

“Jadi, ini ada sekian ratus. Menteri ESDM segera evaluasi! Kalau tak jelas, cabut semua itu! Kita sudah tak ada waktu untuk terlalu kasihan, tak ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” kata Presiden Prabowo saat Rapat Kerja Pemerintah di Istana minggu lalu.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai penertiban tambang ilegal menjadi kunci untuk menjaga pasokan mineral kritis dalam rangka memastikan agenda hilirisasi berjalan optimal guna mendorong industrialisasi nasional.

“Menertibkan, mengamankan pasokan mineral kritis, reserve, dan memanfaatkannya untuk agenda nasional hilirisasi tetap menjadi agenda yang krusial untuk mendorong industrialisasi dan juga meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Faisal dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurutnya, mineral kritis merupakan sumber daya tidak terbarukan yang perlu dikelola secara strategis agar tidak habis tanpa memberikan manfaat ekonomi maksimal.

Negara-negara yang memahami pentingnya mineral kritis cenderung menjaga cadangan mereka untuk menopang industrialisasi jangka panjang, khususnya pada sektor manufaktur berteknologi tinggi.

“Kalau kita ingin naik kelas dalam rantai pasok global, kita perlu menjaga pasokan di dalam negeri dan memanfaatkannya untuk hilirisasi agar ada nilai tambah,” katanya.

Ia menilai dinamika global juga meningkatkan persaingan mendapatkan akses terhadap mineral kritis, termasuk potensi tekanan agar negara pemilik sumber daya membuka akses bahan mentah secara langsung.

“Kalau tidak hati-hati, ada risiko pihak luar meminta akses penuh terhadap mineral kritis kita. Ini bisa bertentangan dengan kebijakan hilirisasi apabila bahan mentah diambil langsung tanpa diproses di dalam negeri,” ujarnya.

Penertiban tambang ilegal dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan penguatan industrialisasi nasional.

Dengan memastikan pasokan mineral strategis tetap terkendali dan memberikan nilai tambah di dalam negeri, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah terus memperkuat penertiban tambang ilegal melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) atau Satgas Halilintar sepanjang 2025 hingga awal 2026.

Sepanjang periode tersebut, Satgas Halilintar menguasai kembali hampir 10.000 hektare lahan tambang dari lebih dari 100 perusahaan yang terindikasi melakukan aktivitas tanpa izin di kawasan hutan. Komoditas yang teridentifikasi mencakup batu bara, nikel, emas, pasir kuarsa, dan batu kapur yang tersebar di berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Maluku Utara.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Saya rasa tetap sentimen global, bagaimana pun, ada pengaruh-pengaruh bangsa (Indonesia). Contohnya soal tembaga, kita cuma 4 persen. Tetapi begitu longsornya Freeport, kan harganya naik juga 4 persen ternyata berpengaruh juga,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai lonjakan harga timah dari 33 ribu dolar AS ke kisaran 50 ribu dolar AS disebabkan oleh penertiban tambang ilegal di Indonesia.

“Nyatanya, kalau misalnya kita tertibkan benar, nyatanya (harganya) juga terkerek (naik),” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa.

Tri menyampaikan bahwa kenaikan harga timah tersebut merupakan efek domino imbas penertiban tambang ilegal, sehingga Indonesia bisa mengurangi penyelundupan timah yang diperjualbelikan di pasar internasional.

Dengan demikian, Indonesia diyakini oleh Tri memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sentimen global ihwal harga komoditas.

“Saya rasa tetap sentimen global, bagaimana pun, ada pengaruh-pengaruh bangsa (Indonesia). Contohnya soal tembaga, kita cuma 4 persen. Tetapi begitu longsornya Freeport, kan harganya naik juga 4 persen ternyata berpengaruh juga,” kata Tri.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) fokus memberantas tambang ilegal melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk memperbaiki tata kelola pertambangan mineral dan batu bara (minerba) Indonesia.

Dirjen Gakkum ESDM Rilke Jeffri Huwae menambahkan, upaya ini juga akan memperkuat ekosistem usaha BUMN tambang seperti PT Timah, yang selama ini tidak hanya merugikan korporasi tapi juga rusaknya kelestarian lingkungan hidup akibat praktik tambang yang tidak bertanggungjawab.

Rilke menegaskan, pemerintah akan bersikap tegas terhadap pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melakukan pelanggaran. Sanksi administratif, termasuk pencabutan izin, akan diterapkan bagi perusahaan yang terbukti melanggar.

Ekspor komoditas timah dari Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Oktober 2025 mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 48,44 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu September 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Bangka Belitung menyebut kontraksi ekspor timah ini dipicu oleh perbaikan tata kelola timah yang sedang berlangsung.

Sejalan dengan upaya pemerintah, pada 27 Oktober 2025, London Metal Exchange (LME) menetapkan harga timah di angka 36.435 dolar AS per ton. Harga tersebut lantas melonjak menjadi di kisaran 55.005 dolar AS per ton pada 26 Januari 2025.

Angka tersebut menunjukkan terjadi peningkatan harga komoditas sebesar 50,97 persen dalam waktu tiga bulan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya berkomitmen menertibkan tambang ilegal seusai melakukan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/11/2025).

"Kami, di ESDM fokus menertibkan tambangnya. Banyak penambang yang melakukan penambangan tidak ada izinnya, tidak ada IPPKH (izin pinjam pakai kawasan hutannya)," kata Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Sejumlah temuan yang ia paparkan adalah penambang yang sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP), namun belum memiliki IPPKH.

Dengan demikian, pertambangan tersebut digolongkan sebagai pertambangan ilegal, meskipun sudah memiliki IUP.

Kegiatan pertambangan tanpa IPPKH tersebut lantas menyebabkan kawasan hutan dipenuhi oleh lubang-lubang dan mengalami kerusakan lingkungan.

"Itu semuanya akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Kami tidak ingin (lebih parah), jadi kami tertibkan semuanya. Jangan sampai ada gerakan-gerakan tambahan lagi," tutur dia.

Bahlil menyampaikan pertambangan ilegal tanpa IPPKH itu menjadi salah satu poin bahasan dalam ratas di Hambalang.

Ratas itu, sambung dia, membahas mengenai hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.

Penertiban kawasan hutan pun dibagi menjadi dua fokus, yakni kawasan hutan yang terkait dengan perkebunan, serta kawasan hutan yang terkait dengan tambang.

"Kemarin, kami membahas betul, karena berbagai macam dinamika lapangan. Saya juga kan turun terus ke lapangan," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di kediamannya, Minggu (23/11/2025), memfokuskan pembahasan pada penanganan kawasan-kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.

Presiden menekankan perlunya langkah terpadu lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif di wilayah-wilayah rawan tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025