Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup Djarum PT Remala Abadi Tbk. (DATA) menunjuk Hartono Tanuwidjaja sebagai komisaris perseroan. Pengangkatan tersebut diputuskan dalam rapat umum pemegang saham yang digelar pada 22 Juni 2026.

Direktur Utama Remala Abadi Agus Setiono mengatakan pemegang saham menyetujui pengangkatan Hartono Tanuwidjaja sebagai komisaris perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya rapat hingga penutupan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada 2028.

“Pemegang saham menyetujui pengangkatan Bapak Hartono Tanuwidjaja sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028,” ujar Agus dalam keterbukaan informasi, Selasa (23/6/2026).

Seiring dengan keputusan tersebut, perseroan juga menetapkan susunan direksi dan dewan komisaris untuk periode hingga RUPST 2028. Agus Setiono tetap menjabat sebagai Direktur Utama, didampingi Adrian Renaldy sebagai direktur.

Sementara itu, jajaran dewan komisaris terdiri atas Anita Anwar sebagai Komisaris Utama, Hartono Tanuwidjaja sebagai Komisaris, serta Ahmad Alamsyah Saragih sebagai Komisaris Independen.

Perseroan juga memberikan kuasa kepada direksi untuk menuangkan keputusan mengenai susunan direksi dan dewan komisaris tersebut ke dalam akta notaris serta menyampaikan perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manajemen menyatakan perubahan susunan pengurus tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, aspek hukum, maupun kelangsungan usaha perseroan.

Hartono Tanuwidjaja sendiri merupakan profesional di bidang keuangan dan akuntansi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Sebelum bergabung dengan Remala Abadi, dia menjabat sebagai Direktur Keuangan iForte sejak Juni 2018.

Sebelum itu, Hartono juga pernah menduduki berbagai posisi senior di sejumlah perusahaan dengan latar belakang industri yang beragam, mulai dari manufaktur, perdagangan hingga perusahaan konsultan di Jakarta. Dia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada 1992.

Jakarta, CNBC Indonesia - Helmy Yahya buka suara perihal dirinya tak jadi diangkat menjadi Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR). Presenter kondang itu mengaku baik-baik saja dan lebih bahagia dengan keputusan tersebut.

Helmy kemudian mengungkapkan bahwa ia tidak melamar untuk mengisi jabatan di BPD pentolan tersebut. Ia mengaku diminta oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk mengemban jabatan tersebut.

"Jadi sebenarnya, toh saya juga tidak melamar untuk menjadi jabatan ini. Enggak, saya itu diminta oleh KDM untuk membantu membereskan BJB. Saya iya-in, karena saya simpati," ungkap Helmy dalam unggahan video di Instagram resminya, dikutip Kamis (13/11/2025).

Ia bercerita bahwa usai menerima tawaran tersebut, ia mengikuti seluruh prosedur yang dibutuhkan. Mulai dari coaching hingga fit and proper test atau penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ya sudah.

Helmy mengaku sudah mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk mengemban kursi Komisaris Independen BJB tersebut. Namun, dirinya hasil PKK berkata lain.

"Nah saya itu, saya pikir sudah mempersiapkan semuanya. Sampai suatu hari saya dikatakan bahwa saya dianggap tidak memenuhi syarat. Wih, saya dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi komisaris independen. Ya sudah," tuturnya.

Lantas, Helmy mencari tahu alasannya dan disinyalir ada novum, alias bukti-bukti keadaan, fakta, atau peristiwa baru yang dapat mempengaruhi hasil PKK. Ia mengatakan usai menjalani fit and proper test, ada seorang pengadu yakni petinggi yang melaporkan tindakan yang Helmy lakukan.

"Setelah saya dites ada novum, ada surat yang masuk dari seorang petinggi, seorang dirjen yang mengatakan katanya bahwa ada sesuatu yang saya lakukan," ungkapnya.

Helmy menilai, seharusnya jika benar ada novum, ia dipanggil untuk klarifikasi lebih lanjut. "Tapi tidak. Tahu-tahu OJK sudah memutuskan, saya dianggap tidak memenuhi syarat," imbuh Helmy.

Namun, ia mengucapkan terima kasih dan merasa bersyukur karena sudah mendapatkan jabatan baru yang lebih ia minati, yakni menjadi Kepala Badan Pelaksana (BP) Kawasan Rebana, lembaga yang dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan Metropolitan Rebana di Jawa Barat.

"Jadi terima kasih. Dan alhamdulillah saya sekarang juga sudah mendapatkan jabatan atau amanah yang lebih saya suka, yaitu Rebana, yaitu memanggil investor untuk investasi di kawasan industri Rebana," tukasnya.

Seperti diketahui, Helmy baru ditunjuk KDM menjadi Kepala BP Rebana pada 9 September lalu. Ia menggantikan Bernardus Djonoputro yang mengisi jabatan itu pada periode 2023 hingga 2025.

Sementara itu, Mardigu yang juga batal diangkat jadi Komisaris Utama BJB masih belum memberikan klarifikasi, namun dalam unggahan di Instagram dirinya menegaskna akan buka suara.

"I WILL SPEAK UP !! Bye bye OJK," tulis Mardigu lewat laman resmi Instagram miliknya.

Diberitakan sebelumnya, BJB akan membatalkan pengangkatan tiga pengurus pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar 1 Desember 2025 mendatang. Dalam pengumuman resminya, BJB menyampaikan akan membatalkan pengangkatan Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan Direktur Kepatuhan.

"Mata Acara merupakan tindaklanjut dari surat Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")Nomor SR-294/PB.02/2025, SR-356/PB.02/2025 dan S-338/KO.12/2025," kata BJB dalam pengumumannya, dikutip Senin (10/11/2025).

Sebelumnya, para pemegang saham BJB telah mengangkat Wowiek Prasantyo sebagai komisaris utama independen, Helmy Yahya sebagai komisaris independen, dan Joko Hartono Kalisman sebagai direktur kepatuhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 16 April 2025 lalu.

Hingga berita ini diterbitkan, CNBC Indonesia telah menghubungi manajemen BJB dan OJK terkait rencana pembatalan tersebut, namun tidak segera mendapatkan respons.

Namun, belum lama ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tanggapan umum terkait fit and proper test kepada CNBC Indonesia. Ia mengatakan proses PKK akan berjalan fair, objektif, dan akuntabel.

Dian menyebut tujuan proses fit and proper itu jelas untuk menjaga integritas dan profesionalisme manajemen perbankan. Bank itu, kata dia, berusaha bukan hanya dengan uang pemegang saham. Sebagai lembaga intermediasi, bank lebih banyak berusaha dengan uang masyarakat.

"Oleh karena itu, siapapun yang memimpin harus memenuhi standard profesionalisme dan integritas yang tinggi, untuk dapat menjamin keamanan uang masyarakat yang dikelolanya, dan meningkatkan kontribusi perbankan secara signifikan dalam pembiayaan ekonomi nasional," ujar Dian kepada CNBC Indonesia, Kamis (8/5/2025) lalu.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Kimia Farma Tbk (KAEF) merombak jajaran pengurus dari dewan direksi dan dewan komisari. KAEF telah mengangkat Willy Meridian sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dan mengangkat Sumarjati Arjoso sebagai Komisaris.

Perubahan tersebut telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin, (3/11/2025).

Sebagai informasi Sumarjati Arjoso merupakan politisi Partai Gerindra. Di bidang kesehatan dia beberapa kali menempati jabatan penting di antaranya Staf Ahli Menteri Kesehatan, Dirjen di Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial, serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Pemegang saham juga menyetujui pengangkatan dengan hormat Willy Meridian sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dan Sumarjati Arjoso sebagai Komisaris," tulis manajemen mengutip keterangan manajemen melalui akun sosial media Instagram, dikutip Kamis (6/11/2025).

Disebutkan, Willy Meridian menggantikan posisi Lina Sari yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Selain itu KAEF juga memberhentikan Wiku Adisasmito sebagai Komisaris.

Perseroan meyakini keputusan strategis dari pemegang saham dalam RUPSLB merupakan langkah penting bagi pertumbuhan Perseroan di masa mendatang.

"Perseroan akan terus memperkuat fundamental perusahaan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan," pungkasnya.