Bisnis.com, SEMARANG - Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Jawa Tengah berhasil mengumpulkan wakaf sebesar Rp4,4 miliar dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kementerian/lembaga di Jawa Tengah, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tingginya serapan dana wakaf tersebut mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat Jawa Tengah untuk berwakaf.

"Kesadaran wakaf di Jawa Tengah sangat luar biasa. Cuma yang jadi masalah, kebanyakan wakafnya itu 3M. Untuk madrasah, kemudian untuk masjid atau mushola, dan ketiga untuk makam. Tidak banyak yang untuk wakaf produktif," kata Imam Maskur, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Jawa Tengah sekaligus Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dikutip Kamis (25/6/2026).

BWI Provinsi Jawa Tengah menyalurkan dana yang sudah terkumpul itu kepada fakir miskin dan mereka yang berhak. Ke depan, Imam menyebut bahwa pihaknya akan ikut menyalurkan dana wakaf tersebut dalam bentuk beasiswa sebagai bentuk dukungan bidang pendidikan.

Imam menyampaikan bahwa dana sebesar Rp4,4 miliar itu masih berbentuk deposito syariah. BWI Provinsi Jawa Tengah membuka peluang kerja sama untuk mengelola dana tersebut.

"Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah lewat wakaf. Mungkin salah satu bentuknya lewat wakaf di sektor produktif. Yang penting amanah," ujarnya saat ditemui Bisnis.

Pemanfaatan dana wakaf pada sektor produktif memang masih jarang ditemui di Jawa Tengah. Imam menyebut, meskipun kesadarannya tinggi, namun masyarakat Jawa Tengah masih melihat wakaf sebagai amal jariyah yang bersifat sunah.

"Jadi terkadang, orang-orang memberikan wakaf ya seadanya. Misalnya, kalau punya tanah di pinggir jalan, tidak mungkin diwakafkan karena merasa lebih potensial untuk dibangun ruko atau disewakan," jelas Imam.
Kondisi tersebut yang coba diubah oleh BWI Provinsi Jawa Tengah. Imam menyampaikan bahwa pihaknya mendorong pengelolaan dana dan tanah wakaf untuk mendukung sektor produktif. Langkah itu diambil untuk mendorong manfaat jangka panjang dari wakaf yang diterima.
"Kami juga sedang melakukan sertifikasi nadzir wakaf, karena biayanya cukup mahal juga. Di Jawa Tengah, BWI dalam setahun terakhir sudah membiayai 100 orang. Total sudah ada 200 orang nadzir wakaf yang bersertifikat yang sudah kami bantu," jelas Imam.

Jumlah tersebut tentu masih jauh dari kata cukup. Pasalnya, Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah dengan jumlah tanah wakaf terbanyak di Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan ada 73.864 bidang tanah wakaf di Jawa Tengah yang telah bersertifikat. Jumlah tersebut jadi yang tertinggi di Indonesia.

"Secara nasional prestasi Jawa Tengah di atas rata-rata nasional, yaitu 73%. Ini lompatan luar biasa, terutama sejak tiga tahun terakhir. Kesadaran masyarakat Jawa Tengah untuk melakukan sertifikasi tempat ibadah itu luar biasa," kata Nusron di sela acara penyerahan 243 sertifikat tanah wakaf kepada 243 nadzir se-Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, beberapa waktu lalu.

Setidaknya, masih ada 27.000 masjid, musala, dan tempat ibadah lain di Jawa Tengah yang belum memiliki sertifikat tanah. Nusron berharap, dalam 3 tahun ke depan, capaian sertifikasi tanah wakaf di wilayah tersebut sudah bisa mencapai angka 95%.

Bisnis.com, JAKARTA — Istiqlal Global Fund (IGF) melakukan langkah strategis dengan PT Majoris Asset Management di bawah naungan Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk pengembangan wakaf saham dan sedekah saham di pasar modal syariah Indonesia.

Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), disaksikan oleh Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., Menteri Agama Republik Indonesia, dan Iman Rachman, Direktur Utama BEI.

Kolaborasi ini menandai tonggak penting integrasi antara filantropi Islam dan manajemen investasi profesional di bawah kerangka pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Inisiatif ini memperkenalkan model baru pengelolaan wakaf saham yang memadukan potensi sosial dan ekonomi dalam satu ekosistem value-based funding yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kemitraan ini, Istiqlal Global Fund akan berperan sebagai Nazhir (pengelola wakaf) yang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan manfaat wakaf saham kepada penerima manfaat (mauquf alaih).

Sementara itu, Majoris Asset Management akan bertindak sebagai Manajer Investasi, mengelola portofolio wakaf melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) berbasis prinsip syariah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pertumbuhan berkelanjutan.

Direktur Utama Majoris Asset Management Zulfa Hendri mengatakan, kerja sama ini membuka babak baru bagi pengembangan investasi syariah nasional.

“Kami ingin memperluas cara pandang terhadap wakaf, bukan hanya sebagai ibadah sosial, tetapi juga sarana membangun ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya pada Minggua (19/10/2025).

Senada dengan itu, Ahsanul Haq, Direktur Istiqlal Global Fund, menegaskan bahwa potensi wakaf dapat menjadi kekuatan ekonomi umat bila dikelola dengan pendekatan profesional.

“Wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi umat yang berkelanjutan. Dengan dukungan instrumen pasar modal syariah, nilai wakaf dapat terus tumbuh dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutur Ahsanul.

Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf nasional mencapai Rp400 triliun, namun baru sebagian kecil yang dikelola secara produktif. Karena itu, kemitraan Majoris–IGF dipandang sebagai langkah konkret mendukung implementasi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2024–2029 serta RPJMN 2025–2029, khususnya dalam pilar pemberdayaan dana sosial Islam dan pembiayaan berkelanjutan.

Melalui inisiatif ini, aset-aset wakaf umat diarahkan menjadi productive waqf assets yang menghasilkan nilai tambah ekonomi. Pendekatan ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai regional hub keuangan syariah sekaligus menunjukkan komitmen Majoris Asset Management dalam mengembangkan inovasi value-based Islamic investment di pasar modal nasional.

“Insya Allah, langkah ini menjadi semangat baru bagi ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berdampak,” pungkas Ahsanul.