Sampai dengan sekarang belum ada keputusan dan itu adalah menjadi kesepakatan saya dengan Pak Menteri Keuangan. Menunggu formulasi yang kami buat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan telah sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa momen saat ini tidak tepat untuk membahas Bea Keluar Batu Bara.

“Pandangan saya dan keputusan Pak Menteri Purbaya, bahwa timing (momen) sekarang belum saatnya untuk kita melakukan pembahasan detail (Bea Keluar Batu Bara),” ujar Bahlil ketika dijumpai setelah konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin.

Ia pun menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan dalam pembahasan Bea Keluar Batu Bara bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Terlebih, dengan kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), Bahlil menyampaikan batu bara yang biasanya diekspor langsung oleh perusahaan akan dijual melalui DSI. Dengan demikian, pemerintah perlu mengkaji formulasi yang lebih baik.

“Sampai dengan sekarang belum ada keputusan dan itu adalah menjadi kesepakatan saya dengan Pak Menteri Keuangan. Menunggu formulasi yang kami buat,” kata Bahlil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan perusahaan pengekspor sumber daya alam (SDA) wajib melaporkan kegiatan ekspornya kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Juni 2026.

Pelaporan tersebut nantinya akan dilakukan melalui platform Customs Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebelumnya, perusahaan ekspor hanya diwajibkan untuk melapor kepada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu melalui platform tersebut.

Airlangga mengatakan implementasi mekanisme pelaporan baru pada tahap awal tersebut akan dimulai dengan tiga komoditas ekspor, yakni batu bara, ferroalloy (paduan besi) dan kelapa sawit.

Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme baru tersebut dalam tiga bulan pertama pelaksanaannya sebelum nantinya akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2027.

Ia berharap para pengusaha dan pelaku ekspor memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian dalam kurun waktu enam bulan sebagai masa transisi mekanisme pelaporan ekspor baru tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan masih membahas bea keluar batu bara di tengah rencana pemerintah mengekspor batu bara melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

“Yang bea keluar itu kan regulasi yang lain. Jadi, nanti yang terkait dengan royalti, terkait dengan ini (bea keluar) kan sesuai dengan sistem yang sudah ada,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Pengenaan tarif bea keluar batu bara mulanya akan diterapkan pada 1 Januari 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Penerapan bea keluar batu bara, menurut Purbaya, diperlukan untuk mengimbangi besarnya restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dari kegiatan industri tersebut yang selama ini dinilai menambah tekanan pada kapasitas fiskal.

Akan tetapi, hingga saat ini, pemerintah masih melakukan pembahasan ihwal bea keluar batu bara.

Selain untuk komoditas batu bara, pembicaraan mengenai penerapan royalti dan bea keluar untuk komoditas tambang mineral juga masih berlangsung antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan.

Kebijakan royalti dan bea keluar untuk komoditas tambang yang rencananya diterapkan pada Juni 2026, disepakati untuk ditunda oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Penundaan tersebut guna melakukan pembahasan lebih lanjut, sebagai respons terhadap reaksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menunjukkan pelemahan.

Kemudian, Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI Jakarta, Rabu (20/5) telah mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Kemudian, pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Selanjutnya pada tahap kedua yang ditargetkan dimulai Januari 2027, DSI akan membeli komoditas dari eksportir domestik untuk kemudian menjualnya ke pasar internasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah menunda rencana penerapan bea keluar ekspor batu bara dan nikel serta penyesuaian royalti perusahaan tambang.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan pembahasan ulang bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

“Kita ikuti kebijakan Pak Menteri ESDM. Rupanya ada perubahan setelah saya bicara kemarin. Pak Bahlil telepon saya, ya sudah kita ikutin,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (12/5/2026).

Pemerintah sebelumnya berencana mengenakan bea keluar terhadap ekspor batu bara dan nikel seiring tingginya harga komoditas di pasar global.

Kebijakan tersebut disiapkan agar negara memperoleh tambahan penerimaan dari lonjakan harga komoditas.

Pemerintah juga sempat mempertimbangkan kenaikan royalti perusahaan pertambangan.

Purbaya memperkirakan tambahan penerimaan negara dari kombinasi kebijakan tersebut bisa melampaui Rp 200 triliun.

“Kalau angka yang baru diterapkan, income saya akan meningkat signifikan tanpa menciptakan keributan. Angkanya fantastis, lebih dari Rp 200 triliun,” kata dia.

Meski begitu, Purbaya menegaskan besaran akhir kebijakan tetap mengikuti formulasi dan keputusan Kementerian ESDM.

Menurut dia, pemerintah kini menyiapkan strategi lain untuk menjaga penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA), meski rencana bea keluar dan kenaikan royalti ditunda.

“Ada kebijakan lain yang akan memperkuat pendapatan dari sektor SDA. Kita ikutin saja nanti dari Pak Bahlil seperti apa,” ujarnya.

Purbaya optimistis penerimaan negara tetap meningkat meski dua kebijakan tersebut belum dijalankan.

“Tanpa itu pun pendapatan kami akan meningkat. Yang penting untuk saya itu,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak.

Penundaan dilakukan untuk menyusun formulasi baru yang dinilai lebih seimbang bagi negara dan pelaku usaha.

Menurut Bahlil, formulasi baru tersebut diupayakan tetap menguntungkan negara tanpa membebani pengusaha.

“Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha, maka ini saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (11/5/2026).

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat kebijakan bea keluar untuk komoditas batu bara dan nikel akan mulai diimplementasikan pada Juni 2026. Langkah ini akan berjalan beriringan dengan penyesuaian tarif royalti komoditas mineral yang saat ini tengah digodok oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Purbaya mengonfirmasi pemerintah sedang berupaya agar kedua instrumen penerimaan negara tersebut dapat segera diberlakukan secara bersamaan pada pertengahan tahun ini.

"Dua-duanya kelihatannya. Diusahakan Juni," kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Purbaya mengungkapkan, dirinya telah melakukan koordinasi intensif dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait rencana ini.

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil bahkan mengusulkan agar pengenaan bea keluar tidak hanya terbatas pada nikel dan batu bara, melainkan diperluas ke seluruh sektor pertambangan.

"Across the board kata Pak Bahlil waktu saya ketemu dia kemarin. Across the board itu semua barang tambang," ujar Purbaya.

Meskipun terdapat usulan perluasan cakupan komoditas, Purbaya masih enggan merinci lebih jauh sebelum payung hukumnya resmi diterbitkan.

Penentuan detail tarif dan klasifikasi barang tambang yang akan terdampak nantinya akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang sedang dirumuskan.

"Tapi nanti lihat detailnya begitu PP-nya keluar ya," kata Purbaya.

Rencana kenaikan beban fiskal di sektor tambang ini merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Sebagai langkah awal, Kementerian ESDM telah mengadakan konsultasi publik pada Jumat (8/5/2026) mengenai revisi PP Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP.

Selain batu bara dan nikel, revisi aturan tersebut diproyeksikan akan mencakup penyesuaian tarif untuk berbagai komoditas strategis lainnya, antara lain:

• Mineral Utama: Tembaga, emas, perak, dan timah.
• Komoditas Ikutan: Kobalt (produk ikutan nikel matte) serta kobalt dari hasil pengolahan mineral lainnya.
• Komoditas Tambahan: Konsentrat seng, timbal, besi, hingga iuran tetap untuk mineral bukan logam dan batuan di area lepas pantai.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) -

Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kondisi saat ini menjadi momentum yang tepat untuk menerapkan kebijakan bea keluar batu bara, seiring tingginya harga komoditas energi global.

Menurut dia, kenaikan harga minyak dunia biasanya diikuti kenaikan harga komoditas tambang dan mineral, termasuk batu bara. Ini bakal menguntungkan negara eksportir.

"Setiap kali harga minyak naik, maka ini akan menaikkan juga (harga) komoditas-komoditas tambang dan juga mineral itu ya. Karena pendapatan harga tadi biasanya dikaitkan dengan harga minyak dunia. Sehingga kalau naik, maka ya (harga) batu bara, nikel dan lain sebagainya itu juga akan terjadi kenaikan,” ujar Fahmy di Jakarta, Sabtu.

Dengan biaya produksi yang relatif rendah, sekitar 40 dolar AS per metrik ton, perusahaan masih memiliki ruang keuntungan yang lebar meskipun dikenakan bea keluar.

Fahmy mengatakan, kebijakan bea keluar pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan ekspor sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Selama ini, ketiadaan bea keluar membuat keuntungan terbesar dari lonjakan harga batu bara lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha.

“Pada saat harga batu bara meningkat tinggi, yang diuntungkan adalah pengusaha, sementara negara hanya mendapat pendapatan relatif kecil dari royalti dan pajak,” ujarnya.

Dengan penerapan bea keluar, lanjut Fahmy, negara berpeluang memperoleh tambahan penerimaan yang dapat menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menilai kebijakan tersebut tidak akan memberikan tekanan signifikan bagi pelaku usaha. Meski margin keuntungan berkurang, perusahaan batu bara masih berpotensi meraup laba besar.

Lebih lanjut, Fahmy mendorong agar kebijakan bea keluar tidak hanya diterapkan pada batu bara, tetapi juga komoditas mineral lainnya. Instrumen ini dinilai penting untuk mengendalikan ekspor bahan mentah serta mendorong hilirisasi di dalam negeri.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat menjamin pasokan untuk kebutuhan domestik, termasuk sektor kelistrikan, sekaligus meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.

"Kalau hanya diekspor dalam keadaan mentah seperti batu bara dan tambang lainnya, itu pendapatan negara kecil dan juga nilai tambahnya juga rendah,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sebab, penerimaan negara dari sektor tambang, baik melalui royalti, pajak, maupun bea keluar, pada akhirnya akan kembali ke masyarakat melalui belanja negara.

"Dalam konteks itulah, apakah di royalty atau pajak atau bea keluar, itu nantinya kan masuk APBN, sehingga di APBN bisa digunakan untuk meningkatkan kemakmuran bagi rakyat, sehingga rakyat memperoleh manfaat dari tambang tersebut gitu,” tutup Fahmy.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan aturan bea keluar batu bara mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.

Besaran bea keluar untuk sejumlah komoditas tersebut sebenarnya telah disetujui oleh Presiden. Namun, detail kebijakan tersebut akan dirapatkan kembali lintas kementerian dan lembaga (K/L) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum kunjung memberikan kepastian ihwal pengenaan bea keluar terhadap ekspor batu bara, meskipun sudah masuk dalam asumsi penerimaan APBN 2026. Di tengah rencana tersebut, pemerintah ternyata turut bermaksud juga memungut pajak ekspor turunan nikel.

Rencana pengenaan bea keluar batu bara mencuat khususnya setelah diutarakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada rapat di DPR November 2025 lalu.

Namun, setelah tiga bulan masuk 2026, regulasi terkait dengan pungutan ekspor batu bara tidak kunjung terbit. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum kunjung menuntaskan pembahasan lintas kementerian.

Teranyar, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pemerintah belum akan mulai memungut bea keluar untuk ekspor 'emas hitam' itu sampai dengan 1 April 2026. Pernyataan ini berbeda dari yang sempat diungkap Menkeu Purbaya sekitar dua hari sebelumnya, Rabu (25/3/2026).

"Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa untuk lebih berhati-hati. Kami setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga kami harus hati-hati dalam penerapan pajak ekspor. Sampai dengan sekarang, sampai dengan tanggal 1, belum ada pengenaannya itu," terangnya kepada wartawan usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian. Turut hadir dalam rapat tersebut yakni Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menurut Bahlil, pembahasan di level teknis termasuk terkait dengan rentang asumsi penerimaan dari tarif ekspor batu bara masih berlangsung di antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Bagi Bahlil, kementeriannya masih ingin memastikan agar pemerintah tidak salah membuat kebijakan. Sebab, mayoritas batu bara yang diekspor Indonesia atau sebesar 60% sampai 70% itu berkalori rendah sehingga tidak berharga tinggi.

Sementara itu, lanjutnya, porsi ekspor batu bara dari Indonesia yang berkalori tinggi hanya sekitar 10%.

"Jadi jangan sampai kami salah membuat kebijakan. Tetapi, saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari, semakin tidak ada yang bisa menentukan," papar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Adapun Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pada Rabu (25/3/2026) sempat menyebut bea keluar batu bara berpeluang untuk mulai berlaku 1 April 2026. Namun, dia menyebut kini sudah ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Menteri ESDM sehingga dinilai lebih sesuai.

Purbaya mengaku ada dua kali rapat terpisah membahas soal rencana pengenaan bea keluar batu bara. Rapat pertama diselenggarakan di Istana Kepresidenan, kemudian di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Ada strategi baru yang diterapkan. Nanti Pak Bahlil yang akan nentuin, bukan saya tetapi sudah dapat strategi yang pas sekali. Jadi Pak Bahlil menerapkan strategi yang pas, yang tidak mengganggu pendapatan," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Bea Keluar Turunan Nikel

Di tengah belum adanya kepastian bea keluar batu bara, Presiden Prabowo Subianto justru disebut telah memberikan 'lampu hijau' untuk ikut mengenakan bea keluar terhadap ekspor produk turunan nikel.

Bahlil dan Purbaya menyebut Presiden Prabowo telah memberikan persetujuan setelah menggelar rapat dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pekan ini. Ini menjadi salah satu manuver pemerintah untuk mengimbangi tekanan ke ruang fiskal akibat kenaikan harga minyak dunia maupun derasnya aliran modal asing keluar dari obligasi pemerintah.

Menurut Bahlil, formulasi pengenaan bea keluar ekspor turunan nikel juga masih dibahas dengan Purbaya. Secara terpisah, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut rencananya bea keluar itu akan dikenakan kepada berbagai produk turunan nikel

"Salah satu di antaranya kami dorong untuk pengenaan pajak ekspor terhadap hasil hilirisasi, seperti NPI. NPI produk daripada nikel lagi kami hitung, sekali lagi saya menghitung tentang formulasi daripada pengenaan pajak [ekspor] NPI-nya," ungkap Bahlil pada kesempatan yang sama

Sejalan dengan itu, Bahlil menyebut pihaknnya akan mendorong keseimbangan antara pasokan dan permintaan nikel melalui pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Tujuannya untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan pabrikan dalam negeri dan kualitas harga.

"Bukan kemungkinan, sudah menjadi keputusan dari kami bahwa kami akan menaikkan HMA-nya. Jadi harga standar acuan nikelnya kami akan naikkan," terang Bahlil.

Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu memastikan sampai saat ini belum ada perubahan kebijakan yang dilakukan. Namun, dia membuka peluang untuk memberlakukan relaksasi secara terukur terkait dengan RKAB, baik nikel maupun batu bara.

Artinya, dia membuka kemungkinan untuk menambah volume produksi dua komoditas mineral itu di dalam negeri. Syaratnya, harganya tidak boleh jatuh dan pasokan maupun permintaannya terjaga.

"Jadi jangan kebutuhan industrinya contoh 300 [juta ton], kami mengeluarkan RKAB di atas 300 atau 400 [juta ton]. Itu nanti harganya jatuh, dan saya enggak mau saudara-saudara kita yang pengusaha tambang dihargai dengan harga yang rendah. Kalau harganya bagus, negara dapat royaltinya bagus, pengusahanya juga bagus, kemudian rakyat yang ikut bekerja juga bisa mendapatkan dampak yang baik," terangnya.

Target Setoran Pajak Ekspor

Sebagai informasi, dalam rincian anggaran APBN 2026, target penerimaan dari bea keluar diproyeksikan melonjak hingga 852%, sedangkan pos Pendapatan Pajak Lainnya meroket ribuan persen.

Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 November 2025, pemerintah menargetkan Pendapatan Bea Keluar sebesar Rp42,56 triliun pada 2026.

Angka ini melonjak tajam 852% dibandingkan dengan target tahun 2025 yang hanya dipatok senilai Rp4,47 triliun.

Lonjakan pada pos Bea Keluar ini sekaligus menjadi penopang utama Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional yang ditargetkan tumbuh 61,07% menjadi Rp92,46 triliun, mengingat pos Pendapatan Bea Masuk justru diproyeksikan terkontraksi 5,73% dari Rp52,40 triliun (2025) menjadi Rp49,90 triliun (2026).

Berdasarkan realisasinya, sampai dengan Februari 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai APBN terkontraksi hingga 14,7% (yoy). Realisasinya hanya Rp44,9 triliun atau lebih rendah dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp52,6 triliun.

Kontraksi terdalam terjadi pada bea keluar yakni hingga 48,4% (yoy), atau terkumpul hanya Rp2,8 triliun. Penurunan performa penerimaan bea keluar dipengaruhi oleh harga crude palm oil atau CPO yang anjlok pada awal tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan penerapan bea keluar atau pajak ekspor untuk komoditas batu bara belum akan diberlakukan per 1 April 2026.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut masih menunggu hasil kajian mendalam yang dilakukan Kementerian ESDM bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Saya pikir belum (berlaku per 1 April 2026), karena itu menunggu hasil kajian kami dengan tim dari ESDM dan tim dari Kementerian Keuangan," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

SHUTTERSTOCK/SMALL SMILES Ilustrasi batu bara.

Menurutnya, pemerintah saat ini mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memutuskan skema bea keluar untuk komoditas mineral.

Meski kebijakan ini bertujuan meningkatkan pendapatan negara, namun Bahlil memastikan hingga saat ini skema teknisnya masih dibahas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Kami setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tapi juga kita harus hati-hati dalam pengenaan pajak ekspor. Sampai dengan sekarang, sampai dengan tanggal 1 (April), belum ada pengenaannya," ucap Bahlil.

Salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan ini adalah variasi kualitas batu bara di Indonesia yang tidak seragam.

Bahlil bilang, batu bara dengan kalori tinggi hanya mencakup sekitar 10 persen dari total produksi nasional, sementara sekitar 60 sampai 70 persen lainnya merupakan batu bara berkalori rendah.

Kondisi tersebut dinilai perlu diperhitungkan secara matang agar kebijakan yang diambil tidak berdampak negatif terhadap industri.

PIXABAY/ANATOLY STAFICHUK Ilustrasi batu bara, pertambangan batu bara.

"Kan batu bara kalori 6.300, itu cuma 10 persen. Itu yang sekarang harganya 140-145 dollar AS. Tapi yang kalori rendah, yang 4.100, yang 3.400, itu jumlahnya 60-70 persen. Jadi jangan sampai kita salah membuat kebijakan," ungkapnya.

Meski begitu, Bahlil menyatakan dirinya sejalan dengan pandangan Kementerian Keuangan terkait pentingnya mencari sumber-sumber pendapatan negara baru.

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang bergejolak.

"Saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari, semakin tidak ada yang bisa menentukan," kata Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menentukan nilai bea keluar ekspor batu bara.

Meski enggan mengungkapkan berapa nilai bea keluar ekspor yang akan diterapkan, Purbaya sempat menyebut bahwa bea keluar ekspor batu bara akan berlaku efektif pada 1 April 2026.

"Seharusnya kalau besok jadi (rapat), ya (berlaku) 1 April. Kalau besok jadi. Belum tahu kan, kan masih mau saya rapatin dulu,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Purbaya mengaku meskipun ada beberapa pelaku usaha yang tidak setuju adanya bea keluar ekspor tersebut.

Namun menurutnya, di satu sisi, harga batu bara kini sedang tinggi dan harus bisa dimanfaatkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih menghitung potensi penerimaan negara dari pengenaan pajak ekspor nikel.

Rencana pengenaan pungutan terhadap nikel khususnya diungkap pertama kali oleh Menkeu Purbaya, Rabu (25/3/2026). Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembahasan pungutan ekspor dari hasil penghiliran nikel.

Menurut Menteri Bahlil, pihaknya sedang menghitung formulasi pengenaan pajak ekspor terhadap produk turunan nikel seperti nickel pig iron (NPI).

"Salah satu di antaranya kami dorong untuk pengenaan pajak ekspor terhadap hasil hilirisasi, seperti NPI. NPI produk daripada nikel lagi kami hitung, sekali lagi saya menghitung tentang formulasi daripada pengenaan pajak [ekspor] NPI-nya," terangnya kepada wartawan usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Sejalan dengan itu, Bahlil menyebut pihaknya akan mendorong keseimbangan antara pasokan dan permintaan nikel dengan melalui pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Tujuannya untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan pabrikan dalam negeri dan kualitas harga.

"Bukan kemungkinan, sudah menjadi keputusan dari kami bahwa kami akan menaikkan HMA-nya. Jadi harga standar acuan nikelnya kami akan naikkan," terang Bahlil.

Bahlil itu memastikan sampai saat ini belum ada perubahan kebijakan yang dilakukan. Namun, dia membuka peluang untuk memberlakukan relaksasi secara terukur terkait dengan RKAB, baik nikel maupun batu bara.

Artinya, dia membuka kemungkinan untuk menambah volume produksi dua komoditas mineral itu di dalam negeri. Syaratnya, harganya tidak boleh jatuh dan pasokan maupun permintaannya terjaga.

"Jadi jangan kebutuhan industrinya contoh 300 [juta ton], kami mengeluarkan RKAB di atas 300 atau 400 [juta ton]. Itu nanti harganya jatuh, dan saya enggak mau saudara-saudara kita yang pengusaha tambang dihargai dengan harga yang rendah. Kalau harganya bagus, negara dapat royaltinya bagus, pengusahanya juga bagus, kemudian rakyat yang ikut bekerja juga bisa mendapatkan dampak yang baik," terangnya.

Bea Keluar Batu Bara

Di sisi lain, Bahlil turut memastikan formulasi pungutan bea keluar batu bara juga masih dihitung bersama dengan Menkeu Purbaya. Namun, berbeda dengan yang sebelumnya sempat diutarakan Bendahara Negara, Bahlil memastikan pungutan tarif ekspor batu bara belum akan berlaku 1 April 2026.

"Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa untuk lebih berhati-hati. Kami setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga kami harus hati-hati dalam penerapan pajak ekspor. Sampai dengan sekarang, sampai dengan tanggal 1, belum ada pengenaannya itu," ungkapnya.

Mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu mengatakan, pemerintah masih ingin memastikan agar tidak ada kebijakan yang salah dibuat. Sebab, mayoritas batu bara yang diekspor Indonesia atau sebesar 60% sampai 70% itu berkalori rendah sehingga tidak berharga tinggi.

Sementara itu, lanjutnya, porsi ekspor batu bara dari Indonesia yang berkalori tinggi hanya sekitar 10%.

"Jadi jangan sampai kami salah membuat kebijakan. Tetapi, saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari, semakin tidak ada yang bisa menentukan," papar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Pada Rabu (25/3/2026), Menkeu Purbaya menyebut telah berkonsultasi dengan Presiden Prabowo terkait dengan pengenaan bea keluar terhadap sejumlah ekspor komoditas. Ini menjadi salah satu upaya untuk mendulang penerimaan negara lebih tinggi agar bisa memperkecil defisit APBN.

"Yang kami omongin ke Pak Presiden baru batu bara sama nikel. Yang lain belum kami omongin. Jadi saya enggak tahu dapat persetujuan apa nggak," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa dalam rangka untuk lebih berhati-hati, kita setuju untuk meningkatkan pendapatan negara tapi juga kita harus hati-hati dalam pengenaan pajak ekspor

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masih melakukan pembahasan teknis pengenaan pajak ekspor batu bara bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, seraya menekankan kehati-hatian guna menjaga harga dan keberlanjutan usaha.

“Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa dalam rangka untuk lebih berhati-hati, kita setuju untuk meningkatkan pendapatan negara tapi juga kita harus hati-hati dalam pengenaan pajak ekspor,” kata Bahlil saat dijumpai di kantor Kemenko Bidang Perekonomian di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa hingga saat ini, termasuk per 1 April 2026, kebijakan tersebut belum diberlakukan karena Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan masih membahas teknisnya.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan secara hati-hati mengingat kualitas batu bara Indonesia tidak seragam, di mana batu bara kalori rendah mencapai 60-70 persen sehingga berisiko menimbulkan kebijakan yang kurang tepat.

Meski begitu, Bahlil tetap sepakat terhadap upaya untuk mencari sumber pendapatan negara, namun kebijakan harus dirumuskan secara cermat.

“Tapi saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari semakin tidak ada yang bisa menentukan,” kata dia.

Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Bahlil menegaskan belum ada perubahan namun pihaknya akan menerapkan relaksasi terukur.

Relaksasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan batu bara sebagai sumber energi utama nasional serta menjaga keseimbangan supply dan demand, di mana produksi dapat ditingkatkan saat harga membaik dan disesuaikan ketika harga menurun.

“Tujuannya apa? Kita harus memprioritaskan kepentingan domestik. Kita ingin PLN, pupuk, kemudian industri-industri dalam negeri, harus semua terpenuhi. Ini yang kami akan lakukan,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan aturan bea keluar (BK) batu bara mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.

“Seharusnya kalau besok jadi (rapat), ya (berlaku) 1 April. Kalau besok jadi. Belum tahu kan, kan masih mau saya rapatin dulu,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3).

Selain batu bara, Pemerintah juga sedang menggodok aturan untuk bea keluar khusus nikel.

Besaran bea keluar untuk komoditas batu bara dan nikel itu sebenarnya telah disetujui oleh Presiden. Namun, detail kebijakan tersebut akan dirapatkan kembali lintas kementerian dan lembaga (K/L) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Purbaya menegaskan belum dapat mengungkapkan besaran pasti tarif bea keluar mengingat aspek teknis masih dalam tahap finalisasi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengusulkan agar rencana penerapan kebijakan bea keluar batu bara dilakukan secara fleksibel dengan skema berbasis harga guna menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan usaha.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI sekaligus Ketua Umum ASPEBINDO Anggawira mengatakan kebijakan tersebut perlu dirancang secara adaptif mengikuti dinamika pasar global.

“Kami mengusulkan penggunaan skema progresif berbasis harga (price-based mechanism). Diterapkan fleksibel mengikuti siklus komoditas,” kata Anggawira di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, langkah itu penting agar kebijakan fiskal tidak justru menekan daya saing ekspor batu bara, saat Indonesia berpeluang menjadi pemasok energi global.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pemerintah memang perlu menjaga penerimaan negara di tengah tekanan geopolitik dan volatilitas harga energi. Namun, desain kebijakan juga harus mempertimbangkan kondisi industri yang saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga, kenaikan biaya logistik, hingga ketidakpastian permintaan.

“Penyusunan kebijakan perlu melibatkan pelaku usaha agar lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan distorsi di lapangan,” ujar dia.

Lebih lanjut, Anggawira menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) agar tidak menimbulkan beban ganda bagi pelaku industri.

Saat ini, harga DMO batu bara buat kebutuhan pembangkit listrik masih dipatok sekitar 70 dolar AS per ton, sementara biaya produksi dan harga pasar global telah meningkat signifikan.

“Jika bea keluar diterapkan tanpa penyesuaian DMO, maka akan terjadi double pressure bagi pelaku usaha. Dari sisi ekspor dikenakan bea keluar, dari sisi domestik masih dibatasi harga,” ujar dia.

Untuk itu, himpunan mengusulkan adanya mekanisme penyesuaian harga DMO secara bertahap dan realistis, atau skema kompensasi yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan dunia usaha.

Di sisi lain, Anggawira juga mengingatkan bahwa kebijakan bea keluar bakal berdampak langsung terhadap margin usaha, terutama bagi pelaku usaha menengah dan kecil yang lebih rentan jika dibandingkan perusahaan besar.

Beberapa dampak yang berpotensi muncul antara lain penurunan arus kas, penundaan investasi dan eksplorasi, serta tekanan terhadap keberlanjutan produksi.

Dalam jangka menengah, kondisi itu bisa berisiko memengaruhi pasokan batu bara nasional apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Meski demikian, HIPMI memandang kebijakan ini juga dapat menjadi momentum untuk mendorong hilirisasi batu bara serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, selama dirancang secara tepat dan berimbang.

“Kebijakan fiskal seharusnya memperkuat posisi tersebut, bukan melemahkan,” kata Anggawira.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan aturan bea keluar batu bara mulai berlaku efektif pada 1 April 2026. Selain batu bara, Pemerintah juga tengah menggodok aturan untuk bea keluar khusus nikel.

Besaran bea keluar untuk komoditas batu bara dan nikel itu sebenarnya telah disetujui oleh Presiden. Namun, detail kebijakan tersebut akan dirapatkan kembali lintas kementerian dan lembaga (K/L) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menentukan nilai Bea Keluar (BK)ekspor batu bara.

Namun, meskipun Purbaya enggan mengungkapkan berapa nilai bea keluar ekspor tersebut. Ia mengungkapkan bahwa BK batu bara akan berlaku efektif pada 1 April 2026.

“Seharusnya kalau besok jadi (rapat), ya (berlaku) 1 April. Kalau besok jadi. Belum tahu kan, kan masih mau saya rapatin dulu,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Purbaya mengaku hendak merapatkan nilai bea keluar ekspor batu bara, Kamis (26/3/2026). Ia menegaskan penentuan nilai bea keluar ekspor tersebut tidak dilakukan oleh Kemenkeu, melainkan oleh Prabowo.

"Presiden bilang sekian saja, tetapi, kan, teknisnya mesti dimatangkan, karena begitu dimatangkan, kami umumkan," lanjut dia.

Purbaya mengaku meskipun ada beberapa pelaku usaha yang tidak menyetujui adanya bea keluar ekspor tersebut. Namun menurutnya di satu sisi, harga batu bara kini sedang tinggi dan harus bisa dimanfaatkan.

Penentuan peraturan soal pengenaan bea keluar ekspor batu bara dianggapnya tidak ditentukan oleh para pelaku usaha.

Sebelumnya di kesempatan yang lain alasan Purbaya untuk menerapkan bea keluar terhadap komoditas batu bara pada 2026 karena melihat tren penurunan Harga Batu Bara Acuan (HBA) akan terus berlanjut hingga tahun 2026.

Maka untuk menyikapi kondisi ini, pemerintah tengah menyiapkan instrumen bea keluar sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong program hilirisasi dan dekarbonisasi batu bara.

"Saat ini mekanismenya sedang kami finalisasi, bersama kementerian terkait," kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (8/12/2025).

Berdasarkan data Purbaya penurunan HBA, pada 2022 sebesar 276,6 dollar AS per ton, menjadi 201,1 dollar AS per ton pada 2023, turun menjadi 121,5 dollar AS per ton pada 2024, dan pada akhir 2025 ini diprediksi akan sebesar 111,1 dollar AS per ton.

Proyeksi tahun 2026 menunjukkan bahwa HBA kemungkinan bergerak pada kisaran 95 dollar AS sampai dengan 100 dollar AS per ton.Selain itu Indonesia merupakan negara penghasil batu bara terbesar ketiga.

Namun, ekspornya masih didominasi dalam bentuk mentah. Oleh karena itu, bea keluar ini diperlukan untuk mendorong hilirisasi batu bara.

Apalagi pemerintah tengah fokus untuk menciptakan transisi energi Indonesia lebih cepat mencapai energi bersih dan berkelanjutan tanpa harus mengganggu ketahanan energi nasional.

Harapannya, melalui kebijakan bea keluar, pemanfaatan batu bara diharapkan dapat diarahkan melalui teknologi dan proses yang lebih efisien dengan emisi yang lebih rendah, sejalan dengan upaya dekarbonisasi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan aturan bea keluar (BK) batu bara mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.

“Seharusnya kalau besok jadi (rapat), ya (berlaku) 1 April. Kalau besok jadi. Belum tahu kan, kan masih mau saya rapatin dulu,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu.

Selain batu bara, Pemerintah juga sedang menggodok aturan untuk bea keluar khusus nikel.

Besaran bea keluar untuk komoditas batu bara dan nikel itu sebenarnya telah disetujui oleh Presiden. Namun, detail kebijakan tersebut akan dirapatkan kembali lintas kementerian dan lembaga (K/L) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Purbaya menegaskan belum dapat mengungkapkan besaran pasti tarif bea keluar mengingat aspek teknis masih dalam tahap finalisasi.

Meski demikian, Menkeu juga membuka peluang percepatan implementasi kebijakan tersebut, terutama jika harga batu bara global terus menunjukkan tren kenaikan.

Sebab, kondisi harga komoditas yang tinggi bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Kita lihat seperti apa kondisi industrinya, tetapi kalau kepepet bisa (diterapkan lebih cepat)," tuturnya.

Di sisi lain, ia mengakui adanya keberatan dari pelaku industri tambang terhadap rencana penerapan bea keluar tersebut.

Adapun pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan kebijakan, seiring dengan kondisi harga batu bara yang saat ini dinilai masih cukup tinggi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026