JAKARTA - Di tengah euforia kendaraan listrik baterai, mobil hidrogen justru menunjukkan tren sebaliknya—penjualannya menurun di berbagai pasar utama dunia sepanjang 2025.

Data global mencatat penjualan kendaraan hidrogen berbasis fuel cell (FCEV) turun 27,2 persen pada paruh pertama 2025, dengan total hanya 4.102 unit.

Angka ini memperlihatkan bahwa teknologi yang pernah digadang sebagai solusi masa depan masih belum menemukan momentum pasar.

Penurunan ini terjadi di hampir semua wilayah utama, termasuk Eropa, Jepang, hingga Amerika Serikat. Bahkan di Jerman, salah satu negara industri otomotif terbesar, hanya 49 mobil hidrogen yang terdaftar sepanjang 2025—turun 69 persen dibanding tahun sebelumnya, jauh tertinggal dari sekitar 545.000 mobil listrik berbasis baterai.

Masalah utama bukan pada teknologinya, tetapi pada ekosistem.

Infrastruktur pengisian hidrogen masih sangat terbatas. Di banyak negara, stasiun pengisian hanya tersedia di lokasi tertentu, seperti California di Amerika Serikat.

Bahkan di Jerman, jumlah stasiun hidrogen turun dari sekitar 80 menjadi sedikit di atas 50, dan banyak di antaranya tidak menguntungkan secara bisnis.

Selain itu, efisiensi energi juga menjadi sorotan. Hidrogen harus diproduksi dari listrik—kemudian dikompresi, disimpan, dan dikonversi kembali menjadi energi di kendaraan. Proses berlapis ini membuat efisiensinya lebih rendah dibanding kendaraan listrik baterai.

Namun, tidak semua negara mengambil pendekatan yang sama.

China justru mempercepat pengembangan hidrogen sebagai bagian dari strategi energi jangka panjang. Pemerintah menargetkan 100.000 kendaraan hidrogen beroperasi pada 2030, naik dari sekitar 40.000 unit pada akhir 2025.

Infrastruktur juga diperkuat dengan 574 stasiun pengisian dan kapasitas harian lebih dari 360 ton.

Untuk mendorong ekosistem, pemerintah menyiapkan insentif hingga 1,6 miliar yuan atau sekitar Rp27,2 triliun per klaster kota dalam empat tahun.

Target lain adalah menekan harga hidrogen hingga di bawah 25 yuan per kilogram atau sekitar Rp425.000 per kg, bahkan 15 yuan atau sekitar Rp255.000 di wilayah tertentu.

Menurut Lin Boqiang, hidrogen adalah teknologi yang “tidak bisa diabaikan” dalam transisi energi, terutama untuk menjaga ketahanan energi jangka panjang.

Sementara itu, Jepang tetap konsisten, meski dalam skala terbatas. Penjualan mobil hidrogen memang kecil—dari 202 unit pada 2023 menjadi 440 unit pada 2024—tetapi dukungan pemerintah tetap kuat. Jepang bahkan mengalokasikan 46 miliar yen untuk subsidi truk dan bus hidrogen, serta menargetkan 1.000 stasiun pengisian pada 2030.

Di Korea Selatan, pertumbuhan lebih banyak ditopang model seperti Hyundai Nexo yang menjadi tulang punggung pasar domestik.

Berbeda dengan Asia, Eropa mulai mengoreksi arah. Produsen seperti Mercedes-Benz meminta Uni Eropa tidak hanya fokus pada mobil listrik baterai,

tetapi juga membuka ruang untuk hidrogen, hybrid, dan bahan bakar sintetis.

Di Amerika Serikat, strategi lebih pragmatis. Pemerintah tidak memprioritaskan mobil hidrogen untuk konsumen, tetapi fokus pada sektor berat seperti truk jarak jauh, bus, dan industri.

Targetnya jelas: menekan biaya hidrogen hingga mendekati USD1 per kg atau sekitar Rp17.000 dalam satu dekade.

Dari semua pendekatan tersebut, terlihat satu pola yang konsisten: hidrogen lebih relevan untuk kendaraan niaga.

Truk, bus, dan kendaraan logistik memiliki kebutuhan berbeda dengan mobil pribadi. Mereka membutuhkan jarak tempuh panjang, waktu pengisian cepat, dan operasional terus-menerus—hal yang sulit dipenuhi baterai tanpa kompromi berat dan waktu charging.

Selain itu, armada komersial biasanya beroperasi di rute tetap, sehingga pembangunan infrastruktur hidrogen bisa lebih terpusat dan efisien.

Sebaliknya, untuk mobil penumpang, tantangannya lebih kompleks. Konsumen membutuhkan jaringan luas, harga terjangkau, dan kemudahan penggunaan—sesuatu yang saat ini lebih mudah dipenuhi oleh mobil listrik baterai.

Dengan kondisi ini, masa depan kendaraan hidrogen tidak sepenuhnya suram, tetapi juga tidak secepat yang pernah diprediksi.

Hidrogen kemungkinan besar tidak akan menjadi solusi utama untuk mobil pribadi dalam waktu dekat. Namun, ia tetap memiliki peran penting di sektor transportasi berat dan industri.

Masalahnya, tanpa terobosan besar dalam biaya dan infrastruktur, teknologi ini akan tetap berada di pinggiran pasar otomotif global.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menerima kunjungan delegasi Vietnam Electricity (EVN) di Hydrogen Center Senayan dalam rangka program pertukaran pembelajaran dan benchmarking terkait peningkatan efisiensi pembangkit listrik termal.

Kunjungan yang berlangsung pada pekan lalu itu merupakan bagian dari Exchange and Learning Program between EVN – PLN Indonesia and Its Subsidiaries dengan tema Enhancing the Efficiency of Thermal Power Plants.

Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta mengatakan agenda tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi regional di bidang inovasi energi di kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, kolaborasi lintas negara menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat transisi energi di kawasan. Dia menilai pengembangan teknologi bersih, termasuk hidrogen, membutuhkan sinergi global agar adopsinya berjalan lebih cepat dan efektif.

“Kolaborasi dengan mitra internasional seperti EVN menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapabilitas dan memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem energi berkelanjutan,” ujar Bernadus dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (7/4/2026).

Melalui kegiatan tersebut, PLN IP menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi global, mendorong inovasi teknologi, serta meningkatkan efisiensi pembangkit guna mendukung sistem kelistrikan yang andal dan berkelanjutan.

Dari pihak EVN, delegasi yang hadir antara lain Deputy Director Phu My Thermal Power Company EVNGENCO3 Le Vu Trung dan Deputy Director Operation Services Center EVNGENCO3 Nguyen Xuan Hai beserta tim.

Sementara itu, perwakilan PT PLN (Persero) yang turut hadir antara lain Vice President Pengembangan Bisnis Dekarbonisasi dan Manajemen Energi Ricky Cahya Andrian serta Manager Engineering PLN Indonesia Power UBP Priok Ary Rachmat.

Ricky menuturkan pengembangan hidrogen menjadi bagian penting dalam strategi PLN untuk mendukung target dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan nasional.

Menurutnya, PLN terus mendorong pembentukan ekosistem hidrogen sebagai salah satu solusi energi masa depan yang lebih bersih dan efisien, sekaligus membuka peluang kerja sama global.

“PLN terus mendorong pengembangan ekosistem hidrogen sebagai salah satu solusi energi masa depan yang bersih dan efisien, sekaligus membuka peluang kolaborasi global untuk mempercepat implementasinya di Indonesia,” ujar Ricky.

Adapun Ary Rachmat menambahkan kegiatan benchmarking tersebut diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara kedua perusahaan.

“Melalui benchmarking ini, kami berharap dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengalaman, sekaligus mendorong akselerasi implementasi teknologi hidrogen sebagai bagian dari transformasi pembangkit menuju sistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” ujar Ary.

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggodok aturan untuk pengembangan hidrogen di Tanah Air.
Adapun aturan yang dimaksud adalah revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Eniya Listiani menuturkan, revisi beleid tersebut utamanya bakal membahas kepastian harga untuk pemanfaatan hidrogen sebagai energi listrik.
"Kita sekarang sedang mengumpulkan exactly harganya gimana nih, gitu diaturnya. Paling enggak kalau kita ngatur harga listrik yang excess tadi. Jadi dikuncinya dari situ. Karena sekarang belum ada common harga yang muncul," jelas Eniya di sela-sela acara Launching Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026 di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Eniya mengatakan, pihaknya juga tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) baru untuk mengatur pengembangan hidrogen dan amonia secara lebih jelas, termasuk pemberian insentif.
"Nah, Peraturan Pemerintah baru karena bisa enggak kalau ngatur insentifnya juga? Lalu bisa enggak kalau ngatur khusus hidrogen dan amonia itu menjawab tentang tantangan karbon tadi. Tidak hanya di level Permen saja tetapi bisa Peraturan Pemerintah. Seperti itu," tutur Eniya.
ESDM sendiri tengah mengembangkan ekosistem hidrogen di Indonesia. Ini khususnya bagi ekosistem ekonomi negeri.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, lewat gelaran GHES 2026, Indonesia bisa memiliki teknologi yang mendukung industrialisasi hidrogen dan pemanfaatannya bagi ekosistem ekonomi secara keseluruhan.
Menurutnya, pemanfaatan hidrogen dalam ekosistem ekonomi adalah melalui hilirisasi industri, termasuk untuk industri pupuk. Dia menilai, pemanfaatan hidrogen secara maksimal dengan hilirisasi, dapat menjadikan Indonesia sebagai pemain utama hidrogen di dunia.
"Juga kalau kita lihat dari sisi pemanfaatan hidrogen, bukan saja untuk keperluan bahan baku industri dan juga untuk pembangkit, tetapi ini juga sudah diarahkan bagaimana dengan teknologi yang ada ini bisa digunakan untuk bahan bakar," jelas Yuliot.
Yuliot mencatat, konsumsi hidrogen di Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,75 juta ton per tahun. Adapun, pemanfaatan hidrogen masih didominasi oleh sektor ketahanan pangan dan industri.
Menurut Yuiot, penggunaan hidrogen terbesar saat ini adalah untuk pupuk urea sekitar 48%, amonia 4%, dan kilang minyak 2% untuk dekarbonisasi.
"Dengan tren adanya pengembangan pemanfaatan hidrogen sebagai bahan baku untuk industri dan juga untuk bahan bakar, ini kami saat ini melihat konsumsi hidrogen di Indonesia saat ini sekitar 1,75 juta ton per tahun," jelasnya.