Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia usaha menilai kredibilitas PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) ditentukan oleh transparansi rekrutmen manajemen, kepastian hukum, serta kemampuan menjalankan pengawasan tanpa menambah beban birokrasi bagi eksportir.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai dunia usaha kini menunggu realisasi komitmen tersebut melalui proses seleksi yang terbuka, jajaran manajemen yang kredibel, serta kebijakan benturan kepentingan yang jelas.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Chandra Wahjudi mengatakan pelaku pasar membutuhkan kepastian bahwa DSI memiliki kapasitas teknis untuk menghadapi dinamika perdagangan global sekaligus menjalankan mandatnya secara profesional.

"Ini tentunya akan membantu meredakan kekhawatiran investor terkait kapasitas teknis lembaga baru tersebut," kata Chandra dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Dia menambahkan legitimasi DSI di mata dunia usaha juga bergantung pada dasar hukum yang kuat, tata kelola yang akuntabel, serta pelaksanaan kebijakan yang tidak menciptakan hambatan baru bagi pelaku ekspor.

Menurutnya, DSI dapat membantu menekan praktik under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko tanpa menambah lapisan perizinan baru.

Chandra berpendapat efektivitas pengawasan akan lebih optimal apabila DSI terhubung dengan sistem perbankan, otoritas pelabuhan, bea cukai, serta lembaga terkait lainnya. Integrasi data lintas sektor dinilai mampu menutup celah yang selama ini dimanfaatkan eksportir yang tidak patuh.

Kendati demikian, dia mengingatkan upaya penguatan pengawasan tidak boleh berujung pada tambahan proses administrasi maupun prosedur manual yang justru membebani eksportir yang telah memenuhi ketentuan.

Apindo juga memandang masa transisi hingga 1 Januari 2027 sebagai pendekatan yang tepat karena memberi waktu bagi pelaku usaha beradaptasi. Selama tahap awal, kewajiban yang diberlakukan masih terbatas pada pelaporan ekspor tanpa mengubah jalur perdagangan yang telah berjalan sehingga dinilai dapat meminimalkan risiko guncangan regulasi.

Menurutnya, komunikasi pemerintah yang konsisten serta forum konsultasi dengan eksportir dan asosiasi perlu terus dilakukan agar masukan dunia usaha benar-benar tercermin dalam implementasi kebijakan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan DSI dibentuk untuk memperkuat pengawasan tata kelola ekspor komoditas strategis.

"Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor," katanya.

Pada tahap awal, DSI akan mengelola tata niaga tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloys. Nilai ekspor ketiga komoditas tersebut pada 2025 mencapai US$66,13 miliar atau sekitar 23,4% dari total ekspor nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap rancangan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebagaimana diketahui, PP yang mengatur wajib parkir DHE eksportir SDA di dalam negeri 100% selama 12 bulan itu diubah oleh pemerintah lantaran dinilai belum efektif berdampak ke cadangan devisa (cadev).

Purbaya mengungkap berdasarkan informasi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) bahwa beleid dimaksud sudah ditandatangani Presiden Prabowo sejak Jumat (2/1/2026).

"Jadi sudah clear itu, sudah disetujui Presiden tinggal pengundangan saja, jadi pasti jalan seperti itu," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Purbaya memaparkan bahwa aturan DHE SDA direvisi lantaran terbukti tidak berdampak signifikan kepada posisi cadev. Misalnya, posisi cadev pada 2024 tercatat sebesar US$155,7 miliar dan hanya meningkat sekitar US$800 juta ke 2025 yakni US$156,5 miliar.

Sementara itu, surplus neraca dagang Januari-November 2025 tercatat US$38,5 miliar. Hal itu, terang Purbaya, membuat pemerintah melihat inefektivitas PP No.8/2025 meskipun adanya aliran modal keluar atau outflow.

"Jadi walaupun ada capital outflow, tetapi besarnya surplus itu sama sekali tidak nendang, tidak berdampak signifikan ke cadangan devisa kita. Jadi dari situ kami lihat kecurigaan kami peraturan DHE yang kemarin-kemarin banyak celahnya," tuturnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menduga, usai implementasi wajib parkir DHE SDA 12 bulan sebesar 100% di dalam negeri, eksportir hanya memarkirkan dananya tidak lama atau sekitar satu hari setelah melakukan retensi di bank dalam negeri.

Oleh sebab itu, revisi PP DHE SDA ini nantinya mewajibkan retensi devisa eksportir hanya di himbara sehingga mempermudah pengawasan kepatuhan eksportir.

"Kalau sekarang, walaupun kemarin outflow, tetapi inflow-nya ada. Tetapi fakta terlalu sedikit dampaknya ke cadangan devisa dengan surplus [neraca dagang] begitu besar. Artinya hampir semuanya keluar itu kira-kira," paparnya.