REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai perlu ada pengawasan berlapis dalam pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih guna mencegah potensi penyimpangan dan memastikan tata kelola berjalan akuntabel. Skala dan ragam fungsi Kopdes yang mencakup aspek komersial hingga sosial membutuhkan pembagian pengawasan lintas lembaga sesuai kewenangan.

Dipo menilai untuk unit keuangan seperti penyaluran kredit, pengawasan sebaiknya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengingat kompleksitas dan risiko yang lebih tinggi.

“Untuk urusan kredit, sudah pasti harus diawasi OJK,” katanya, Rabu (22/4/2026).

Sementara itu, pengawasan terhadap aspek kelembagaan dan unit usaha komersial dapat tetap berada di bawah Kementerian Koperasi (Kemenkop), sedangkan fungsi sosial seperti penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat melibatkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

Selain pengawasan dari regulator, Dipo juga menekankan pentingnya audit independen secara berkala oleh pihak ketiga untuk mendeteksi potensi moral hazard.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pengawasan juga perlu ditopang oleh tata kelola internal yang kuat, termasuk rekrutmen pengelola yang profesional dan berbasis komunitas lokal untuk memperkuat rasa memiliki atau sense of ownership.

Menurut dia, pengelolaan yang melibatkan warga desa setempat akan menciptakan sense of ownership yang penting untuk menjaga keberlanjutan koperasi.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari infrastruktur negara yang dirancang untuk memperkuat akses ekonomi masyarakat.

Koperasi desa akan berperan sebagai offtaker hasil pertanian; distributor barang strategis seperti LPG 3 kg, pupuk, beras; penyalur bansos; hingga penyedia layanan keuangan, termasuk penyaluran kredit berbunga 6 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) membangun command center untuk memantau operasional 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di tengah keterbatasan anggaran.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kehadiran command center merupakan bagian dari transformasi digital Kemenkop dan upaya memperkuat pengawasan koperasi secara real-time dan berbasis data.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi transformasi digital kementerian untuk memperkuat pengawasan, percepatan pembangunan fisik koperasi, dan pengembangan model bisnis yang berkelanjutan.

“Di tengah-tengah keterbatasan anggaran yang ada, dengan susah payah ini alhamdulillah kami berhasil membangun command center yang ke depan bisa kita terus sempurnakan, dan insya Allah akan bermanfaat buat kita semua,” kata Ferry dalam peluncuran Command Center di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Sayangnya, Ferry enggan mengungkap besaran nilai dalam membangun command center tersebut.

Namun, Ferry menjelaskan, command center akan menjadi pusat koordinasi yang menampung data dari operator lapangan dan tenaga ahli untuk dianalisis.

Data tersebut nantinya akan menjadi dasar pengambilan keputusan, termasuk langkah preventif bagi koperasi yang berpotensi bermasalah.

“Kementerian Koperasi akan menempatkan operator-operator di lapangan-lapangan untuk memberi input-input pada command center dan di command center ini juga nanti akan ditempatkan beberapa tenaga-tenaga ahli yang langsung akan memproses menganalisa informasi-informasi yang sudah dinamis,” terangnya.

Menurut Ferry, digitalisasi menjadi kunci agar koperasi tidak tertinggal. Selama ini, koperasi dianggap kurang didorong ke arah pengembangan bisnis. Dengan command center, Kemenkop menargetkan percepatan proses digitalisasi sekaligus memperkuat pengawasan koperasi di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan, dengan pendekatan berbasis data, maka Kemenkop dapat melakukan monitoring, evaluasi, dan klasifikasi koperasi berdasarkan kesehatan usaha.

“Ini juga nanti akan bisa mendapatkan sebuah early warning system bagi proses monitoring Kementerian Koperasi terhadap koperasi-koperasi yang ada, dan kami nanti akan bisa membuat kategorisasi koperasi yang sehat, perlu penanganan, dan sebagainya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ferry berharap keberadaan command center tidak hanya mendukung kerja internal Kemenkop, melainkan dapat dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga lain yang tergabung dalam Satgas Percepatan KopDes/Kel Merah Putih, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 (Inpres 17/2025).

Dengan demikian, lanjut dia, Kemenkop dapat memantau secara real-time proses pembangunan gudang, gerai, sarana pendukung, pelatihan, serta kegiatan usaha koperasi, baik di KopDes/Kel Merah Putih maupun koperasi lainnya.