Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia usaha menilai kredibilitas PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) ditentukan oleh transparansi rekrutmen manajemen, kepastian hukum, serta kemampuan menjalankan pengawasan tanpa menambah beban birokrasi bagi eksportir.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai dunia usaha kini menunggu realisasi komitmen tersebut melalui proses seleksi yang terbuka, jajaran manajemen yang kredibel, serta kebijakan benturan kepentingan yang jelas.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Chandra Wahjudi mengatakan pelaku pasar membutuhkan kepastian bahwa DSI memiliki kapasitas teknis untuk menghadapi dinamika perdagangan global sekaligus menjalankan mandatnya secara profesional.

"Ini tentunya akan membantu meredakan kekhawatiran investor terkait kapasitas teknis lembaga baru tersebut," kata Chandra dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Dia menambahkan legitimasi DSI di mata dunia usaha juga bergantung pada dasar hukum yang kuat, tata kelola yang akuntabel, serta pelaksanaan kebijakan yang tidak menciptakan hambatan baru bagi pelaku ekspor.

Menurutnya, DSI dapat membantu menekan praktik under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko tanpa menambah lapisan perizinan baru.

Chandra berpendapat efektivitas pengawasan akan lebih optimal apabila DSI terhubung dengan sistem perbankan, otoritas pelabuhan, bea cukai, serta lembaga terkait lainnya. Integrasi data lintas sektor dinilai mampu menutup celah yang selama ini dimanfaatkan eksportir yang tidak patuh.

Kendati demikian, dia mengingatkan upaya penguatan pengawasan tidak boleh berujung pada tambahan proses administrasi maupun prosedur manual yang justru membebani eksportir yang telah memenuhi ketentuan.

Apindo juga memandang masa transisi hingga 1 Januari 2027 sebagai pendekatan yang tepat karena memberi waktu bagi pelaku usaha beradaptasi. Selama tahap awal, kewajiban yang diberlakukan masih terbatas pada pelaporan ekspor tanpa mengubah jalur perdagangan yang telah berjalan sehingga dinilai dapat meminimalkan risiko guncangan regulasi.

Menurutnya, komunikasi pemerintah yang konsisten serta forum konsultasi dengan eksportir dan asosiasi perlu terus dilakukan agar masukan dunia usaha benar-benar tercermin dalam implementasi kebijakan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan DSI dibentuk untuk memperkuat pengawasan tata kelola ekspor komoditas strategis.

"Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor," katanya.

Pada tahap awal, DSI akan mengelola tata niaga tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloys. Nilai ekspor ketiga komoditas tersebut pada 2025 mencapai US$66,13 miliar atau sekitar 23,4% dari total ekspor nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Selasa (23/6/2026) mengatakan bahwa biaya konflik Iran mencapai sekitar 80 miliar dolar AS (sekitar Rp1.433 triliun) Namun, menurutnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasil yang berhasil dicapai Washington, yaitu memastikan Iran tidak menimbulkan ancaman nuklir.

“Itu sangat murah dibandingkan dengan apa yang kami lakukan. Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Iran tidak akan pernah bisa menggunakan senjata nuklir,” kata Trump kepada PBS News ketika ditanya mengenai jumlah dana yang dilaporkan diminta Pentagon kepada Kongres.

“Dan jika Anda tidak melakukan ini, maka mereka akan memiliki senjata nuklir, dan kemudian saat itulah Anda akan melihat keuntungan yang sebenarnya,” sambungnya.

Pekan lalu, The Wall Street Journal, mengutip sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, melaporkan bahwa Departemen Pertahanan AS (Pentagon) telah meminta Kongres untuk mengalokasikan tambahan 80 miliar dolar AS guna menutupi biaya operasi yang berkaitan dengan Iran serta pengeluaran lainnya.

Selain itu, pimpinan Pentagon memperingatkan bahwa dana untuk operasi militer dapat mulai menipis pada musim panas ini apabila Kongres gagal mengesahkan rancangan undang-undang anggaran pertahanan yang baru, tambah laporan tersebut.

Anggaran Pentagon untuk tahun fiskal 2026 saat ini mencapai sekitar 1 triliun dolar AS.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang mengakibatkan kerusakan serta korban jiwa di kalangan sipil.

Pada malam menuju 18 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani sebuah memorandum yang mengatur penghentian konflik militer. Memorandum tersebut juga menetapkan jangka waktu bagi AS untuk mencabut blokade laut serta pemulihan lalu lintas pelayaran Iran melalui Selat Hormuz.

Bisnis.com, DENPASAR — Perdagangan global saat ini menghadapi perubahan yang semakin kompleks. Selain persaingan produk dan jasa yang semakin ketat, pelaku usaha juga dituntut memenuhi berbagai persyaratan baru terkait keamanan, mutu, ketertelusuran rantai pasok, hingga keberlanjutan lingkungan.
Kepala BSN selaku Ketua KAN Donny Purnomo Januardhi Effyandono menjelaskan di tengah kondisi tersebut, akreditasi menjadi instrumen strategis untuk membangun kepercayaan dan memastikan hasil pengujian, inspeksi, sertifikasi, serta verifikasi dapat diterima secara luas di tingkat internasional.
Isu tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meeting 2026 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali.
Sebagai informasi, APAC Annual Meeting 2026 dihadiri oleh delegasi badan akreditasi, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.
Donny menjelaskan akreditasi kini tidak lagi hanya dipandang sebagai proses teknis untuk menilai kompetensi suatu lembaga, melainkan telah menjadi bagian penting dari infrastruktur ekonomi yang menentukan daya saing suatu negara.
“Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat dan meningkatnya tuntutan pasar global terhadap aspek mutu, keamanan, serta keberlanjutan, akreditasi berperan sebagai pembangun kepercayaan. Akreditasi memastikan bahwa lembaga yang melakukan pengujian, inspeksi, sertifikasi, maupun verifikasi memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya dipercaya oleh regulator, pelaku usaha, dan konsumen,” tutur Donny, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, tantangan perdagangan global saat ini semakin berkembang. Selain menghadapi transformasi digital dan munculnya berbagai teknologi baru seperti kecerdasan buatan, kendaraan listrik, energi terbarukan, dan teknologi kesehatan, dunia juga menghadapi tuntutan yang semakin kuat terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan.
Salah satu contoh nyata adalah penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan berbagai komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa, termasuk kelapa sawit, dapat dibuktikan bebas dari deforestasi.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa daya saing produk saat ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan harga, tetapi juga kemampuan membuktikan kepatuhan terhadap berbagai persyaratan keberlanjutan yang semakin ketat.
“Keberlanjutan tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dapat dibuktikan. Karena itu, dibutuhkan sistem penilaian kesesuaian yang kredibel dan lembaga yang kompeten untuk melakukan sertifikasi maupun verifikasi. Akreditasi menjadi fondasi yang memastikan proses tersebut berjalan secara independen, transparan, dan dapat dipercaya,” jelas Donny.
Dalam konteks industri kelapa sawit, BSN melalui KAN terus memperkuat sistem akreditasi untuk mendukung implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Penguatan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi ISPO diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas hasil sertifikasi, memperkuat ketertelusuran rantai pasok, serta mendukung pemenuhan tuntutan pasar global terhadap aspek keberlanjutan.
Melalui pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangements) yang dimiliki organisasi akreditasi internasional dan regional, hasil pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dari lembaga yang diakreditasi KAN dapat diterima di berbagai negara tanpa perlu dilakukan pengujian ulang.

Kondisi ini membantu mengurangi hambatan teknis perdagangan, menekan biaya kepatuhan, dan mempercepat akses pasar bagi produk Indonesia.
Penguatan sistem akreditasi nasional juga tercermin dari capaian Indonesia dalam pembangunan Infrastruktur Mutu Nasional. Berdasarkan hasil Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2025, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-23 dunia dan menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN dalam bidang Infrastruktur Mutu Nasional.
Donny menyebut pada pilar akreditasi Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-4 dunia dari 185 negara yang dievaluasi. Capaian tersebut menunjukkan pengakuan internasional yang kuat terhadap sistem akreditasi Indonesia dan menjadi modal penting untuk mendukung peningkatan daya saing nasional.
Meski telah memperoleh pengakuan internasional yang kuat, Donny menilai sistem akreditasi Indonesia harus terus berkembang untuk menjawab tantangan ekonomi masa depan. Pengembangan skema akreditasi baru guna mendukung ekonomi digital, teknologi maju, transisi energi, serta kebutuhan verifikasi keberlanjutan menjadi agenda strategis yang perlu terus diperkuat.
“Akreditasi bukan sekadar instrumen teknis, melainkan infrastruktur kepercayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketika hasil pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dipercaya secara global, produk Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk menembus pasar internasional, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat daya saing nasional,” kata Donny.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (IPCM) sukses mencatat pertumbuhan kinerja keuangan sepanjang lima tahun terakhir. Manajemen melihat prospek industri logistik pelabuhan dan pelayaran di Indonesia cukup menjanjikan meski tak lepas dari tantangan.

Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Shanti Puruhita memaparkan bahwa sepanjang 2020-2025, perseroan mencatat compound annual growth rate (CAGR) pendapatan sebesar 16,22%, sementara CAGR laba bersih perseroan dalam 5 tahun di level 19,61%.

Shanti mengatakan bahwa perseroan mampu menjaga kinerja fundamentalnya meskipun sempat dihantam pandemi covid-19 yang efeknya masih terasa di 2020 hingga 2021. Hal ini menjadi bukti sektor bisnis ini punya posisi strategis yang memiliki demand besar bahkan di momen krisis.

"Walaupun terjadi covid, namun karena kebutuhan dasar akan energi tetap ada, modal vital transportasi di seluruh dunia tetap melalui pelabuhan. Walaupun terjadi pembatasan di sektor udara, sektor pelabuhan tidak akan terjadi pembatasan. Begitu pula barang-barang energi yang sudah terjadwal untuk keluar," ujarnya dalam online public expose, Selasa (9/6/2026).

Berbicara ihwal outlook dan potensi industri ini ke depan, Shanti memaparkan bahwa Indonesia memiliki 947 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan 1.402 Terminal Khusus (Tersus) yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Manajemen melihat hal ini menjadi peluang besar bagi IPCM untuk berkolaborasi memberikan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di setiap titik.

Belum lagi, Indonesia memiliki jalur strategis Selat Malaka yang menjadi titik perdagangan global yang dilalui 22% lalu lintas global.

"Kami mencatat kurang lebih di tahun 2025 ada 102.500 kapal yang bergerak hilir mudik melewati jalur selat malaka ini, karena selat ini menghubungkan 300 lebih pelabuhan internasional yang ada di dunia," jelasnya.

Sementara dari sisi tantangan, lonjakan harga minyak dunia menjadi faktor yang dirasakan seluruh perusahaan di sektor logistik. Disulut perang Timur Tengah, minyak mentah WTI saat ini berada di level US$90,28 per barel. Kondisi ini memicu kenaikan bahan bakar domestik.

"Karena buat kami harga BBM memang menjadi major, karena cost kami yang utama adalah bahan bakar ini," pungkasnya.

Berdasarkan laporan keuangan triwulan I/2026 yang tidak diaudit, IPCM membukukan total beban pokok pendapatan sebesar Rp252,12 miliar. Dari angka itu, 30,9% atau Rp82,85 miliar adalah untuk penggunaan bahan bakar, pelumas, air dan makanan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat sinergi guna mengoptimalkan pemanfaatan berbagai perjanjian dagang internasional yang telah berlaku.

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan strategi ini menjadi upaya pemerintah untuk memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, serta menjaga momentum positif kinerja perdagangan Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

Menurut dia, berbagai perjanjian perdagangan yang telah disepakati Indonesia merupakan instrumen strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor dan diversifikasi pasar.

"Kita patut optimistis karena kinerja perdagangan Indonesia terus menunjukkan ketahanan yang kuat," ujar Wakil Menteri Perdagangan saat membuka "Rapat Pembahasan Utilisasi Perjanjian Dagang" di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pada 2025, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 41,05 miliar dolar AS.

Tren positif tersebut berlanjut pada periode Januari-April 2026 dengan surplus mencapai 5,64 miliar dolar AS dan pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 6,28 persen secara tahunan.

Saat ini, Indonesia telah memiliki 25 perjanjian perdagangan internasional, yang mencakup lebih dari 35 negara mitra di berbagai kawasan dunia.

Negara-negara mitra tersebut merepresentasikan sekitar sepertiga produk domestik bruto (PDB) global dan lebih dari separuh populasi dunia.

Pada 2025, hampir 68 persen ekspor Indonesia ditujukan ke negara-negara mitra perjanjian dagang.

Menurut Wakil Menteri Perdagangan, capaian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian dagang telah menjadi fondasi penting dalam memperkuat akses pasar bagi produk Indonesia.

"Oleh karena itu, peningkatan pemanfaatan fasilitas yang tersedia dalam perjanjian dagang menjadi agenda strategis yang perlu terus didorong bersama," sebutnya.

Salah satu contoh keberhasilan pemanfaatan perjanjian dagang terlihat pada implementasi Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA).

Sejak mulai berlaku pada September 2023, hubungan perdagangan kedua negara menunjukkan perkembangan yang positif.

Neraca perdagangan Indonesia dengan Uni Emirat Arab yang sebelumnya mengalami defisit berbalik mencatat surplus hingga 1,62 miliar dolar AS bagi RI pada 2025.

Untuk mendorong semakin banyak pelaku usaha memanfaatkan fasilitas perjanjian dagang, Kementerian Perdagangan terus memperkuat berbagai program pendampingan dan fasilitasi.

Upaya tersebut dilakukan melalui diseminasi informasi berbasis potensi ekspor daerah, penyelenggaraan coaching clinic bagi eksportir, serta pengembangan sistem elektronik surat keterangan asal (e-SKA) yang semakin mempermudah proses administrasi perdagangan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Perdagangan juga mengajak Kadin Indonesia untuk memperluas kolaborasi melalui penyelenggaraan berbagai forum interaktif yang dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di berbagai daerah.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh pelaku usaha, khususnya UMKM dan eksportir baru, dapat memanfaatkan peluang yang telah dibuka melalui berbagai perjanjian dagang. Pemerintah siap memberikan pendampingan yang lebih intensif agar manfaat perjanjian dagang dapat dirasakan secara nyata oleh dunia usaha dan masyarakat," tegasnya.

Kementerian Perdagangan meyakini bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha akan menjadi kunci dalam meningkatkan pemanfaatan perjanjian dagang, memperluas pasar ekspor nontradisional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Melalui kolaborasi yang semakin erat dengan Kadin dan para pelaku usaha, Wamendag Roro pun optimistis perjanjian dagang yang telah dimiliki Indonesia dapat menjadi akselerator pertumbuhan ekspor nasional, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing ekonomi Indonesia di pasar internasional.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Blokade total dan kekacauan logistik di Selat Hormuz akibat konflik Iran benar-benar memaksa raksasa ekonomi Asia memutar otak. Enggan membiarkan ekonominya lumpuh, India kini dilaporkan tengah mengambil langkah ekstrem yakni melirik Jalur Laut Utara (Northern Sea Route/NSR) yang membelah samudera es Arktik milik Rusia.

Rencana ambisius ini dibongkar langsung oleh Alexey Chekunkov, Menteri Pengembangan Timur Jauh dan Arktik Rusia, di sela-sela gelaran akbar St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2026).

Bos Raksasa Minyak Rusia: AS Untung Besar di Balik Penutupan Selat Hormuz



Chekunkov mengungkapkan, bahwa New Delhi kini sangat tertarik untuk memperpanjang jalur transportasi laut internasional mereka yang menghubungkan Vladivostok dan Chennai (Koridor Maritim Timur), agar bisa tembus langsung ke pasar Eropa melalui jalur es Arktik tersebut.

Pangkas Waktu Jauh Lebih Cepat daripada Lewat Suez

Rusia diketahui memang sudah lama berambisi menyulap NSR -jalur pelayaran terpendek yang menghubungkan Asia Timur dan Eropa di sepanjang pantai utara Rusia- menjadi jalur nadi perdagangan dunia baru. Kremlin bahkan telah menggelontorkan investasi raksasa untuk memperkuat infrastruktur di wilayah beku tersebut.

Bagi India, jalur alternatif ini menawarkan keuntungan logistik yang luar biasa jika dibandingkan dengan rute Terusan Suez. Salah satunya menghemat jarak hingga 40%, dimana jalur es Arktik mampu memotong jarak pelayaran global secara drastis.

Hemat waktu bisa sampai 2 minggu, kapal kargo tidak perlu lagi mengantre atau memutar jauh, menghemat waktu tempuh hingga 14 hari perjalanan. Keberhasilan ini sebelumnya telah dibuktikan oleh raksasa energi Rusia, Gazprom, saat sukses mengirimkan pasokan gas alam cair (LNG) perdana ke China lewat jalur Arktik.

"Pihak India sangat tertarik dengan proyek ini. Kami memiliki kapasitas bersama yang luar biasa untuk mengembangkan armada kapal pemecah es dan pengiriman kontainer bersama, dan itu sedang berjalan sekarang," tegas Chekunkov.

Ketika Samudera Es Jadi Solusi Krisis Timur Tengah

Mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa jalur pelayaran ekstrem yang dipenuhi bongkahan es raksasa justru dinilai jauh lebih aman dan seksi ketimbang jalur hangat di Timur Tengah. Namun ketakutan global terhadap blokade tanker di Selat Hormuz telah mengubah kalkulasi risiko para pelaku bisnis internasional. Keamanan pasokan kini jauh lebih berharga ketimbang hambatan alam.

Keseriusan India bukan sekadar gertakan di atas kertas. Guna menaklukkan ganasnya perairan Arktik, galangan kapal India saat ini tengah mengebut pembangunan 4 kapal pemecah es (icebreaker) non-nuklir.

Barat Remehkan Blokade Selat Hormuz, Pasokan Minyak Dunia di Titik Kritis



Langkah ini mempertegas kedekatan hubungan antara Perdana Menteri Narendra Modi dengan pihak Rusia. Keduanya sukses menghidupkan kembali Koridor Maritim Timur (EMC) -jalur dagang era Uni Soviet tahun 1960-an yang sempat mati suri- menjadi jalur logistik super sibuk sejak tahun 2024 lalu.

Bisnis.com,JAKARTA — Penunjukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir satu pintu komoditas sumber daya alam kembali menempatkan Indonesia pada persimpangan penting dalam tata kelola perdagangan global. Skema ini mencakup komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), batu bara, hingga ferro alloy (paduan besi) yang selama ini menjadi penyumbang utama devisa negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kinerja ekspor CPO dan turunannya serta batu bara masih menunjukkan arah beragam. Pada Januari–April 2026, ekspor CPO dan turunannya tercatat tumbuh 16,59% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari US$7,05 miliar menjadi US$8,22 miliar.Kenaikan nilai ekspor tersebut sejalan dengan peningkatan volume pengiriman yang tumbuh 20,38% dari 6,41 juta ton menjadi 7,72 juta ton.

Sebaliknya, ekspor batu bara turun 7,27% secara tahunan dari US$8,17 miliar pada Januari–April 2025 menjadi US$7,57 miliar pada periode yang sama tahun ini. Penurunan nilai ekspor tersebut juga diikuti kontraksi volume ekspor sebesar 6,70%, dari 122,76 juta ton menjadi 114,54 juta ton.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan skema DSI tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, melainkan memperkuat pengawasan terhadap perdagangan komoditas strategis.

“Kalau pengusaha itu adalah pengusaha eksportir yang baik-baik saja sih nggak ada masalah. Perlu juga dicatat bahwa tujuan pemerintah itu bukan nyari untung lewat DSI-nya, bukan. Tapi tujuan pemerintah adalah mengamankan hak-haknya negara,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, hak negara yang dimaksud mencakup penerimaan pajak dan royalti yang berpotensi berkurang akibat praktik under invoicing maupun transfer pricing. Praktik tersebut dilakukan melalui pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah atau pengalihan transaksi ke perusahaan afiliasi di luar negeri untuk menekan kewajiban pajak.

Sudaryono mengatakan dugaan manipulasi dokumen ekspor dapat menyebabkan penerimaan negara lebih rendah dari yang semestinya.

Adapun terkait data perusahaan yang diduga melakukan praktik tersebut, dia menegaskan kewenangan pengawasannya berada di Kementerian Keuangan.

Di sisi lain, Kementan menilai perbaikan tata niaga di sektor hilir penting untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Menurut Sudaryono, harga tandan buah segar (TBS) sawit sempat tertekan meski harga CPO global tidak mengalami penurunan.

CPO RI Masih Perkasa, Batu Bara Terkoreksi

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menjelaskan pertumbuhan ekspor CPO dan turunannya pada Januari–April 2026 tidak terlepas dari karakter permintaan minyak nabati global yang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dunia. Tambahan kebutuhan komoditas ini diperkirakan mencapai sekitar 5 juta ton per tahun.

Menurutnya, minyak sawit tetap menjadi komoditas minyak nabati dominan di pasar global dengan pangsa sekitar 39,05%. Angka itu jauh mengungguli minyak kedelai dengan pangsa 29,07%, minyak rapa (rapeseed oil) 14,24%, minyak bunga matahari 10,44%, serta minyak nabati lainnya 7,19%.

Eddy menjelaskan dominasi tersebut ditopang oleh keunggulan produktivitas sawit yang mencapai sekitar 4 ton minyak per hektare per tahun, jauh di atas kedelai yang hanya sekitar 500 kilogram per hektare per tahun. Tanaman sawit juga cenderung lebih tahan terhadap fluktuasi cuaca.

Menurut Eddy, kondisi tersebut membuat permintaan terhadap minyak sawit cenderung meningkat ketika produksi minyak nabati pesaing terganggu oleh faktor cuaca. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok utama minyak nabati dunia.

Terkait implementasi DSI, Eddy menilai kebijakan tersebut dapat menjadi peluang maupun risiko bagi industri sawit nasional.

“Dengan adanya DSI bisa memperkuat tapi bisa memperlemah, apabila DSI tidak atau belum siap menjalankan mekanisme ekspor, di mana tatanan ini semuanya sudah terbentuk. Tetapi bisa memperkuat apabila DSI bisa terus melakukan diversifikasi pasar, sehingga pasar minyak sawit kita bisa bertambah,” kata Eddy, Jumat (5/6/2026).

Menurut Gapki, risiko utama yang perlu diantisipasi adalah potensi hambatan operasional atau bottleneck yang dapat mengganggu kelancaran ekspor. Jika hal tersebut terjadi, harga CPO domestik berpotensi tertekan dan berdampak pada harga TBS yang diterima petani.

Selain itu, pelaku usaha juga menyoroti aspek perlindungan data komersial dalam sistem DSI. Data terkait pembeli, volume transaksi, hingga formula kontrak dinilai harus dijaga kerahasiaannya.

“Risiko yang dikhawatirkan kalau terjadi bottleneck, dan DSI juga harus menjaga kerahasiaan data komersial, identitas buyer, volume dan formula kontrak tidak boleh bocor melalui sistem DSI,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan penurunan ekspor batu bara pada awal 2026 dipengaruhi oleh kondisi pasar global.

Menurut dia, negara tujuan utama seperti China dan India masih memiliki tingkat persediaan batu bara yang relatif tinggi sehingga menekan permintaan impor.

“Negara importir utama seperti China dan India memiliki tingkat inventori domestik yang cukup aman, sehingga menekan agresivitas pembelian,” ujar Gita kepada Bisnis.

Mengenai kebijakan ekspor satu pintu, APBI menilai perhatian pelaku usaha kini lebih tertuju pada kesiapan implementasi dibandingkan substansi kebijakan.

“Kebijakan tersebut [DSI] sudah mulai masuk tahap transisi, sehingga bagi pelaku usaha isu utamanya bukan lagi pada tataran rencana, tetapi pada kesiapan implementasi di lapangan. Karena itu, perhatian pelaku usaha saat ini lebih banyak tertuju pada kesiapan sistem dan pelaksanaan teknis di lapangan, bukan lagi pada wacana kebijakannya,” ujarnya.

Menurut APBI, kepastian implementasi menjadi penting untuk memastikan kontrak ekspor yang telah berjalan tidak terganggu. Pelaku usaha juga mengkhawatirkan potensi perpindahan pembeli ke negara pesaing apabila proses ekspor menjadi lebih panjang atau menimbulkan ketidakpastian dalam rantai pasok.

Perbaikan Tata Kelola Eskpor

Rencana penerapan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai berpotensi memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis. Namun, kebijakan tersebut belum tentu berdampak langsung terhadap harga komoditas Indonesia di pasar global.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan Indonesia memang memiliki posisi dominan dalam perdagangan minyak sawit dunia dengan pangsa sekitar 55%–60%.

Di sisi lain, ekspor komoditas utama Indonesia masih mencatat kontribusi besar terhadap penerimaan devisa. Pada Januari–April 2026, nilai ekspor CPO dan turunannya mencapai US$8,22 miliar atau tumbuh 16,59% secara tahunan. Sementara itu, ekspor batu bara tercatat US$7,57 miliar meski turun 7,27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Rizal, perbaikan tata kelola ekspor berpotensi meningkatkan penerimaan devisa. Namun, hal itu tidak berarti Indonesia dapat mengendalikan harga komoditas di pasar internasional.

“Model eksportir tunggal tidak otomatis mampu menaikkan harga jual komoditas Indonesia,” kata Rizal ketika dihubungi.

Dia menjelaskan harga CPO masih sangat dipengaruhi permintaan dari negara tujuan utama seperti India, China, dan Pakistan, serta pergerakan harga minyak nabati lain seperti kedelai dan bunga matahari.

Adapun harga batu bara lebih banyak ditentukan oleh permintaan energi global, terutama dari China dan India yang merupakan konsumen terbesar dunia.

“Oleh karena itu, pengaruh DSI terhadap harga global kemungkinan relatif terbatas, kecuali jika mampu mengelola pasokan dan kontrak ekspor secara lebih terkoordinasi,” tuturnya.

Meski demikian, Rizal menilai konsolidasi ekspor melalui DSI berpotensi meningkatkan nilai realisasi ekspor dengan mengurangi praktik underpricing, meningkatkan transparansi transaksi, serta memperkuat posisi tawar terhadap pembeli besar.

Menurutnya, struktur ekspor Indonesia selama ini relatif terfragmentasi, khususnya pada komoditas batu bara yang melibatkan banyak eksportir. Kondisi tersebut kerap memicu persaingan harga yang menekan nilai jual ekspor.

“Jika DSI mampu mengintegrasikan pemasaran dan negosiasi kontrak jangka panjang, maka margin perdagangan dapat meningkat meskipun harga global tidak berubah secara signifikan,” tuturnya.

Kendati demikian, Rizal menegaskan faktor utama yang menentukan harga ekspor tetap berasal dari dinamika pasar global.

Untuk CPO, faktor penentunya adalah permintaan dari negara tujuan utama dan harga minyak nabati substitusi. Sementara itu, harga batu bara sangat dipengaruhi kondisi ekonomi global dan kebutuhan energi negara-negara konsumen utama.

“Karena itu, meskipun DSI dapat meningkatkan efisiensi dan posisi tawar perdagangan, pengaruhnya terhadap harga komoditas tetap lebih kecil dibandingkan faktor permintaan dan pasokan global,” sambungnya.

Dari sisi pelaku usaha, skema tersebut dinilai berpotensi memberikan manfaat berupa kepastian pasar, efisiensi logistik, akses pembiayaan perdagangan yang lebih kuat, serta posisi tawar yang lebih baik dalam kontrak ekspor.

Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada tata kelola dan kesiapan implementasi. Menurut Rizal, pengalaman sejumlah negara menunjukkan sentralisasi perdagangan tanpa tata kelola yang baik justru dapat memunculkan inefisiensi dan mengurangi daya saing ekspor.

Selain itu, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari berkurangnya fleksibilitas eksportir, potensi distorsi pasar, hingga kekhawatiran negara importir terhadap praktik monopoli perdagangan.

Di luar faktor tersebut, kinerja ekspor Indonesia juga tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi global, transisi energi yang menekan permintaan batu bara, serta kebijakan lingkungan Uni Eropa terhadap produk sawit.

“Keberhasilan DSI sebaiknya diukur bukan dari kemampuannya mengendalikan harga global, melainkan dari sejauh mana mampu meningkatkan nilai tambah ekspor, memperkuat hilirisasi, mengoptimalkan penerimaan devisa, dan memperbesar kontribusi komoditas strategis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) perseroan membuka rute baru melalui pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, menuju Singapura dan Penang, Malaysia guna memperkuat jaringan logistik dan pelayaran internasional di tengah prospek perdagangan global yang mulai membaik.

Manajemen SMDR menyampaikan bahwa pembukaan jalur baru tersebut merupakan langkah strategis perseroan untuk meningkatkan konektivitas logistik nasional sekaligus memperkuat akses perdagangan internasional.

Rute dengan jadwal pelayaran mingguan itu diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengiriman ekspor dan impor melalui akses langsung dari Kuala Tanjung menuju pusat perdagangan regional di Singapura dan Penang.

"Dengan jadwal mingguan, rute ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengiriman ekspor dan impor dengan akses langsung melalui Kuala Tanjung," ujar Manajemen dalam pernyataan tertulis, Rabu (27/5/2026).

Sebelumnya pada Maret 2026, melalui Patimban Global Gateway Terminal (PGT), SMDR juga telah melayani first call kapal MSC Hanisha III (2.500 TEUs) untuk rute Shanghai–Patimban, yang akan segera diikuti armada Samudera rute Singapura–Patimban.

Sisi lain dengan meredanya ketegangan geopolitik di Selat Hormuz dinilai akan menjadi sentimen positif bagi perseroan. Perseroan memproyeksikan apabila jalur perdagangan vital tersebut kembali dibuka dapat mendorong peningkatan volume perdagangan global sekaligus memperkuat prospek bisnis logistik dan pelayaran ke depan.

Manajemen Samudera menyampaikan bahwa situasi yang lebih kondusif di kawasan Timur Tengah, menyusul adanya kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat, akan memberikan dampak positif terhadap rantai perdagangan internasional.

“Menyikapi potensi meredanya ketegangan di Selat Hormuz seiring dengan adanya kesepakatan damai antara Iran dan AS, Samudera memandang ini sebagai sentimen positif, di mana dengan dibukanya kembali jalur perdagangan vital dunia tersebut akan berpotensi meningkatkan volume perdagangan global,” imbuhnya.

Sebelumnya, konflik di kawasan Timur Tengah sempat memicu kekhawatiran pasar terhadap terganggunya distribusi energi dan logistik global. Kondisi tersebut juga sempat mendorong kenaikan tarif pengiriman atau freight rate akibat meningkatnya risiko pelayaran dan lonjakan biaya operasional.

Meski demikian, SMDR menilai normalisasi kondisi di Selat Hormuz tidak akan menjadi ancaman bagi kinerja perseroan, walaupun berpotensi diikuti penurunan harga energi dan penyesuaian tarif angkutan laut.

Menurut manajemen, kinerja perseroan tidak bergantung pada momentum krisis jangka pendek ataupun lonjakan freight rate sesaat. Perseroan menegaskan pertumbuhan bisnis ditopang oleh fundamental operasional yang kuat, termasuk efisiensi armada dan fleksibilitas operasional untuk mengoptimalkan rute dengan tingkat profitabilitas yang tetap terjaga.

“Armada yang dioperasikan memiliki efisiensi yang baik dan tingkat fleksibilitas tinggi untuk dapat mengoptimalkan rute-rute dengan profitabilitas yang baik,” lanjut manajemen.

Bisnis.com, BATAM — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mulai mengoperasikan layanan strategis Nipah Transfer Anchorage Area (NTAA) di Perairan Nipa, Kepulauan Riau, melalui pelaksanaan soft operational launching di Pelabuhan Feri Harbour Bay, Batam.

Pengoperasian NTAA menjadi langkah awal Pelindo dalam mengembangkan layanan kepelabuhanan internasional di salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia, yakni Selat Malaka.

Direktur Utama Pelabuhan Indonesia, Achmad Muchtasyar, mengatakan pengembangan layanan di Perairan Nipa merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem maritim global.

“Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran utama dunia yang memiliki posisi sangat strategis dalam perdagangan global. Dengan lokasi geografis yang dimiliki Indonesia, sudah seharusnya kita mengambil peran yang lebih besar dalam ekosistem layanan maritim internasional,” ujar Achmad, Senin.

Menurut dia, Indonesia tidak hanya harus menjadi negara lintasan kapal internasional, tetapi juga mampu menjadi penyedia layanan maritim yang kompetitif dan bernilai tambah.

NTAA sendiri merupakan tindak lanjut atas pemberian izin konsesi dari Kementerian Perhubungan kepada Pelindo pada 6 Mei 2026 untuk penyediaan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan di area konsesi Perairan Nipa.

Selat Malaka selama ini dikenal sebagai salah satu jalur perdagangan laut terpenting di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut China Selatan. Ribuan kapal internasional melintasi kawasan tersebut setiap tahun, sehingga berkembang menjadi pusat aktivitas layanan maritim internasional, termasuk layanan alih muat antar kapal atau ship to ship transfer (STS).

Achmad menilai pengembangan NTAA menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam rantai logistik dan perdagangan internasional.

“Pengembangan NTAA bukan sekadar pengembangan bisnis kepelabuhanan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai logistik dan perdagangan internasional,” katanya.

Dalam operasionalnya, NTAA akan menyediakan sejumlah layanan kepelabuhanan, mulai dari ship to ship transfer (STS), pelayanan kapal, hingga floating storage.

Pelindo juga akan mengembangkan berbagai fasilitas penunjang operasional dengan mengedepankan standar keselamatan dan layanan internasional.

Achmad turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung pengembangan NTAA hingga tahap soft launching.

Ia berharap pengoperasian NTAA dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif terhadap penguatan sektor maritim nasional serta peningkatan nilai ekonomi Indonesia di jalur perdagangan dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai kebijakan reciprocal tariff atau tarif timbal balik Amerika Serikat (AS) justru membawa dampak positif terhadap kinerja ekspor Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan surplus perdagangan Indonesia dengan Negeri Paman Sam meningkat sejak kebijakan tersebut diterapkan.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perjanjian Agreement Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS. Dia menjelaskan Indonesia tetap menikmati surplus besar dalam perdagangan dengan AS.

“Kan surplus kita US$18,11 miliar. Surplus kita kan, berarti kan kita nggak rugi berdagang dengan Amerika,” kata Budi dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang disiarkan melalui YouTube Otoritas Jasa Keuangan, Senin (25/5/2026).

Budi menjelaskan pemerintah menandatangani ART dengan AS setelah menunggu proses perundingan dagang selama hampir 30 tahun. Indonesia sebenarnya telah memulai kerangka negosiasi perdagangan dengan AS sejak penandatanganan Trade Investment Framework Agreement (TIFA) pada 1 Juli 1996.

Menurutnya, TIFA menjadi fondasi awal bagi perundingan perdagangan Indonesia-AS. Namun, negosiasi tersebut selalu menemui kegagalan selama puluhan tahun karena pasar AS dinilai sangat penting bagi ekspor Indonesia.

Dia menilai terwujudnya ART tidak lepas dari dukungan dan komitmen Presiden dalam mempercepat penyelesaian berbagai perjanjian dagang strategis. Apalagi, surplus perdagangan Indonesia dengan AS menjadi yang terbesar dibanding negara lain, mencapai US$18,11 miliar pada tahun lalu. Sementara itu, nilai ekspor Indonesia ke AS tercatat sekitar US$30,6 miliar.

“Kalau misalnya kemudian tidak ada ART, mau dikemanakan yang US$30 miliar itu? Ekspornya mau dikemanakan? Apakah mau dipindahkan negara lain? Tidak mudah, karena itu 11%, surplus ekspor kita ke dunia itu 11% ke Amerika. Nah makanya justru kita harus bersyukur karena kita mempunyai ART itu,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan permintaan AS agar Indonesia meningkatkan impor sejumlah komoditas seperti gandum dan kedelai tidak merugikan industri nasional. Sebab, kedua komoditas tersebut selama ini memang dibutuhkan sebagai bahan baku industri domestik.

“Kita diminta impor gandum, diminta impor kedelai, semua bahan baku yang kita butuhkan. Justru kalau kita nggak impor gandum, nggak impor kedelai, ya kita malah industri dalam diri kita nggak jalan,” ujarnya.

Menurut Budi, keberadaan ART justru membuat akses produk Indonesia ke pasar AS menjadi lebih kompetitif karena memperoleh tarif yang lebih rendah dibanding negara lain.

Dia menyebut ekspor Indonesia ke AS terus meningkat sejak kebijakan reciprocal tariff diberlakukan. Bahkan, AS kini menjadi negara penyumbang surplus perdagangan terbesar Indonesia.

“Sejak resiprokal tarif itu ekspor kita meningkat, bahkan surplus kita nomor satu itu justru sejak diberlakukan resiprokal tarif. Tadinya yang nomor satu itu selalu India. Tetapi begitu resiprokal tarif diterapkan, justru Amerika jadi nomor satu,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga memperoleh kemudahan akses pasar terhadap 1.918 pos tarif harmonized system (HS), termasuk sejumlah produk dengan tarif masuk 0%.

Di sisi lain, Budi menuturkan kondisi perdagangan global saat ini menghadapi tekanan besar akibat kebijakan reciprocal tariff hingga konflik geopolitik yang mengganggu arus perdagangan dunia. Meski demikian, kinerja ekspor Indonesia dinilai masih relatif positif dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN.

Budi menjelaskan, secara bulanan ekspor Indonesia pada periode Januari–Februari 2026 masih tumbuh 0,05%. Sementara itu, secara tahunan, ekspor nonmigas Indonesia pada Januari–Maret 2026 juga tercatat meningkat 0,98% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurutnya, capaian tersebut lebih baik dibandingkan sejumlah negara ASEAN lainnya yang justru mengalami kontraksi ekspor. Mengacu data Trade Map, ekspor kawasan ASEAN tercatat turun hingga 12%, sementara Singapura mengalami penurunan 21%, Malaysia -8%, dan Thailand -6%.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus ekspor diwanti-wanti berisiko menciptakan distorsi pasar dan mengulang praktik monopoli komoditas seperti Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada era Orde Baru.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai pembentukan BUMN ekspor yang terintegrasi dari hulu hingga hilir terlalu berisiko dilakukan di tengah kondisi ekonomi domestik yang masih menghadapi tekanan.

Dia menyoroti pelemahan rupiah yang sempat menyentuh Rp17.800 per dolar AS serta tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai sinyal tantangan terhadap fundamental ekonomi nasional.

“Ide baru pembentukan BUMN khusus ekspor ini memicu kekhawatiran terjadinya distorsi pasar dan politisasi bisnis,” kata Huda, dikutip Minggu (24/5/2026).

Rencana pembentukan BUMN ekspor sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026.

Pemerintah berencana membentuk BUMN khusus ekspor untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global, mengurangi kebocoran pajak, dan meningkatkan nilai tambah komoditas nasional.

Dalam skema tersebut, seluruh ekspor komoditas strategis nasional akan dilakukan melalui satu pintu BUMN ekspor yang terhubung dengan pengelolaan investasi strategis negara melalui Danantara.

Huda menilai model tersebut mengingatkan pada pengalaman BPPC pada periode 1990—1998 yang memonopoli perdagangan cengkeh nasional. Saat itu BPPC menjadi satu-satunya pembeli sekaligus penjual cengkeh nasional. Petani tidak diperbolehkan menjual hasil panennya di luar BPPC, sementara industri rokok wajib membeli melalui lembaga tersebut.

Menurut Huda, skema monopoli tersebut akhirnya menimbulkan distorsi pasar ketika industri rokok tidak mampu menyerap cengkeh dengan harga tinggi yang ditetapkan BPPC. Akibatnya, stok menumpuk di gudang dan harga cengkeh di tingkat petani justru anjlok drastis.

“Pengalaman tersebut menjadi peringatan jika BUMN ekspor melakukan monopoli pasar, ini bisa merugikan petani maupun pelaku usaha,” ujarnya.

Selain risiko monopoli, Huda juga menilai pembentukan BUMN ekspor rentan terhadap politisasi bisnis dan praktik korupsi. Dia juga menyoroti memburuknya indeks persepsi korupsi Indonesia sepanjang 2009—2025 yang menunjukkan tantangan besar dalam tata kelola, sistem hukum, dan kebebasan sipil.

Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025 menunjukkan masyarakat semakin permisif terhadap praktik korupsi dalam aktivitas ekonomi.

“Mulai dari masuk lewat jalur orang dalam hingga korupsi pengadaan barang publik,” kata Huda.

Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan melemahnya tata kelola pemerintahan dan dapat berdampak terhadap iklim investasi serta kepercayaan publik terhadap negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat pengawasan terhadap produk pangan impor menjelang implementasi kebijakan Wajib Halal 2026.

Komitmen tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mengintegrasikan pengawasan keamanan hayati dan sertifikasi halal di pintu masuk negara. Langkah ini sekaligus menjadi strategi pemerintah untuk memperketat pengawasan produk hewan, ikan, dan tumbuhan yang masuk ke Indonesia.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan kolaborasi tersebut bertujuan untuk memastikan produk impor tidak hanya aman secara kesehatan, tetapi juga memenuhi standar halal nasional.

“Sertifikat halal kini menjadi dokumen pelengkap dalam tindakan karantina. Melalui MoU ini, kami melakukan integrasi sistem informasi dan pertukaran data agar pengawasan di perbatasan [at-border] hingga setelah perbatasan [post-border] dapat berjalan lebih efektif tanpa menghambat arus logistik,” ujar Karding dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).

Selain itu, dia menyampaikan kerja sama tersebut juga menjadi bentuk dukungan Barantin terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal nasional di tengah meningkatnya arus perdagangan global dan kebutuhan pengawasan pangan yang lebih ketat.

Karding berharap pengawasan produk pangan impor menjadi lebih akuntabel, transparan, dan mampu menutup celah masuknya produk yang berisiko terhadap kesehatan maupun tidak sesuai standar halal nasional.

“Kami berharap melalui kerja sama ini juga ke depannya dapat mendukung peningkatan daya saing komoditas Indonesia di pasar global,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyebut sinergi dengan Barantin menjadi langkah krusial dalam mendukung implementasi kebijakan Wajib Halal 2026. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, seluruh produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

“Pelabelan halal ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Sertifikat halal ini bukan melarang pemasukan produk non halal, namun kita labeli mana yang halal dan non halal untuk pemasukan dari semua negara,” ujar pria yang akrab disapa Babe Haikal.

Dalam kerja sama tersebut, kedua lembaga menyepakati sejumlah ruang lingkup kolaborasi, mulai dari perumusan kebijakan bersama, pertukaran data dan informasi, pengawasan lalu lintas komoditas, peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi jaminan halal, hingga penanganan kasus dan penegakan hukum.