Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih menghitung potensi penerimaan negara dari pengenaan pajak ekspor nikel.

Rencana pengenaan pungutan terhadap nikel khususnya diungkap pertama kali oleh Menkeu Purbaya, Rabu (25/3/2026). Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembahasan pungutan ekspor dari hasil penghiliran nikel.

Menurut Menteri Bahlil, pihaknya sedang menghitung formulasi pengenaan pajak ekspor terhadap produk turunan nikel seperti nickel pig iron (NPI).

"Salah satu di antaranya kami dorong untuk pengenaan pajak ekspor terhadap hasil hilirisasi, seperti NPI. NPI produk daripada nikel lagi kami hitung, sekali lagi saya menghitung tentang formulasi daripada pengenaan pajak [ekspor] NPI-nya," terangnya kepada wartawan usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Sejalan dengan itu, Bahlil menyebut pihaknya akan mendorong keseimbangan antara pasokan dan permintaan nikel dengan melalui pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Tujuannya untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan pabrikan dalam negeri dan kualitas harga.

"Bukan kemungkinan, sudah menjadi keputusan dari kami bahwa kami akan menaikkan HMA-nya. Jadi harga standar acuan nikelnya kami akan naikkan," terang Bahlil.

Bahlil itu memastikan sampai saat ini belum ada perubahan kebijakan yang dilakukan. Namun, dia membuka peluang untuk memberlakukan relaksasi secara terukur terkait dengan RKAB, baik nikel maupun batu bara.

Artinya, dia membuka kemungkinan untuk menambah volume produksi dua komoditas mineral itu di dalam negeri. Syaratnya, harganya tidak boleh jatuh dan pasokan maupun permintaannya terjaga.

"Jadi jangan kebutuhan industrinya contoh 300 [juta ton], kami mengeluarkan RKAB di atas 300 atau 400 [juta ton]. Itu nanti harganya jatuh, dan saya enggak mau saudara-saudara kita yang pengusaha tambang dihargai dengan harga yang rendah. Kalau harganya bagus, negara dapat royaltinya bagus, pengusahanya juga bagus, kemudian rakyat yang ikut bekerja juga bisa mendapatkan dampak yang baik," terangnya.

Bea Keluar Batu Bara

Di sisi lain, Bahlil turut memastikan formulasi pungutan bea keluar batu bara juga masih dihitung bersama dengan Menkeu Purbaya. Namun, berbeda dengan yang sebelumnya sempat diutarakan Bendahara Negara, Bahlil memastikan pungutan tarif ekspor batu bara belum akan berlaku 1 April 2026.

"Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa untuk lebih berhati-hati. Kami setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga kami harus hati-hati dalam penerapan pajak ekspor. Sampai dengan sekarang, sampai dengan tanggal 1, belum ada pengenaannya itu," ungkapnya.

Mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu mengatakan, pemerintah masih ingin memastikan agar tidak ada kebijakan yang salah dibuat. Sebab, mayoritas batu bara yang diekspor Indonesia atau sebesar 60% sampai 70% itu berkalori rendah sehingga tidak berharga tinggi.

Sementara itu, lanjutnya, porsi ekspor batu bara dari Indonesia yang berkalori tinggi hanya sekitar 10%.

"Jadi jangan sampai kami salah membuat kebijakan. Tetapi, saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari, semakin tidak ada yang bisa menentukan," papar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Pada Rabu (25/3/2026), Menkeu Purbaya menyebut telah berkonsultasi dengan Presiden Prabowo terkait dengan pengenaan bea keluar terhadap sejumlah ekspor komoditas. Ini menjadi salah satu upaya untuk mendulang penerimaan negara lebih tinggi agar bisa memperkecil defisit APBN.

"Yang kami omongin ke Pak Presiden baru batu bara sama nikel. Yang lain belum kami omongin. Jadi saya enggak tahu dapat persetujuan apa nggak," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta.