Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 melalui program penghapusan denda dan pemutihan tunggakan pajak kendaraan yang telah berusia lebih dari lima tahun.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan seluruh denda keterlambatan pembayaran PKB dihapus dalam program tersebut. Selain itu, pemerintah juga menghapus tunggakan pajak kendaraan yang telah melewati lima tahun.

"Diputihkan sebagai bentuk empati pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan pajak," jelas Nelly, Minggu (14/6/2026).

Melalui kebijakan itu, wajib pajak cukup membayar pokok pajak untuk lima tahun terakhir beserta pajak tahun berjalan tanpa dikenakan denda maupun tunggakan yang telah melewati batas lima tahun. Tunggakan yang dihapus mencakup tahun pajak 2020, 2019, 2018, dan tahun-tahun sebelumnya.

Selain program pemutihan, Pemprov NTB juga memberikan insentif bagi pemilik kendaraan berpelat luar daerah yang melakukan balik nama menjadi kendaraan berpelat NTB, yakni DR dan EA.

Melalui program tersebut, pemilik kendaraan memperoleh keringanan PKB sebesar 50% serta pembebasan denda. Pemerintah berharap kebijakan itu dapat mendorong lebih banyak kendaraan terdaftar dan membayar pajak di NTB.

Nelly mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.

“Keringanan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah di tengah dinamika ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kami berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus mengurangi potensi tunggakan sehingga berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Menurut dia, peningkatan kepatuhan pajak diharapkan dapat mendukung penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di NTB.

Bisnis.com, PEKANBARU - Program penghapusan denda keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Riau memulihkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 sebesar Rp224,94 miliar.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau M Sayoga mengatakan program pengampunan denda PKB diperoleh dari dua tahap pengelenggaraan yakni pada 19 Mei hingga 19 Agustus 2025. Selanjutnya dilakukan diperpanjang hingga 15 Desember 2025.

“Selama berlangsungnya program penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, tercatat sebanyak 317.481 unit kendaraan memanfaatkan program ini,” ujarnya Kamis (18/12/2025).

Dia merincikan yang memanfaatkan program tersebut diantaranya kendaraan jenis bus tercatat sebanyak 168 unit dengan PAD sebesar Rp302,12 juta. Kendaraan jenis jeep sebanyak 8.956 unit dengan PAD Rp27,86 miliar.

Kemudian kendaraan jenis light truk sebanyak 2.753 unit dengan PAD Rp6,73 miliar serta microbus sebanyak 644 unit dengan PAD Rp1,02 miliar.

Untuk kendaraan jenis minibus, terdapat 55.720 unit yang memanfaatkan program ini dengan kontribusi PAD sebesar Rp84,77 miliar. Kendaraan jenis pick up tercatat sebanyak 16.502 unit dengan PAD Rp27,28 miliar, sedangkan sedan sebanyak 2.257 unit dengan PAD Rp4,1 miliar.

Selanjutnya, kendaraan roda dua mendominasi jumlah peserta program dengan total 219.716 unit dan menghasilkan PAD sebesar Rp36,29 miliar. Kendaraan roda tiga tercatat 206 unit dengan PAD Rp30,21 juta serta kendaraan jenis truk sebanyak 10.559 unit dengan PAD Rp36,52 miliar.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas meningkatnya antusiasme membayar pajak kendaraan. Ini menunjukkan kesadaran yang semakin baik akan pentingnya pajak sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.